Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025 mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kegiatan yang digelar secara daring pada Senin (15/6) tersebut diikuti pelaku usaha, asosiasi, surveyor, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Regulasi yang diundangkan pada 4 Juni 2026 itu disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung kelancaran arus barang melalui integrasi sistem elektronik yang lebih baik.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, mengatakan penyempurnaan kebijakan impor dilakukan dengan tetap menjaga aspek pengawasan dan kepatuhan.

"Permendag Nomor 18 Tahun 2026 menyempurnakan kebijakan impor untuk memastikan kelancaran arus barang, meningkatkan efektivitas layanan perizinan, dan meningkatkan integrasi sistem elektronik. Semua ini dilakukan sambil tetap menjaga aspek pengawasan dan kepatuhan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Kegiatan ini merangkul pelaku usaha dan lembaga terkait untuk menyatukan pemahaman regulasi. Direktur Impor Kemendag, Andri Gilang Nugraha, turut memaparkan evaluasi kebijakan secara mendalam.

Ia menjelaskan regulasi yang diundangkan pada 4 Juni 2026 ini memperkuat kepastian hukum. Aturan tersebut juga menyempurnakan mekanisme pengawasan yang telah berjalan sebelumnya.

Regulasi baru ini memuat empat substansi pokok yang wajib dipahami oleh pelaku usaha. Substansi pertama mengatur penerbitan Laporan Surveyor setelah masa berlaku Persetujuan Impor berakhir.

Aturan ini memberikan kelonggaran bagi importir yang telah menyelesaikan penelusuran teknis di negara asal. Laporan Surveyor tetap terbit meski terhambat proses administratif saat masa berlaku izin habis.

Substansi kedua fokus pada penguatan validasi antara Laporan Surveyor dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang. Kebijakan ini hadir untuk mengatasi ketidaksesuaian nomor dokumen yang kerap terjadi.

Validasi yang lebih tegas memastikan nomor Persetujuan Impor selalu konsisten. Sistem elektronik kini melacak data secara otomatis demi menjaga integritas dokumen perizinan.

Substansi ketiga menyesuaikan sanksi bagi importir yang tidak menyetor laporan realisasi impor. Laporan ini sangat penting untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional.

Mekanisme sanksi sebelumnya belum mampu menjangkau seluruh kasus ketidakpatuhan pelaku usaha. Kini, pemerintah berhak membekukan Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk komoditas terkait.

Penerapan sanksi tegas ini bertujuan mendisiplinkan importir dalam memenuhi kewajiban pelaporan administratif. Data pelaporan yang lengkap akan menjadi dasar akurat dalam merumuskan kebijakan.

Substansi keempat mengatur mekanisme penyelesaian hambatan terkait kelancaran arus barang impor. Ketentuan ini langsung berlaku sejak regulasi resmi diundangkan oleh pemerintah.

Pemerintah kini memiliki dasar hukum untuk merespons dinamika perdagangan secara lebih cepat. Langkah ini diambil demi melindungi kepentingan nasional dan memenuhi hajat hidup orang banyak.

Penyesuaian aturan ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan langsung dari Presiden. Kepatuhan seluruh pihak diharapkan mampu memperlancar ekosistem perdagangan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menilai kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja ekspor mebel nasional, terutama dalam jangka pendek. Namun, besaran dampak yang ditanggung industri akan sangat bergantung pada posisi tarif Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur menyebut, dalam jangka pendek, penerapan tarif tambahan dapat membuat importir di AS lebih berhati-hati dalam melakukan kontrak pembelian baru. Sejumlah pembeli diperkirakan memilih menunda pemesanan hingga terdapat kepastian mengenai arah kebijakan perdagangan Washington.

“Sebagian importir kemungkinan akan menunda pembelian sambil menunggu kepastian kebijakan, sehingga dapat memengaruhi arus pesanan pada semester II/2026," tuturnya kepada Bisnis, kemarin.

Adapun dalam jangka menengah, dampak kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh struktur tarif yang dikenakan terhadap Indonesia dibandingkan negara pemasok lainnya. Apabila tarif diterapkan secara relatif merata kepada seluruh negara pemasok utama, daya saing mebel Indonesia masih dapat dipertahankan.

Sebaliknya, jika Indonesia dikenai tarif yang lebih tinggi dibandingkan negara pesaing, risiko pengalihan pesanan (trade diversion) akan meningkat.

“Industri mebel merupakan industri padat karya dengan siklus pemesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri,” jelas Sobur.

Di sisi lain, dia mengungkapkan pasar AS masih menjadi tujuan utama ekspor mebel Indonesia dengan kontribusi sekitar 50% hingga 55% terhadap total ekspor nasional. Kondisi ini membuat industri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasar tersebut.

Kendati demikian, pelaku usaha mulai mempercepat diversifikasi pasar ke kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, hingga sejumlah negara di Afrika. Peluang juga dinilai terbuka dari meningkatnya permintaan sektor hospitality di negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), India, Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Asia Tenggara.

Kendati begitu, Sobur menilai bahwa diversifikasi pasar bukan proses yang dapat dilakukan secara instan. “Dibutuhkan investasi promosi, penyesuaian desain, sertifikasi, hingga pembangunan jaringan distribusi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai produk mebel Indonesia masih rentan terhadap kebijakan perdagangan, baik berupa tarif tambahan maupun hambatan non-tarif, karena beberapa faktor. Pertama, tingginya konsentrasi ekspor ke pasar tertentu membuat setiap perubahan kebijakan langsung berdampak terhadap pelaku usaha.

Kedua, mayoritas eksportir Indonesia masih berperan sebagai original equipment manufacturer (OEM), sehingga memiliki daya tawar yang relatif terbatas dalam rantai pasok global.

Selain itu, berbagai persyaratan non-tarif seperti standar keberlanjutan, ketelusuran bahan baku, kepatuhan lingkungan, hingga isu ketenagakerjaan terus meningkat dan memerlukan biaya kepatuhan yang lebih besar. Industri juga masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya logistik, pembiayaan, dan biaya domestik dibandingkan sejumlah negara pesaing.

Dari sisi daya saing, Sobur mengatakan Indonesia memiliki keunggulan pada ketersediaan bahan baku tropis, keterampilan craftsmanship, serta kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Namun, Vietnam masih unggul dari sisi skala produksi, efisiensi rantai pasok, dan integrasi industri pendukung.

Sementara itu, China memiliki kapasitas produksi dan infrastruktur logistik yang lebih kuat, sedangkan Malaysia dinilai lebih agresif dalam memfasilitasi perdagangan.

"Apabila struktur tarif yang diterapkan AS menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tersebut, maka daya saing harga Indonesia akan tertekan," ucap Sobur.

Oleh karena itu, dia menilai strategi industri tidak dapat lagi hanya mengandalkan harga. Pelaku usaha perlu memperkuat diferensiasi desain, kualitas produk, aspek keberlanjutan, serta ketepatan pengiriman.

Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif, Himki mencatat pelaku industri telah mempercepat diversifikasi pasar ekspor, meningkatkan proporsi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat efisiensi operasional, memperluas kontrak jangka menengah dengan buyer strategis, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan ketelusuran.

Kemudian, pasar domestik dan proyek hospitality juga mulai dikembangkan sebagai penyeimbang pasar ekspor. Himki turut mendorong promosi dagang yang lebih agresif melalui pameran internasional dan misi dagang ke pasar-pasar nontradisional.

Sobur menambahkan pemerintah perlu menjadikan industri mebel dan kerajinan sebagai salah satu sektor prioritas dalam diplomasi perdagangan dengan AS mengingat karakteristiknya sebagai industri padat karya, berbasis sumber daya domestik, serta penyumbang devisa.

Dia berharap pemerintah dapat memperkuat posisi negosiasi agar produk mebel Indonesia memperoleh perlakuan tarif yang setara dengan negara pesaing. Pemerintah juga didorong mempercepat insentif fiskal dan restitusi bagi eksportir, memperluas akses pembiayaan ekspor berbunga kompetitif, meningkatkan anggaran promosi dagang, menyederhanakan regulasi ekspor, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian.

"Pada prinsipnya, industri mebel Indonesia tidak meminta perlindungan berlebihan, tetapi membutuhkan level playing field yang adil agar dapat bersaing secara sehat di pasar global,” tuturnya.

Tarif tambahan menurut Sobur, seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi industri menuju produk yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperluas basis pasar ekspor Indonesia ke berbagai kawasan dunia.

Diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Tarif berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026. Adapun saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS, yang berlaku sejak Februari 2026.

Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai kapasitas berlebih (excess capacity). Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.

AS berpotensi menambahkan tarif lagi setelah 24 Juli 2026 apabila Indonesia ditemukan melanggar terkait dengan kapasitas berlebih. Pemerintah memprakirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.

Pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Langkah tersebut ditandai dengan terbitnya tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi.

Ketiga regulasi tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026, yakni Permendag Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Batubara, Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Kelapa Sawit, dan Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Paduan Besi.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis yang mengatur pelaksanaan ekspor ketiga komoditas oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor, dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa ketiga aturan ini dirancang untuk memastikan pengelolaan ekspor berjalan lebih tertib dan akuntabel. Pemanfaatan sumber daya alam nasional diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi negara.

"Kemendag menerapkan berbagai instrumen pengaturan ekspor untuk memastikan pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh BUMN Ekspor berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, kamis (11/6).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha selama masa transisi berlangsung.

"Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara, memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi, serta mendukung hilirisasi dan stabilitas ekonomi nasional," kata dia.

Lebih lanjut dirinya memaparkan, implementasi kebijakan ini diberlakukan secara bertahap untuk menjaga kelancaran transisi dan memberi ruang penyesuaian bagi pemangku kepentingan.

Pada Tahap I, yang berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, ekspor masih dapat dilakukan melalui perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya. Namun, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan laporan dan dokumen ekspor kepada BUMN Ekspor, dan pemerintah akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama.

Memasuki Tahap II, paling lambat 1 Januari 2027, seluruh ekspor komoditas strategis hanya boleh dilakukan oleh BUMN Ekspor. Seluruh proses mulai dari pra-kepabeanan (pre-clearance), kepabeanan (customs clearance), hingga pasca-kepabeanan (post-clearance) akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Untuk batu bara, cakupan regulasi meliputi antrasit, batu bara termal, lignit, dan gambut dalam kode HS 2701 hingga HS 2703. Selama Tahap I, ekspor tetap menggunakan mekanisme Eksportir Terdaftar (ET) dan Laporan Surveyor (LS) atas nama pelaku usaha, dengan perizinan ET yang tetap berlaku hingga 31 Desember 2026.

Pengaturan kelapa sawit mencakup komoditas yang sebelumnya diatur dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2024 beserta perubahannya. Kewajiban pemenuhan pasar domestik melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita tetap dipertahankan, termasuk distribusi hingga lini ke-2 dan alokasi kepada BUMN Pangan.

Sementara untuk paduan besi, regulasi mencakup 15 pos tarif 8 digit turunan HS 7202 yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni barang yang dilarang diekspor, barang yang wajib disertai Laporan Surveyor, dan barang yang dapat diekspor tanpa Laporan Surveyor.

Dengan berlakunya ketiga Permendag baru ini, ketentuan ekspor batu bara dan paduan besi dalam Permendag Nomor 23 Tahun 2023 beserta perubahannya resmi dicabut. Ketentuan ekspor kelapa sawit dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 2 Tahun 2025 juga dinyatakan tidak berlaku.

Tommy menegaskan, penguatan tata kelola ekspor SDA strategis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan ekspor komoditas strategis tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, tetapi juga mampu mendorong hilirisasi, menjaga pasokan dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengingatkan pentingnya harmonisasi antara revisi Permendag 31/2023 dan aturan baru yang tengah disiapkan Kementerian UMKM.

Pelaku industri menilai kebijakan yang mengatur ekosistem marketplace harus disusun secara selaras agar tidak menimbulkan tumpang tindih dan tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan sinkronisasi kedua regulasi tersebut menjadi krusial untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perdagangan digital. Menurutnya, harmonisasi aturan diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi marketplace maupun pelaku usaha yang akan terdampak oleh regulasi baru.

“Terkait revisi Permendag maupun rencana Permen UMKM, menurut kami yang paling penting adalah harmonisasi kebijakan agar implementasinya jelas, tidak saling overlap, dan tetap mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan,” kata Budi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Menurut Budi, harmonisasi kebijakan menjadi semakin penting mengingat pengaturan ekosistem digital melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor perdagangan, UMKM, perpajakan, perlindungan konsumen, komunikasi digital, hingga logistik dan sistem pembayaran.

Di sisi lain, dia menegaskan industri memahami upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola perdagangan digital dan pemberdayaan UMKM. Menurutnya, dialog yang intensif antara regulator dan pelaku usaha menjadi semakin penting karena perkembangan ekosistem digital berlangsung sangat cepat dan dinamis.

Lebih lanjut, idEA menilai tantangan utama yang dihadapi industri saat ini tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan antara seller, konsumen, dan platform di tengah tekanan ekonomi, kenaikan biaya operasional, persaingan yang semakin ketat, serta perubahan perilaku belanja masyarakat.

Dia menjelaskan pola perdagangan digital kini semakin kompleks. Pelaku usaha tidak lagi hanya mengandalkan marketplace sebagai kanal penjualan, tetapi juga memanfaatkan berbagai saluran lain seperti social commerce, live commerce, website mandiri, chat commerce, hingga toko fisik dan pameran.

Budi juga menyoroti rencana kewajiban NIB bagi seller yang berjualan di platform digital. Menurutnya, langkah tersebut pada prinsipnya penting untuk mendorong formalisasi UMKM dan memperluas akses terhadap pembiayaan, sertifikasi, pelatihan, serta berbagai program pemerintah lainnya. Namun, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dan disertai pendampingan yang memadai.

Pasalnya, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala administratif, termasuk dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) dan pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Oleh karena itu, edukasi serta penyederhanaan proses dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.

Selain itu, Budi juga menanggapi usulan pemberian diskon biaya layanan marketplace hingga 50% bagi pelaku UMKM. Menurutnya, wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam mengingat model bisnis marketplace melibatkan berbagai komponen biaya, mulai dari pengembangan teknologi, sistem pembayaran digital, layanan pelanggan, promosi, keamanan sistem, logistik, hingga perlindungan konsumen.

Dia menilai keberlanjutan ekosistem digital harus menjadi perhatian utama agar seller, konsumen, maupun platform dapat tumbuh secara sehat dalam jangka panjang.

Di samping itu, idEA juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi digital Indonesia tetap kondusif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Menurut Budi, sektor digital selama ini telah menarik investasi dalam jumlah besar, menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur teknologi, serta membantu jutaan UMKM masuk ke dalam ekonomi digital.

“Kami juga melihat pentingnya menjaga iklim investasi digital Indonesia tetap positif dan predictable. Selama ini sektor digital telah menarik investasi besar, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur teknologi, dan membantu jutaan UMKM masuk ke ekonomi digital,” tuturnya.

Budi menilai kepastian regulasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekosistem digital nasional. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu berfokus pada penguatan daya saing UMKM, perlindungan konsumen, serta penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat di pasar digital Indonesia.

Pemerintah Malaysia menyatakan kesepakatan perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) resmi batal, menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang menganulir kebijakan tarif era Presiden Donald Trump.

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Johari Abdul Ghani, mengatakan kesepakatan tersebut tidak lagi berlaku setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan tarif luas yang sebelumnya diterapkan Trump.

"Ini bukan ditunda. Ini sudah tidak ada lagi, batal sepenuhnya. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa jika ingin memberlakukan tarif, harus ada alasan yang jelas," ujar Johari kepada wartawan melansir New Strait Times, Minggu (15/3).

Ia menambahkan, pemerintah AS tidak dapat lagi menerapkan tarif secara menyeluruh tanpa dasar spesifik.

"Jika mereka mengklaim karena surplus perdagangan, mereka harus menjelaskan sektor industrinya. Tidak bisa mengenakan tarif secara menyeluruh," katanya.

Johari menjelaskan saat ini AS menggunakan ketentuan Section 122 dari Trade Act, di mana Trump menetapkan tarif sementara sebesar 10 persen selama lima bulan. Kebijakan sementara ini berpotensi diikuti peninjauan melalui Section 301, yang memungkinkan AS menyelidiki praktik perdagangan negara lain yang dianggap merugikan.

Menurut Johari, sejumlah isu yang kemungkinan disorot dalam investigasi tersebut mencakup praktik dumping akibat kelebihan kapasitas produksi, dugaan pelanggaran dalam proses manufaktur seperti penggunaan tenaga kerja ilegal atau di bawah umur, pelanggaran lingkungan, hingga subsidi ekspor yang berpotensi mengganggu persaingan.

Perusahaan yang terbukti tidak patuh berisiko menghadapi pembatasan ekspor ke AS. Sementara negara yang dinilai gagal mengatasi praktik tersebut dapat dikenai tarif lebih tinggi.

Johari menyebut sejumlah sektor ekspor utama Malaysia yang berpotensi terdampak antara lain elektronik dan listrik, minyak dan gas, komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, sarung tangan, serta produk berbasis karet lainnya.

Ia menegaskan ketergantungan perdagangan Malaysia terhadap pasar AS masih cukup besar, dengan nilai ekspor mencapai sekitar RM233 miliar pada 2025.

Terkait penyelidikan AS, Johari mengatakan langkah tersebut tidak hanya menyasar Malaysia, melainkan juga sekitar 60 negara mitra dagang lainnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kepatuhan eksportir terhadap standar tenaga kerja dan lingkungan guna menghindari gangguan perdagangan.

"Yang penting, apa yang kita lakukan tidak merusak lingkungan, negara, maupun iklim," ujarnya.

Sebelumnya, pada fase awal kebijakan tarif Trump, Malaysia sempat menghadapi tarif hingga 47 persen. Angka tersebut kemudian berhasil ditekan menjadi 24 persen.

Melalui skema ART, tarif kembali diturunkan menjadi 19 persen, dengan fasilitas bebas tarif untuk 1.711 produk Malaysia di berbagai sektor, termasuk elektronik, karet, dan turunan kelapa sawit.

Pada Februari lalu, Mahkamah Agung AS membatalkan tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dengan alasan kebijakan tersebut melampaui kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai rencana pemerintah Amerika Serikat melakukan investigasi perdagangan terhadap Indonesia. Ia menilai langkah tersebut merupakan hal yang lazim dalam dinamika hubungan dagang antarnegara.

"Saya pikir nggak apa-apa itu investigasi, hal yang biasa," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3).

Purbaya menjelaskan salah satu faktor yang kerap memicu ketegangan perdagangan adalah perbedaan biaya produksi antarnegara. Menurutnya, produk Indonesia cenderung lebih kompetitif dibandingkan produk AS karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah.

"Kalau kita sama Amerika, barang kita lebih murah dibanding barang Amerika karena tenaga kerja kita lebih murah. Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika," ujarnya.

Ia menambahkan kondisi tersebut membuat Indonesia berpotensi mencatatkan surplus perdagangan dengan AS. Namun, menurutnya hal itu merupakan fenomena umum dalam hubungan dagang global.

"Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika. Itu hampir pasti akan terjadi, kita surplus dibanding mereka," katanya.

Meski demikian, Purbaya mengakui potensi risiko tetap ada apabila pemerintah AS memutuskan untuk menerapkan tarif yang lebih tinggi terhadap produk Indonesia.

Menurutnya, dampak kebijakan tersebut akan lebih terasa jika tarif yang dikenakan terhadap Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Selama kenaikan tarifnya sama dengan negara-negara pengekspor barang-barang sejenis ke Amerika, kita nggak ada masalah karena secara relatif sama saja," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan situasi bisa berbeda jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dari negara lain.

"Kalau kita dikenakan tarif lebih tinggi, misalnya dibedakan 10 persen, sudah susah kita," katanya.

Meski begitu, Purbaya menilai prospek perdagangan Indonesia tetap relatif terjaga. Pemerintah, kata dia, masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila kebijakan perdagangan AS berubah.

"Kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa. Tapi harusnya prospeknya ke depan nggak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari US trade," ujarnya.

Sebelumnya, kantor perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) memulai penyelidikan terhadap sejumlah negara terkait dugaan praktik perdagangan yang dinilai merugikan industri domestik AS.

Investigasi tersebut menyasar kebijakan atau praktik industri yang dianggap berkaitan dengan kelebihan kapasitas produksi serta kebijakan yang dinilai berpotensi membebani dan membatasi perdagangan AS.

Sejumlah negara yang menjadi subjek penyelidikan antara lain China, Uni Eropa, Singapura, Swiss, Norwegia, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, Jepang, dan India.

Utusan Perdagangan AS Jamieson Greer mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah AS melindungi basis industri dalam negeri serta mengembalikan rantai pasok strategis ke negaranya.

Penyelidikan ini juga muncul setelah kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump pada April 2025 dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.Sebagai respons, pemerintah AS kemudian menerapkan tarif global sementara yang berlaku bagi seluruh negara selama 150 hari, sekaligus memulai investigasi terhadap dugaan pelanggaran perdagangan oleh sejumlah mitra dagang.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) menyampaikan kapasitas produksi untuk produk cetakan sarung tangan (hand former) telah terisi penuh hingga kuartal II 2026.

Kondisi tersebut mencerminkan permintaan yang dinilai masih kuat dari pelanggan global di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi serta dinamika geopolitik internasional.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdagangan global dipengaruhi oleh volatilitas harga energi, penyesuaian rantai pasok, serta perubahan kebijakan perdagangan di berbagai negara.

Dok. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Ilustrasi pabrik cetakan sarung tangan karet.

Kendati demikian, kebutuhan terhadap produk yang berkaitan dengan sektor kesehatan dan higienitas dinilai tetap menunjukkan ketahanan permintaan.

Sebagai pemasok komponen hulu dalam industri sarung tangan medis global, MARK masih menerima jadwal produksi dan pengiriman secara reguler dari pelanggan di berbagai kawasan, termasuk Amerika, Eropa, dan Asia.

“Permintaan dari pelanggan berjalan normal. Kami masih menerima jadwal pengiriman produksi secara reguler, sehingga kapasitas produksi untuk beberapa bulan ke depan sudah teralokasi,” ujar perseroan dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Produk hand former merupakan komponen penting dalam proses produksi sarung tangan sekali pakai. Produk ini digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan hingga industri manufaktur dan sektor lain yang berkaitan dengan higienitas.

Dengan karakter penggunaan yang luas tersebut, kebutuhan terhadap hand former dinilai relatif stabil, terutama karena berkaitan dengan kebutuhan perlindungan dan kebersihan di berbagai industri.

Unsplash/3dottawa Ilustrasi kloset.

Selain kinerja pada bisnis utama, anak usaha perseroan juga mulai melakukan pengiriman perdana produk sanitasi berupa toilet keramik ke pasar domestik dengan merek DYNA di wilayah Pulau Jawa. Pengiriman tahap awal tersebut mencapai ribuan unit.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pengembangan lini usaha baru di luar bisnis inti cetakan sarung tangan.

Pengiriman awal juga menandai dimulainya komersialisasi produk sanitasi yang diproduksi oleh anak usaha perseroan.

Ke depan, anak usaha juga mulai mengembangkan produk toilet duduk melalui pembelian peralatan produksi tambahan guna memperluas portofolio produk sanitasi.

CEO MARK Ridwan Goh mengatakan pengiriman perdana tersebut merupakan bagian dari strategi diversifikasi usaha yang dijalankan perseroan.

“Pengiriman perdana produk sanitasi menjadi langkah awal diversifikasi usaha, sekaligus memanfaatkan kompetensi manufaktur keramik yang telah dimiliki perseroan selama ini,” ujar Ridwan.

Perseroan menilai kebutuhan terhadap produk sarung tangan dan turunannya memiliki karakter defensif karena berkaitan dengan sektor kesehatan dan kebutuhan higienitas. Hal tersebut dinilai mendukung keberlangsungan permintaan terhadap produk hand former.

Dengan order book yang telah terisi hingga pertengahan tahun, operasional pabrik perseroan disebut berjalan stabil serta terencana.

Sejak mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan juga secara konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham. Berdasarkan historis pembagian dividen hingga tahun buku 2024, total dividen yang telah didistribusikan mencapai sekitar Rp 729,6 miliar.

Dengan tambahan pembagian dividen atas kinerja tahun buku 2025, nilai distribusi kepada pemegang saham menjadi lebih besar.

Perseroan mencatat rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) dalam beberapa tahun terakhir berada di atas 90 persen dari laba bersih.

Kebijakan tersebut disebut didukung oleh kemampuan perseroan dalam menghasilkan arus kas operasional yang relatif stabil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Rabu (25/2/2026), bergerak melemah 19 poin atau 0,11 persen menjadi Rp 16.848 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.829 per dolar AS. Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) justru bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati perkembangan ekonomi dan geopolitik di tingkat global.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan sentimen terhadap rupiah dipengaruhi sikap investor yang cenderung hati-hati menjelang pidato Presiden AS Donald Trump. “Para pelaku pasar memantau dengan cermat potensi perkembangan kebijakan perdagangan AS dan tindakan lebih lanjut di Timur Tengah,” ujarnya kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Mengutip Xinhua, Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan (State of the Union/SOTU) pada Selasa (24/2/2026) malam (waktu AS), yang diperkirakan akan memuji pencapaiannya sejak menjabat untuk kedua kalinya, di tengah penurunan tingkat persetujuan (approval rating).

Ini akan menjadi pidato SOTU pertama Trump sejak kembali menjabat sebagai presiden. Pada Maret 2025, sebenarnya Trump sudah memberikan pidato penting di hadapan sidang gabungan Kongres. Namun, pidato tersebut tidak secara resmi ditetapkan sebagai pidato kenegaraan karena terjadi tak lama setelah ia menjabat.

Pidato SOTU yang penting ini disampaikan di tengah penurunan approval rating presiden dalam beberapa bulan terakhir. Jajak pendapat terbaru menunjukkan hanya 32 persen warga Amerika yang menyatakan Trump memiliki prioritas yang tepat, sementara 68 persen menilai ia belum cukup memperhatikan masalah-masalah terpenting negara.

“Kehati-hatian yang meningkat mendukung permintaan terhadap dolar AS, yang menguat terhadap sebagian besar mata uang utama, termasuk rupiah,” ungkap Josua.

Berdasarkan faktor tersebut, rupiah diproyeksikan diperdagangkan dalam kisaran Rp 16.775–Rp 16.900 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (25/2/2026). Disertai sentimen geopolitik dan data fiskal dalam negeri, rupiah diprediksi akan ditutup melemah hari ini.

Melansir Bloomberg pukul 09.20 WIB, rupiah melemah 0,02% atau 3 poin ke level Rp16.832 per dolar AS. Di sisi lain, indeks dolar AS juga melemah 0,06% ke 97,7.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah hari ini akan kembali melemah di kisaran Rp16.830 sampai Rp16.860. Pada perdagangan Selasa (24/2), mata uang rupiah ditutup melemah 27 poin di level Rp16.829 per dolar AS.

Sentimen pasar yang menyertai pasar keuangan masih datang dari konflik geopolitik antara Amerika Serikat dengan Iran. Ibrahim menjelaskan bahwa kedua negara akan mengadakan pembicaraan putaran ketiga membahas nuklir pada hari Kamis besok di Jenewa.

Presiden AS Donald Trump ingin Iran menghentikan program nuklirnya, tetapi Iran dengan tegas menolak, dan membantah sedang berupaya mengembangkan senjata atom. Bumbu-bumbu konflik kian panas saat Trump mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Senin, bahwa itu akan menjadi 'hari yang sangat buruk' bagi Iran jika tidak mencapai kesepakatan.

"Di bidang kebijakan perdagangan, Trump pada hari Senin memperingatkan negara-negara agar tidak menarik diri dari kesepakatan perdagangan yang baru saja dinegosiasikan dengan AS setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif daruratnya, dengan mengatakan bahwa ia akan mengenakan bea masuk yang jauh lebih tinggi berdasarkan undang-undang perdagangan yang berbeda," kata Ibrahim, Selasa (24/2/2026).

Dalam perkembangannya, Trump berencana akan menaikkan tarif sementara dari 10% menjadi 15% untuk impor AS dari semua negara. Besaran ini adalah tingkat maksimum yang diizinkan berdasarkan hukum.

Ibrahim melanjutkan, sentimen domestik bagi pasar keuangan antara lain adalah pasar menyoroti sejumlah data fiskal terbaru. Misalnya, pemerintah tercatat menarik utang baru Rp127,3 triliun sepanjang Januari 2026. Angka ini mengambil porsi 15,3% dari total target APBN sepanjang tahun ini yang mencapai Rp832,2 triliun.

Kemudian, pembiayaan non-utang pada awal tahun ini mencapai -Rp22,2 triliun atau 15,6% dari rencana APBN yakni -Rp145,1 triliun. Pembiayaan non-utang ini artinya tidak menambah utang melainkan berinvestasi di sektor tertentu.

Dengan realisasi pembiayaan utang dan non-utang tersebut, secara keseluruhan realisasi pembiayaan hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp105,6 triliun, atau 15,2% dibandingkan dengan outlook Rp689,15 triliun. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan tahun 2026 hingga akhir Januari mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2% dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yaitu 29,6%.

"Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan," pungkasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan menyusul dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

"Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya," ujar Prabowo di Washington DC, Sabtu (21/2).

Pernyataan itu disampaikan setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sejumlah kebijakan tarif global Trump. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Namun situasi kembali berubah. Sebelumnya, Trump memang sempat memberlakukan tarif impor global sebesar 10 persen. Kebijakan itu dinilai sejumlah negara sebagai langkah proteksionis baru.

Prabowo menilai tarif 10 persen masih dalam batas yang dapat dikelola Indonesia.

"Saya kira ya menguntungkan lah (tarif 10 persen)," katanya.

Dengan tarif terus mengalami kenaikan, pemerintah melakukan kalkulasi ulang terhadap potensi dampaknya, terutama bagi sektor ekspor unggulan yang mengandalkan pasar Amerika Serikat.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tetap berupaya mempertahankan kesepakatan tarif 0 persen di beberapa komoditas yang sebelumnya telah dicapai.

"Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap," ujar Airlangga.

Produk agrikultur seperti kopi dan kakao menjadi prioritas dalam skema tarif 0 persen tersebut karena kontribusinya signifikan terhadap ekspor nasional. Selain itu, fasilitas tarif preferensial juga mencakup sejumlah mata rantai industri strategis, mulai dari elektronik, crude palm oil (CPO), tekstil, hingga berbagai produk turunannya.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat diplomasi ekonomi serta memperluas diversifikasi pasar ekspor guna menjaga stabilitas perdagangan nasional di tengah perubahan kebijakan tarif AS terus meningkat.

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri telah membatalkan sejumlah kebijakan tarif global Trump yang kemudian memicu dinamika baru dalam lanskap perdagangan internasional.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan Trump tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Namun, tak lama berselang, Trump kembali mengumumkan kebijakan tarif impor global sebesar 10 persen.

Bahkan, dalam perkembangan terbaru, tarif tersebut kembali dinaikkan menjadi 15 persen untuk sejumlah komoditas impor. Langkah tersebut menambah ketidakpastian arah kebijakan dagang Amerika Serikat, sekaligus menjadi perhatian bagi negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons ketentuan dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-Amerika Serikat (AS) yang membuka peluang produk pangan dan pertanian asal Negeri Paman Sam masuk ke Indonesia tanpa pembatasan kuota.

Ia menilai kebijakan tersebut tidak menjadi masalah karena sebagian besar komoditas yang diimpor merupakan bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri.

Budi mengatakan Indonesia selama ini memang bergantung pada impor sejumlah komoditas dari AS, terutama bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti kedelai dan gandum.

"Kita itu kan butuh, memang yang kita impor dari Amerika itu kebanyakan memang kita butuhkan, karena kebanyakan bahan baku. Kedelai kita juga butuh, kita impor terbesar dari Amerika. Gandum juga kita butuh banyak, yang kita enggak punya," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (20/2).

Menurut dia, kemudahan impor justru dapat membantu menekan biaya produksi industri nasional. Dengan harga bahan baku yang lebih murah, harga produk akhir di tingkat konsumen juga diharapkan lebih terjangkau.

"Kalau kita enggak mempermudah itu justru menyusahkan industri kita. Rata-rata memang bahan baku yang kita butuhkan dan tidak kita produksi. Kalau dipermudah kan jadi murah juga, biaya produksi menjadi murah," katanya.

Budi menegaskan pemerintah tidak melihat adanya persoalan dari kebijakan tersebut karena komoditas yang diimpor sebagian besar digunakan untuk menunjang sektor industri dalam negeri.

"Enggak ada masalah, karena yang diimpor itu rata-rata bahan baku yang kita butuhkan. Gandum dibutuhkan oleh industri makanan, kedelai juga begitu. Kita butuh bahan baku yang mudah didapatkan dan murah supaya harga makanan tidak mahal," ucapnya.

Sebelumnya, AS meminta Indonesia memberikan kemudahan impor produk pangan dan pertanian asal negara tersebut tanpa kuota maupun pembatasan dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS.

Dalam dokumen Fact Sheet Gedung Putih berjudul Trump Administration Finalizes Trade Deal with Indonesia, Indonesia diminta membebaskan produk pangan dan pertanian AS dari kebijakan neraca komoditas, rezim perizinan impor hortikultura, serta skema perizinan impor lainnya.

Pemerintah juga diminta hanya menerapkan sistem perizinan impor otomatis untuk produk tersebut.

Kesepakatan itu turut mengatur pengakuan terhadap sistem pengawasan pangan dan pertanian AS, termasuk standar sanitasi, regulasi teknis, serta sertifikasi resmi pemerintah AS sebagai bukti kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.

Selain itu, Indonesia diminta tidak membatasi importir dalam memasukkan produk pertanian AS ke pasar domestik serta tidak memberikan hak impor khusus kepada pihak tertentu yang dapat menghambat masuknya produk tersebut.

Perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS ditandatangani pada Kamis (19/2) waktu setempat.

Dalam kesepakatan tersebut, AS menetapkan tarif sebesar 19 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia, meski beberapa komoditas tertentu mendapat tarif nol persen.

Kedua negara saat ini masih menjalankan prosedur domestik masing-masing sebelum perjanjian berlaku efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mewanti-wanti agar negosiasi tarif Amerika Serikat (AS) berfokus pada agenda industrialisasi nasional, bukan ekspor bahan mentah.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai penekanan Presiden Prabowo dalam perundingan kebijakan perdagangan, khususnya dengan AS, seharusnya terintegrasi kuat dengan kebijakan industri dalam negeri.

Menurut Faisal, perundingan yang mencakup kerja sama perdagangan, ekspor-impor, hingga isu tarif dan nontarif seharusnya diarahkan untuk memperkuat industri nasional.

Dia menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS justru menginginkan akses penuh terhadap critical minerals Indonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuh critical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Lebih lanjut, Faisal membandingkan dengan pendekatan China yang berinvestasi pada industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tinggi, setidaknya terdapat pembangunan industri dan peningkatan nilai tambah.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal menambahkan akses pasar ke AS seharusnya mencakup produk manufaktur dan produk bernilai tambah, bukan hanya sebatas bahan mentah alias komoditas.

“Kalau itu terjadi maka berarti kan kita dirugikan, bukan diuntungkan. Nah ini yang harus dinegosiasikan dalam hal teknisnya nanti dengan pihak Amerika Serikat supaya yang diberikan dispensasi itu juga sampai kepada produk dalam [hilirisasi],” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026).

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama perihal perundingan tarif dengan AS dalam waktu dekat.

Selain itu, Kepala Negara RI juga menggarisbawahi bahwa setiap proses perundingan ekonomi harus diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sssegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian yang dikutip dari Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).