Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif tambahan yang akan diberlakukan Amerika Serikat (AS) dinilai menjadi ancaman serius bagi kinerja ekspormanufaktur Indonesia. Selain berisiko menekan daya saing produk nasional di pasar AS, kebijakan tersebut juga dapat berdampak terhadap utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Sebagaimana diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih (excess capacity) selesai dilakukan.

Tarif berbasis Pasal 301 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026 setelah masa berlaku tarif global 10% berakhir.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan AS merupakan salah satu pasar ekspor utama bagi Indonesia. Karena itu, tambahan tarif impor dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap industri manufaktur nasional.

"Kebijakan tarif tambahan AS perlu dilihat sebagai risiko serius bagi ekspor manufaktur Indonesia, terutama karena AS merupakan pasar nonmigas terbesar kedua Indonesia," ujarnya ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada Januari–Juni 2025 mencapai US$14,79 miliar atau sekitar 11,52% dari total ekspor nonmigas nasional. Produk yang diekspor ke AS juga didominasi sektor manufaktur, seperti mesin dan peralatan listrik, alas kaki, pakaian, serta aksesori.

Menurut Rizal, tambahan tarif sebesar 10% hingga 18% berpotensi menekan margin eksportir, mengurangi volume pesanan, serta menghambat ekspansi produksi.

Dia menilai hasil negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS akan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing ekspor nasional. Pasalnya, daya saing produk Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, tetapi juga posisi tarif dibandingkan negara pesaing.

Apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, India, atau Meksiko, pembeli di AS berpotensi mengalihkan pesanan ke negara-negara tersebut yang dinilai memiliki integrasi rantai pasok lebih kuat, logistik lebih efisien, dan kepastian regulasi yang lebih baik.

Sektor manufaktur yang diperkirakan paling terdampak antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, produk karet, elektronik tertentu, perikanan, serta produk olahan sawit.

Menurut Rizal, sektor-sektor tersebut memiliki karakteristik padat karya dan sensitif terhadap perubahan harga di pasar internasional.

“Sehingga tekanan tarif bisa langsung berdampak pada ekspor, utilisasi pabrik, investasi baru, hingga penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut, Rizal menyarankan pemerintah tidak hanya mengandalkan diplomasi perdagangan, tetapi juga memperkuat fondasi industri manufaktur nasional.

Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan negosiasi agar produk strategis Indonesia memperoleh pengecualian tarif di pasar AS. Selain itu, penguatan sistem ketelusuran dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan serta lingkungan juga perlu dilakukan agar produk Indonesia tidak mudah terkena hambatan perdagangan.

Rizal menilai kerentanan ekspor Indonesia terhadap kebijakan perdagangan AS tidak hanya disebabkan oleh tarif, tetapi juga persoalan struktural yang masih dihadapi industri nasional.

Dia menjelaskan struktur ekspor Indonesia masih didominasi produk padat karya dan komoditas olahan yang harus memenuhi berbagai persyaratan global, mulai dari ketelusuran bahan baku (traceability), standar ketenagakerjaan, hingga aspek lingkungan.

"Masalahnya bukan hanya tarif, tetapi kepatuhan terhadap standar ESG, forced labor due diligence, traceability, dan persepsi risiko overcapacity yang kini makin sering dipakai AS sebagai instrumen proteksi dagang," katanya.

Selain itu, Rizal mendorong percepatan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan Asia Timur untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.

Dalam jangka menengah, menurutnya, Indonesia juga perlu meningkatkan produktivitas industri, menekan biaya logistik, memperbaiki kualitas tenaga kerja, serta memperdalam rantai pasok domestik agar sektor manufaktur lebih tahan terhadap perubahan kebijakan perdagangan global.

“Tetapi harus memperbaiki produktivitas industri, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan kedalaman rantai pasok domestik agar manufaktur tidak terus rentan terhadap perubahan kebijakan dagang negara mitra," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga alas kaki menaruh harapan pada rencana pemerintah memberikan insentif guna menahan tekanan biaya produksi, sekaligus mencegah stagnasi industri di tengah ketidakpastian global.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada pemerintah terkait permohonan insentif. Langkah tersebut dinilai mendesak seiring meningkatnya tekanan biaya akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

APSyFI mengusulkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) selama satu tahun dengan mekanisme evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk memantau kondisi industri secara periodik.

“Kami usul untuk adanya pembebasan PPN selama 1 tahun dan di evaluasi secara berkala,” ujar Aqil kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Tidak dipungkiri, konflik geopolitik memberi tamparan keras bagi industri tekstil yang masih bergantung pada impor bahan baku. Keterbatasan bahan baku utama, khususnya mono ethylene glycol (MEG) dari Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menahan laju produksi industri saat ini.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun terdapat permintaan dari industri hilir seperti benang dan kain. Aqil menyebutkan utilisasi industri saat ini berada di kisaran 55%–60%, jauh di bawah kondisi normal yang dapat mencapai sekitar 90%.

Pasokan benang polyester juga saat ini terbatas. Produsen bahkan hanya memprioritaskan distribusi kepada pelanggan tertentu karena terbatasnya kapasitas produksi.

Dia menyebut kapasitas polimerisasi nasional telah turun signifikan dari sekitar 1,6 juta ton menjadi 800.000 ton dalam dua tahun terakhir akibat berhentinya operasi sejumlah produsen. Penurunan kapasitas tersebut mempersempit pasokan bahan baku bagi industri hilir.

Selain faktor kapasitas, Aqil menilai kebijakan perdagangan turut berkontribusi terhadap melemahnya industri dalam negeri. Penolakan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk impor dinilai mempercepat tekanan terhadap produsen lokal.

“Di tengah kondisi geopolitik saat ini, ketergantungan pada impor justru meningkatkan biaya. Karena itu, diperlukan langkah cepat agar industri tidak mengalami stagnasi,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, pelaku industri berharap pemerintah tidak hanya merealisasikan insentif fiskal, tetapi juga memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri.

Percepatan implementasi insentif dinilai menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlangsungan industri TPT sekaligus menahan dampak lanjutan terhadap sektor manufaktur secara keseluruhan.

Dari sisi hilir, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto berharap adanya likuiditas di tengah kondisi ketidakpastian ini.

“Kenapa saya ngomong begitu? Karena industri ini mindset-nya belum jadi sunrise. Ini adalah industri padat karya yang perlu sunrise active dari seluruh pengambil kebijakan yang ada di mana-mana,” sebutnya dalam acara Katadata Policy Dialogue, Rabu (6/5/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya mengusulkan sejumlah stimulus atau insentif yang bisa diberikan kepada sektor alas kaki. Adapun yang paling mendesak adalah diskon tarif listrik dan harga gas, sebagai langkah cepat untuk menekan biaya produksi.

Menurutnya, komponen energi memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur biaya industri alas kaki. “Kalau ini diturunkan murah, ini dapat menutupi biaya operasional saat pasar lagi seperti ini. Jadi menutupi biaya produksi, untuk mengamankan cash flow dan margin perusahaan,” jelasnya ketika dihubungi, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, asosiasi juga mendorong insentif fiskal berupa penghapusan PPN Jasa Subkon di Kawasan Berikat. Pasalnya, pengenaan PPN ini membuat pabrik menganggarkan dana besar.

Usul berikutnya yakni adanya formulasi pengupahan bagi sektor padat karya. Billie menyebut saat ini tidak ada kepastian, biaya naik setiap tahun, dan upah sektoral kembali muncul. Asosiasi katanya berharap agar pada UU Tenaga Kerja yang akan datang, diatur formulasinya dengan tepat.

Aprisindo juga mengharapkan iuran sejenis jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) ditangguhkan jika pemerintah menggelontorkan insentif fiskal.

Terakhir, asosiasi meminta adanya penyederhanaan perizinan, termasuk penyederhanaan perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Proses perizinan yang lebih cepat dan berbiaya rendah dinilai dapat mendorong investasi baru di sektor ini.

Billie berpandangan insentif bisa memulihkan kinerja sektor alas kaki. Adapun saat ini, pelaku usaha bersikap wait and see dan berupaya untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

IDXChannel - Kinerja ekspor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan, mengungkapkan nilai ekspor TPT nasional mencapai USD11,98 miliar dengan surplus sebesar USD2,81 miliar.

Menurut Busan, capaian tersebut mencerminkan kualitas produk tekstil Indonesia yang mampu bersaing di pasar global. Ia menilai kekuatan utama industri TPT nasional terletak pada ekosistemnya yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Ekosistem tekstil dan produk tekstil kita terlihat sangat bagus. Saya kira ekosistem (tekstil) kita paling lengkap mulai dari bahan baku, pabriknya, distribusinya, desainernya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)-nya ada semua dan bisa berjalan dengan baik,” ujar Mendag dikutip Jumat (17/4/2026).

Ia menambahkan, kualitas produk yang baik menjadi kunci dalam menghadapi persaingan global sekaligus mengendalikan laju impor. Dengan daya saing yang kuat, industri tekstil dalam negeri diyakini mampu bersaing dengan produk asing, baik di pasar domestik maupun internasional.

Untuk memperkuat ekspor, Busan menekankan optimalisasi berbagai perjanjian dagang yang telah dimiliki Indonesia. Salah satu pasar utama yang terus dijaga adalah Amerika Serikat, yang mencatatkan nilai ekspor Indonesia sekitar USD30 miliar dengan surplus mencapai USD18,11 miliar pada 2025.

“Oleh karena itu, kita jaga dan optimalkan pasar AS,” ujarnya.

Mendag menambahkan, kondisi geopolitik saat ini memberikan tantangan dan dampak di berbagai sektor industri, termasuk tekstil. Meski demikian, ia menilai, pelaku industri tekstil nasional tetap menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk beradaptasi di tengah tantangan tersebut.

“Secara global semua sama-sama terkena imbas perang. Tapi, saya tanya (pelaku usaha) langsung tadi, teman-teman justru sanggup berdaya saing. Teman-teman sanggup berkompetisi dengan produk-produk asing karena ekosistem kita lebih lengkap dibanding negara lain,” kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dinilai masih berada pada fase cautious recovery atau pemulihan yang bersifat hati-hati, seiring perbaikan kinerja yang mulai terlihat namun belum merata di seluruh rantai industri.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, pertumbuhan sektor TPT mulai menunjukkan perbaikan pada paruh kedua 2025. Setelah hanya tumbuh tipis 0,93% pada kuartal III/2025, kinerja industri meningkat menjadi 4,37% pada kuartal IV/2025.

Beberapa pabrikan juga mulai menaikkan kapasitas produksi secara bertahap untuk mengantisipasi permintaan awal 2026. "Ini sinyal positif, tetapi lebih tepat dibaca sebagai awal pemulihan, bukan tanda bahwa masalah sudah selesai," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Kendati demikian, pemulihan tersebut belum terjadi secara merata. Yusuf menjelaskan, segmen hilir seperti garmen dan apparel relatif lebih cepat pulih karena langsung terhubung dengan permintaan pasar. Sebaliknya, sektor hulu seperti serat dan benang masih menghadapi tekanan dengan tingkat utilisasi yang rendah, bahkan di bawah 50%.

Kondisi ini, kata Yusuf, mencerminkan struktur industri yang belum sepenuhnya sehat. Ketimpangan antara hulu dan hilir dinilai membuat fondasi pemulihan industri masih rapuh dan rentan terhadap gejolak.

Di sisi lain, industri TPT tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini menyerap sekitar 3,75 juta tenaga kerja atau hampir seperlima dari total tenaga kerja manufaktur, serta menghasilkan devisa ekspor mencapai US$6,92 miliar.

“Ini bukan sekadar sektor industri, tetapi juga penopang lapangan kerja dan stabilitas sosial. Karena itu, arah kebijakan akan berdampak luas,” tegas Yusuf.

Terkait dinamika ketenagakerjaan, Yusuf menilai narasi meredanya pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu dicermati secara lebih hati-hati. Hingga Maret 2026, lebih dari 8.000 pekerja masih terdampak PHK, dengan sektor tekstil menjadi salah satu yang paling terpukul.

Menurutnya, kondisi saat ini lebih tepat disebut sebagai fase stabilisasi, bukan kebangkitan. Laju PHK memang mulai melambat, namun aktivitas industri belum sepenuhnya kembali ekspansif.

“Setelah gelombang penutupan pabrik dan PHK besar sejak 2023, termasuk kasus seperti Sritex yang cukup simbolik, industri ini masih dalam proses pemulihan luka. Itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat," jelasnya.

Yusuf menekankan, momentum kebangkitan baru akan terlihat apabila stabilisasi diikuti peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Pemerintah menargetkan utilisasi industri dapat mencapai sekitar 70% sebagai indikator pulihnya permintaan dan produksi.

Jika utilisasi naik, artinya pesanan kembali, produksi meningkat, dan perusahaan mulai merekrut tenaga kerja lagi. "Di titik itu kita bisa bicara pemulihan yang lebih solid,” imbuhnya.

Yusuf menilai, kunci pemulihan memang ada pada strategi pemerintah dan tidak bisa hanya mengandalkan siklus global. Pemerintah perlu memastikan pasar domestik lebih berkeadilan di tengah tekanan produk impor, baik legal maupun yang masuk secara tidak terkendali.

Instrumen seperti pengawasan impor dan kebijakan anti-dumping dinilai penting untuk menciptakan level playing field bagi industri dalam negeri.

Selain itu, isu energi juga menjadi faktor krusial. Industri tekstil yang padat energi sangat sensitif terhadap harga dan ketersediaan gas. Ketidakstabilan pasokan dinilai langsung menggerus daya saing.

“Tanpa perbaikan di sisi energi, efisiensi sulit dicapai,” tegasnya.

Di saat yang sama, pemanfaatan perjanjian dagang dinilai perlu dioptimalkan untuk membuka akses pasar ekspor, yang justru menawarkan peluang ekspansi lebih besar.

Adapun dari sisi pelaku usaha, transformasi dinilai tidak bisa ditunda. Model bisnis berbasis produksi massal berbiaya murah semakin tertekan oleh persaingan dari negara seperti Bangladesh dan Vietnam.

Yusuf mengatakan, pelaku industri perlu naik kelas ke produk bernilai tambah tinggi, seperti high value garments dan material berkelanjutan yang sejalan dengan tren permintaan global.

Selain itu, modernisasi mesin dan digitalisasi juga menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi dan integrasi rantai pasok.

Banyak persoalan seperti ketergantungan bahan baku impor, biaya logistik, hingga produktivitas tenaga kerja, bermuara pada lemahnya efisiensi. "Ini membutuhkan investasi jangka panjang, bukan sekedar respon jangka pendek,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia dan India menjajaki peluang kerja sama strategis di tengah tekanan global kenaikan biaya energi dan disrupsi rantai pasok, akibat konflik Amerika Serikat-Iran.

Penjajakan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan India ITME Society yang digelar melalui forum Interactive Business Session di Bandung pada 13 April 2026. Sekitar 50 pelaku industri tekstil dari kedua negara hadir dalam agenda tersebut untuk membuka peluang kolaborasi investasi, perdagangan, dan teknologi.

Ketua India ITME Society Ketan Sanghvi mengatakan, pihaknya melihat Indonesia sebagai mitra potensial untuk memperluas kerja sama industri, khususnya dalam pengembangan teknologi dan modernisasi permesinan tekstil.

Menurutnya, penjajakan ini menjadi penting di tengah tekanan global, termasuk lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok yang berdampak langsung pada industri tekstil dan garmen.

“Kita bersama akan mampu mengatasi disrupsi rantai pasok, tekanan biaya energi, dan kebutuhan akan mesin mesin hemat energi dan berteknologi tinggi,” ujar Sanghvi dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Oleh karena itu, Sanghvi menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan API demi meningkatkan kinerja industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) Indonesia ke dunia.

“Kami siap bekerja sama dalam inovasi dan modernisasi permesinan industri pertekstilan di Indonesia. Indonesia dan India adalah mitra yang sangat penting untuk menjalin kerja sama perdagangan antar negara,” jelasnya.

Indonesia dilirik sebagai destinasi strategis, terutama seiring berkembangnya tren sustainable fashion dan digitalisasi rantai pasok global. Selain itu, didukung jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan kelas menengah yang signifikan, serta komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor sektor tekstil nasional yang saat ini mampu menunjukkan resiliensi.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa menilai, inisiatif tersebut membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas melalui adopsi teknologi yang lebih efisien. India, lanjut Jemmy, saat ini dikenal cukup maju dalam industri permesinan tekstil dan garmen sehingga produktivitasnya cukup tinggi.

“Kita menyambut baik kehadiran para pengusaha mesin tekstil India dan semoga banyak anggota API bisa memanfaatkan kunjungan kerja sama ini untuk saling belajar dan bekerja sama,” tuturnya.

Dia menambahkan, penjajakan kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi energi serta memperkuat daya saing industri TPT nasional di pasar global.

Selain itu, kedua pihak turut mendiskusikan potensi penerapan teknologi ramah energi dan otomatisasi dalam proses produksi, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sektor padat karya.

“Produktifitas penting, tetapi lapangan kerja padat karya juga urgent,” tambah Jemmy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil mulai mengalihkan fokus ke pasar domestik sebagai strategi bertahan di tengah tekanan global. Pergeseran tersebut dilakukan seiring ketidakpastian pasokan bahan baku dan lonjakan biaya produksi.

Sekretaris JenderalAsosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI)Farhan Aqil Syauqi menyebut pelaku industri juga melakukan penyesuaian lini produksi dan mengembangkan produk bernilai tambah lebih tinggi. Langkah ini menjadi upaya menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka pendek.

“Jadi salah satu caranya untuk bisa survive adalah switch ke domestic market semua. Ini sama seperti [situasi] Covid-19,” ujarnya kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Di sisi lain, industri mulai melihat peluang dari inovasi bahan baku alternatif. Head of PT Asia Pacific Rayon Aryo Oetomo menilai serat viscose dapat menjadi opsi strategis untuk meningkatkan daya saing.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam berbasis kayu yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku tekstil.

“Kalau kita kenal kayu itu untuk produk furniture, tapi ini sekarang bisa kita kembangkan untuk pilihan baku produk tekstil yang kita bilang biasanya rayon atau viscose,” jelasnya.

Pengembangan industri petrokimia domestik juga dinilai penting untuk mendukung kemandirian bahan baku. Infrastruktur energi seperti jaringan gas industri turut menjadi faktor pendukung efisiensi produksi.

Dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi, ketergantungan impor diharapkan berkurang. Strategi ini dinilai menjadi kunci untuk memperkuat daya tahan industri tekstil nasional di tengah tekanan global.

Produksi Tertekan

Lonjakan harga bahan baku yang terjadi beberapa waktu belakangan ini juga dikhawatirkan bakal menimbulkan tekanan berat terhadap produksi industri tekstil.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia, Redma Gita Wirawasta, mengatakan bahwa kenaikan signifikan terjadi pada sejumlah komponen bahan baku utama seperti paraxylene (PX), purified terephthalic acid (PTA), dan monoethylene glycol (MEG). Dampaknya, harga produk berbasis polyester ikut terdorong naik.

Menurut dia, kenaikan harga bahan baku polyester bahkan mencapai sekitar 40%, sementara untuk rayon relatif lebih terkendali karena hanya dipengaruhi kenaikan salah satu komponen saja.

“Harga PX, PT dan MEG-nya sudah naik 40%, jadi untuk polyester juga naik sekitar 40%,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Selain faktor harga bahan baku, tekanan juga datang dari sisi logistik. Biaya pengiriman, khususnya asuransi, mengalami peningkatan yang turut memperberat beban industri. Kondisi ini mempersempit ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga efisiensi biaya produksi.

Di sisi pasokan, APSyFI menyebut ketersediaan bahan baku masih relatif aman hingga April 2026. Hal ini tidak terlepas dari jaminan suplai dari Pertamina, khususnya untuk bahan baku PX yang menjadi komponen penting dalam produksi polyester.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyiapkan langkah inovatif melalui modernisasi mesin produksi guna mendorong efisiensi energi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), di tengah tekanan lonjakan biaya energi global akibat konflik geopolitik.

Direktur Eksekutif API Danang Girindra mengatakan, gejolak harga energi dunia yang dipicu konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berpotensi berdampak pada rantai pasok bahan baku hingga distribusi ekspor produk tekstil nasional.

Kendati demikian, pelaku industri diminta tetap optimistis dengan berbagai langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah, termasuk penghematan konsumsi energi bahan bakar minyak (BBM).

"Jika upaya penghematan itu dilakukan secara benar dan masif antara kantor pemerintah dan dunia usaha, akan mendapatkan hasil pengurangan subsidi yang lumayan untuk upaya penghematan," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong program modernisasi mesin tekstil yang lebih hemat energi.

“Upaya penghematan energi harus dibarengi dengan upgrading teknologi permesinan. Ini menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga daya saing industri,” tegas Danang.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, API menjajaki kerja sama dengan India ITME Society untuk memperkenalkan teknologi mesin tekstil terbaru yang lebih efisien. Kolaborasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pemintalan (spinning), penenunan (weaving), hingga pencetakan digital dan tekstil teknis.

"Dukungan penghematan energi, selain roadmap pengurangan energi fosil, musti dilakukan melalui upgrading tehnologi permesinan juga, jadi perlu upaya besar untuk memperkuat kolaborasi antar negara di sektor tekstil," tutur Danang.

Menurut Danang, sinergi antara Indonesia yang memiliki basis manufaktur kuat dengan India yang unggul dalam teknologi permesinan diyakini dapat mempercepat transformasi industri TPT nasional menuju efisiensi energi yang lebih baik.

Lebih lanjut, modernisasi ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja. Dengan peningkatan efisiensi dan daya saing, industri tekstil diharapkan tetap mampu bertahan di tengah tekanan global sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor tekstil Indonesia masih ditopang oleh produk hilir. Pada Januari 2026, ekspor pakaian jadi mencapai sekitar US$609,4 juta, jauh melampaui ekspor benang pintal sebesar US$78,3 juta. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sektor hilir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

API menilai modernisasi mesin dan efisiensi energi akan menjadi faktor kunci untuk menjaga momentum ekspor tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok tekstil global.

Bisnis.com, BANDUNG — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bersama India ITME Society memperkuat sinergi untuk mendorong program penghematan energi nasional melalui modernisasi permesinan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Langkah ini merupakan respons atas gejolak harga energi global yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Direktur Eksekutif API, Danang Girindra, mengungkapkan optimisme bahwa sektor TPT nasional mampu menghadapi potensi gangguan rantai pasok bahan baku dan distribusi ekspor.

Menurutnya API mendukung penuh langkah Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjaga stabilitas harga BBM subsidi dan biosolar hingga akhir tahun, termasuk skema penghematan melalui budaya kerja work from home (WFH).

“Kita mendukung upaya upaya strategik Menko Perekonomian untuk mengatasi permasalahan harga energi dunia yang sudah pasti berdampak ke industri dalam negeri,” ujar Danang, Rabu (8/4/2026).

Menurut Danang, kunci efisiensi di tengah tekanan harga energi untuk usahanya yakni dengan transformasi teknologi pada sektor produksi.

API menilai kolaborasi dengan India ITME Society menjadi momentum penting mengingat kemajuan teknologi permesinan tekstil India yang dikenal efisien dalam penggunaan energi.

“Jika upaya penghematan itu dilakukan secara benar dan masif antara kantor pemerintah dan dunia usaha, akan mendapatkan hasil pengurangan subsidi yang lumayan untuk upaya penghematan,” tuturnya.

Selain aspek penghematan, modernisasi mesin dinilai penting untuk mempertahankan jutaan tenaga kerja di industri padat karya. Danang menekankan industri TPT harus tetap kompetitif guna menekan angka pengangguran yang menunjukkan tren peningkatan.

“Hal ini perlu didukung pemerintah, sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan jutaan tenaga kerja di industri padat karya, tekstil dan garmen di Indonesia. Industri padat karya perlu dipertahankan demi membuka lapangan kerja seluas luasnya, sejajar dengan kepentingan strategik pemerintah untuk menuntaskan angka pengangguran yang semakin menaik setiap tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut, API bersama delegasi India ITME Society akan segera membahas pengenalan teknologi mutakhir yang mencakup sektor spinning, weaving, processing, hingga technical textiles dan sportstech.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat kinerja ekspor nasional yang saat ini masih didominasi produk hilir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari 2026, nilai ekspor pakaian jadi (konveksi) mencapai US$609,4 juta atau sekitar Rp10,36 triliun, jauh melampaui ekspor benang pintal yang tercatat sebesar US$78,3 juta (Rp1,33 triliun). Data tersebut mempertegas bahwa produk bernilai tambah tinggi tetap menjadi penopang utama ekspor tekstil nasional.

“Dukungan penghematan energi, selain roadmap pengurangan energi fosil, musti dilakukan melalui upgradingtechnologi permesinan juga, jadi perlu upaya besar untuk memperkuat kolaborasi antar negara di sektor tekstil,” tegas Danang.

Ia meyakini, kolaborasi antara basis manufaktur tekstil Indonesia yang kuat dengan keunggulan rekayasa teknologi dari India akan membangun ekosistem industri tekstil Asia yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mendorong agar pemerintah lebih ketat dalam menegakan aturan impor agar industri tekstil dapat bangkit. Pada momentum lebaran tahun ini, industri masih berusaha keras untuk bangkit.

APSyFI menyebut kinerja penjualan tekstil dan produk tekstil (TPT) masih stagnan jelang Hari Raya Idulfitri 2026. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 2022 lalu.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan permintaan tahun ini mengalami kenaikan permintaan dibandingkan tahun lalu, namun kenaikan tersebut belum cukup mendorong utilisasi produksi di sektor hulu yang masih bertahan di bawah 50%.

Kondisi saat ini masih di bawah tahun 2022. Di tengah situasi yang cukup menantang, asosiasi berharap pemerintah memberikan proteksi kepada pemain dalam negeri dengan mengetatkan aturan impor tekstil.

"Daya beli tidak sekuat ditahun 2022 ditambah dengan barang impor bertebaran dimana-mana, baik online maupun offline," kata Redma kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/3/2026).

Dalam catatannya, pada kuartal I/2022 , utilisasi sektor hulu mencapai 85%, permintaan naik dari sekitar 300.000 ton di kuartal I/2021 menjadi 500.000 ton di kuartal I/2022 untuk persiapan lebaran di bulan April 2022.

“QtoQ nya naik sekitar 65%. Kalau lebaran sekarang paling hanya naik 15%,” tambahnya.

Redma menyebut saat ini pihaknya masih pada posisi pesimis terutama dengan kebijakan pemerintah yang masih pro impor. Hal tersebut membuat produk bahan baku lokal kalah saing dengan produk impor.

Meski banyak instrument pengendalian impor berupa larangan dan pembatasan (lartas) impor barang jadi, serta instrumen pengaman seperti Bea Masuk Antidumping (BMAD), namun dia melihat kenyataannya barang impor di pasar masih banjir.

"Stimulus yang berlaku saat ini hanya HGBT [harga gas bumi tertentu] dan itu pun tidak efektif karena banyaknya aturan tambahan dari PGN," ujarnya.

Aturan tambahan yang dimaksud berupa kuota pemakaian gas murah tersebut. Kondisi ini membuat industri pengguna, khususnya tekstil hulu tetap terbebani dari sisi ongkos produksi.

Di sisi lain, Redma melihat pemerintah seperti berupaya memberikan stimulus-stimulus lain. Kendati demikian, dia menilai pemerintah gagal paham bahwa stimulus terbaik yang dibutuhkan saat ini adalah jaminan pasar domestik.

"Yang kami minta juga hanya penegakan aturan agar untuk menciptakan fairness competition," tuturnya.

Dalam hal ini, hal sederhana yang harusnya menjadi kewajiban pun pemerintah tidak bisa lakukan karena banyaknya oknum yang selama ini mendapat rantai dari aktivitas impor.

IDXChannel - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi meneken perjanjian perdagangan bersejarah antara kedua negara di Washington DC, pada Kamis (19/2/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kerja sama Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Indonesia dan Amerika Serikat akan memberikan manfaat signifikan bagi pekerja di sektor tekstil.

Dalam perjanjian tersebut, AS memberikan tarif impor nol persen untuk produk tekstil dan pakaian jadi asal Indonesia.

Salah satu poin utama dalam dokumen tersebut adalah komitmen AS untuk memberlakukan tarif impor nol persen melalui mekanisme tariff-rate quota (TRQ), yang rincian teknisnya akan diatur lebih lanjut.

Pembebasan tarif impor ini diharapkan membuat produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia lebih kompetitif di pasar AS dibanding negara lain. Dampaknya, kapasitas produksi berpotensi meningkat sekaligus menjaga penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

"Hal ini tentunya memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini akan sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," kata Airlangga dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan membantu industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia memperluas penetrasi ke pasar AS, yang disebutnya berukuran sekitar 28 kali lebih besar dibanding pasar domestik Indonesia. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga 10 kali lipat dalam 10 tahun mendatang.

"Indonesia merencanakan untuk mengembangkan ekspor industri tekstil dari sekitar USD4 miliar ke USD40 miliar dalam 10 tahun, jadi saya pikir pembukaan pasar ini sangat perlu untuk industri Indonesia," tutur Airlangga.

Kesepakatan ini merupakan hasil proses negosiasi intensif sejak pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025.

Awalnya Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen oleh AS. Setelah proses negosiasi, disepakati tarif resiprokal 19 persen sebagai dasar. Namun, Indonesia berhasil mengamankan tarif 0-10 persen untuk produk tertentu melalui perjanjian.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana peningkatan pembelian kapas (cotton) dari Amerika Serikat (AS) dinilai sulit direalisasikan di tengah rendahnya utilisasi industri pemintalan dalam negeri. Kondisi ini membuat permintaan bahan baku belum mampu pulih seperti sebelum pandemi.

Padahal, rencana peningkatan pembelian kapas dari AS merupakan bagian dari langkah negosiasi penurunan tarif dagang menjadi 19% untuk produk asal Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma G. Wirawasta, mengatakan bahwa tekanan pada industri hulu tekstil masih sangat berat. Permintaan pasar domestik yang melemah dan serbuan produk impor membuat kapasitas produksi tidak optimal.

“AS meminta kita membeli lebih banyak cotton dari mereka. Hal ini akan sulit dilaksanakan selama industri pemintalan kita utilisasinya masih di bawah 50%,” ujar Redma kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Sebelum pandemi, total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 300.000 ton berasal dari AS, menjadikan Negeri Paman Sam sebagai salah satu pemasok utama bahan baku industri tekstil nasional.

Namun, sejak 2022 tren impor terus mengalami penurunan. Hingga 2025, total impor kapas Indonesia hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari AS menyusut drastis menjadi sekitar 70.000 ton.

Redma menegaskan, selama tingkat utilisasi belum membaik, peningkatan impor hampir mustahil terjadi.

“Jadi selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50%, kecil kemungkinan impor cotton kita dari AS bisa naik,” tegasnya.

Menurutnya, rendahnya utilisasi bukan tanpa sebab. Industri pemintalan menghadapi tekanan dari membanjirnya produk impor, baik berupa kain maupun benang, yang dijual dengan harga sangat kompetitif, bahkan diduga dilakukan secara dumping.

Kondisi tersebut membuat pasar domestik yang seharusnya menjadi penopang utama justru tergerus oleh produk luar negeri. Tanpa pasar yang sehat dan persaingan yang adil, industri dalam negeri kesulitan meningkatkan produksi.

“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing, meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintah perlu mengupayakan keringanan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah industri padat karya yang berorientasi ekspor, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.

Selain itu, Wijayanto menambahkan, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalamBoard of Peace, serta memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.

Reformasi tersebut mencakup deregulasi, penurunan hambatan dagang, peningkatan kepastian hukum bagi investor, hingga penataan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dia menilai, tuntutan tersebut sejatinya sejalan dengan kebutuhan ekonomi nasional untuk mendongkrak daya saing.

Di sisi lain, Wijayanto melihat Indonesia juga memiliki peluang memperoleh keuntungan dari perundingan tarif dengan AS. Peluang tersebut terbuka pada sektor-sektor yang tidak diproduksi oleh AS dan dibutuhkan oleh pasar Negeri Paman Sam.

“Sektor-sektor di mana AS tidak memproduksi produk kita berpotensi mendapatkan keringanan pajak hingga jauh di bawah 19%,” ujarnya.

Produk tersebut meliputicrude palm oil(CPO) dan turunannya, kopi, karet dan produk karet, cokelat, serta berbagai mineral strategis. Kendati demikian, Wijayanto menegaskan pemerintah tetap perlu berupaya keras agar produk padat karya seperti sepatu dan TPT juga memperoleh keringanan tarif.

Berdasarkan unggahan di akun resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet pada Senin (16/2/2026), Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.

Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis @sekretariat.kabinet.