Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola jaringan Guardian dan IKEA, PT DFI Retail Nusantara Tbk. (HERO) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sepanjang 2026.

Perseroan akan mempercepat ekspansi jaringan Guardian melalui skema lisensi dan waralaba, sekaligus memperkuat kanal digital IKEA di tengah tantangan daya beli dan ketidakpastian ekonomi.

President Director DFI Retail Nusantara Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan belum dapat memberikan proyeksi kinerja keuangan secara rinci untuk sepanjang 2026.

Namun, perseroan memastikan realisasi bisnis hingga kuartal I/2026 serta pencapaian Guardian dan IKEA pada paruh pertama tahun ini masih berada di jalur yang sesuai dengan target internal.

"Full year kami belum bisa memberikan prediksi. Namun sejauh ini hasil kuartal I dan pencapaian Guardian maupun IKEA hingga Mei masih baik dan on track sesuai target yang telah kami tetapkan," ujarnya dalam Public Expose yang dikutip, Selasa (30/6/2026).

Hadrianus memaparkan untuk Guardian, perseroan tengah mempersiapkan ekspansi melalui model waralaba. Namun, karena proses sertifikasi waralaba masih berlangsung, perusahaan untuk sementara menggunakan skema lisensi bisnis sebagai langkah awal memperluas jaringan toko.

Selain melalui lisensi, HERO juga tetap melanjutkan pembukaan gerai Guardian milik sendiri dengan menyasar pusat-pusat perbelanjaan baru di lokasi strategis yang sesuai dengan kriteria perseroan.

Head of Finance Guardian Indonesia Melia Asmita mengatakan strategi pertumbuhan Guardian pada tahun ini berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kepercayaan pelanggan.

Pihaknya berencana memperbanyak peluncuran produk kecantikan lokal dari pelaku UMKM. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pilihan produk sekaligus mendekatkan merek-merek lokal kepada konsumen.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi kesehatan dan kecantikan yang semakin mudah dijangkau melalui ekosistem omnichannel yang kuat, produk-produk terpercaya, serta berbagai inisiatif yang mendukung gaya hidup sehat," jelasnya.

Sementara itu, strategi yang diterapkan perseroan untuk pertumbuhan kinerja IKEA berbeda.

Hadrianus memilih mengoptimalkan kanal digital dibandingkan membuka toko fisik baru. Dia menilai ukuran gerai IKEA yang besar membutuhkan investasi dan biaya operasional yang tinggi sehingga perusahaan lebih memprioritaskan peningkatan produktivitas toko yang telah beroperasi.

"Store IKEA ukurannya besar sehingga biaya operasionalnya juga besar. Karena itu kami fokus meningkatkan performa toko yang ada, sedangkan ekspansi lebih diarahkan ke kanal online," ujarnya.

Untuk lini bisnis IKEA, perusahaan telah menyiapkan tiga fokus utama pada semester II/2026.

Pertama, melanjutkan investasi pada infrastruktur dan peningkatan pengalaman pelanggan yang telah dimulai sejak tahun lalu.

Kedua, mengincar segmen konsumen dengan nilai transaksi tinggi. Di tengah tren pelemahan daya beli secara global, perusahaan melihat masih terdapat peluang dari pelanggan yang melakukan pembelian dalam nominal besar meski frekuensi transaksi cenderung menurun.

"Secara keseluruhan basket size memang mengalami penurunan. Namun masih ada pelanggan yang melakukan pembelian dengan nilai cukup tinggi dan itu akan menjadi target kami ke depan," katanya.

Ketiga, mempercepat pengembangan bisnis IKEA for Business, yakni divisi yang melayani kebutuhan pelanggan korporasi seperti apartemen, pengembang perumahan, hingga perkantoran.

Menurutnya permintaan dari segmen business to business (B2B) menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam dua tahun terakhir dan dinilai masih memiliki prospek yang menjanjikan.

"IKEA for Business menjadi salah satu area yang pertumbuhannya cukup baik. Ke depan kami akan terus mengembangkan segmen ini karena peluangnya masih sangat besar," ujarnya.

Menilik kinerja keuangan HERO pada kuartal I/2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,4 triliun atau tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,21 triliun. Sementara itu, per kuartal I/2026, HERO membukukan laba bersih senilai Rp87 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp27,1 miliar.

Meski demikian, HERO juga mengakui kondisi ekonomi saat ini masih memberikan tekanan terhadap industri ritel, terutama akibat kenaikan harga sejumlah bahan baku yang berdampak pada biaya operasional.

Jakarta: Kabar baik datang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memasarkan produk lokal melalui marketplace. Pemerintah memastikan sejumlah platform e-commerce besar di Indonesia siap memberikan potongan biaya layanan hingga 50 persen sebagai bentuk dukungan terhadap daya saing produk dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada telah menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Alhamdulillah mereka ready, siap lahir batin," ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Implementasi tinggal menunggu integrasi sistem

Maman mengatakan implementasi kebijakan tersebut kini tinggal menunggu penyelesaian integrasi sistem antara masing-masing marketplace dengan platform Sapa UMKM milik Kementerian UMKM.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat diberlakukan secepat mungkin agar para penjual (seller) di marketplace segera menikmati insentif.

Pelaku UMKM diminta bergabung ke sapa UMKM

Lebih lanjut, Maman juga menjelaskan kebijakan insentif tersebut belum dapat diterapkan karena masih perlu ada integrasi sistem antara Sapa UMKM dan platform marketplace.

Ia pun menekankan pentingnya para pelaku UMKM untuk onboarding ke Sapa UMKM. Onboarding bukan bertujuan menambah persyaratan, melainkan mempermudah pendataan dan penyaluran insentif.

Syarat Mendapatkan Potongan Biaya Marketplace

Tak hanya itu, Maman memastikan kebijakan potongan biaya layanan nantinya berlaku secara berkelanjutan, bukan hanya pada periode promosi tertentu seperti hari raya, tahun baru, maupun hari belanja online nasional (Harbolnas).

Adapun ketentuan mendapatkan potongan biaya layanan hingga 50 persen adalah masuk ke dalam Sapa UMKM, memiliki nomor induk berusaha (NIB), dan hanya menjual produk dalam negeri.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga Lazada siap menerapkan kebijakan potongan biaya layanan sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secepat mungkin agar para pelaku UMK yang berjualan di marketplace segera dapat menikmati insentif tersebut.

“Alhamdulillah mereka [Shopee, Lazada, TikTok Shop] ready, siap lahir batin,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, Maman juga menegaskan potongan biaya layanan tersebut tidak bersifat promosi musiman seperti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Lebaran, atau Tahun Baru. Dia menjelaskan insentif tersebut akan berlaku secara berkelanjutan selama ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) tidak mengalami perubahan.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mempercepat implementasi insentif pemotongan biaya layanan marketplace sebesar 50% bagi pelaku UMK yang menjual produk dalam negeri.

Kebijakan yang semula memiliki masa transisi hingga enam bulan itu ditargetkan mulai berlaku dalam 1–2 bulan mendatang setelah sistem bersama platform digital rampung disiapkan.

Percepatan implementasi tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing produk lokal di tengah ketatnya persaingan dengan barang impor yang selama ini mendominasi perdagangan di platform digital.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permen UMKM 3/2026) mengatur bahwa insentif berupa pemotongan biaya layanan marketplace paling sedikit 50% mulai berlaku enam bulan sejak peraturan tersebut diundangkan pada 17 Juni 2026.

Dia menjelaskan, percepatan implementasi dilakukan melalui integrasi sistem antara platform marketplace dengan aplikasi Sapa UMKM. Menurutnya, sistem tersebut diperlukan agar proses pemberian insentif dapat berjalan otomatis dan tepat sasaran.

Maman mengatakan integrasi tersebut juga bertujuan memetakan klasifikasi pelaku usaha, sehingga dapat diketahui secara akurat apakah suatu usaha masuk kategori mikro atau kecil.

“Jadi sebetulnya tujuan kita untuk mendorong seller-seller yang di marketplace, dia on boarding ke Sapa UMKM, tujuannya untuk itu. Jadi bukan untuk mempersulit malah. Itu sebetulnya supaya lebih memudahkan,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan berasal dari kesiapan marketplace, melainkan proses penyelarasan sistem dan kebijakan antarlembaga.

Dia menjelaskan setiap platform, mulai dari Shopee, Lazada, hingga TikTok Tokopedia, memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda sehingga membutuhkan proses integrasi dengan sistem Kementerian UMKM.

Makassar (ANTARA) - Produk lokal dari Sulawesi Selatan berpeluang menembus pasar internasional, khususnya pada 13 negara yang hadir dalam Forum Business to Business (B2B) sebagai rangkaian Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar.

"IGS 2026 ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan pelaku usaha lokal dengan calon mitra dagang dari berbagai negara. Ini memberikan ruang yang sangat besar bagi pengusaha lokal untuk memperluas jaringan pasar internasional," kata Ketua Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Sulawesi Selatan Haidir Halik, menyambut positif pelaksanaan forum tersebut di Makassar, Rabu.

Melalui forum ini, sedikitnya 13 negara menunjukkan ketertarikan terhadap berbagai produk unggulan Sulawesi Selatan untuk dijajaki sebagai peluang investasi maupun kerja sama perdagangan.

Adapun 13 negara yang terlibat dalam penjajakan kerja sama bisnis tersebut yakni Filipina, Belanda, Meksiko, Venezuela, Ukraina, Ethiopia, Tunisia, Kuba, Laos, Fiji, Kamboja, Nigeria, dan Kosta Rika.

Menurutnya, pertemuan berlangsung dalam format business matching antara pelaku usaha yang membutuhkan pasokan komoditas dengan produsen maupun eksportir dari Sulawesi Selatan.

"Dari yang kami lihat, banyak terjadi kecocokan transaksi. Ini tentu menjadi kabar baik bagi pengusaha lokal maupun pemerintah di Sulsel yang ingin memperluas pasar ekspor," ujarnya.

Menurut Haidir, manfaat terbesar dari kegiatan B2B di IGS 2026 tersebut adalah meningkatnya kapasitas dan daya saing pengusaha lokal melalui akses langsung ke pasar global.

Haidir menilai forum B2B IGS 2026 berhasil menciptakan banyak kecocokan transaksi antara pelaku usaha lokal dan pembeli internasional.

"Kami juga bisa belajar memahami kebutuhan pasar internasional sekaligus menjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan," tambahnya.

Terkait produk yang paling diminati oleh para calon mitra dagang internasional, Haidir menyebut komoditas unggulan Sulawesi Selatan masih menjadi primadona. Nomor satu ialah kopi, setelah itu ada cokelat dan beberapa komoditas lainnya.

"Sepertinya kita perlu mulai mengangkat markisa sebagai produk khas daerah yang memiliki potensi besar. Pasokannya memang belum terlalu banyak, tetapi kualitasnya sangat baik dan memiliki peluang pasar yang menjanjikan," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa selama ini banyak negara membutuhkan komoditas unggulan dari Sulawesi Selatan, namun belum memiliki akses langsung kepada para produsen maupun eksportir lokal.

Karena itu, Haidir berharap forum B2B yang menjadi bagian dari IGS 2026 dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana promosi sekaligus perluasan pasar bagi produk-produk unggulan daerah.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong perluasan pasar produk olahraga buatan dalam negeri seiring meningkatnya tren olahraga lari di masyarakat.

Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting menyebut bahwa upaya tersebut menyasar sedikitnya 2.881 pelaku UMKM yang bergerak di sektor industri olahraga dari total sekitar 57 juta UMKM di Indonesia.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi UMKM lokal di sektor olahraga untuk menampilkan kualitas produknya kepada masyarakat,” ujar Loto lewat rilisnya, Selasa (23/6/2026).

Dia mengatakan ajang lari tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana promosi bagi pelaku UMKM di industri olahraga yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas kebugaran.

Menurutnya, tren lari di kawasan perkotaan membuka peluang pasar baru bagi produk olahraga lokal, sehingga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi pelaku usaha mikro di tengah persaingan dengan produk impor.

Loto menegaskan seluruh rangkaian kegiatan menggunakan produk dalam negeri, mulai dari perlengkapan olahraga hingga produk yang dipasarkan di area bazar dalam event lari.

Misalnya, dia melanjutkan bahwa salah satu agenda yang dinilai mencerminkan dorongan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan UMKM 5K Run yang digelar dari kawasan Smesco Indonesia, Pancoran, menuju Rasuna Said, Jakarta, Minggu (21/6/2026) lalu.

“UMKM 5K Run mengusung 100 persen produk lokal. Kami ingin menunjukkan bahwa produk UMKM Indonesia mampu bersaing dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan merek luar,” katanya.

Dia juga mengajak masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), untuk meningkatkan penggunaan produk lokal guna memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM.

“Ayo gunakan produk-produk lokal agar UMKM kita semakin maju dan mendapatkan manfaat dari setiap momentum seperti ini,” tandas Loto.

IDXChannel—Kementerian Perindustrian memfasilitasi pertemuan bisnis antara Agen Pemegang Merek (APM) dan para pelaku industri kecil menengah (IKM) komponen otomotif. Kemitraan ini diharapkan meningkatkan penyerapan produk lokal (TKDN).

Akselerasi rantai pasok domestik ini dinilai kian krusial mengingat adopsi kendaraan berbasis baterai di Indonesia tengah melesat tajam sepanjang awal tahun ini.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai pada kuartal I-2026 menembus 33.150 unit atau meroket 95,9 persen secara tahunan (year-on-year).

Pertumbuhan masif ini juga diikuti oleh perluasan populasi motor listrik yang tercatat mencapai 236.451 unit pada Februari 2026 dan populasi bus listrik yang menyentuh angka 798 unit hingga April 2026.

Sektor ini pun kian kokoh berkat sokongan infrastruktur pengisian daya dari PT PLN (Persero) yang telah mengoperasikan 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 3.097 titik di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Industri, Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, menyampaikan bahwa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia membuka peluang emas bagi IKM nasional untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Untuk menjembatani kemitraan secara konkret, Ditjen IKMA melaksanakan kegiatan temu bisnis di dua sektor utama. Untuk sektor roda dua yang digelar di Kota Bekasi pada 7 Mei 2026, Kemenperin menggandeng PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) dan melibatkan 60 IKM komponen.

Pertemuan tersebut berhasil membuahkan tindak lanjut penjajakan kerja sama pasokan komponen otomotif dengan sejumlah asosiasi IKM lokal, seperti PIELLOT Tegal, PIKKO, dan APEK Karawang.

Di samping itu, PT Pindad (Persero) selaku pelaksana utama Proyek Strategis Nasional Mobil Nasional juga turut berdiskusi untuk melibatkannya dalam rantai pasok proyek mobil nasional.

Sementara itu, untuk sektor kendaraan listrik roda empat atau lebih, kegiatan temu bisnis dilaksanakan di Kabupaten Bekasi pada 22 Mei 2026 dengan menggandeng pabrikan mobil listrik asal China, Wuling (PT SGMW Motor Indonesia), serta produsen bus dan truk listrik VKTR (PT VKTR Teknologi Mobilitas).

Sebanyak 70 IKM komponen alat angkut dipertemukan langsung untuk menjajaki peluang penyediaan komponen lokal berkualitas tinggi bagi kendaraan listrik roda empat hingga angkutan berat.

Reni menegaskan bahwa temu bisnis ini merupakan jembatan nyata agar IKM dalam negeri tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, tetapi juga mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri kendaraan listrik domestik maupun global.

Selain memfasilitasi kemitraan, Ditjen IKMA kini gencar menggulirkan program pelatihan teknis perbengkelan guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman standar keselamatan kerja pelaku IKM dalam menyongsong era transisi energi global.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya bertumpu pada investasi berskala besar, melainkan juga harus memberikan ruang yang luas bagi pelaku IKM.

Menurut Agus, pertumbuhan industri kendaraan listrik yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penguatan rantai pasok domestik guna mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih.

(Eugenia Siregar)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri ritel nasional mengandalkan peningkatan wisata belanja dan konsumsi domestik untuk menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan potensi perlambatan belanja masyarakat pada paruh kedua 2026.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan sektor ritel saat ini masih terbantu momentum libur sekolah setelah berakhirnya periode puncak belanja saat Lebaran. Menurut dia, musim liburan dan kedatangan wisatawan menjadi penopang penting bagi pusat perbelanjaan untuk menjaga arus pengunjung dan penjualan.

“Puncak tertinggi ritel memang saat Lebaran. Setelah itu biasanya terjadi penurunan, tetapi saat ini masih terbantu oleh musim liburan dan program-program yang mendorong kunjungan wisatawan,” kata Budihardjo dalam peluncuran program BINAHoliday and Back to School2026, Senin (8/6/2026).

Hippindo bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berbelanja. Budihardjo menyebut sekitar 40 persen omzet ritel di Jakarta berasal dari aktivitas wisata sehingga peningkatan jumlah wisatawan menjadi strategi utama untuk menjaga konsumsi di tengah tantangan ekonomi.

Ia mengakui penguatan dolar AS mulai memengaruhi sebagian pelaku usaha, terutama yang bergantung pada barang impor. Namun, dampaknya masih terbatas karena banyak peritel telah melakukan pembayaran dan pengadaan stok sejak tahun lalu. Yang menjadi perhatian adalah periode Agustus hingga November ketika momentum belanja musiman mulai mereda.

“Kami masih optimistis mempertahankan pertumbuhan ritel tahun ini sekitar 5 hingga 9 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah menilai penguatan ekosistem perdagangan dan ritel nasional menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat ekonomi hingga ke pelaku usaha kecil, perempuan, dan generasi muda.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan dengan konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 5,52 persen dan berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Karena itu, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku ritel melalui program Belanja di Indonesia Aja (BINA) untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong belanja produk dalam negeri.

“Kami sudah bersinergi melalui berbagai macam inisiatif. Tahun lalu pun banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan bersama-sama, salah satunya program Belanja di Indonesia Aja,” kata Dyah.

Menurut dia, peningkatan konsumsi domestik tidak hanya menguntungkan sektor ritel modern, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi UMKM, perajin, dan berbagai sektor pendukung dalam rantai pasok nasional. Dukungan terhadap produk lokal dinilai semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kalau bukan kita yang mendukung produk-produk lokal, siapa lagi?” ujarnya.

Untuk memperkuat daya tahan sektor ritel, pemerintah dan pelaku usaha juga mendorong pengembangan wisata belanja. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan Indonesia perlu membangun konsep wisata belanja yang lebih terintegrasi sehingga wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati destinasi wisata, tetapi juga membeli produk-produk unggulan daerah.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif transportasi selama masa liburan sekolah, mulai dari diskon tiket kereta api, kapal laut, hingga penerbangan guna meningkatkan mobilitas wisatawan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Bagi pelaku ritel, peningkatan jumlah wisatawan dan konsumsi domestik menjadi salah satu strategi paling realistis untuk menghadapi tekanan ekonomi dalam beberapa bulan mendatang. Melalui program BINAHoliday and Back to School2026 yang berlangsung hingga 12 Juli, pemerintah dan pelaku usaha berharap perputaran uang di dalam negeri tetap terjaga, penjualan produk lokal meningkat, dan target pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan meski tantangan global masih membayangi.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuktikan komitmennya mendukung usaha UMKM. Kali ini Purbaya mengenakan Jaket kulit produk UMKM asal Garut, Jawa Barat.

“Makasih UMKM Garut, lain kali saya mau cobain yang warna putih sekalian kesana meninjau langsung ya, sekali lagi sukses Astiga Leather,” katanya, Sabtu (30/5/2026).

Purbaya tampak antusias mengenakan jaket kulit trendy berwarna cokelat cerah, serasi dengan paduan kemeja warna putih dan celana panjang hitam yang sering dikenakannya.

Astiga menyediakan berbagai produk kerajinan diantara adalah jaket kulit yang menjadi produk utama.

Selain itu, ada juga produk-produk lain seperti tas, dompet, gantungan kunci dan lain-lain. Berdiri sejak tahun 1998, Astiga masih eksis sampai saat ini karena mampu beradaptasi dengan keinginan pasar dan perkembangan trend fashion dari masa ke masa.

Astiga merupakan salah satu brand yang merupakan contoh jika produk lokal mampu bersaing dengan produk Internasional.

Via Instagram resminya, tampak host Robby Purba hingga juri Indonesian Idol seperti Maia Estianty, Judika, Bunga Citra Lestari mampir di outlet Astiga Leather yang beralamat di Jl.Ahmad Yani No.320, Garut.

"Kulitnya bagus aku suka dengan mereka yang rapih banget kerjaannya,” kata Bunda Maia sapaan akrab Maia Estianty.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia pada 2026.

Berdasarkan berbagai data pemerintah dan lembaga ekonomi yang dirilis sepanjang 2026, kontribusinya sangat besar dalam beberapa aspek utama: Menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp8.500 triliun.

Menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Berkontribusi sekitar 60% investasi nasional hingga Menyumbang sekitar 16% ekspor nonmigas Indonesia.

Selain itu, pemerintah pada 2026 terus memperkuat UMKM melalui program pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), digitalisasi usaha, dan perluasan akses pasar. Target plafon pembiayaan program UMKM pada 2026 mencapai Rp315 triliun lebih.

BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.

Bane mengatakan, jumlah SNI wajib yang berlaku di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut, jumlah SNI wajib Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Karena itu, Komisi VII melalui Panja SNI mendorong agar pemerintah memperluas pemberlakuan SNI wajib, khususnya pada sektor-sektor industri yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan daya saing produk nasional.

“Kita dari Panja SNI Komisi VII berharap industri di republik ini jauh lebih maju. Kita berharap SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen sebanyak-banyaknya, demi kepentingan konsumen sebanyak-banyaknya,” ujar Bane usai mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, SNI juga dapat berfungsi sebagai non-tariff barrier atau hambatan non-tarif untuk memproteksi industri dalam negeri. Dalam konteks perdagangan global yang semakin terbuka, menurutnya, standardisasi menjadi instrumen penting agar produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan pemerintah.

Ia mencontohkan sektor tekstil dan pakaian yang saat ini menghadapi tekanan dari masuknya produk impor dengan harga sangat murah. Jika Indonesia memiliki SNI wajib untuk produk-produk tekstil tertentu, kata Bane, maka produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke pasar domestik tanpa memenuhi standar yang berlaku.

“SNI yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu juga bagian dari non-tariff barrier. Artinya untuk memproteksi industri dalam negeri. Misalnya saat ini industri pakaian begitu bebas masuk dari berbagai negara dengan harga yang super murah. Seandainya di Indonesia sudah ada SNI wajib buat produk-produk tekstil, maka ada kemungkinan besar produk-produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Meski demikian, Bane mengingatkan agar pemberlakuan SNI wajib tidak justru menjadi hambatan baru bagi pelaku industri nasional. Ia menekankan pentingnya kepastian waktu dan proses dalam pengurusan SNI. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa setiap layanan standardisasi memiliki service level agreement yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, pelaku industri membutuhkan kepastian dalam proses pengurusan SNI agar dapat menyusun rencana produksi, distribusi, hingga pemasaran secara lebih baik. Jangan sampai, kata Bane, pelaku usaha harus menunggu dalam ketidakpastian, lalu pada akhirnya permohonannya ditolak tanpa kejelasan proses.

“Kita enggak mau pemberlakuan SNI malah mempersulit industri untuk berkembang. Harus ada kepastian pengurusan SNI itu berapa lama. Kalau sudah ada service level agreement, harus jelas berapa lama. Jangan menanti dalam ketidakpastian kemudian tiba-tiba ditolak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bane menilai SNI juga dapat menjadi pintu masuk bagi IKM untuk naik kelas dan menembus pasar ekspor. Menurutnya, dalam situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah, produk Indonesia seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar luar negeri karena menjadi lebih kompetitif dari sisi harga.

Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku IKM. Salah satu penyebabnya, kata Bane, banyak produk IKM yang belum memenuhi persyaratan standardisasi yang dibutuhkan untuk dapat diterima di pasar ekspor. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih aktif mendampingi IKM agar mampu memperoleh SNI.

“Di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, harusnya ini menjadi peluang buat ekspor. Tapi banyak produk dalam negeri yang dihasilkan IKM tidak memiliki syarat yang dibutuhkan untuk jual ke luar negeri, salah satunya soal SNI,” katanya.

Bane menambahkan, pendampingan kepada IKM tidak cukup hanya berupa imbauan agar pelaku usaha mengurus SNI. Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan afirmatif berupa keringanan biaya atau skema insentif yang lebih realistis. Ia menyoroti batas nilai penjualan Rp60 juta per tahun bagi IKM untuk mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam pengurusan SNI yang dinilainya terlalu rendah.

Menurutnya, ambang batas tersebut perlu dinaikkan agar lebih banyak IKM dapat memperoleh manfaat. Jika pembebasan biaya sepenuhnya belum memungkinkan, pemerintah dapat mempertimbangkan skema tarif diskon untuk meringankan beban pelaku IKM.

“Jangan dibatasi industri kecil menengah yang nilai jualnya Rp60 juta setahun baru dapat bebas tarif nol persen untuk mengurus SNI. Kalau hanya Rp60 juta, itu akan mempersulit IKM. Harusnya dinaikkan angkanya, supaya mereka dapat gratis pengurusan SNI atau diberikan tarif diskon,” ujarnya.

Bane menegaskan, arah kerja Panja SNI Komisi VII DPR RI salah satunya adalah mendorong peningkatan jumlah SNI wajib di Indonesia. Namun, peningkatan tersebut harus tetap diletakkan dalam dua kerangka utama, yakni perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri.

“Salah satu catatan kita, kita mau meningkatkan jumlah SNI wajib yang diberlakukan di Indonesia. Dengan catatan, SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri. Itu bagian yang penting,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengambil peluang dari kondisi melemahnya rupiah terhadap dolar AS untuk menggaet wisatawan mancanegara.

“Ini peluang, selalu tidak pernah kita tolak. Selalu ada tantangan, pasti ada peluangnya. Peluang pelemahan rupiah ini kita garap,” kata Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini.

Ayu Marthini di sela pameran perjalanan wisata Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Kabupaten Badung, Jumat, menjelaskan potensi bagi pariwisata dengan tingginya nilai dolar AS adalah semakin banyak wisatawan yang memutuskan berlibur ke Indonesia.

“Kalau kami melihat dari kacamata konsumen atau wisatawan terutama mancanegara, tentu dengan pelemahan rupiah buat mereka ini value for money terbaik. Contohnya dulu Rp 1 juta bisa beli apa, sekarang bertambah. Ini membuat daya tarik tersendiri,” ujarnya.

Kemenpar mengajak pelaku usaha pariwisata memanfaatkan situasi ini. Secara riil, dampak pelemahan rupiah terhadap kunjungan wisatawan mancanegara sudah terasa pada meningkatnya kunjungan asal Malaysia.

“Terbukti sekarang kita lihat negara tetangga, Malaysia, cukup kuat mata uangnya. Ketika kita melemah, value mereka untuk ke sini malah berlipat-lipat, lebih banyak, lebih tinggi. Itu menjadi daya tarik,” kata Ayu Marthini.

Selain itu, harga paket wisata di Indonesia akan terasa lebih terjangkau bagi wisatawan mancanegara sehingga pelaku usaha pariwisata diminta gencar melakukan promosi agar semakin banyak pengunjung memilih Indonesia.

Namun demikian, di balik peluang pelemahan rupiah, Kemenpar juga meminta pelaku usaha pariwisata mencermati tantangannya.

Salah satu tantangannya, dunia saat ini dihadapkan pada dinamika konflik geopolitik yang menyebabkan harga bahan bakar melonjak. Pada akhirnya, biaya penerbangan yang tinggi membuat calon wisatawan berpikir panjang untuk berlibur.

Selain itu, wisatawan dari Eropa yang hendak ke Indonesia harus melewati kawasan Timur Tengah sehingga muncul kekhawatiran terhadap kondisi keamanan.

Dalam kondisi ini, Kemenpar memberi solusi dengan mulai beralih dari sepenuhnya berharap pada wisatawan jarak jauh menjadi menyasar wisatawan terdekat dari kawasan Asia dan Australia.

“Cari cara mitigasinya, kita ganti, belok. Dulu kita mencari pasar jauh seperti Eropa dan Amerika, sekarang realistis Asia, ASEAN, Australia. Memang pasar Eropa-Amerika lama tinggalnya panjang, bisa tiga minggu sampai sebulan, sedangkan dari Asia sebentar-sebentar. Ini harus dikombinasikan,” tuturnya.

Tantangan lainnya terdapat pada produk pariwisata, di mana Kemenpar mengakui banyak produk impor yang dibutuhkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Di tengah pelemahan rupiah, pelaku pariwisata harus mencermati tingginya biaya impor. Namun, di sisi lain kebutuhan wisatawan tetap harus dipenuhi sehingga perlu menyeimbangkan antara penggunaan produk impor dan optimalisasi produk dalam negeri.

“Kalau impor misalnya keju mahal karena dari sana, jadi bisa memakai keju lokal. Wisatawan mancanegara itu sebenarnya menghargai produk lokal. Tapi sebagai produsen, baik restoran maupun hotel, pada saat yang sama banyak juga wisatawan yang memang mencari barang-barang yang biasa mereka pakai. Nah, ini tinggal bagaimana menyeimbangkannya,” ujarnya.

DEPOK - Komuntas seni Jakarta Art Movement (JAM) mengagas diskusi publik bertajuk Menuju Musyawarah Revitalisasi Pangan Lokal di Sancaya Art Space, Kompleks Belleveu Mall, Cinere, Depok pada Kamis 28 Mei 2026. Event ini mengundang sejumlah aktivis, jurnalis, akademisi, seniman, peneliti juga tokoh-tokoh nasional.

Koordinator JAM, Bambang Asrini menyampaikan pesan bahwa isu Revitalisasi Pangan Lokal sejatinya terkait erat dengan identitas, karakter dan cara manusia memahami alam dan lingkungannya.

“Seni dan aktifitas kebudayaan menjadi penting untuk dieksplorasi yang satu dan lainnya tak terpisahkan. Saat sama nilai-nilai kebudayaan sangat majemuk layak didekati oleh tafsir kearifan kultural lokal sekaligus ilmu pengetahuan modern yang memuat pengetahuan-pengetahuan yang luas,” kata Bambang.

Sementara, Direktur Kebudayaan Universitas Indonesia, Ngatawi Al Zastrouw memaparkan bahwa isu pangan bukan hanya soal ketahanan pangan, gizi, atau logistik. Tetapi juga persoalan kultural dan tradisi, yang mana memerlukan kajian dan gerakan tanpa henti untuk menghidupkan kembali asa tentang demokrasi politik dan ekonomi yang berciri keadaban.

"Tugas budayawan adalah mewadahi keberagaman, termasuk generasi milenial. Kita memerlukan gerakan kebudayaan yang melibatkan institusi seperti kampus, komunitas, seniman serta para ahli lainnya. Gerakan ini harus istiqomah (konsisten) dan berjangka panjang, karena kerja kebudayaan adalah kerja dekade, bukan hasil instan 1–4 tahun” jelas Zastrouw.

Diskusi dihadiri Ditjen PPDT Kemendes PDT Samsul Widodo, peneliti senior BRIN Prof Siti Zuhro pegiat AEPI dan KPP Khudori. Gerakan dengan pemicu diskusi publik ini diharapkan akan menjadi awal-awal pertemuan untuk pada akhirnya bermuara pada sebuah event, misalnya, yakni acara pemuliaan Hari Tani Sedunia yang jatuh pada Oktober 2026 dan diselenggarakan di Makara Arts centre, Universitas Indonesia.

“Namun hakikatnya, sebuah gerakan organik tak hanya berhenti pada satu acara, demi kelangsungan terus-menerus persebaran ide-ide, nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin sepanjang tahun untuk mensosialisasikan kegundahan bersama tentang keseragaman pangan yang bisa memicu krisis pangan,” imbuh Bambang.

Peneliti Senior BRIN, Prof Siti Zuhro berpandangan, revitalisasi pangan lokal bukan sekadar upaya meningkatkan produksi pangan, melainkan gerakan strategis untuk mengembalikan kedaulatan bangsa melalui penguatan sistem pangan lokal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis budaya.

Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Wiwik ini melanjutkan, secara historis Nusantara memiliki kekayaan pangan yang sangat beragam. Sagu di Papua dan Maluku, sorgum di Nusa Tenggara, jagung di Madura, talas di Jawa Barat, hingga berbagai umbi dan rempah-rempah merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak lama memiliki sistem pangan yang adaptif terhadap kondisi ekologis masing-masing daerah.

Namun modernisasi pembangunan sering kali memusatkan pangan hanya pada beras. Akibatnya, terjadi penyempitan makna ketahanan pangan menjadi sekadar ketersediaan beras nasional, sementara keragaman pangan lokal semakin terpinggirkan.

"Revitalisasi pangan Nusantara bukan hanya agenda pertanian, tetapi agenda kebangsaan. Ia membutuhkan sinergi negara, akademisi, komunitas adat, perempuan, generasi muda, seniman dan pelaku usaha untuk membangun sistem pangan yang mandiri, adil, dan bermartabat. Pangan harus dipandang bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar rakyat dan fondasi kedaulatan Indonesia," tuntasnya.

Sementara itu, Samsul Widodo dalam pemaparannya mengarahkan sistem pangan lokal terintegrasi pedesaan sebagai strategi utama untuk mencapai kemandirian pangan, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung ekonomi sirkular di daerah tertinggal.

“Contohnya, masyarakat Regional Kepulauan Papua, sedang menghadapi isu besar yang disebut dengan Gastro-Kolonialisme. Yakni perubahan pola makan dan nutrisi di masyarakat akibat masuknya bahan makanan luar yang rendah gizi dan bahan makanan lokal yang tinggi gizi mulai ditinggalkan," katanya.

Makanan pokok lokal, seperti sagu dan ubi jalar, mulai ditinggalkan oleh masyarakat Kepulauan Papua, digantikan dengan beras dan mi instan. Gastro-Kolonialisme sering kali menyebabkan masalah gizi buruk yang sedang diterapkan Pemerintah diversifikasi pangan Lokal dengan gerakan promosi pangan alternatif seperti ubi, sorgum, atau jagung serta pelatihan pengolahan produk berbasis pangan lokal untuk meningkatkan nilai ekonomis.

Karena itu, sesuai dengan Prof. Siti Zuhro, dalam perspektif ekonomi-politik, revitalisasi pangan Nusantara harus dibaca sebagai kritik terhadap model pembangunan yang terlalu sentralistik dan kapitalistik.

“Petani sering ditempatkan hanya sebagai objek produksi, bukan subjek utama kebijakan. Distribusi lahan yang timpang, rantai pasok yang dikuasai tengkulak dan korporasi besar, serta lemahnya perlindungan harga hasil pertanian membuat kesejahteraan petani tetap rendah,” imbuhnya.

"Karena itu, revitalisasi pangan harus mencakup reformasi kelembagaan agraria, penguatan koperasi pangan, akses teknologi tepat guna, serta keberpihakan anggaran negara kepada petani kecil dan masyarakat adat," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menggelar pertemuan dengan para penjual dan perwakilan platform marketplace untuk mencari solusi yang berkeadilan bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce).

“Tentu masalah yang disampaikan hari ini tidak langsung kita bisa selesaikan. Semua masukan sudah ditampung dan kami harapkan komitmen bersama untuk membesarkan ekosistem niaga elektronik yang berkeadilan bagi platform, penjual, dan konsumen,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Budi menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi penjual di platform e-commerce nantinya akan menjadi bahan tindak lanjut dalam revisi Permendag 31/2023. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan penyusunan rencana aksi bersama untuk memastikan implementasi aturan baru dapat berjalan efektif.

“Kami harapkan sinergi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merancang rencana aksi implementasi revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023,” ujarnya.

Adapun, Budi mengungkapkan revisi Permendag 31/2023 saat ini telah memasuki tahap harmonisasi peraturan. Dalam proses penyusunannya, pemerintah melibatkan perwakilan platform marketplace dan para penjual untuk memastikan aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Budi menambahkan, revisi beleid tersebut akan memuat sejumlah pengaturan terkait perlindungan produk lokal serta peningkatan transparansi di dalam platform digital.

“Kami ingin produk lokal maju. Kalau produk lokal maju dan produknya bagus, kita jadi bisa mengendalikan impor. Sistem kita harus mendukung produk-produk lokal,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kebijakan Publik TikTok Hilmi Adrianto mengatakan salah satu isu yang menjadi perhatian adalah peningkatan visibilitas produk lokal serta transparansi biaya yang dikenakan kepada seller.

“Ada beberapa catatan terkait cara meningkatkan visibilitas merek lokal, menciptakan transparansi terhadap biaya yang dikenakan, juga sosialisasi dan simulasi pengenaan biaya. Kami akan evaluasi kembali,” kata Hilmi.

Senada, Deputy Director of Government Relations Shopee Balques Manisang menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan yang diterima dari para penjual.

“Kami sudah catat dengan baik dan sudah disampaikan ke tim. Kami langsung mengevaluasi,” tandas Balques.