Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka peluang untuk mengevaluasi pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menyusul protes dari serikat pekerja.

Saat ini, pencairan JHT dalam jangka waktu maksimal dua tahun dikenakan PPh final sebesar 0 persen untuk nilai pencairan hingga Rp50 juta. Adapun pencairan di atas Rp50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5 persen.

Purbaya mengungkapkan bahwa mayoritas klaim pencairan JHT dibawah Rp50 juta sebesar 96 persen.

"Yang di 50 juta kan ga bayar, itu 96 persen. Nanti kita lihat yang sekian persen perlu dikurangin apa engga," kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/6/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum memutuskan apakah tarif pajak untuk pencairan di atas Rp50 juta perlu dikurangi atau tetap dipertahankan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, Purbaya mengaku turut mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan kalangan buruh. Namun, keputusan akhir akan ditetapkan berdasarkan hasil asesmen.

"I think in this economy, jadi kita lihat dulu keadaan seperti apa. Lagi di-assess kan? katanya Pak Dirjen mau ketemu buruh juga. Kita lihat aja hasilnya seperti apa," terangnya.

Purbaya menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah yang dinilai paling adil bagi seluruh pihak setelah proses evaluasi selesai dilakukan.

"Selama itu just, just kan adil. In this economy-nya just. Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti.Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata pensiunnya gede-gede banget, 1 miliar, 2 miliar, ya ga usah. Tapi saya akan lihat dulu ya," pungkasnya.

Ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

"Hari ini saya melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya pada posisi yang sangat strategis, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Direktur Jenderal Anggaran,” ujar Purbaya, di Jakarta, Rabu.

Adapun pejabat yang dilantik, yakni Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), serta Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA).

Dalam sambutannya, Purbaya mengatakan ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara, rakyat, dan Presiden kepada para pejabat yang dipercaya mengemban tugas baru.

Dirinya menyampaikan bahwa para pejabat akan menjalankan tugas di tengah kondisi global yang penuh tantangan, sehingga diperlukan ketajaman membaca risiko, serta keberanian mengambil keputusan strategis.

“Kita bekerja dalam situasi yang tidak sederhana. Dunia berubah cepat, pergerakan ekonomi global terus berlangsung, kebutuhan rakyat semakin nyata, dan tuntutan terhadap pemerintah untuk bekerja lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efektif semakin tinggi,” ujarnya.

Karena itu, ia memandang Kemenkeu harus menjadi institusi yang mampu menjaga stabilitas sekaligus responsif terhadap berbagai dinamika ekonomi.

Lebih lanjut, Menkeu berpesan akan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap sehat dan kredibel.

“APBN harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas Presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Laju inflasi saat ini belum mencerminkan adanya peningkatan permintaan masyarakat yang berlebihan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, inflasi Indonesia pada Juni 2026 terutama dipengaruhi kenaikan harga komoditas yang bersifat fluktuatif, khususnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah komoditas pangan.

Maka dari itu, ia memperkirakan tekanan inflasi akan mereda.

“Tapi kan sama ada cabai, dan lain-lain gitu kan, barang-barang itu. Itu kan (komoditas) musiman. Saya harapkan sih nanti setelah harga minyak ini kan udah turun, harga pertamax saya yakin akan turun pelan-pelan itu sesuai dengan harga minyak dunia. Jadi itu tekanan ke inflasi akan segera berkurang,” kata Purbaya, di Jakarta, Rabu.

Purbaya menilai, laju inflasi saat ini belum mencerminkan adanya peningkatan permintaan masyarakat yang berlebihan. Hal itu tercermin dari inflasi inti yang masih berada pada level yang relatif terkendali.

“Basically gitu, kita liat core inflation-nya 2,76 persen. Core inflation-nya kan masih relatif terkendali,” ujarnya pula.

“Jadi itu karena harga yang fluktuatif saja, minyak, BBM, dan tadi harga pangan. Itu harusnya akan hilang dalam waktu beberapa bulan ke depan, karena core-nya masih stabil. Jadi kenaikannya bukan karena demand yang terlalu cepat,” kata Purbaya.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indonesia pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi tercatat sebesar 0,44 persen.

Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan inflasi sebesar 2,29 persen dan memberikan andil 0,28 persen terhadap inflasi nasional.

Tiga komoditas utama yang mendorong inflasi kelompok transportasi adalah bensin dengan andil 0,21 persen, tarif angkutan udara sebesar 0,05 persen, serta pelumas atau oli mesin sebesar 0,01 persen.

Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,20 persen dengan andil 0,06 persen.

Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi pada kelompok ini, antara lain bawang merah dengan andil 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, dan beras sebesar 0,02 persen.

Kemudian, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm) dan 2,76 persen (yoy).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengevaluasi ketentuan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di tengah usulan kalangan buruh untuk menghapus pungutan tersebut.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan tersebut sebelum memutuskan apakah tarif pajak JHT perlu disesuaikan.

"Jadi kita lihat dulu kondisinya seperti apa, lagi kita assessment dulu. Nanti kita lihat yang sekian persen itu perlu dilakukan pengurangan tarif atau tidak," kata Purbaya usai pelantikan tiga direktur jenderal baru Kementerian Keuangan, Rabu (1/7).

Ia menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian yang sedang dilakukan.

"Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti," ujarnya.

Meski membuka ruang evaluasi, Purbaya menekankan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta dengan saldo JHT bernilai besar.

"Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata nilai pensiunnya gede-gede banget, yang bisa Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, ya enggak usah," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya memastikan kajian mengenai pajak JHT dilakukan sesuai arahan Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan ketentuan yang berlaku saat ini membebaskan pajak bagi pencairan JHT hingga Rp50 juta, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memacu optimalisasi dan penyempurnaan sistem pajak Coretax . Langkah pembenahan memasuki fase penting, di mana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan turun langsung memimpin proses uji coba (testing) performa sistem pajak ini pada pekan depan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan, bahwa kendala teknis berupa perlambatan fungsi manajemen kasus (case management) yang sempat terjadi internal di dalam sistem beberapa hari lalu telah berhasil diatasi secara penuh oleh tim teknis.

“Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Hari ini udah mulai oke lagi. Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa),” ungkap Bimo saat ditemui usai konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Saat ini performa sistem pajak Coretax telah kembali berjalan dengan normal dan stabil, pembenahan ini menjadi modal penting bagi DJP agar seluruh instrumen siap saat diuji oleh Purbaya. Coretax Sering Error, Menkeu Purbaya Salahkan Anak Buah Nakal



“Jadi kami persiapkan betul dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax,” imbuhnya.

Bimo menambahkan, bahwa untuk memastikan keberlanjutan sistem jangka panjang, DJP melakukan langkah strategis dengan melebur tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Psiap) ke dalam dua cerobong struktur inti, yakni Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Kedua direktorat ini memikul mandat besar untuk mempertajam efisiensi, efektivitas, serta keandalan formula logaritma pada aplikasi perpajakan tersebut. DJP juga secara resmi telah mengambil alih seluruh kode sumber (source code) aplikasi yang pada masa pengembangan awal sejak tahun 2018 dirancang penuh oleh pihak ketiga atau vendor eksternal.

Purbaya soal KPK OTT Pegawai Pajak di Banjarmasin: Pintu Masuk Pembenahan Sistem



Dengan penguasaan penuh ini, tim internal DJP kini memiliki keleluasaan penuh untuk mengembangkan algoritma secara mandiri dan memindahkan proses administrasi yang sebelumnya berada di luar sistem (walk around) agar masuk terintegrasi secara bertahap ke dalam basis data utama.

“Sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source codenya sudah kami develop. Ada beberapa pembentahan yang kemarin masih walk around artinya di luar sistem kami develop sendiri. Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal,” jelas Bimo.

Selain melakukan perombakan besar-besaran pada sektor dapur pacu sistem (backend), otoritas perpajakan juga menyentuh aspek kenyamanan pengguna (user experience). DJP secara total telah mengubah tampilan antarmuka (user interface/UI) Coretax menjadi jauh lebih minimalis dan ringkas agar mudah dipahami, baik oleh petugas internal pajak maupun para wajib pajak secara luas.

DJP menyadari bahwa perubahan visual dan alur navigasi ini secara psikologis akan membutuhkan waktu penyesuaian bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Kendati demikian, komitmen penyederhanaan ini mutlak dijalankan demi melahirkan kepastian hukum serta mengakselerasi kecepatan pelayanan administrasi perpajakan nasional di masa depan.

“Jadi mudah-mudahan minggu depan kami bisa laporkan secara lebih komprehensif. Dan kami terus berusaha keras untuk menyederhanakan, memberikan kepastian dalam pelayanan dan juga mempercepat pelayanan,” pungkas Bimo.

kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai defisit Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dipicu meningkatnya impor minyak dan gas (migas) yang diiringi kenaikan harga minyak dunia.

"Dugaan saya karena kita impor migas, harganya lagi naik kan? Minyak bumi, saya pikir di situ yang membuatnya (impor) naik,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit 1,61 miliar dolar AS. Nilai ini mengakhiri catatan surplus beruntun Indonesia selama 72 bulan sejak Mei 2020.

BPS mencatat neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar 3,76 miliar dolar AS, yang terutama disumbang oleh impor hasil minyak dan minyak mentah.

Di sisi lain, neraca perdagangan nonmigas masih mencatat surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS, dengan penyumbang utama berasal dari komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Purbaya menilai kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif.

Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 masih mencetak surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Surplus ditopang oleh neraca perdagangan nonmigas yang mencapai 16,31 miliar dolar AS. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit 12,28 miliar dolar AS.

"Jadi kenaikannya betul seperti yang saya bilang tadi, karena migas yang defisitnya membesar karena harga minyak yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," jelas Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (1/7).

Ketiga pejabat tersebut mengisi posisi Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Sudarto resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran menggantikan Luky Alfirman. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.

Sementara itu, Evita Mantovani dipercaya mengemban jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara menggantikan Rionald Silaban yang memasuki masa pensiun.

Adapun Herman Saheruddin dilantik sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan menggantikan Masyita Crystallin yang telah beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero) sejak 11 Februari 2026.

"Pelantikan ini bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan. Ini adalah penyerahan amanah negara, amanah rakyat, dan amanah presiden kepada saudara-saudara sekalian," kata Purbaya dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Berikut tiga direktur jenderal yang dilantik:

- Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran;- Evita Mantovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara; dan- Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menegaskan tidak akan meminta tambahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Purbaya sempat menarik dana SAL dari Himbara. Namun, dana tersebut kemudian dikembalikan dengan rencana menambah jumlah penempatan dana di Himbara.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan perseroan hanya menjaga ritme likuiditas dengan total dana penempatan sebesar Rp21 triliun.

"Kalau ditanya apakah mau berapa, ya enggak kita sesuai dengan angka yang semula aja. Karena kita kan lebih kepada menjaga ritmenya aja. Kita enggak minta nambah, sama aja sesuai dengan awal-awal, BSI totalnya 21 triliun," kata Anggoro di BSI The Tower, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Anggoro, penarikan dana SAL di himbara tidak bisa dilakukan secara mendadak, karena berpotensi mengganggu likuiditas perbankan. Karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan proses penarikan dilakukan secara bertahap.

"Kita minta biar ditariknya bertahap. Supaya kita bisa mengatur likiditas yang lain," jelasnya.

Menurut dia, penarikan dana secara mendadak berisiko memicu gejolak pasar karena perbankan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kebutuhan likuiditasnya.

"Tapi kalau penarikan mendadak itulah, marketnya jadi ada gejolak, kalau ditariknya bertahap sih, karena hal biasa kan setiap bank harus cari likuiditas setiap mau ekspansi kan," ucapnya.

Kendati demikian, Anggoro menilai kondisi likuiditas perbankan pada semester II/2026 masih cukup memadai. Ia menuturkan, sebelum adanya kebijakan penempatan dana SAL, perbankan juga telah terbiasa mengelola likuiditas secara mandiri.

"Sebenarnya kan kalau kita bicara SAL, sebelumnya juga enggak ada kan dan buat kita perbankan juga likuiditas menjadi hal yang memang sehari-harinya para bankir," pungkasnya.

Sebagai informasi, dana SAL yang akan ditempatkan mencapai Rp400 triliun dan didistribusikan kepada lima bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memimpin proses uji coba (testing) penyempurnaan sistem coretax pada pekan depan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan, kendala teknis berupa perlambatan fungsi manajemen kasus (case management) di dalam sistem coretax telah berhasil diatasi.

“Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Hari ini udah mulai oke lagi. Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa),” kata Bimo saat ditemui usai konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Saat ini, performa sistem coretax telah kembali berjalan dengan normal dan stabil. Pembenahan ini menjadi modal penting bagi DJP agar seluruh instrumen siap saat diuji oleh Purbaya.

“Jadi kami persiapkan betul. Dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan coretax,” ujar dia.

Untuk memastikan keberlanjutan sistem jangka panjang, DJP melakukan langkah strategis dengan melebur tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Psiap) ke dalam dua cerobong struktur inti, yakni Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Kedua direktorat ini memikul mandat besar untuk mempertajam efisiensi, efektivitas, serta keandalan formula logaritma pada aplikasi perpajakan tersebut.

DJP juga mengambil alih seluruh kode sumber (source code) aplikasi yang pada masa pengembangan awal sejak tahun 2018 dirancang penuh oleh pihak ketiga atau vendor eksternal.

Dengan penguasaan penuh ini, tim internal DJP kini memiliki keleluasaan penuh untuk mengembangkan algoritma secara mandiri dan memindahkan proses administrasi yang sebelumnya berada di luar sistem (walk around) agar masuk terintegrasi secara bertahap ke dalam basis data utama.

“Nah ini sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source codenya sudah kami develop. Ada beberapa pembenahan yang kemarin masih walk around artinya di luar sistem kami develop sendiri. Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal,” tutur Bimo.

(DESI ANGRIANI)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa tetap memberlakukan pungutan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang online di marketplace meski ekonomi belum tumbuh 6 persen.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan keputusan tersebut dilakukan setelah pemerintah melihat capaian kinerja penerimaan perpajakan yang terus menunjukkan tren positif.

"Sudah disampaikan bahwa dari sisi kinerja perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisah dari kinerja ekonomi, kami mencatat kinerja penerimaan perpajakan kami itu alhamdulillah sangat baik, dari Januari sampai Juni kami mencatat kira-kira pertumbuhan itu hampir 23 persen lebih akumulasi," kata Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, capaian penerimaan pajak menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas ekonomi nasional.

Ie menyatakan, pertumbuhan penerimaan tersebut terjadi pada berbagai jenis pajak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, pemerintah meyakini bahwa dari sisi penerimaan pajak bisa dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Artinya dari sisi fiskal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik," jelasnya.

Ia menyebut peningkatan kinerja perpajakan menjadi salah satu pertimbangan Menteri Keuangan dalam memberikan arahan agar pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace segera diterapkan.

"Jadi tentu ini menjadi pertimbangan dari pimpinan, dari Pak Menteri Keuangan yang juga sudah disampaikan arahan kepada kami memang untuk melaksanakan pemungutan daripada PPH Pasal 22 melalui marketplace efektif, kita tunjuk 1 Juli 4 marketplace kemudian akan dilakukan mulai 1 Agustus," pungkasnya.

Pada 1 Juli 2026, DJP resmi menunjuk empat platform marketplace, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang online. Adapun mekanisme pemungutan pajak tersebut akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah masih mempertimbangkan penerapan pajak marketplace apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus level di atas 6 persen secara konsisten dalam beberapa kuartal.

“Kalau yang pertumbuhan ekonomi 5,61 persen kan stabil 6 persen. Let's say kalau 2 kali triwulan berturut-turut di atas 6 persen, kita akan pertimbangan pajak-pajak yang lain. Tapi untuk pajak-pajak misalnya online (marketplace), approach-nya adalah untuk membuat yang offline bisa lebih bersaing,” kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Senin (11/5/2026).

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP menyatakan pentingnya akuntabilitas dan transparansi atas keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperpanjang penempatan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila sektor perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Elvi menerangkan kebijakan tersebut merupakan langkah yang relevan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Ketersediaan likuiditas yang memadai di perbankan dinilai penting agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal, terutama dalam mendukung penyaluran kredit kepada dunia usaha.

"Perpanjangan penempatan dana kas negara dapat memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi perbankan, sehingga penyaluran kredit kepada sektor produktif tetap terjaga. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan akses pembiayaan," ujar Elvi.

Meski demikian, Elvi menekankan bahwa besarnya dana yang ditempatkan pemerintah harus diiringi dengan tata kelola yang baik, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang kuat.

Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya likuiditas, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.

"Akuntabilitas menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Pemerintah bersama otoritas terkait perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun kebocoran. Dana publik harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian," tegasnya.

Elvi juga mendorong agar evaluasi terhadap implementasi kebijakan dilakukan secara berkala, termasuk mengukur efektivitas penyaluran kredit yang bersumber dari tambahan likuiditas tersebut.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, keseimbangan antara dukungan terhadap stabilitas sektor keuangan dan penerapan prinsip tata kelola yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

"Dengan pengawasan yang konsisten, perpanjangan penempatan dana kas negara di Himbara diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem perbankan sekaligus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua (JHT). Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi peserta.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2026), bahwa belum ada keputusan final terkait perubahan ketentuan pajak JHT hingga sejauh ini.

Pemerintah masih akan meninjau regulasi yang berlaku saat ini dan membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain.

“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah membuka ruang untuk mengevaluasi apakah perlakuan pajak atas pencairan JHT perlu disesuaikan. Meski demikian, arah kebijakan tetap akan mempertimbangkan aspek fairness atau keadilan bagi seluruh peserta.

“Tapi hanya sih untuk fairness (keadilan), semuanya akan bayar. Dan kita akan cek,” ujar dia menambahkan.

Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan kebijakan pajak tidak hanya membebani kelompok tertentu.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Salah satu aspek yang akan ditelusuri adalah profil peserta yang mencairkan JHT dengan nilai di atas Rp50 juta.

Pemerintah akan melihat seberapa besar jumlah peserta dalam kelompok tersebut dan apakah kebijakan yang berlaku saat ini sudah tepat sasaran.

“Itu kan sampai Rp50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar di atas Rp50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi,” ujar dia.