JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, pihak yang melakukan praktek penumpukan sampah (open dumping) seperti di Bantar Gebang bakal mendapatkan penalti.

Zulhas mengatakan, praktek open dumping tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan sampah.

“Open dumping sudah enggak boleh. Jadi nanti seperti Bantar Gebang akan ditutup, enggak boleh lagi,” kata Zulhas saat menghadiri Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Oleh karena itu, menurut Zulhas, gerakan memilah sampah menjadi salah satu jawaban atas persoalan lingkungan tersebut.

Politikus Partai Amanat nasional (PAN) itu mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mendorong warganya untuk memilah sampah mulai dari tingkat RT dan RW.

“Kalau kita bisa memilah, maka dengan cepat lainnya urusan bisa kita selesaikan,” ujar Zulhas.

Di luar itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga tengah membangun proyek Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bantar Gebang.

Tidak hanya di Jakarta, pemerintah juga akan membangun proyek PSEL di berbagai kota lain, termasuk di Pulau Sumatera.

“Insyaallah 2028 (persoalan sampah) Jakarta selesai melalui insinerator Bantar Gebang,” ujar Zulhas.

Zulhas menyebut, pemerintah telah melarang praktek open dumping sebagaimana saat ini dilakukan di Bantar Gebang.

Jika praktek itu tetap dilakukan pihak terkait bakal mendapatkan penalti.

“Kalau open dumping masih seperti sekarang, tentu akan kena penalti, ada undang-undang sekarang,” tutur Zulhas.

Adapun pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melarang open dumping. Pemerintah daerah harus menghentikan open dumping paling lambat 1 Agustus 2026.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengatakan Jakarta bakal memiliki tiga pembangkit listrik tenaga sampah yang terletak di Bantar Gebang (Bekasi), Tanjungan (Jakarta Utara), dan Sunter (Jakarta Utara).

Di luar itu, proyek Refuse Derived Fuel (RDF) atau pengolahan sampah menjadi energi padat di Rorotan dan Bantar Gebang tetap akan dilanjutkan.

“Neraca sampah di Jakarta yang 9.000 per hari mudah-mudahan di tahun depan Bapak Menko sudah akan tertangani dengan baik,” kata Pramono.

Menurutnya, jika kelima proyek itu berjalan, pada 2029 sampah yang menumpuk di Bantar Gebang bakal mulai diambil untuk diolah menjadi energi.

“Mungkin bahkan kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana, kemungkinan di tahun 2029 pengambilan sampah sudah mulai harus mengambil dari Bantar Gebang sendiri yang sekarang sudah hampir ada 55 juta ton sampah yang ketinggiannya 60 meter,” tutur Pramono.

Sampah Open Dumping dan Bahayanya

Open dumping adalah metode pembuangan sampah di mana sampah hanya ditumpuk atau dihamparkan begitu saja di area terbuka tanpa ada proses pengolahan, pemilahan, maupun pelapisan tanah. Sampah dibiarkan membusuk secara alami sampai area tersebut penuh.

Metode ini sangat tidak disarankan dan sudah dilarang pemerintah melalui UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah karena sangat berbahaya bagi lingkungan.

Praktik open dumping (membuang sampah terbuka di lahan tanpa pengolahan) sangat berbahaya karena memicu pencemaran air tanah akibat cairan lindi beracun, pelepasan gas metana penyebab pemanasan global, dan menjadi sarang penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.

Bantar Gebang Melepas Emisi Gas Metana Terbesar Kedua di Dunia

TPST Bantargebang di Bekasi menjadi sorotan tajam setelah menyandang status sebagai penyumbang emisi gas metana CH? terbesar kedua di dunia setelah Campo de Mayo di Argentina.

Berdasarkan laporan UCLA Emmett Institute, kawasan ini melepaskan sekitar 6,3 metrik ton metana per jam ke atmosfer akibat tumpukan ribuan ton sampah dari Jakarta.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor produk kertas karton dupleks asal Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan setelah ditemukan praktik dumping yang merugikan industri dalam negeri.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 25 Juni 2026 dan akan diterapkan selama lima tahun hingga 2031.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menyebut keputusan diambil berdasarkan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia (KADI) yang menemukan adanya praktik dumping pada produk kertas karton dupleks dari ketiga negara tersebut.

"Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk kertas karton dupleks yang berasal dari Republik Korea, Malaysia dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri," demikian bunyi pertimbangan PMK Nomor 40 Tahun 2026 dikutip pada Senin (15/6).

Bea masuk antidumping merupakan pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan nilai wajarnya sehingga menimbulkan kerugian bagi produsen domestik.

Pemerintah menegaskan BMAD tersebut berlaku di luar bea masuk umum atau most favoured nation (MFN) maupun tarif preferensi yang berasal dari perjanjian perdagangan internasional.

[Gambas:Youtube]

Kebijakan ini menyasar impor kertas karton dupleks berupa karton multilapis dengan berat 210 gram hingga 450 gram per meter persegi, yang memiliki permukaan atas dominan berwarna putih dan bagian belakang berwarna abu-abu. Produk tersebut masuk dalam pos tarif ex4810.32.90 dan ex4810.92.90.

Dalam aturan itu, pemerintah juga mewajibkan importir melampirkan dokumen Certificate of Analysis (CoA) saat menyampaikan pemberitahuan pabean impor. Dokumen tersebut harus memuat informasi tingkat kecemerlangan atau brightness produk.

Pejabat bea dan cukai akan meneliti dokumen tersebut untuk memastikan karakteristik barang yang diimpor.

"Dalam hal importir tidak melampirkan dokumen CoA atau melampirkan dokumen CoA namun tidak mencantumkan tingkat brightness sehingga tidak diketahui tingkat brightness dari kertas karton dupleks, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat brightness. Hasil penelitian menjadi dasar bagi pejabat bea dan cukai dalam menentukan pengenaan bea masuk antidumping," demikian bunyi Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Pemerintah juga menegaskan ketentuan tersebut berlaku terhadap barang impor yang telah memperoleh nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor atau telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya oleh kantor pabean.

Sementara itu, pemasukan maupun pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, DENPASAR — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia, termasuk di Bali.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan seluruh TPA tidak lagi diperbolehkan menerapkan sistem open dumping mulai 1 Agustus 2026. Sembari menunggu pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), masyarakat diminta melakukan pemilahan sampah dari sumber.

Menurut Jumhur, Bali menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari dan sebagian besar masih berakhir di TPA dengan sistem open dumping. Praktik tersebut dinilai tidak lagi dapat dipertahankan karena menimbulkan dampak lingkungan.

" Open Dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air dan mencoreng citra Bali, termasuk Indonesia. Karena itu, saya mengingatkan komitmen agar pada 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber, dan pada 1 Agustus 2026 bersamaan dengan daerah lainnya, Bali menutup open dumping untuk selamanya," jelas Jumhur, Rabu (10/6/2026).

Dia mengatakan pemilahan sampah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri daur ulang.

"Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membuktikan tingkat pemilahan sampah yang baik, di kedua wilayah ini mencapai 70%. Ini pencapaian luar biasa, harus dijadikan model ke seluruh Bali dan tidak ada yang boleh wilayah lain tertinggal," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah terus menjalankan Gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Menurut Koster, volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari. Kota Denpasar menjadi penyumbang terbesar dengan 1.005 ton per hari, disusul Kabupaten Gianyar 562 ton per hari dan Kabupaten Badung 547 ton per hari. Adapun kabupaten lainnya menghasilkan sampah antara 112 ton hingga 413 ton per hari.

"Jenis sampah yang paling banyak itu ialah sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 17%. Kalau dicermati dari sumbernya, paling banyak sampah ini bersumber dari kegiatan rumah tangga 60%, aktivitas perniagaan 11%, dan pasar 7%," jelas Gubernur Koster.

Dia menilai persoalan sampah di Bali telah menjadi isu serius. Saat ini, sekitar 23% sampah masih dibuang sembarangan ke lingkungan. Sementara itu, 43% sampah dibawa ke TPA, 18% berhasil dikurangi, dan 16% ditangani melalui berbagai metode pengelolaan.

"Jadi dua program pengelolaan sampah ini, yaitu Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan melakukan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai harus dijalankan, tidak bisa ditawar," tegas Gubernur Koster.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menyebut, industri dalam negeri mengalami kerugian akibat impor pelat timah (tinplate) dari China.

Adapun dumping merupakan tindakan menjual produk di negara lain dengan harga lebih rendah dari harga jual di negara asal.

Ketua KADI Frida Adiati, mengatakan pihaknya mulai menggelar penyelidikan peninjauan kembali (interim review) terhadap nominal bea masuk antidumping produk pelat timah dari China pada Selasa (9/6/2026).

“Kami menemukan masih adanya kerugian industri dalam negeri akibat impor tersebut,” kata Farida dalam keterangan resminya, Selasa.

Ia menyebut, penyelidikan ini menindaklanjuti aduan PT Latinusa Tbk yang mewakili industri dalam negeri.

Pemeriksaan bakal berlangsung selama 12 bulan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya peningkatan impor dari Tiongkok, baik secara absolut maupun relatif,” ujar Farida.

Produk pelat timah atau canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah masuk klasifikasi Harmonized System (HS) 7210.12.10 dan 7210.12.90.

Pemerintah telah memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap pelat timah dadi Tiongkok sejak 2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2024.

Pemerintah mendapati sepanjang 2025 impor pelat timah secara keseluruhan naik 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama setahun itu, jumlah keseluruhan pelat timah yang diimpor mencapai 117.036 ton. Dari jumlah tersebut sebanyak 59.378 ton pelat timah berasal dari China.

Kementerian Perdagangan mencatat, meski telah dikenai BMAD volume impor pelat timah dari China justru naik 43 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat ini, KADI telah melayangkan pemberitahuan kepada pihak terkait, termasuk pelaku industri Tanah Air, importir, eksportir, dan produsen dari Tiongkok yang dikenai BMAD.

KADI mendorong semua pihak terkait membagikan informasi, tanggapan, maupun permohonan dengar pendapat.

“Informasi ini juga disampaikan kepada perwakilan pemerintah Tiongkok di Indonesia dan Kedutaan Besar RI di Tiongkok,” tutur Farida.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghentian produksi PT Krakatau Osaka Steel (KOS) dinilai menjadi sinyal serius tekanan yang dihadapi industri baja nasional akibat maraknya impor baja murah asal China.

Perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Osaka Steel Co., Ltd itu resmi menghentikan kegiatan produksi pada April 2026, sebelum menutup seluruh kegiatan usahanya pada Juni 2026.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, kondisi ini terjadi karena krisis struktural industri baja domestik akibat banjir impor baja murah asal China.

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Utilisasi kapasitas industri baja nasional saat ini hanya sekitar 52 persen, padahal idealnya sekitar 80 persen.

"Produksi baja China dalam setahun sekitar 1 miliar ton. Bayangkan, 2 persen saja diekspor ke Indonesia, jumlahnya sudah melampaui kapasitas produksi Indonesia. Nah, ini kan persaingan yang tidak fair mengingat harga baja China yang lebih murah," ujar Bhima di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Selain tekanan impor, jenuhnya pasar baja tulangan atau long product yang diproduksi Krakatau Osaka Steel juga dinilai menjadi penyebab penutupan pabrik.

Saat ini terdapat sekitar 60 pabrik pemain long product di dalam negeri sehingga memicu persaingan harga yang ketat.

Akibatnya, hampir sepanjang 10 tahun beroperasi, Krakatau Osaka Steel terus merugi.

Bhima pun menyayangkan penutupan Krakatau Osaka Steel, apalagi kondisi ekonomi global dan domestik sedang mengalami penurunan tren akibat perang di Timur Tengah, terutama di sektor baja.

WIKIMEDIA COMMONS/ANTONIOROSSET Ilustrasi industri baja, produk baja. Trump Naikkan Tarif Impor Baja Jadi 50 Persen, Uni Eropa Siap Membalas

Dia menyebut Krakatau Osaka Steel menjadi "korban kedua" setelah sebelumnya pabrik Metal Steel Group milik Ispat Indo di Surabaya juga menghentikan operasional pada Oktober 2025.

"Agar tak ada lagi penutupan pabrik baja seperti Krakatau Osaka Steel dan Metal Steel Group milik Ispat Indo, pemerintah diharapkan mempercepat penerapan kebijakan antidumping dari hulu ke hilir," kata dia.

Menurut Bhima, temuan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) soal bukti dumping baja China dengan kisaran harga 5,9 hingga 55,6 persen lebih murah, harusnya menjadi pemantik bagi pemerintah untuk melakukan reformasi regulasi agar bea masuk antidumping segera dikenakan bagi semua segmen produk baja.

Sementara itu, pengamat hukum ketenagakerjaan Universitas Padjadjaran (Unpad) Holyness N Singadimedja menilai positif komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait hak-hak pekerja terdampak penutupan pabrik.

"Komitmen tersebut menunjukkan iktikad baik perusahaan untuk bertanggung jawab. Tidak lepas tangan," kata dia.

Namun, ia menekankan pengawas ketenagakerjaan tetap perlu mengawasi pelaksanaan pemberian hak para pekerja, guna memastikan seluruhnya dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Dalam kondisi kahar saja kewajiban terhadap pekerja harus dilaksanakan, apalagi tanpa kahar. Itu bagian dari risiko perusahaan," imbuhnya.

Holyness juga menilai keputusan penutupan pabrik merupakan kewenangan pemegang saham mayoritas yakni Osaka Steel Co., Ltd yang menguasai sekitar 86 persen saham, sementara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memiliki 14 persen saham.

pemerintah diharapkan mempercepat penerapan kebijakan antidumping dari hulu ke hilir

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan pemerintah perlu mempercepat penerapan kebijakan antidumping produk baja dari hulu ke hilir agar tak ada lagi penutupan pabrik baja seperti PT Krakatau Osaka Steel (KOS).

Pada akhir April 2026 PT Krakatau Osaka Steel (KOS) resmi menghentikan kegiatan produksi, sebelum akhirnya menutup seluruh kegiatan usaha pada Juni 2026.

Selain maraknya baja impor murah dari China, jenuhnya pasar baja tulangan (long product) yang diproduksi Krakatau Osaka Steel juga diduga menjadi penyebab penutupan pabrik.

Saat ini, pemain long product memang sangat banyak, sekitar 60 pabrik, sehingga memicu tekanan harga yang signifikan di pasar, akibatnya, hampir sepanjang 10 tahun beroperasi, Krakatau Osaka Steel terus merugi.

Menurut Bhima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu kondisi tersebut terjadi karena krisis struktural industri baja domestik akibat banjir impor baja murah asal China. Utilisasi kapasitas industri baja nasional saat ini hanya sekitar 52 persen, padahal idealnya sekitar 80 persen.

"Produksi baja China dalam setahun sekitar 1 miliar ton, jika 2 persen saja diekspor ke Indonesia, jumlahnya sudah melampaui kapasitas produksi Indonesia Ini kan persaingan yang tidak adil mengingat harga baja China yang lebih murah,”ujarnya.

Bhima menyatakan menyayangkan penutupan pabrik baja tersebut, apalagi di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang sedang mengalami penurunan tren akibat perang, terutama di sektor baja.

Dia mengungkapkan Krakatau Osaka Steel (KOS) merupakan pabrik baja kedua yang mengalami penutupan sebelumnya pada Oktober 2025, pabrik Metal Steel Group milik Ispat Indo yang beroperasi di Surabaya juga tutup..

"Agar tak ada lagi penutupan pabrik baja seperti Krakatau Osaka Steel dan Metal Steel Group milik Ispat Indo, pemerintah diharapkan mempercepat penerapan kebijakan antidumping dari hulu ke hilir," katanya

Menurut dia temuan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) soal bukti dumping baja China dengan kisaran harga 5,9 - 55,6 persen lebih murah, seharusnya menjadi pemantik untuk melakukan reformasi regulasi agar bea masuk antidumping segera dikenakan bagi semua segmen produk baja.

Sementara terkait dampak penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) terhadap pekerja, pengamat hukum ketenagakerjaan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Holyness N Singadimedja menilai positif komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pemenuhan hak dan kompensasi bagi pekerja terdampak.

“Tentu mendukung. Komitmen tersebut menunjukkan itikad baik perusahaan untuk bertanggung jawab. Tidak lepas tangan,” katanya.

Meskipun demikian dia menyatakan pengawas ketenagakerjaan tetap harus mengawasi pelaksanaan pemberian hak para pekerja, sebab, penutupan operasional perusahaan memang tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak tersebut.

"Dalam kondisi kahar saja kewajiban terhadap pekerja harus dilaksanakan, apalagi tanpa kahar. Itu bagian dari risiko perusahaan," katanya.

Di sisi lain, Holyness sependapat bahwa keputusan penutupan pabrik merupakan kewenangan pemegang saham mayoritas, dalam hal ini pemegang saham mayoritas adalah Osaka Steel Co., Ltd dengan kepemilikan sekitar 86 persen, sedangkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk hanya memiliki 14 persen saham.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menetapkan tarif impor 0% untuk bahan baku plastik, termasuk bijih plastik mulai Mei 2026, memunculkan dilema baru bagi industri. Di tengah tekanan pasokan global dan kenaikan biaya produksi, pelaku usaha menilai kebijakan tersebut bisa menjadi penolong sekaligus ancaman bagi industri domestik.

Industri hilir seperti kemasan membutuhkan pasokan bahan baku yang lebih murah dan stabil. Namun, produsen dalam negeri khawatir pembukaan keran impor justru memicu banjir produk murah yang menekan daya saing industri hulu nasional.

Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak memicu praktik dumping dari luar negeri.

“Kita hati-hati kalau mungkin harganya ter-dumping. Kalau misalnya nondumping ya pasti kita bisa fight bareng-bareng,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Edi yang juga menjabat Direktur Legal, Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group itu menyarankan agar fasilitas impor tarif nol persen dibatasi hanya untuk produsen yang benar-benar membutuhkan bahan baku, bukan trader.

Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mencegah distorsi harga di pasar domestik.

“Kita harapkan memang yang boleh mengimpor hanya produsen. Terus kemudian diimpor memang sesuai kebutuhannya,” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono. Dia menilai kebijakan tarif impor 0% perlu diharmonisasi dengan kebijakan lain, termasuk pembebasan bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif industri petrokimia.

Menurutnya, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat memunculkan kontradiksi baru di pasar domestik.

“Kalau tidak bisa memanage dengan baik antara supply dan demand ini nanti saling kontradiksi,” katanya ketika dihubungi.

Fajar menjelaskan industri saat ini masih menghadapi tekanan biaya akibat terganggunya rantai pasok global. Dalam situasi tersebut, masuknya bahan baku impor dengan harga murah berpotensi membuat produk lokal makin sulit bersaing.

Di sisi lain, asosiasi industri tekstil dan serat sintetis justru melihat kebijakan tersebut sebagai ancaman yang lebih serius. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai tarif impor 0% dapat membuka arus masuk produk asing secara besar-besaran.

“Kalau misalnya bea masuk 0% ini semua negara bisa datangkan produknya ke Indonesia. Dengan biaya nol ini jadi malapetaka,” kata Farhan.

Dia mengkhawatirkan kebijakan sementara tersebut berubah menjadi permanen dan memperbesar tekanan terhadap industri domestik dalam jangka panjang.

“Kami harap ini hanya sementara. Bahkan jangan sampai ada 0% sih,” katanya.

Hilir Butuh Pasokan

Di tengah kekhawatiran industri hulu, sektor hilir justru menghadapi persoalan berbeda. Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan industri kemasan saat ini mengalami keterbatasan pasokan bahan baku akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi nafta.

Situasi tersebut diperparah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya impor bahan baku. Kombinasi faktor tersebut dinilai tidak kondusif bagi keberlangsungan industri kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Henky mengungkapkan pasokan domestik juga makin terbatas setelah produsen petrokimia dalam negeri menerapkan force majeure. Kondisi itu membuat industri kemasan makin bergantung pada impor.

Menurutnya, China menjadi salah satu alternatif utama karena memiliki kapasitas produksi besar dan harga yang lebih kompetitif.

“Harga juga dapat lebih bersaing atau lebih murah,” katanya ketika dihubungi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor bahan baku plastik yang dilakukan Indonesia mencapai US$2,55 miliar atau sekitar Rp44,11 triliun (kurs asumsi Rp17.300) secara kumulatif pada Januari–Maret 2026. Komoditas plastik dan barang dari plastik menjadi salah satu komoditas utama impor nonmigas sepanjang kuartal I/2026, bersama dengan mesin peralatan mekanik dan mesin perlengkapan elektrik.

Volume impor plastik dan barang dari plastik itu naik 7,42% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Terkait negara asal impor bahan baku plastik tersebut, BPS mencatat China masih bertengger di posisi teratas dengan kontribusi mencapai 34,79%.

Lebih lanjut, Henky berpandangan aspek regulasi perlu dibuat lebih kondusif dan adil, khususnya dalam hal membantu industri hilir, seperti industri kemasan dan industri pengguna kemasannya, yang mayoritas saat ini lebih ke usaha kecil dan menengah (UMKM) dan mulai membatasi pemakaian plastik.

“Untuk itu juga perlu kolaborasi antara hulu dan hilir dalam hal mencari keuntungan dan jangan bersifat egois, mau menang sendiri,” tambahnya.

Dia pun mengkritisi kebijakan perlindungan industri hulu yang dinilai justru membebani sektor hilir. Selama ini, asosiasi industri hulu mengajukan penerapan bea masuk anti-dumping dan tindak pengamanan (safeguard) untuk bahan baku plastik, padahal kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Sudah saatnya mereka harus mencabut petisi ini, bukan makin membebani situasi dan kondisi saat ini bagi eksistensi dari industri hilir selanjutnya,” harap Henky.

Henky menambahkan kebijakan pembebasan bea masuk untuk bahan baku awal seperti nafta justru lebih menguntungkan industri hulu. Sementara itu, industri hilir yang didominasi usaha kecil dan menengah masih menghadapi tekanan biaya yang tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri mulai mencari alternatif untuk menjaga keberlangsungan usaha. Salah satunya melalui penggunaan material pengganti seperti kertas, plastik daur ulang, hingga bahan alami dan bioplastik.

Kendati demikian, penggunaan bahan alternatif tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek fungsi, higienitas, serta biaya produksi. Oleh karena itu, Henky menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Yang penting saat ini inovasi, kolaborasi dan akselerasi segala hambatan dalam mengembangkan solusi yang tepat guna,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah ambisi besar pemerintah menuntaskan persoalan sampah nasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan, satu ancaman senyap terus membayangi yakni emisi gas metana dari tempat pembuangan akhir (TPA).

Dari TPST Bantargebang—yang disebut sebagai salah satu sumber emisi metana terbesar di Asia—hingga berbagai kota lain yang masih mengandalkan praktik open dumping, Indonesia menghadapi tantangan struktural yang tidak hanya soal pengelolaan limbah, tetapi juga menyangkut krisis iklim global.

Metana dari Sampah, Ancaman yang Tak Terlihat

Gas metana (CH₄) selama ini kerap luput dari perhatian publik dibandingkan karbon dioksida. Padahal, berdasarkan data Intergovernmental Panel on Climate Change, metana memiliki potensi pemanasan global sekitar 28–34 kali lebih besar dibandingkan CO₂ dalam periode 100 tahun.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi sangat nyata di Bantargebang. Laporan Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025: Landfills yang dirilis UCLA School of Law pada April 2026 mencatat bahwa Bantargebang menghasilkan sekitar 6,3 ton metana per jam—dengan tingkat persistensi emisi mencapai 100%, artinya emisi terdeteksi secara konsisten sepanjang tahun.

Angka tersebut bukan hanya statistik. Ia mencerminkan akumulasi dari sistem pengelolaan sampah yang selama puluhan tahun bertumpu pada pembuangan terbuka. Pasalnya, TPS yang menghasilkan emisi 5 ton metana per jam memiliki kontribusi terhadap pemanasan global yang setara dengan 1 juta kendaraan sport utility vehicle atau pembangkit batu bara dengan kapasitas mencapai 500 megawatt.

5 TPS dengan Emisi Metana Terbesar di Dunia

Sumber: Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025: Landfills” oleh UCLA (diolah)

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Boy Even Sembiring, melihat persoalan metana bukan sekadar isu teknologi di hilir, melainkan kegagalan sistemik sejak tahap awal pengelolaan sampah.

“Untuk sampah organik, metana tentu yang pertama kan harus memastikan intervensi pemilahannya, menyiapkan fasilitas pemilahan sama TPA-nya,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Menurut Boy, pemilahan sampah menjadi kunci utama. Namun, praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Pemilahan tidak hanya harus dilakukan di tingkat rumah tangga, tetapi juga harus dijaga konsistensinya sepanjang rantai pengelolaan.

“Jadi ketika pemilahan, lalu pengangkutan, jadi pemilahannya bukan cuma dari sumber, tapi dalam proses pengangkutan, juga dipastikan proses terpilah yang nggak tercampur di proses pengangkutan, lalu sampai ke TPA-nya,” jelasnya.

Masalahnya, sebagian besar sistem pengangkutan di Indonesia masih mencampur berbagai jenis sampah, sehingga upaya pemilahan di hulu menjadi sia-sia.

Lebih jauh, Boy menyoroti minimnya penggunaan sistem sanitary landfill—metode pengelolaan TPA yang lebih ramah lingkungan. “TPA yang mengusung konsep sanitary landfill itu baru sekitar 10%,” katanya.

Artinya, sekitar 90% TPA di Indonesia masih menggunakan metode open dumping, yakni pembuangan terbuka tanpa pengelolaan gas dan cairan limbah.

“Ketika dia dibiarkan bebas, dibiarkan dibuang secara bebas di tempat pembuangan pemprosesan akhir, itu yang menghasilkan metana dengan jumlah signifikan, menghasilkan, melepaskan emisi, sekaligus memberikan dampak pencemaran yang luar biasa ke tanah dan air,” tegasnya.

Pandangan ini sejalan dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menunjukkan bahwa sebagian besar TPA di Indonesia memang belum memenuhi standar sanitary landfill.

Optimisme Pemerintah Pusat

Di tengah kritik tersebut, pemerintah menampilkan optimisme melalui pendekatan baru berbasis sistem terpadu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional.

Dia menekankan bahwa pendekatan seperti di Banyumas yang mengintegrasikan pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan sampah—akan diperluas ke berbagai daerah, termasuk wilayah dengan persoalan kompleks seperti Bantargebang.

“Ya, semua akan kita kembangkan. Pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua sampai tiga tahun ke depan, kita harus mampu mengendalikan sampah di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Indonesia menghasilkan sekitar 68–70 juta ton sampah per tahun. Tanpa perubahan signifikan, volume ini diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Di level implementasi, tantangan terlihat lebih kompleks. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengakui bahwa penanganan metana di Bantargebang masih dalam tahap awal pembahasan.

“Kami baru berdua ini [dengan Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq] baru disusulkan soal itu. Jadi persisnya mau diapain itu metana yang dihasilkan,” ujarnya.

Sekadar informasi, Hanif Faisol dulunya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dijajaran Kabinet Merah Putih sehingga masuknya Hanif dengan amanah baru menyiratkan tugasnya untuk berfokus dalam program Waste to Energy guna membantu Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator bidang Pangan.

Jumhur melanjutkan bahwa pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola utama Bantargebang. Dia menyebutkan bahwa pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah dijadwalkan.

“Nah dengan Gubernur [DKI Jakarta Pramono Anung] pun dia lagi di luar negeri sekarang, pulang udah janjian [untuk bertemu],” katanya.

Oleh sebab itu, juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak harus selalu menunggu instruksi langsung dari Presiden.

“Jadi nggak usah semuanya serba ke Presiden gitu ya, kalau kita kerja dulu di bawah seperti itu,” ujarnya.

Metana—Masalah atau Peluang Energi?

Di balik ancaman emisi, metana sebenarnya memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif. Gas ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik melalui teknologi landfill gas recovery.

Beberapa negara telah berhasil memanfaatkan metana dari TPA sebagai sumber energi. Di Indonesia, upaya serupa sudah mulai dilakukan secara terbatas, namun belum dalam skala besar.

Pemerintah saat ini masih mengkaji opsi terbaik, termasuk pemanfaatan metana sebagai energi sekaligus pengurangan emisi.

Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 31,89% secara mandiri pada 2030.

Di level kebijakan makro, pemerintah menargetkan perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut praktik open dumping akan dihapus secara bertahap.

“Karena ini soal-soal yang sangat mendesak,” ujarnya.

Targetnya cukup ambisius: praktik open dumping dituntaskan pada 2027–2028. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar. Program waste to energy (PSEL) yang berjalan di 33 kota diperkirakan baru mampu menyelesaikan sekitar 20% masalah sampah nasional.

“Masih ada 80% lagi, yang belum bisa kita selesaikan,” kata Zulhas.

Untuk itu, pemerintah membagi strategi penanganan menjadi empat kategori yaitu TPST non-RDF; TPST RDF; TPS3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan Pengolahan organik berbasis masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu solusi tunggal untuk persoalan sampah di Indonesia.

Pemerintah juga tengah menyiapkan standardisasi teknologi melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional, bekerja sama dengan kementerian terkait. Targetnya, teknologi pengolahan sampah dapat masuk ke e-katalog dalam waktu singkat agar dapat diakses oleh pemerintah daerah.

“Karena penegak hukum akan dilaksanakan dengan konsisten. Jadi open dumping nggak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” kata Zulhas.

Dengan kata lain, larangan tanpa solusi hanya akan menciptakan masalah baru.

Menuju 2028—Antara Target dan Realitas

Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, pemerintah optimistis perubahan signifikan akan terlihat dalam dua tahun ke depan.

“Sehingga 2 tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar, terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantargebang, di Bali. Ya 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” ujar Zulhas.

Alhasil, kasus Bantargebang menjadi simbol dari dua realitas yang berjalan bersamaan: krisis yang mendesak dan peluang transformasi. Di satu sisi, emisi metana yang tinggi menempatkan Indonesia dalam sorotan global sebagai salah satu kontributor signifikan gas rumah kaca. Di sisi lain, momentum politik dan kebijakan yang ada membuka peluang untuk melakukan lompatan besar dalam pengelolaan sampah.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia mampu mengelola sampah, melainkan seberapa cepat dan konsisten langkah itu bisa diwujudkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Target ambisius pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping di seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) pada akhir 2026 menjadi penanda seriusnya krisis sampah nasional. Percepatan bahkan dipatok pada Agustus 2026.

Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada awal Mei 2026 menjadi alarm keras atas buruknya tata kelola sampah. Insiden yang menewaskan tujuh orang tersebut menguak fakta akan kondisi darurat sampah di Jakarta.

Pada Senin (20/4/2026), aparat menetapkan mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai tersangka, memperlihatkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan sampah kini memiliki konsekuensi pidana. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang selama ini terkesan diabaikan.

Secara nasional, persoalan sampah sudah berada pada level mengkhawatirkan. Tercatat terdapat 524 TPA dengan total timbulan sampah mencapai sekitar 285,46 juta ton. Namun, hanya sekitar 25% atau 35.747 ton per hari yang berhasil dikelola, sementara 75% lainnya atau setara 109.092 ton per hari masih belum tertangani secara optimal.

Kondisi serupa juga terlihat di berbagai daerah. Di Bali, pembatasan operasional TPA Suwung memicu antrean panjang truk sampah hingga berjam-jam, sekaligus menambah beban fasilitas pengolahan di tingkat desa. Sementara itu, di Surabaya, pembenahan sistem pengangkutan dan pengelolaan mulai menunjukkan hasil, meski tekanan volume sampah harian tetap tinggi.

Upaya pengawasan dan verifikasi pemerintah menunjukkan progres, tetapi belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah. Sekitar 490 kabupaten/kota telah diverifikasi atau mencapai lebih dari 95% target, sementara capaian sanksi administrasi baru menyentuh sekitar 49%.

Angka ini menegaskan bahwa perbaikan sistem pengelolaan sampah masih membutuhkan percepatan agar “bom waktu” gunungan sampah tidak benar-benar meledak di masa depan.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian LH (KLH/BPLH) telah menetapkan mantan Kadis LH Jakarta, Asep Kuswanto (AK) jadi tersangka.

Pimpinan Dinas LH Jakarta itu ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah lalai dalam mengelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pelanggaran itu diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat.

Secara historis, proses pengusutan dimulai dari KLH/BPLH mulanya menerbitkan sanksi administratif No.13646/2024 terkait pengelolaan TPST Bantargebang pada 31 Desember 2024.

Selanjutnya, KLH/BPLH melakukan pengawasan pada 12 April 2025. Hasilnya, menunjukkan bahwa pengelola TPST Bantargebang berstatus “Tidak Taat”, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat peringatan pada 22 April 2025.

Pengawasan kedua kembali dilakukan pada 9 Mei 2025. Sejatinya, tak ada perubahan dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan sanksi administratif lanjutan berupa kewajiban audit lingkungan melalui keputusan No.920/2025 pada 4 September 2025.

Namun demikian, sanksi administratif itu tidak memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan di lapangan. Puncaknya, TPST Bantargebang pun mengalami bencana longsor yang memakan korban jiwa.

Kilas Balik Longsor Bantargebang

Dalam catatan Bisnis, longsor terjadi pada Minggu (8/3/2026), setelah hujan deras melanda wilayah TPST Bantargebang. Kala itu, truk sedang mengantre untuk melakukan aktivitas bongkar muat sampah.

Kemudian, tiba-tiba bencana longsor muncul dan menimpa sejumlah truk serta warung di lokasi kejadian pada 14.30 WIB. Sontak, kejadian itu langsung menjadi headline di pemberitaan nasional.

Tim gabungan baik itu dari unsur BPBD Jakarta maupun Bekasi, Polri-TNI, Damkar hingga pemda Bekasi diterjunkan untuk menangani peristiwa longsor tersebut. Proses pencarian korban pun dilakukan seketika. Singkatnya, proses pencarian dihentikan tepat pada Selasa (10/3/2026) pukul 00.00 WIB setelah Tim SAR menemukan seluruh korban.

Total, ada 13 korban dengan tujuh di antaranya meninggal dunia akibat tertumpuk longsoran sampah di Bantargebang. Peristiwa ini pun dinilai merupakan potret puncak gunung es dari kegagalan sistemik pengelolaan sampah di Jakarta.

Selain itu, bencana longsor di gunung sampah ini merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode pembuangan terbuka atau open dumping.

Penggunaan metode open dumping di lokasi ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keamanan bagi warga. Kondisi yang tidak sesuai ketentuan peraturan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat potensi longsor susulan, tetapi juga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.

Tidak Ada Toleransi Kelalaian

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan tak ada toleransi bagi praktik pengelolaan sampah di Bantargebang yang melanggar ketentuan, terutama setelah peristiwa longsor pada Maret 2026 menimbulkan korban jiwa.

Hanif menjelaskan langkah penegakan hukum dilakukan memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

"Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dia pun menyatakan pihaknya selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu sebelum menyeret seseorang ke ranah pidana.

“Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” tutur Rizal.

Rangkuman Kronologi Kasus TPST Bantargebang

31 Desember 2024
KLH/BPLH menerbitkan sanksi administratif No.13646/2024 terkait pengelolaan TPST Bantargebang.

12 April 2025
KLH/BPLH melakukan pengawasan pertama. Hasilnya, pengelola TPST Bantargebang dinilai berstatus “Tidak Taat.”

22 April 2025
Pemerintah mengirimkan surat peringatan kepada pengelola TPST Bantargebang.

9 Mei 2025
Pengawasan kedua dilakukan. Hasilnya menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah.

4 September 2025
Pemerintah menjatuhkan sanksi administratif lanjutan melalui Keputusan No.920/2025, berupa kewajiban melakukan audit lingkungan.

8 Maret 2026
Longsor sampah terjadi di TPST Bantargebang sekitar pukul 14.30 WIB setelah hujan deras. Longsoran menimpa truk dan warung di sekitar lokasi.

10 Maret 2026
Operasi pencarian korban dihentikan pukul 00.00 WIB setelah seluruh korban ditemukan. Total 13 korban, dengan 7 orang meninggal dunia.

22 April 2026
KLH/BPLH menetapkan mantan Kadis LH Jakarta Asep Kuswanto, sebagai tersangka atas dugaan kelalaian dalam pengelolaan TPST Bantargebang yang berujung pada bencana longsor.

Kementerian Lingkungan Hidup menggelar penyelidikan terhadap pengelolaan sampah di lebih dari 400 kabupaten/kota yang kedapatan menerapkan sistem open dumping alias pembuangan sampah langsung di atas tanah. Penyelidikan di beberapa daerah berpotensi naik level ke penyidikan karena pelanggaran yang terus berlanjut.

Perkembangan ini disampaikan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan. “Ada beberapa yang berpotensi untuk naik (ke penyidikan),” kata Rizal, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa (21/4).

Proses ini bisa berujung pada pemidanaan terhadap pejabat daerah yang bertanggungjawab, seperti dalam kasus Bantargebang. Sebagai informasi, Kementerian baru saja memulai proses penyidikan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terbesar di Indonesia itu ketika insiden longsor sampah terjadi di kawasan tersebut pada Maret lalu.

Kepolisian telah menetapkan eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berinisial AK sebagai tersangka dalam kasus pidana lingkungan terkait TPST Bantargebang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Rizal menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah memberikan sanksi administrasi terhadap lebih dari 400 pemerintah kabupaten/kota sejak akhir 2024 atas pengelolaan sampah yang tak sesuai prosedur. Sanksi tersebut sekaligus memuat petunjuk pembenahan seperti penguatan sarana prasarana, penganggaran, personil, dan tata kelola.

Namun, hingga setahun setelah sanksi administratif diberikan, Kementerian masih menemukan banyak pelanggaran. “Sehingga ada peningkatan, pemberatan dari semula sanksi administrasi menjadi pidana,” ucapnya.

Kementerian Lingkungan Hidup memberi tenggat waktu hingga akhir Juli untuk daerah mengakhiri sistem open dumping. Artinya, mulai 1 Agustus semestinya tidak ada lagi tempat pengolahan/pemrosesan sampah yang beroperasi dengan sistem tersebut lagi.

“Pak Menteri sudah menunjuk eselon II, penanggung jawab yang memonitor, nanti akan menginformasikan ke kami (perkembangannya),” ujar Rizal.

Eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Terancam Penjara dan Denda

Eks-Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berinisial AK terancam pidana kurungan dan denda dalam kasus pelanggaran pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Saat ditetapkan tersangka, AK baru saja menduduki jabatan sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta.

AK dijerat dengan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan/atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dia dianggap absen melakukan pengelolaan sampah sesuai prosedur hingga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, dan pencemaran lingkungan, hingga menimbulkan korban meninggal dunia. Selain itu, dia dinilai tidak menjalankan perintah pemerintah pusat untuk pembenahan sebagaimana diatur dalam sanksi administrasi.

Ancaman hukuman sesuai Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Sedangkan ancaman hukuman sesuai Pasal 114 UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu dipenjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan tak menutup kemungkinan bakal adanya tersangka-tersangka lain. "Ini masih kami dalami, bisa ke samping, ke bawah, ke atas (yang terjerat pidana)," ujarnya.

Setelah tarik-ulur panjang, Pemerintah Provinsi Bali akhirnya membatasi pembuangan sampah organik ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar, Bali, pada 1 April. Kebijakan ini berujung pada aksi masyarakat membuang sampah secara sembarangan atau membakarnya. Sebab, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) maupun Tempat Pemrosesan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) dilaporkan penuh.

Pembatasan tersebut terkait dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengakhiri sistem open dumping alias penumpukan sampah di tanah pada TPA di seluruh Indonesia mulai Agustus. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan agar TPA dengan sistem ini harus ditutup paling lama lima tahun setelah aturan ditetapkan. Artinya, pelaksanaan amanat ini sudah terlambat selama 13 tahun.

Pakar di Center for Sustainability Studies Universitas Harkat Negeri Fazlur Rahman Hassan memperingatkan bahwa situasi serupa berisiko terjadi di daerah lain bila pemerintah daerah tak memiliki rencana matang saat TPA open dumping ditutup. Dia menekankan perlunya manajemen krisis untuk mengantisipasi dan merespons potensi masalah.

“Andalkan pemerintah daerahnya, beri arahan mau ke mana,” ujar Fazlur saat ditemui di Jakarta, pada Senin (20/4).

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq TPA sempat mengungkapkan bahwa TPA open dumping setidaknya harus diubah menjadi controlling landfill, diawali dengan penutupan area dengan tanah atau geotekstil. Namun, berdasarkan berbagai informasi yang berkembang, TPA Sawung kemungkinan ditutup dan fungsinya digantikan TPST-TPST eksisting yang ditingkatkan kapasitasnya.

Kantor Gubernur Bali Digeruduk Truk Sampah

Pembatasan pembuangan sampah organik di TPA Suwung telah menggerakkan warga dalam Forum Swakelola Sampah Bali (SSB) untuk melakukan aksi damai dengan mengepung kantor Gubernur Bali menggunakan ratusan truk sampah, pada Kamis (16/4).

Mengutip Antara, Forum SSB menuntut tiga hal: meminta TPA Suwung tetap beroperasi tanpa pembatasan hingga fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar berjalan, meminta Presiden Prabowo turun langsung mengatasi sampah Bali, serta mengancam mogok massal pengangkutan sampah jika tuntutan tak terpenuhi.

Sehari setelahnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, sampah organik diizinkan masuk ke TPA Suwung dua kali dalam sepekan sampai TPST siap digunakan.

“Kami memperhitungkan dengan cermat bahwa kita masih memerlukan ruang tertentu di Suwung untuk menaruh organik, ini hanya untuk sisa dari sarana yang belum sempat kita bangun sampai nanti di akhir Juni atau Juli,” ucap Hanif, dikutip dari Antara.

Pemda Disarankan Bentuk Tim Profesional Urus Sampah

CEO Waste4Change M. Bijaksana Junerosano menyarankan agar pemerintah daerah Bali membentuk tim luar biasa atau tim profesional khusus untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat.

“Rekrut profesional yang jago banget mengatasi sampah, suruh kerja segala macam. Itu senetral mungkin ya, tidak berpihak kepada perusahaan atau politik,” ujar Sano.

Tak hanya Bali, menurut dia, seluruh daerah yang ingin mengentaskan masalah sampah harus memiliki tim profesional dan membentuk pusat layanan dan konsultasi terkait pengelolaan sampah atau waste crisis center.

Secara khusus, Bali dinilai membutuhkan solusi pemilahan sampah yang maksimal. Keberadaan sawah dan peternakan di wilayah itu menciptakan peluang pemanfaatan sampah menjadi kompos.

Sedangkan sampah yang tak terolah, bisa ditangani dengan metode lainnya seperti pengolahan sampah menjadi produk bahan bakar dengan teknologi refuse derived fuel (RDF) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).