Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan daya beli masyarakat mendorong emiten konsumsi dan retail, PT Multi Medika Internasional Tbk. (MMIX) mengubah strategi bisnisnya.

Produsen tisu Miutiss hingga Miubaby ini fokus menghadirkan produk berukuran lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau untuk mengikuti perubahan perilaku belanja konsumen.

Dalam rilis terbarunya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni 2026 mencapai 0,44% secara bulanan (month to month/MtM), lebih tinggi dibandingkan inflasi Mei 2026 yang sebesar 0,28%.

Secara tahunan, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,34% (year on year/YoY), sedangkan secara tahun kalender mencapai 1,79% (year to date/YtD). Kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 111,40 pada Mei 2026 juga tercatat meningkat menjadi 111,89 pada Juni 2026.

Founder & CEO MMIX Mengky Mangarek mengatakan masyarakat kini semakin selektif dalam berbelanja akibat tekanan ekonomi, pelemahan rupiah, dan kenaikan harga bahan baku.

Konsumen yang sebelumnya berbelanja kebutuhan bulanan kini mulai beralih menjadi mingguan, bahkan sebagian memilih berbelanja harian agar pengeluaran lebih terkontrol.

"Perubahan pola konsumsi itu menjadi perhatian kami. Karena itu kami melakukan penyesuaian ukuran kemasan atau repackaging sehingga harga produk menjadi lebih terjangkau," ujarnya dikutip, Rabu (1/7/2026).

Dia melanjutkan strategi tersebut diterapkan pada sejumlah produk utama perseroan, seperti popok bayi, tisu, tisu basah, hingga air minum. Produk yang sebelumnya dijual dalam kemasan besar kini akan tersedia dalam ukuran lebih kecil agar sesuai dengan kemampuan belanja konsumen.

Selain menghadirkan kemasan ekonomis, MMIX juga memperkuat portofolio produk yang bersifat kebutuhan sehari-hari alias essential goods.

Perseroan meyakini kategori seperti popok bayi, tisu, tisu basah, pembalut wanita, dan air minum memiliki permintaan yang lebih stabil dibandingkan produk konsumsi non-esensial di tengah tekanan daya beli

"Yang kami cari adalah produk yang rutin, berulang, dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Itu strategi kami agar bisnis tetap tahan banting dalam berbagai kondisi ekonomi," kata Mengky.

Emiten yang memproduksi popok bayi, tisu bambu, dan masker dengan merek MIU tersebut tetap mempertahankan target pertumbuhan pendapatan sekitar 25,3% pada 2026 dengan proyeksi penjualan mencapai hingga Rp388 miliar. Target tersebut ditopang oleh ekspansi distribusi, peluncuran produk baru, serta peningkatan kapasitas produksi popok bayi.

Meski demikian, MMIX menegaskan ekspansi dilakukan secara hati-hati. Perseroan membuka peluang menaikkan belanja modal sekitar 20%, tetapi realisasinya akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Ekspansi akan kami lakukan secara prudent, dimulai dari riset pasar, melihat perilaku konsumen, serta daya beli masyarakat," ujarnya.

Saat ini perseroan tengah membangun pabrik popok bayi. Pabrik tersebut merupakan fasilitas modern yang berlokasi di Legok KM 5 dan telah dibangun sejak tahun lalu melalui anak usaha perseroan.

Total rencana investasi pabrik mencapai sekitar US$4 juta. Dari jumlah tersebut, investasi yang telah direalisasikan mencapai sekitar US$600.000 atau setara 15%.

Kehadiran pabrik tersebut diharapkan dapat mempercepat lokalisasi produksi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sehingga perseroan mampu menjaga margin keuntungan di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Perseroan menargetkan porsi produk impor turun secara bertahap menjadi 80% pada tahun pertama, 60% pada tahun kedua, hingga di bawah 30% pada tahun ketiga setelah pengembangan pabrik popok bayi di dalam negeri berjalan optimal.

Ke depan, perseroan juga memperkuat ekspansi distribusi melalui kerja sama strategis dengan PT Sari Ayu Indonesia atau SAI Melalui kolaborasi tersebut, MMIX berharap dapat memperluas akses pasar ke sekitar 300.000 toko baru, mulai dari pasar tradisional, toko kosmetik khusus, hingga jaringan toko health and beauty.

Direktur Keuangan MMIX Eveline N Susanto memaparkan pada Kuartal I/2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp50,1 miliar atau meningkat 2,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48,8 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan tersebut, laba bersih perseroan juga meningkat signifikan menjadi Rp1,5 miliar, atau tumbuh 20,6% dibandingkan dengan pada kuartal I/2025.

Adapun lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, dalam rilis terbarunya melaporkan bahwa perusahaan di sektor konsumsi di Indonesia akan menghadapi tekanan besar, seiring melemahnya kondisi makro ekonomi dan ketidakpastian regulasi.

Tekanan tersebut dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, meningkatnya suku bunga, serta pelemahan nilai tukar rupiah. Ketiga faktor tersebut diperkirakan akan mendorong inflasi lebih tinggi sehingga mengurangi daya beli rumah tangga.

Penurunan daya beli itu berpotensi menekan belanja masyarakat, terutama untuk produk dan layanan yang bersifat non esensial atau diskresioner.

Sektor yang dinilai paling rentan terhadap kondisi tersebut adalah industri yang permintaannya sangat bergantung pada pengeluaran konsumen dan pembiayaan melalui kredit, seperti otomotif dan properti.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) imbas gejolak geopolitik global telah membuat biaya operasional hotel bengkak, sehingga penyesuaian harga jual dilakukan di tingkat konsumen.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa dampak penyesuaian harga BBM pada April lalu mulai terasa secara akumulatif pada periode Mei dan Juni. Hal ini berdampak langsung pada kenaikan harga bahan baku operasional, terutama pada bahan baku makanan.

"Efektif kan April ya naik [BBM]. Itu kita sudah terasa di Mei, Juni itu untuk bahan baku, terutama makanan, itu terasa [dampak kenaikan BBM]. Hotel itu rata-rata menyesuaikan antara 5% sampai 12% untuk menu-menu di restoran," kata Hariyadi saat ditemui di acara Travel Meet Asia 2026 di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kenaikan harga menu tersebut merupakan langkah yang harus diambil pengelola hotel untuk mengimbangi tingginya biaya logistik.

Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai biaya logistik yang tinggi menjadi beban tambahan di tengah pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) yang banyak terdampak gejolak global pada semester pertama tahun ini.

Sementara itu di lingkup domestik, daya beli masyarakat juga dinilai masih menjadi tantangan. PHRI mencatat adanya penurunan belanja wisatawan domestik, kendati pergerakan wisatawan cenderung stabil.

"Kalau dari volume wisatawan, trafiknya masih naik, tapi spending-nya kecil. Untuk harga kamar saja, kalau rata-rata mungkin [turun] sekitar 5%," imbuhnya.

Selain melemahnya daya beli, Hariyadi juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas. Pemotongan alokasi perjalanan dinas kementerian dan lembaga (K/L) dinilai lebih terasa dampaknya terhadap sektor perhotelan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendati demikian, memasuki semester II/2026, dia menilai terdapat sejumlah sinyal positif yang dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Tanah Air.

Perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang mengarah kepada kesepakatan damai diharapkan dapat memberikan kepastian bagi rantai pasok global, sehingga biaya energi dan logistik juga berangsur turun.

Di samping itu, Hariyadi menyebut bahwa upaya promosi terus dilakukan pelaku usaha pariwisata bersama sektor terkait agar kunjungan wisatawan dapat terjaga.

“Kalau harga BBM-nya turun, otomatis biaya logistik juga turun. Bagaimanapun, pasar selalu mencari keseimbangan baru. Tidak mungkin bertahan di harga mahal terus, siapa yang mau beli juga, oleh karenanya dia harus turun,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja industri farmasi nasional. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku impor membuat biaya produksi industri ini semakin rentan terhadap gejolak kurs.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, depresiasi rupiah akan langsung meningkatkan biaya produksi perusahaan farmasi karena sebagian besar bahan baku obat, bahan penolong, hingga mesin produksi masih berasal dari luar negeri.

Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya tercermin pada kenaikan harga bahan baku impor, tetapi juga merambat ke biaya logistik, pembiayaan, dan kebutuhan modal kerja perusahaan.

“Semakin besar porsi impor dalam struktur biaya perusahaan, semakin kuat tekanan terhadap biaya produksi,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (6/6/2026).

Tekanan biaya tersebut pada akhirnya berpotensi menggerus profitabilitas industri. Rizal menjelaskan, perusahaan farmasi tidak memiliki keleluasaan penuh untuk menaikkan harga jual produk guna mengompensasi lonjakan biaya produksi.

Pasalnya, pasar obat domestik masih sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, sebagian produk farmasi juga terikat dengan mekanisme pengadaan pemerintah, sistem e-katalog, dan program jaminan kesehatan nasional yang membatasi ruang penyesuaian harga.

“Akibatnya, kenaikan biaya input tidak selalu bisa langsung diteruskan ke konsumen, sehingga margin perusahaan akan tergerus,” katanya.

Lebih lanjut, Rizal menilai pelemahan rupiah yang berlangsung dalam periode panjang juga berisiko menghambat investasi dan ekspansi kapasitas produksi industri farmasi.

Dalam kondisi nilai tukar yang bergejolak, investor cenderung lebih berhati-hati karena biaya impor mesin, teknologi, bahan baku awal, dan pembiayaan investasi menjadi lebih mahal. Situasi tersebut mendorong perusahaan untuk menahan belanja modal dan lebih fokus menjaga likuiditas serta arus kas.

Di sisi lain, Rizal melihat depresiasi rupiah sebenarnya dapat menjadi momentum untuk mempercepat upaya substitusi impor bahan baku obat. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh kebijakan industri yang kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan bahan baku farmasi dalam negeri membutuhkan dukungan riset, insentif fiskal, kepastian permintaan, serta skala produksi yang memadai agar dapat bersaing secara ekonomis.

“Jadi, substitusi impor tidak bisa hanya didorong oleh mahalnya impor, tetapi harus dibangun melalui kebijakan industri yang konsisten,” tegasnya.

Adapun, dalam menghadapi kondisi ini dalam jangka pendek, Rizal menilai pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing bagi pelaku industri. Skema lindung nilai atauhedgingyang lebih terjangkau juga perlu diperluas untuk membantu perusahaan mengelola risiko kurs.

Di sisi kebijakan industri, pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri, mendorong hilirisasi industri kimia dasar farmasi, serta memperbaiki sistem pengadaan melalui e-katalog agar lebih adaptif terhadap perubahan nilai tukar.

“Untuk sektor farmasi, stabilitas nilai tukar bukan hanya isu bisnis, tetapi juga bagian dari ketahanan kesehatan nasional,” lugas Rizal.

Bisnis.com, BANDUNG — Sebanyak 140 perajin tahu yang tergabung dalam Sentra Industri Tahu Cibuntu, Kota Bandung, mulai mempertimbangkan aksi penghentian produksi dalam beberapa hari ke depan.

Rencana tersebut muncul seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak langsung pada kenaikan harga kedelai impor.

Ketua Paguyuban Perajin Tahu dan Tempe Jawa Barat, M. Zamaludin, mengatakan mayoritas perajin masih bergantung pada pasokan kedelai impor dari Amerika Serikat, Kanada, dan Brasil. Kondisi tersebut membuat industri tahu sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Ya dampaknya harga kedelai sekarang mahal. Dulu sebelum puasa sekitar Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilogram, sekarang sudah ada yang mencapai Rp11.000 per kilogram," ujar Zamaludin, Sabtu (6/6/2026).

Menurut dia, para perajin di Kota Bandung maupun sejumlah daerah lain di Jawa Barat mulai khawatir dengan tren pelemahan rupiah yang berpotensi terus mendorong kenaikan harga bahan baku.

"Kami khawatir harga kedelai terus naik, lalu diikuti bahan-bahan lainnya. Kalau dolar naik tentu berpengaruh karena bahan baku yang kami gunakan sebagian besar impor, bukan lokal," katanya.

Zamaludin menjelaskan, keterbatasan produksi kedelai dalam negeri membuat perajin tidak memiliki banyak pilihan selain mengandalkan impor. Jika harga kedelai terus meningkat, ia menilai kondisi serupa yang terjadi pada 2023 bisa kembali terulang.

"Kalau harga kedelai naik terus, bukan tidak mungkin kejadian tahun 2023 terulang lagi. Menaikkan harga tahu dan tempe juga tidak mudah, sehingga salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah aksi mogok produksi," ujarnya.

Pada 2023, perajin tahu dan tempe di berbagai daerah sempat menghentikan produksi secara serentak sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga kedelai. Aksi tersebut menyebabkan pasokan tahu dan tempe di sejumlah pasar menurun drastis.

Zamaludin menegaskan, apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai, aksi serupa berpotensi kembali dilakukan.

"Mogok massal produksi seperti yang pernah terjadi pada 2023 bisa saja kembali dilakukan," tegasnya.

Meski demikian, ia menyebut sebagian perajin masih memiliki stok kedelai yang dibeli sebelum harga melonjak. Karena itu, produksi dan penjualan masih berjalan normal, tanpa pengurangan ukuran maupun kenaikan harga produk.

"Ukuran masih tetap dan harga juga belum berubah. Hanya saja keuntungan kami semakin berkurang, bahkan ada yang sudah merugi," katanya.

Dia berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang dapat menekan biaya impor kedelai sehingga harga bahan baku tidak terus meningkat.

"Pemerintah perlu segera turun tangan membantu. Dulu ada kebijakan yang meringankan biaya impor untuk beberapa komoditas. Harapannya, kedelai juga bisa mendapat perhatian serupa agar harga lebih terkendali," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh, khususnya sektor manufaktur padat karya, menguat di tengah rentetan dampak gejolak global. Angka PHK juga diproyeksikan bertambah pada pertengahan tahun, meskipun pemerintah juga menyiapkan antisipasi melalui sejumlah kebijakan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggarisbawahi bahwa kondisi geopolitik dunia telah berpengaruh terhadap sektor padat karya, salah satunya terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa biaya produksi perusahaan cenderung meningkat, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor sebagai imbas dari pelemahan rupiah. Dia menilai sejumlah perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja hingga menghentikan operasional sebagai respons atas gejolak tersebut.

“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya,” kata Said dalam konferensi pers daring, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah bukan satu-satunya sumber tekanan terhadap industri Tanah Air belakangan ini, melainkan juga dipicu oleh melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi yang semakin membebani biaya produksi perusahaan.

Said mencontohkan penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, baru-baru ini yang menyebabkan sekitar 350 buruh terdampak PHK. Menurut dia, kondisi itu dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor.

Di samping sektor elektronik, dia menyebut tekanan juga terjadi di industri otomotif. Kenaikan harga kendaraan akibat mahalnya komponen impor dinilai mulai menekan permintaan pasar. Dia mencontohkan PHK sekitar 200 buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat penurunan penjualan kendaraan.

Tak hanya itu, Said menjelaskan tekanan juga mulai dirasakan industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Pihaknya pun memperkirakan potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai 9.000 buruh dalam tiga bulan ke depan, sehingga mendesak pemerintah turun tangan.

Ancaman PHK Buruh Belum Usai

Sementara itu, lembaga riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan tambahan PHK pada kuartal II/2026 berpotensi mencapai 15.300 hingga 20.300 buruh. Hal ini terlepas dari tekanan biaya impor bahan baku akibat pelemahan rupiah dan gangguan pasokan global.

Peneliti Core Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah dalam publikasi riset bertajuk COREInsight: Badai PHK (Belum) Berlalu memperkirakan tekanan terbesar akan menghantam sektor manufaktur.

“PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8.700–12.100 pekerja,” demikian dikutip dari publikasi tersebut.

Sementara itu, tambahan PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja diperkirakan terjadi di sektor jasa, sedangkan sektor pertanian sebanyak 3.300 hingga 3.600 pekerja.

Secara garis besar, para peneliti Core Indonesia menjelaskan bahwa riset tersebut menggunakan pendekatan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 untuk memproyeksikan dampak kenaikan biaya impor bahan baku terhadap penyerapan buruh industri manufaktur.

Asumsi yang digunakan ialah hambatan distribusi di Selat Hormuz masih berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan, dan nilai tukar rupiah terus melemah menembus Rp17.400 per dolar AS.

Respons Pemerintah atas Potensi PHK

Terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa potensi PHK di sejumlah sektor usaha terus dipantau pemerintah seiring tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK buruh, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri.

“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Hal ini disampaikannya sebagai respons atas pertanyaan mengenai ancaman PHK yang masih terjadi di sejumlah daerah, salah satunya penutupan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat yang berimbas pada PHK 350 buruh.

Yassierli menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terhadap persoalan industri, termasuk relaksasi kebijakan untuk sektor yang mengalami tekanan operasional.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten ritel perlengkapan rumah tangga PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) atau MR.D.I.Y. Indonesia menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku dan volatilitas nilai tukar rupiah akibat dinamika global.

Direktur sekaligus Chief Financial Officer MR.D.I.Y. Indonesia, Rika Juniaty Tanzil, mengatakan perseroan optimistis mampu mempertahankan pertumbuhan kinerja sepanjang 2026 meski kondisi ekonomi global masih dibayangi perang tarif, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga potensi perlambatan ekonomi dunia.

“Secara keseluruhan, kami optimistis bahwa kinerja top line maupun bottom line perseroan dapat terus tumbuh secara positif di 2026. Kami melihat lanskap yang tetap penuh peluang meski dinamika makro menghadirkan tantangan tersendiri,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Optimisme tersebut muncul di tengah momentum perbaikan daya beli masyarakat. Hal itu tercermin dari kenaikan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) April 2026 menjadi 123 poin dari 122,9 pada bulan sebelumnya.

Namun di sisi lain, sektor ritel masih menghadapi tekanan biaya operasional dan rantai pasok global. Harga energi diproyeksikan meningkat hingga 24% sampai akhir 2026, sementara harga bahan baku plastik naik sekitar 80%—100%.

Kondisi itu juga diperparah oleh volatilitas kurs rupiah yang berpotensi menekan biaya impor.

Untuk menghadapi tekanan tersebut, perseroan mengandalkan strategi menjaga harga produk tetap terjangkau bagi konsumen. Di tengah tren peritel yang cenderung menaikkan harga jual, MR.D.I.Y. justru memilih mempertahankan harga sebagai upaya menjaga loyalitas pelanggan.

Menurut Rika, strategi tersebut didukung fondasi keuangan yang kuat. Pada kuartal I/2026, perseroan membukukan pendapatan Rp2,4 triliun atau tumbuh 31% secara tahunan. Adapun laba bersih naik 35,5% year-on-year (YoY) menjadi Rp306,5 miliar.

Selain itu, perseroan mencatat gearing ratio di level 0,3 kali, mencerminkan kondisi neraca yang sehat di tengah tekanan biaya dan fluktuasi mata uang.

Dia menjelaskan jaringan lebih dari 1.300 toko di seluruh Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga efisiensi rantai pasok. Skala bisnis yang besar memungkinkan perusahaan memiliki daya tawar lebih tinggi kepada pemasok serta menekan biaya distribusi.

“Kemampuan MR.D.I.Y. menghadirkan harga tetap sama ditopang dengan ketahanan operasional yang solid. Pertumbuhan profitabilitas, peningkatan margin, serta fondasi keuangan kuat menegaskan kemampuan perseroan menghadirkan komitmen tersebut kepada seluruh pelanggan,” katanya.

Rika menambahkan perseroan akan terus memantau perkembangan ekonomi dan nilai tukar ke depan sebelum mengambil langkah penyesuaian harga. Kendati demikian, aspek keterjangkauan tetap menjadi prioritas utama perusahaan.

Menurut dia, pola konsumsi masyarakat kini semakin selektif sehingga konsep value retail menjadi semakin relevan. Konsumen disebut tidak hanya mencari harga murah, tetapi juga konsistensi harga, kelengkapan produk, dan kemudahan akses.

“Peritel yang mampu menjaga relevansi dengan kebutuhan konsumen, menjalankan operasional secara disiplin, serta menghadirkan nilai yang konsisten akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan,” tuturnya.

Dia menilai konsep hemat, lengkap, dan dekat yang diusung MR.D.I.Y. sejak hadir di Indonesia pada 2017 menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan di tengah perubahan perilaku belanja masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) tetap optimistis menjaga pertumbuhan kinerja sepanjang 2026 di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku global, pelemahan rupiah, hingga ketidakpastian geopolitik yang membayangi industri poultry nasional.

Direktur MAIN, Rudy Hartono mengatakan lonjakan harga jagung dan soybean meal (SBM) akibat dinamika global memang meningkatkan biaya produksi perseroan, terutama di lini pakan ternak.

“Kenaikan harga bahan baku memang terjadi dan otomatis meningkatkan cost industri poultry. Namun kami terus melakukan efisiensi dan inovasi formulasi untuk meminimalkan dampak fluktuasi harga jagung maupun soybean meal global,” ujarnya dalam paparan publik perseroan, Senin (25/5/2026).

Selain tekanan harga komoditas, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga disebut turut memicu kenaikan harga bahan baku impor seperti bungkil kedelai.

Manajemen mengakui kenaikan harga SBM dan biaya logistik mulai terasa pada operasional perseroan. Meski demikian, Malindo menegaskan akan terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar profitabilitas tetap terjaga.

“Kami akan terus mengikuti kondisi pasar sambil menerapkan inovasi untuk meminimalkan dampak pelemahan rupiah dan volatilitas harga komoditas global,” terangnya.

Untuk menjaga margin keuntungan, perseroan memperkuat strategi efisiensi operasional dan cost management. Salah satu langkah utama yang dilakukan yakni konversi energi melalui penggunaan solar cell di sejumlah fasilitas operasional.

Menurut Rudy, biaya energi menjadi salah satu komponen operasional terbesar saat ini sehingga efisiensi energi menjadi fokus penting perusahaan.

Tak hanya efisiensi energi, Malindo juga mempercepat otomatisasi dan digitalisasi operasional guna menekan biaya sekaligus meningkatkan produktivitas bisnis.

Perseroan juga mengoptimalkan utilisasi bahan baku dan menggali potensi pasar baru untuk menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi kinerja, Malindo mengaku optimistis prospek industri poultry pada 2026 masih cukup positif. Stabilnya harga DOC dan broiler pada kuartal I/2026 dinilai menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan laba perseroan.

“Kami melihat kuartal I tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Karena itu kami cukup optimistis kondisi industri poultry pada 2026 akan tetap stabil dan positif,” ujar Rudi.

Perseroan bahkan memproyeksikan kinerja kuartal II/2026 akan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih mencatatkan tekanan cukup besar.

Meski belum merinci target topline maupun bottom line secara spesifik, manajemen menilai dukungan pemerintah terhadap sektor poultry membuat kondisi industri saat ini jauh lebih kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau bicara target memang cukup sulit karena industri ini bergerak sangat cepat. Tetapi secara umum kami dan pelaku industri lainnya masih sangat optimistis terhadap kondisi saat ini,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai memberikan tekanan pada sektor properti di daerah.

Kalla Land, salah satu pengembang properti terkemuka di Makassar, Sulawesi Selatan, mencatat adanya kenaikan biaya produksi perumahan hingga kisaran 8% akibat lonjakan harga bahan baku material.

Chief Operating Officer (COO) Kalla Land M. Natsir Mardan mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah pusat sempat menyatakan pelemahan rupiah belum berdampak masif secara nasional, realitas di lapangan menunjukkan adanya koreksi pada Harga Pokok Penjualan (HPP) akibat inflasi bahan bangunan.

"Pelemahan rupiah ini tentunya berpengaruh kepada kenaikan harga bahan. Kita pun juga untuk biaya produksi perumahan ini mengalami peningkatan, kurang lebih hampir 8% peningkatan harga-harga. Sehingga tentunya HPP-nya pun juga akan menambah," ujar Natsir kepada wartawan di Makassar, Senin (25/5/2026).

Kendati demikian, Kalla Land mengaku belum mengambil keputusan untuk mengerek harga jual properti mereka dalam waktu dekat. Perusahaan masih melakukan kalkulasi mendalam untuk melihat perkembangan pasar ke depan.

Di sisi lain, tekanan kurs ini rupanya belum mengoreksi minat beli masyarakat di pasar baru secara signifikan. Natsir menegaskan bahwa performa penjualan perusahaan sejauh ini masih berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Ya, pasar baru sampai sejauh ini belum terlalu terasa. Kita masih on the track sesuai dengan target. Makanya harapannya mudah-mudahan tidak terlalu banyak penurunan minat dari pembelian masyarakat," tambahnya.

Optimisme Kalla Land untuk menjaga ritme pertumbuhan didorong oleh kokohnya fundamental ekonomi Sulawesi Selatan. Pada kuartal I/2026, ekonomi Sulsel tercatat mampu tumbuh di atas 6% secara tahunan (year-on-year), melaju di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia berharap momentum ekspansi bisnis properti di kawasan Indonesia Timur, khususnya Makassar, tetap terjaga kokoh hingga akhir tahun di tengah tantangan volatilitas nilai tukar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menilai keuntungan yang dirasakan petani di tengah tren kenaikan harga gabah saat ini tidak serta-merta turut dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di rantai pasok beras. Harga jual di hilir yang masih dibatasi pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) justru memberi tekanan pada industri penggilingan.

Pengamat pertanian Khudori memaparkan bahwa dengan harga gabah kering panen (GKP) di level Rp6.500 per kilogram, margin keuntungan petani berdasarkan struktur biaya produksi 2024 sudah mencapai sekitar 34%.

Namun, harga gabah di lapangan saat ini bahkan sudah jauh melampaui harga acuan pemerintah.

“Harga di Lampung hari-hari ini Rp7.600, di Jawa ada yang Rp8.300. Jadi petani senang banget, untung banget,” ujar Khudori kepada Bisnis, dikutip Kamis (21/5/2026).

Meski demikian, lonjakan harga gabah dinilai memunculkan tekanan besar bagi penggilingan padi dan produsen beras. Menurutnya, pelaku usaha sulit menjual beras sesuai HET tanpa mengalami kerugian.

“Kalau harga gabah sangat tinggi, tidak mungkin mereka menjual sesuai HET kalau tidak merugi,” katanya.

Khudori menilai pihak yang paling tertekan saat ini adalah penggilingan padi yang juga berperan sebagai produsen dan pedagang beras, sedangkan distributor dan ritel modern relatif masih mampu mempertahankan margin usaha.

Dia menjelaskan produsen beras saat ini berada dalam posisi tertekan karena biaya produksi terus meningkat, mulai dari harga bahan baku gabah, kemasan, logistik, hingga biaya operasional lainnya.

Khudori menyebut harga kemasan beras bahkan naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya.

“Kalau harga bahan bakunya naik dan naiknya tidak ketulungan, ya pasti harga berasnya tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Khudori menilai produksi beras nasional memang mulai menurun setelah mencapai puncak panen raya pada Maret 2026.

Produksi April lebih rendah dibanding Maret dan Mei kembali turun. Namun, secara total pasokan masih surplus terhadap kebutuhan konsumsi nasional.

Meski begitu, dia mengingatkan risiko tekanan produksi pada semester II/2026 akibat potensi musim kemarau lebih panjang dan lebih kering dari normal berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dia menyebutkan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus sehingga berpotensi menekan produksi beras pada periode Juli hingga September.

Khudori juga menyoroti risiko El Nino meskipun sebagian besar model iklim global saat ini masih memproyeksikan intensitas lemah hingga moderat.

Di tengah risiko harga dan iklim, Khudori menilai pemerintah perlu lebih serius menjaga stabilitas harga beras melalui intervensi pasar menggunakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini disebut mencapai sekitar 5,2 juta hingga 5,3 juta ton.

Menurutnya, tingginya stok beras Bulog tidak otomatis menurunkan harga apabila distribusi ke pasar tetap terbatas.

“Pasar itu sebetulnya lapar beras, tetapi operasi pasarnya tidak nendang,” katanya.

Khudori mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu fokus menyerap gabah dan mengejar rekor stok tanpa diimbangi strategi distribusi yang kuat di hilir.

Dia mengingatkan beras merupakan komoditas yang tidak tahan lama sehingga penyimpanan dalam jumlah besar berisiko memicu penurunan mutu dan pembengkakan biaya perawatan.

“Stok itu kalau makin besar risikonya makin besar,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pangan pemerintah tidak bisa hanya berfokus di hulu melalui penyerapan gabah, tetapi juga harus memperkuat distribusi dan operasi pasar agar harga tetap terkendali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar AS menambah beban biaya produksi industri dari berbagai sisi. Menurut dia, kenaikan biaya produksi dipicu meningkatnya harga bahan baku di negara pemasok akibat disrupsi rantai pasok global.

"Kalau dampak terhadap pelaku industri dan juga pasar kerja, tentunya ini menambah tingginya biaya produksi. Jadi biaya produksi ini mengalami peningkatan karena ada peningkatan juga harga dari negara asalnya," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Faisal menyebut pelemahan nilai tukar kian meningkatkan beban produksi seiring disrupsi rantai pasok global, logistik, dan asuransi yang lebih mahal. Faisal mengatakan hal ini berdampak besar bagi industri yang memiliki ketergantungan impor tinggi, seperti kimia, farmasi, makanan, dan minuman.

"Dengan meningkatnya biaya produksi tentunya industri merespons dengan melakukan efisiensi dan salah satu yang memungkinkan adalah melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja," kata Faisal.

Faisal menyampaikan dampak tersebut dapat lebih dalam jika diikuti dengan penurunan permintaan akibat lesunya daya beli. Dia menilai industri akan menjadikan PHK sebagai salah satu jalan keluar dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

"Jadi kalau penjualan itu turun, otomatis mengurangi jumlah tenaga kerja. Jadi memang ada potensi PHK," lanjut Faisal.

Faisal menyarankan pelaku industri dapat memitigasi dampak dengan mencari alternatif pasokan yang bersumber dari dalam negeri jika memungkinkan. Sementara pemerintah, lanjut Faisal, harus mampu menjaga stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, dan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program prioritas.

"Ini untuk meningkatkan atau menjaga kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia dan juga kredibilitas kebijakan pemerintah," kata Faisal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah mulai memberi tekanan terhadap industri cat nasional. Meskipun dampaknya belum terasa signifikan, pelaku usaha di sektor ini berupaya melakukan mitigasi.

Head of Investor RelationPT Avia Avian Tbk. (AVIA)Andreas Timothy Hadikrisno mengatakan pelemahan rupiah tentu akan memengaruhi biaya bahan baku perseroan, meski efeknya baru akan terlihat sekitar satu kuartal mendatang.

“Dampak pastinya akan berpengaruh ke biaya bahan baku Avia, tetapi akan berdampaknya lagging sekitar satu kuartal ke belakang karena inventory raw material days kami sekitar dua sampai tiga bulan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (14/5/2026).

Andreas menjelaskan margin kotor konsolidasi perseroan selama ini relatif stabil di kisaran 40% hingga 44%, termasuk pada periode lonjakan harga minyak saat pandemi Covid-19. Stabilitas itu ditopang oleh penyesuaian harga jual secara bertahap, buffer persediaan, hingga efisiensi operasional dan kemampuan internal pengadaan bahan baku.

Kendati demikian, ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz hadir memperburuk kondisi rantai pasok global. Gangguan pasokan dan kenaikan harga terjadi di sejumlah bahan baku utama, diperparah oleh pelemahan rupiah terhadap dolar AS maupun yuan China.

Sebagai langkah mitigasi di tengah situasi ini, perseroan mengamankan pasokan melalui kerja sama jangka panjang dengan pemasok, meningkatkan level persediaan, serta mengatur prioritas pengiriman bahan baku. Saat ini, ketersediaan bahan baku disebut telah aman hingga Juni 2026.

Avia juga melakukan pembelian dolar AS secara rutin setiap pekan sebagai persiapan pembayaran bahan baku impor. Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap kepada konsumen.

Andreas mengungkapkan perusahaan telah dua kali menaikkan harga produk sepanjang tahun ini.

“Kenaikan pertama dilakukan pada 6 April sebesar 7% sampai 10%, lalu kenaikan kedua pada 11 Mei sebesar 5%,” katanya.

Seiring upaya mitigasi, industri cat juga berharap adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional, termasuk pengendalian inflasi.

Dia mengatakan kebijakan yang mendorong sektor properti akan berdampak positif terhadap permintaan cat dan bahan bangunan. Salah satu program yang dinilai potensial ialah target pembangunan 3 juta rumah.

“Program ini berpotensi mendorong pertumbuhan sektor properti yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan produk cat dan bahan bangunan lainnya,” sebut Andreas.

Perseroan memandang program tersebut sebagai peluang strategis untuk meningkatkan permintaan pada segmen cat dekoratif dan pelapis, baik untuk pembangunan maupun renovasi hunian. Dalam jangka panjang, implementasi program perumahan juga diyakini dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional dan industri turunannya.

“Oleh karena itu, perseroan berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik dan berjalan secara berkelanjutan,” tutur Andreas.

Nilai tukar rupiah sendiri diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026), setelah sehari sebelumnya ditutup melemah hingga menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS di tengah penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global.

Mengutip data RTI Infokom, rupiah ditutup melemah 0,66% atau 115 poin ke level Rp17.529 per dolar AS pada Selasa (12/5/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeks dolar AS terpantau menguat 0,31% ke posisi 98,25.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga gabah yang sudah menembus level tinggi saat panen raya berisiko menguji stabilitas harga beras pada kuartal II/2026, ketika produksi nasional mulai turun dan luas panen menyusut.

Di tengah stok pemerintah yang besar, pasar menghadapi tekanan baru karena kompetisi bahan baku di tingkat penggilingan masih ketat.

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada April–Juni 2026 sebesar 9,61 juta ton. Angka itu turun 0,87 juta ton atau 8,30% dibanding periode sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya luas panen padi. Pada periode yang sama, luas panen diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare, turun 0,26 juta hektare atau 7,64% secara tahunan.

“Sementara itu, potensi produksi beras pada April sampai dengan Juni tahun 2026 diperkirakan sebesar 9,61 juta ton atau menurun sekitar 8,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya dalam paparan data BPS Mei 2026.

Turunnya produksi menandai fase panen raya mulai berakhir. Secara musiman, kondisi itu lazim terjadi setelah lonjakan produksi pada Februari dan Maret. Namun, tahun ini pasar menghadapi persoalan tambahan karena harga gabah sudah tinggi bahkan sebelum memasuki musim gadu.

Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling pada April–Juni 2026 diperkirakan 16,68 juta ton, turun 1,51 juta ton atau 8,31% dibanding periode sama 2025. Sebelumnya, produksi beras Maret 2026 juga turun 3,67% menjadi 5,04 juta ton.

Pelaku Usaha Tertekan Harga Gabah Tinggi

Di lapangan, pelaku usaha penggilingan menyebut harga gabah kering panen jauh melampaui harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Di sejumlah sentra, harga gabah di penggilingan disebut sudah berada di kisaran Rp7.600 hingga Rp8.200 per kilogram.

Kenaikan bahan baku itu menekan margin penggilingan karena pada saat bersamaan harga jual beras dibatasi melalui harga eceran tertinggi. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha kehilangan ruang usaha, terutama penggilingan kecil dan menengah.

Pengamat pertanian Khudori menilai tekanan di pasar gabah terjadi karena perebutan pasokan masih sangat kuat, termasuk dari jalur pengadaan pemerintah. Menurut dia, selama kebutuhan serapan tinggi dan produksi mulai menurun, harga gabah berpotensi bertahan mahal.

“Ketika harga GKP tinggi, bahkan tinggi sekali, mitra maklon masih berpeluang membeli gabah dan menyetorkan beras hasil giling ke BULOG,” ungkapnya.

Dia menilai kondisi itu berpotensi membuat harga gabah tetap tinggi memasuki musim gadu pada Juni–September, ketika produksi biasanya lebih rendah dibanding masa panen raya.

Pemerintah Pastikan Aman

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi pasokan nasional masih aman. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan penurunan produksi April–Juni lebih mencerminkan pola musiman dan masih dapat ditopang stok nasional serta Cadangan Beras Pemerintah.

Menurut dia, per April 2026 stok CBP mencapai 5 juta ton. Jumlah tersebut dinilai cukup menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas harga hingga semester II/2026.

“Stok yang tersedia dapat menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga di pasar hingga semester II,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/5/2026).

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah apabila harga gabah terus naik, antara lain penyaluran CBP melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan pengadaan secara terukur, pengawasan distribusi, serta percepatan pasokan ke daerah defisit.

Selain itu, operasi pasar disebut dapat diperluas jika terjadi gejolak harga yang tidak terkendali atau tekanan inflasi pangan di wilayah tertentu. Namun intervensi akan dilakukan selektif agar tidak mengganggu harga gabah di tingkat petani.

Persoalan utama kuartal II/2026 akhirnya bukan semata soal kecukupan stok nasional, melainkan apakah stok besar pemerintah cukup cepat mengalir ke pasar saat harga bahan baku sudah mahal.

Jika distribusi tersendat, harga beras eceran berpotensi kembali naik meski cadangan negara berada pada level tertinggi.

Pasar juga akan menguji kemampuan pemerintah menjaga dua sasaran sekaligus, yakni memastikan petani tetap menikmati harga baik dan konsumen tidak menanggung lonjakan beras. Ketika produksi mulai turun dan gabah mahal sejak awal, ruang kebijakan menjadi lebih sempit dibanding tahun lalu.