Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan menggagalkan upaya peredaran produk garmen ilegal melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah. Semua impor pakaian ilegal atau balpres ini dengan tujuan Jakarta.

"Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada 10 Desember serta dua truk bermuatan balpres di ruas tol Palembang–Lampung pada 3 Desember 2025," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Kamis (11/12).

Ia mengatakan bahwa operasi kali ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri. Khususnya perlindungan dari praktik perdagangan ilegal.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang yang merugikan negara dan mematikan industri lokal,” ujar Djaka.

Penindakan Tiga Kontainer

Bea Cukai menggagalkan pengiriman tiga kontainer, dengan masing-masing dua kontainer berisi produk garmen ilegal dan satu berisi mesin. Kontainer ini diangkut oleh KM Indah Costa yang diketahui tiba dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau menuju Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada 10 Desember.

Dalam pemeriksaan terhadap manifest, KM Indah Costa mengangkut 44 kontainer. Sebanyak 13 di antaranya bermuatan barang.

Modus yang dilakukan dengan menyelundupkan kontainer, namun dengan pemberitahuan tidak sesuai dengan isinya.

Djaka mengatakan, petugas menemukan tiga dari 13 kontainer, melaporkan pemberitahuan barang campuran dan sajadah yang diduga atau terindikasi berisi barang ilegal. "Menindaklanjuti hal ini, petugas segera melakukan pengawasan pembongkaran terhadap dua kontainer di gudang penerima di wilayah Muara Karang, sementara satu kontainer lainnya masih berada di Pelabuhan Sunda Kelapa," ujar Djaka.

Berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan bahwa kontainer tidak memuat barang sesuai pemberitahuan. Dua kontainer ternyata berisi pakaian jadi yang diduga kuat ex-impor ilegal. Sedangkan satu kontainer lainnya memuat mesin.

Djaka menyatakan penyelundupan melalui kontainer adalah salah satu tantangan besar dalam pengawasan kepabeanan. “Kami memperketat pengawasan sampai ke moda pengangkutan laut karena para pelaku terus mencari celah. Tidak ada kompromi terhadap importasi ilegal, apalagi yang mencoba untuk memanipulasi dokumen dan pemberitahuan barang,” katanya.

Penindakan Dua Truk Bermuatan Garmen dalam Bentuk Balpres

Satu minggu sebelumnya atau pada 3 Desember , Bea Cukai juga melakukan penindakan terhadap dua truk bermuatan garmen yang dimuat dalam bentuk balpres di Kilometer (KM) 116 Tol Palembang-Lampung.

Penindakan berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai mengenai adanya pergerakan truk yang membawa balpres diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta.

Informasi itu langsung ditindaklanjuti. Setelah dilakukan pengawasan, petugas menemukan dua truk masing-masing dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU. Kedua truk ini berhenti di rest area KM 116 Tol Palembang-Lampung.

Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan kedua truk mengangkut pakaian jadi baru berbagai yang dikemas dalam bentuk balpres merek. Selain itu juga terdapat label negara asal seperti made in Tiongkok dan made in Bangladesh.

Djaka menegaskan bahwa modus seperti ini telah berulang kali terjadi, terutama dengan memanfaatkan jalur darat lintas-Sumatera. “Perdagangan ilegal seperti ini merugikan negara dan berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat di sektor usaha garmen. Penindakan adalah kunci untuk memutus pergerakannya,” ujar Djaka.

Dalam keterangan yang diberikan, kedua sopir yang mengangkut barang terlarang itu mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi menuju Jakarta. Selain itu, berdasarkan keterangan pada surat jalan yang dibawa oleh sopir tersebut ditemukan bahwa barang berasal dari Medan.

"Keduanya menerima truk dalam kondisi sudah terisi penuh dengan muatan dan dilengkapi surat jalan. Sebagai tindak lanjut, kini kedua kendaraan dibawa ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk proses penelitian lebih lanjut," kata Djaka.

Penyidikan Berlanjut

Berdasarkan dua penindakan sebelumnya, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.

Djaka mengatakan penindakan ini merupakan hasil kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, termasuk instansi lain dan masyarakat. “Pengawasan yang efektif tidak hanya bertumpu pada teknologi dan sumber daya, tetapi juga partisipasi masyarakat. Informasi dari publik sangat membantu kami dalam menindak jaringan penyelundupan,” kata Djaka.

Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menekan peredaran produk ilegal yang dapat mengancam perekonomian nasional serta keberlangsungan industri dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons permintaan pedagang pakaian impor bekas agar dapat tetap berjualan hingga stok barang mereka habis terjual.

Budi menjelaskan bahwa Kemendag berfokus melakukan penindakan terkait pakaian impor bekas di level importir, bukan pada aktivitas perdagangan di pasar.

“Impor [pakaian] bekas itu kan memang dilarang, nah kalau Kemendag itu tugasnya kan pengawasan di post-border. Jadi kita ingin fokus dulu di importirnya,” kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Jakarta Modest Summit di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut apakah hal tersebut berarti pedagang boleh melanjutkan penjualannya, dia mengiyakan.

Budi lantas menegaskan bahwa pemerintah menyetop impor ilegal pakaian bekas tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Ya [boleh melanjutkan], jadi kita akan fokus di importirnya supaya dia enggak begitu lagi, karena memang enggak boleh dari dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, pedagang pakaian impor bekas meminta pemerintah agar aktivitas perdagangan tersebut tetap berlangsung setidaknya hingga periode lebaran Idulfitri 2026 mendatang, atau hingga stok pakaian impor bekas habis terjual.

Hal tersebut disampaikan Dewa Iman Sulaeman selaku Ketua Pedagang Pakaian Bekas Pasar Gedebage Bandung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/11/2025) pekan lalu.

Dia meminta agar Dewan turut menyampaikan kepada pemerintah supaya perdagangan pakaian bekas impor dapat berlanjut, selagi pihaknya menantikan solusi atas mandeknya suplai barang yang telah dinyatakan ilegal tersebut.

“Kami mengharapkan supaya pemerintah jangan dulu untuk menyetop barang yang sudah ada di kami, tetapi kami akan menyelesaikan dulu barang itu sampai selesai [habis],” kata Dewa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang pakaian impor bekas menanggapi rencana pemerintah untuk mensubstitusi suplai balpres dari luar negeri dengan produk pakaian lokal.

Dewa Iman Sulaeman selaku Ketua Pedagang Pakaian Bekas Pasar Gedebage Bandung menyampaikan bahwa rencana tersebut harus dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Dia menyampaikan bahwa Pasar Gedebage yang menjadi pusat kegiatan thrifting baju impor di Bandung memiliki situasi yang berbeda dengan Pasar Senen, Jakarta.

“Kalau Senen di [lantai] atas menjual barang bekas, di [lantai] bawah barang baru. Kalau Gedebage semua 100% bekas,” kata Dewa usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/11/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa produk baju impor bekas dengan produk lokal memiliki pangsa pasar yang berbeda. Produk baju bekas disebutnya terjangkau oleh masyarakat bawah, sedangkan baju lokal baru belum tentu terjangkau.

Dewa pun membuka pintu lebar bagi Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang hendak meninjau kegiatan thrifting di Pasar Gedebage, sebagaimana kunjungan serupa ke Pasar Senen beberapa waktu lalu. Menurutnya, kunjungan tersebut akan menjadi kesempatan pedagang untuk bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) mengusulkan skema pajak baru agar impor baju bekas dapat dilegalkan.

WR Rahasdikin selaku Ketua Umum APPBI mengusulkan penerapan pajak impor pakaian bekas sebagai solusi atas dihentikannya suplai balpres dari luar negeri, sekaligus untuk menambah pendapatan pajak negara.

“Statement Pak Purbaya [Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan] terakhir itu katanya butuh pemasukan pajak, pajak mana yang mau dinaikkan? Kan ini merupakan suatu kesempatan pajak baru, kategori pajak impor pakaian bekas," ujar Rahasdikin dalam RDPU.

Sebelumnya, Kementerian UMKM akan menggodok aturan substitusi baju impor bekas ke produk lokal, sebagai upaya menyelamatkan pelaku usaha dari pelarangan impor pakaian bekas.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

“Ini kan mereka tetap harus tetap hidup, harus tetap berusaha. Makanya kami carikan formulasi, kami coba hubungan dengan produk-produk lokal, brand lokal agar mereka bisa tetap ada substitusi,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan janjinya untuk melindungi industri dan pelaku usaha di dalam negeri. Sebaliknya, dia juga meminta pengusaha juga taat membayar kewajiban pajaknya.

Hal itu disampaikan Purbaya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Nasional) Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Purbaya mengatakan bahwa akan menjaga jalur-jalur perbatasan atau pintu masuk arus barang dari luar negeri. Dia mencontohkan upayanya selama ini menertibkan pakaian impor bekas yang secara aturan ilegal.

"Saya jaga border kita dari [barang-barang] ilegal. Kemarin kan ada ribut-ribut thrifting, nanti habis itu baja, habis itu lagi sepatu. Jadi kami jaga domestic demand dan domestic market," terangnya kepada para peserta Rapimnas Kadin di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/1/2025).

Usai permintaan domestik dan pasar dalam negeri yang diperbaiki, Purbaya lalu mengingatkan kewajiban pengusaha kepada negara yakni membayar pajak. "Untuk teman-teman pengusaha, kalau sudah sukses jangan lupa bayar pajak," ujarnya.

Usai acara tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk melakukan deregulasi dan debottlenecking dunia usaha. Dia menyatakan Kadin siap mendukung pemerintah dalam meningkatkan daya saing serta daya beli masyarakat maupun investasi.

Di sisi lain, Anindya juga menyatakan dunia usaha siap untuk menyerap likuiditas yang telah disiapkan pemerintah melalui Menkeu Purbaya di bank-bank BUMN. Berdasarkan catatan Bisnis, Purbaya sejak September 2025 telah memindahkan kas pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum serta bank daerah dengan total Rp276 triliun.

"Kami siap juga untuk menyerap likuiditas yang telah disediakan untuk memajukan ekonomi setelah terus mencapai perlahan mencapai 8%," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman buka suara perihal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan aktivitas perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting, salah satunya di Pasar Senen.

Maman menjelaskan bahwa substitusi pakaian impor bekas dengan produk lokal berkualitas bukan hanya merupakan kepentingan Pemprov Jakarta, melainkan juga kepentingan kementeriannya.

“Namun, substitusi itu kan tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses, step by step,” kata Maman kepada wartawan usai meninjau kegiatan thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, hal yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengatur kegiatan thrifting adalah adanya perputaran ekonomi yang harus diselamatkan.

Dia mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas jual beli antara pedagang dengan pelanggan terus berlanjut.

Di sisi lain, dia tak menamlik bahwa aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

Oleh karenanya, Maman berujar bahwa kesempatan duduk bersama asosiasi pedagang pakaian impor bekas ini merupakan langkah positif untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil.

“Di satu sisi ada aturan, di sisi lain juga ada kepentingan pedagang, aktivitas ekonomi juga harus diselamatkan. Nah, ini nanti kita akan coba cari dalam formulasinya,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan terkait larangan praktik thrifting atau penjualan barang bekas impor.

Menurut Pramono, aktivitas para pedagang pakaian bekas impor tersebut justru merugikan pedagang dan produsen lokal, termasuk pegadang grosir di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Pemprov pun berencana memberikan pelatihan agar para pedagang tak hanya menjadi reseller.

"Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta," kata Pramono, Jumat (24/10/2025), sebagaimana dikutip dari portal berita Pemprov DKI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penambahan tarif bea masuk anti dumping (BMAD) serta bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menangkal barang impor ilegal yang dinilai merugikan industri domestik.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu tengah mengkaji penambahan tarif BMAD dan BMTP.

Adapun merujuk pada definisinya, BMAD adalah pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya di negara asal (dumping).

Sementara itu, BMTP merujuk pada bea masuk atau pungutan yang dikenakan terhadap barang impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

"Jadi Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik," terangnya, dikutip Minggu (23/11/2025).

Selain pengenaan BMAD dan BMTP, mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menuturkan bahwa pemerintah juga tengah menata impor tekstil ilegal dalam bentuk balpres serta yang berada di kawasan berikat.

Khusus mengenai impor tekstil ilegal, Purbaya juga menyoroti soal industri penjualan pakaian impor bekas di dalam negeri (thrifting). Dia menegaskan bahwa pakaian impor bekas dari luar negeri adalah ilegal, sehingga tak akan dikenai pajak.

Hal itu ia sampaikan meskipun penjual pakaian thrifting meminta agar produk tersebut dilegalkan dan dikenai kewajiban pembayaran pajak.

"Enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak, itu barang ilegal. Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah itu barang itu legal? Kan enggak," terangnya.

Selain itu, Purbaya turut menyatakan bakal memperketat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pintu-pintu jalur masuk utama barang-barang dari luar negeri, salah satunya pelabuhan utama. Dia merespons kritik dari anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu yang menyebut bahwa impor tekstil ilegal juga banyak yang berasal dari China.

"Nanti kami cegat di pelabuhan, kami periksa lebih teliti lagi. Kami akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang importirnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lagi," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Platform e-commerce merespons arahan pemerintah agar menertibkan penjualan barang impor bekas ilegal termasuk pakaian impor bekas ilegal di platform mereka.

Platform Shopee, Tokopedia, dan Lazada menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dengan melakukan langkah-langkah penurunan produk yang melanggar aturan.

Deputy of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kemenkop UKM begitu menerima informasi terkait penertiban barang impor. Radynal menjelaskan Shopee telah menertibkan sejumlah akun penjual yang produknya diturunkan karena termasuk kategori barang impor ilegal.

“Jadi ada ratusan ribu SKU [Stock Keeping Unit] juga yang memang kita sudah turunkan sejak berkoordinasi dengan [Kemenkop UKM],” kata Radynal di Kantor Kemenko UKM di Jakarta pada Jumat (7/11/2025).

Radynal menjelaskan, Shopee sebenarnya telah melakukan penurunan barang impor bekas sejak 2023, tetapi kini langkah itu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih humanis. Terlebih ada beberapa seller pun yang menaruh deskripsinya manipulatif.

Menurut Radynal, Shopee memilih tidak menggunakan sistem otomatis berbasis kata kunci agar penindakan tidak merugikan pelaku UMKM lokal.

“Kami enggak mau pakai mesin langsung, blokir secara keyword takutnya disitu ada UMKM-UMKM kecil yang memang kita turunkan,” katanya.

Sementara itu, Lead of Public Policy Tokopedia, Richard Anggoro, menegaskan kebijakan Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia secara tegas melarang penjualan barang impor bekas di platform.

“Apabila ditemukan produk yang melanggar akan segera kami turunkan,” ujar Richard.

Adapun Vice President Government Affairs Lazada Indonesia, Yovan Sudarma, menyatakan Lazada akan mematuhi arahan pemerintah dan berkomitmen menjadi mitra yang baik bagi Kemenkop UKM.

“Terkait diskusi dan arahan hari ini Lazada akan patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia dan akan mengikuti arahan dari Kementerian UKM terkait barang-barang bekas impor ini,” kata Yovan.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) memanggil sejumlah platform e-commerce terkait maraknya penjualan baju bekas impor atauthriftingsecara ilegal. Adapun perwakilan yang hadir yakni Shopee, TikTok Shop-Tokopedia, hingga Lazada.

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana, mengatakan platform e-commerce wajib mematuhi regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Dalam hal ini kami meminta agar platform dapat menertibkanseller-selleryang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini adalah pakaian impor bekas,” kata Temmy di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Temmy menegaskan dalam operasionalnya, platform e-commerce terikat oleh regulasi yang melarang perdagangan barang yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan. Karena itu, platform wajib memastikan barang semacam itu tidak dijual di sistem mereka.

Kami tadi diskusi sepakat bahwa memang kita tidak membabi buta melakukan 'takedown'

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah platform e-commerce sepakat melakukan penertiban terhadap penjualan pakaian impor bekas secara humanis dan selektif.

Deputi Bidang Mikro KemenUMKM Temmy Satya Permana mengatakan penertiban ini dilakukan tidak berdasarkan keyword atau kata kunci, agar tidak berdampak terhadap pelaku usaha lokal yang menjual barang bekas dalam negeri.

"Kami tadi diskusi sepakat bahwa memang kita tidak membabi buta melakukan takedown. Ya sepakat itu ya, karena yang dilarang adalah pakaian bekas impor. Kalau thrifting itu tidak dilarang, selama yang dijual adalah preloved barang-barang lokal dan memang barang-barang kita," ujar Temmy dalam jumpa pers di Kantor Kementerian UMKM Jakarta, Jumat.

Langkah ini merupakan salah satu strategi dari Kementerian UMKM untuk menertibkan praktik penjualan pakaian impor ilegal yang selama ini masih marak dijual secara daring.

Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan industri pakaian lokal.

Temmy menyampaikan platform e-commerce harus mematuhi regulasi yang ada, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023, terkait dengan perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Kementerian UMKM meminta agar platform dapat menertibkan pedagang-pedagang yang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan, salah satunya pakaian bekas asal impor.

"Dalam hal ini adalah pakaian impor bekas karena dalam operasionalnya, teman-teman platform terikat dengan regulasi yang ada di Permendag 31, dan juga antara seller dengan platform ada perjanjian yang memang mengikat bahwa ada barang-barang yang tidak diperbolehkan undang-undang," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan pihaknya telah menurunkan ratusan ribu produk yang diindikasi sebagai pakaian bekas asal impor sejak 2023.

Namun, pihaknya melakukan penurunan produk dengan pendekatan humanis. Menurut dia, banyak pedagang nakal yang menggunakan deskripsi manipulatif sehingga harus dilakukan pengecekan secara satu per satu.

"Jadi memang agak-agak humanis, kita turunkan satu-satu, judgement-nya juga judgement manusia, karena kita nggak mau pakai mesin langsung blokir secara keyword, takutnya di situ ada UMKM kecil yang memang kita turunkan," jelasnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melarang impor pakaian bekas. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta agar para pedagangnya beralih menjual produk lokal.

Usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (4/11/2025), Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa aktivitas penjualan pakaian impor bekas dilarang. Tindak lanjut dari penindakan terhadap aktivitas itu menjadi salah satu arahan presiden pada ratas siang hingga sore hari itu.

"Pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang sangat meresahkan harus diakhiri segera," terang Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa aturan yang berlaku sejatinya telah melarang impor barang bekas. Akan tetapi, pemerintah tidak akan membiarkan para pengusahanya langsung gulung tikar.

Oleh sebab itu, Presiden meminta Menko PM dan Menteri UMKM menyiapkan solusi agar pengusaha-pengusaha tersebut masih bisa berjualan. Mereka diminta agar bisa menjual produk-produk dalam negeri.

"Jadi contoh kayak misalnya teman-teman yang ada di Pasar Senen, ya nanti kami dorong, mereka tetap bisa berjualan, tetapi yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita," terang Maman.

Maman membantah harga barang-barang thrifting lebih murah dari produksi di dalam negeri. Dia menyebut telah duduk bersama dengan berbagai asosiasi maupun pelaku usaha garmen serta tekstil, baik yang merupakan produsen asli dari dalam negeri serta yang menjalankan bisnis thrifting.

Politisi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa pemerintah lebih mengutamakan keberlangsungan UMKM domestik yang menghasilkan produk dalam negeri. Dia meyakini UMKM lokal bisa bersaing dari segi harga hingga model apabila diberi kesempatan dan akses pasar.

"Jadi, tolong teman-teman dipahami, jangan dibenturkan. Di sisi lain, kami harus jaga juga eksistensi para pedagang-pedagang thrifting yang memang dia sudah beraktivitas di situ. Jadi, kami akan cari solusi terbaiknya, agar mereka tetap bisa beraktivitas ekonomi," tuturnya.

Produksi industri garmen dalam negeri merosot imbas maraknya pakaian impor bekas ilegal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan importasi pakaian bekas masuk dalam kategori ilegal.

Data International Trade Center (ITC) Trademap, sambungnya, menunjukkan ada sekitar US$2 miliar atau Rp33,3 triliun (kurs Rp16.686 per dolar AS) per tahun impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang tidak tercatat dan dapat dikategorikan ilegal. Khusus untuk pakaian bekas diperkirakan nilainya sekitar US$300 juta atau Rp5 triliun per tahun.

"Jika dikonversi ke volume ada sekitar 900 juta piece per tahun," ujar Redma kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/11).

Redma mengatakan 900 juta piece pakaian impor tersebut setara dengan 180 juta ton. Jika yang laku terjual hanya 10 persen saja, berarti setara 18 juta ton. Sedangkan kapasitas produksi garmen dalam negeri hanya 2,7 juta ton dengan produksi sekitar 2 juta ton.

Artinya ada penurunan (gap) sekitar 700 ribu ton yang tidak terpakai, karena pasar dalam negeri terserap oleh pakaian impor bekas.

"Maka industri kita produksinya turun 700 ribu ton karena terganggu dari penjualan pakaian bekas impor yang sebesar 18 juta ton," katanya.

Pemerintah akan menutup akses masuk barang-barang bekas ilegal, termasuk pakaian balpres, agar industri tekstil dan garmen domestik kembali bergairah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran Bea Cukai memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku impor ilegal.

"Banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup," tegasnya.

Ia menilai protes dari sebagian pihak merupakan hal wajar, namun pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan ini secara konsisten. Purbaya menyebut perlindungan terhadap industri lokal adalah langkah awal untuk memperkuat basis ekonomi nasional sebelum bersaing di pasar ekspor.

"Kalau tekstil kita mau hidup, kita harus buat domestic base yang kuat. Nanti kalau mereka makin kuat, daya saingnya makin bagus, baru kita serang ke luar negeri," ujarnya.