IDXChannel - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) resmi menghentikan penyelidikan perpanjangan kedua BMTP atas impor barang evaporator tipe roll bond dan tipe fin yang merupakan bagian dari lemari pendingin, lemari pembeku, dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya. Komoditas tersebut termasuk Nomor Harmonized System (HS) 8-digit yaitu No. HS. Ex. 8418.99.10.

Keputusan penghentian penyelidikan tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan yang menyimpulkan bahwa PT Fujisei Metal Indonesia sebagai pemohon tidak lagi mengalami kerugian serius maupun ancaman kerugian serius. Di samping itu, penyesuaian struktural juga telah hampir sepenuhnya direalisasikan.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, terjadi peningkatan indikator kinerja pemohon selama periode 2015—2025 yang mencakup volume produksi, volume penjualan, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, jumlah tenaga kerja, dan laba operasional. Pemulihan kinerja yang terjadi secara konsisten selama periode penerapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) awal (2020--2022) dan pengenaan perpanjangan BMTP pertama (2023--2025) menunjukkan, tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) telah efektif memberikan kesempatan pemohon untuk melakukan penyesuaian struktural (structural adjustment) sebagaimana dimaksud dalam Article 7.1 WTO AoS dan Pasal 88 ayat (3) PP 34/2011,” ujar Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Julia Gustaria Silalahi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Secara khusus pada periode penyelidikan perpanjangan kedua (2023--2025), kinerja pemohon menunjukkan keadaan yang relatif stabil dan masih mendapatkan laba, bahkan mengalami peningkatan impor. Selanjutnya, sejak dikenakan BMTP pada 2020-2025, pemohon telah hampir sepenuhnya menyelesaikan komitmen program penyesuaian struktural dengan tingkat realisasi rata-rata sebesar 97,22 persen.

BMTP adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh produsen/industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

BMTP bertujuan agar produsen/industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan
kertas beralur (corrugating medium) Indonesia resmi terbebas dari ancaman pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard measure dari Pemerintah Filipina.

Dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bebasnya kertas beralur tersebut menunjukkan bahwa produk Indonesia kompetitif dan telah diperdagangkan secara adil.

"Bebasnya produk corrugating medium dari pengenaan BMTP di Filipina membuktikan bahwa produk kita tidak hanya berdaya saing, tetapi juga telah bermain secara adil di pasar global. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan optimal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci pada rantai pasokan industri kemasan dunia," ujar Budi.

Keputusan kertas beralur terbebas dari ancaman pengenaan BMTP berdasarkan laporan akhir penyelidikan Tariff Commission (TC) Filipina tertanggal 29 Januari 2026.

Dalam laporan itu, TC memutuskan impor produk corrugating medium asal Indonesia tidak menyebabkan kerugian serius bagi industri Filipina.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengajak para produsen memanfaatkan peluang ini untuk mengakselerasi ekspor produk corrugatingmedium.

"Keputusan Filipina merupakan kabar baik bagi industri lokal. Kami mengajak para produsen corrugating medium Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini agar dapat mengakselerasi kinerja ekspor Indonesia serta menjaga pangsa pasar di kawasan regional," kata Tommy.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menyampaikan pemerintah telah secara aktif menyampaikan submisi dan berpartisipasi dalam dengar pendapat guna memastikan penyelidikan yang adil.

Bebasnya Indonesia dari BMTP menunjukkan efektifnya mekanisme pengamanan perdagangan Indonesia.

"Keberhasilan ini terjadi karena sinergi antara Kementerian Perdagangan dan pelaku usaha dalam melakukan pembelaan selama proses penyelidikan. Keputusan yang dihasilkan menunjukkan bahwa mekanisme pembelaan perdagangan Indonesia telah berjalan efektif dan sejalan dengan ketentuan World Trade Organization," jelas Reza.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk corrugatingmedium (HS 4805.12.00, 4805.19.10, dan 4805.19.90) dari Indonesia ke Filipina tercatat meningkat sebesar 27 persen sepanjang 2022-2024.

Pada 2022, nilai ekspor produk corrugating medium tercatat sebesar 2,8 juta dolar AS, kemudian naik menjadi 4,4 juta dolar AS pada 2024.

Total perdagangan Indonesia dengan Filipina pada 2025 tercatat sebesar 12,02 miliar dolar AS dengan ekspor Indonesia ke Filipina sebesar 10,22 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Filipina sebesar 1,8 miliar dolar AS. Indonesia mencatatkan surplus sebesar 8,42 miliar dolar AS.

Sementara itu, pada 2024, total perdagangan Indonesia dengan Filipina mencapai 12,54 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Filipina sebesar 10,75 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Filipina sebesar 1,79 miliar dolar AS. Indonesia surplus perdagangan terhadap Filipina sebesar 8,96 miliar dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah bersama pelaku industri hulu dan hilir membahas kebijakan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) agar memperkuat industri plastik nasional. Sejumlah asosiasi industri menilai kebijakan tersebut perlu dikalibrasi berbasis data pasokan dan kebutuhan riil agar perlindungan industri tidak justru melemahkan daya saing manufaktur dalam negeri.

Pembahasan itu dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan diseminasi hasil kajian awal di Jakarta, Senin (19/1/2026). FGD digelar delapan asosiasi industri hilir, yaitu GAPMMI, Gabel, IPF, Aphindk, GIATPI, Asparminas, Rotokemas, dan Adupi.

Gabungan asosiasi industri plastik hilir menilai instrumen perlindungan perdagangan tetap dibutuhkan, namun penerapannya harus selaras dengan kondisi industri di lapangan. Ketika pasokan domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan volume dan spesifikasi teknis, kebijakan tarif dinilai berpotensi menekan industri hilir.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, evaluasi BMAD dan BMTP perlu mempertimbangkan dampak struktural terhadap ekosistem industri nasional. Menurutnya, ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi berisiko mendorong impor produk akhir dan melemahkan basis manufaktur dalam negeri.

“Kami mendorong kajian yang lebih komprehensif agar kebijakan yang diambil benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional,” kata Adhi.

Perwakilan Asosiasi Industri Kemasan Fleksibe Indonesia (Rotokemas) Ferry Bunarjo menyoroti persoalan LLDPE C6 yang banyak digunakan industri kemasan. Ia menyebut belum adanya komunikasi pasar yang memadai antara produsen hulu dan industri pengguna, meskipun pasokan domestik disebut tersedia.

“Kami tidak pernah mendapat penawaran pasokan, tetapi kebijakan BMTP diajukan. Ini menunjukkan kebutuhan riil industri hilir belum dipetakan dengan baik,” ujar Ferry.

Ferry juga mengingatkan hampir seluruh bahan baku industri kemasan telah dikenakan instrumen trade remedies, sementara produk jadi impor tidak menghadapi perlakuan tarif yang setara. Kondisi tersebut menekan industri dari sisi biaya dan pada akhirnya berpotensi berdampak pada harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Dari sektor elektronik, Kepala Bidang Regulasi Asosiasi Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) Harry Wibowo menegaskan industri pengguna pada prinsipnya mendukung penguatan industri dalam negeri. Namun ia mengingatkan kapasitas dan diversifikasi produk industri hulu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri hilir.

“Kami akan sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri ketika sudah sesuai kebutuhan industri. Selama belum tersedia, impor masih dibutuhkan,” kata Harry.

Perwakilan Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chavelier menyoroti ketidaksinkronan antara kebijakan perlindungan dan realisasi peningkatan kapasitas domestik. Ia menyebut rencana pengembangan kapasitas petrokimia nasional telah disampaikan sejak lama, namun belum terealisasi, sementara bea masuk impor bahan baku terus meningkat.

“Ketika pasokan dalam negeri belum bertambah, tetapi bea masuk terus naik, industri hilir yang menanggung tekanan,” ujarnya.

Sejumlah asosiasi mencatat bahan baku plastik menyumbang porsi signifikan dalam struktur biaya produksi, yakni 30–50 persen pada industri makanan dan minuman, 60–80 persen industri kemasan, 5–20 persen industri elektronik, serta 20–40 persen industri daur ulang plastik. Dengan komposisi tersebut, kenaikan harga bahan baku akan langsung menekan daya saing produk nasional.

Perwakilan pemerintah menegaskan BMAD dan BMTP merupakan instrumen sah dalam kerangka perdagangan internasional. Namun pemerintah juga membuka ruang evaluasi agar kebijakan tidak menimbulkan tekanan lanjutan terhadap sektor industri lain.

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ekko Harjanto mengatakan kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) menjadi instrumen penting untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh.

“Hasil kajian ini menjadi masukan agar perlindungan industri hulu berjalan seiring dengan keberlanjutan industri hilir,” ujar Ekko.

Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden M Putra Hutama menegaskan kebijakan perdagangan harus dijalankan secara adil, terukur, dan berbasis data. Ia menilai kesiapan pasokan domestik perlu menjadi pertimbangan utama agar kebijakan tidak memicu distorsi rantai pasok.

Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Alfita menyampaikan bahwa kebijakan perdagangan harus selaras dengan penguatan struktur industri nasional. Menurutnya, kajian berbasis data diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir.

Gabungan asosiasi industri plastik hilir berharap pemerintah meninjau waktu dan skema penerapan BMAD atas PP copolymer dan PP homopolymer serta BMTP atas LLDPE hingga pasokan domestik mampu memenuhi kebutuhan industri secara signifikan. Asosiasi juga mendorong kebijakan berbasis data supply-demand, pemberian insentif terukur bagi industri hulu, serta penguatan mediasi hulu–hilir agar daya saing industri nasional tetap terjaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas. Dalam keterangan resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang dikutip di Jakarta, Kamis (8/1/2026), Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Julia Gustaria Silalahi menyebut hasil penyelidikan membuktikan bahwa industri dalam negeri yang memproduksi kain tenunan dari kapas mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor produk sejenis.

"Dengan demikian, dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 10 Januari 2026 hingga 9 Januari 2029," jelas Julia.

BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

"Tujuan pengenaan BMTP yaitu agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan," kata Julia.

Penetapan ini tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk kain tenunan dari kapas dan telah diundangkan pada 31 Desember 2025.

Peraturan tersebut mencakup 16 nomor Harmonized System (HS) 8-digit yaitu 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Januari 2026.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan adanya kerugian yang ditunjukkan dari sejumlah indikator, seperti terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadi kerugian finansial.

Besaran BMTP untuk masing-masing nomor HS pada periode tahun pertama (10 Januari 2026 hingga 9 Januari 2027) yaitu sebesar Rp3.000-3.300 per meter; tahun kedua (10 Januari 2027 hingga 9 Januari 2028) sebesar Rp2.800-3.100 per meter; dan tahun ketiga (10 Januari 2028 hingga 9 Januari 2029), sebesar Rp2.600-2.900 per meter.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas.

Dalam keterangan resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang dikutip di Jakarta, Kamis, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Julia Gustaria Silalahi menyebut hasil penyelidikan membuktikan bahwa industri dalam negeri yang memproduksi kain tenunan dari kapas mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor produk sejenis.

"Dengan demikian, dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 10 Januari 2026 hingga 9 Januari 2029," jelas Julia.

BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

"Tujuan pengenaan BMTP yaitu agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan," kata Julia.

Penetapan ini tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk kain tenunan dari kapas dan telah diundangkan pada 31 Desember 2025.

Peraturan tersebut mencakup 16 nomor Harmonized System (HS) 8-digit yaitu 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Januari 2026.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan adanya kerugian yang ditunjukkan dari sejumlah indikator, seperti terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadi kerugian finansial.

Besaran BMTP untuk masing-masing nomor HS pada periode tahun pertama (10 Januari 2026 hingga 9 Januari 2027) yaitu sebesar Rp3.000-3.300 per meter; tahun kedua (10 Januari 2027 hingga 9 Januari 2028) sebesar Rp2.800-3.100 per meter; dan tahun ketiga (10 Januari 2028 hingga 9 Januari 2029), sebesar Rp2.600-2.900 per meter.

Sementara itu, Ketua Komite Regulasi API Andrew Purnama menilai bahwa penetapan BMTP atas impor kain tenunan dari kapas oleh Kementerian Perdagangan merupakan langkah kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan pasar dan memberikan ruang penyesuaian bagi industri tekstil nasional.

Kebijakan tersebut mencerminkan respons pemerintah terhadap peningkatan tekanan impor yang berpotensi mengganggu kinerja industri domestik.

API juga mendorong evaluasi kebijakan secara periodik berbasis data perdagangan dan dinamika pasar.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah RI menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas. Hal tersebut dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk kain tenunan dari kapas dan telah diundangkan pada 31 Desember 2025.

Peraturan ini mencakup 16 nomor Harmonized System (HS) 8-digit yaitu 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Januari 2026.

"Hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan, industri dalam negeri yang memproduksi kain tenunan dari kapas mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor produk sejenis. Dengan demikian, dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 10 Januari 2026–9 Januari 2029," ujar Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi, dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

Penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan adanya kerugian yang ditunjukkan dari sejumlah indikator, seperti terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadi kerugian finansial.

Besaran BMTP untuk masing-masing nomor HS pada periode tahun pertama (10 Januari 2026–9 Januari 2027) yaitu sebesar Rp3.000–3.300/meter; tahun kedua (10 Januari 2027–9 Januari 2028) sebesar Rp2.800–3.100/meter; dan tahun ketiga (10 Januari 2028–9 Januari 2029), sebesar Rp2.600–2.900/meter.

Sementara itu, Ketua Komite Regulasi API Andrew Purnama menilai bahwa penetapan BMTP atas impor kain tenunan dari kapas oleh Kementerian Perdagangan merupakan langkah kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan pasar dan memberikan ruang penyesuaian bagi industri tekstil nasional.

API juga mendorong evaluasi kebijakan secara periodik berbasis data perdagangan dan dinamika pasar.

BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk kain tenunan dari kapas yang efektif berlaku per 10 Januari 2026.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025.

Pertimbangan PMK 98/2025, yang dikutip di Jakarta, Selasa, menyebutkan barang impor dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terdapat lonjakan jumlah impor yang menyebabkan terjadinya ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

Sementara hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia membuktikan terjadinya lonjakan jumlah impor produk kain tenunan dari kapas yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri.

Indonesia, sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perlu berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil.

Pasal 2 PMK 98/2025 merinci terdapat 16 pos tarif impor produk kain tenunan dari kapas yang dikenakan BMTP, di antaranya 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00.

Pungutan berlaku selama tiga tahun dengan skema tarif menurun. Pada tahun pertama, tarif BMTP ditetapkan sebesar Rp3.000—Rp3.300 per meter bergantung jenis pos tarifnya. Lalu, turun menjadi Rp2.800—Rp3.100 pada tahun kedua dan Rp2.600—Rp2.900 per meter pada tahun ketiga.

BMTP ini bersifat tambahan alias di luar bea masuk umum (most favoured nation/MFN) maupun bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan internasional yang telah berlaku sebelumnya.

Namun, pemerintah mengecualikan pengenaan BMTP terhadap impor dari 122 negara berkembang anggota WTO, termasuk di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, serta sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin.

“Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP,” bunyi Pasal 6 PMK 98/2025.

Bila ketentuan asal barang tidak terpenuhi atau masih dalam proses retroactive check, maka barang impor tetap akan dikenakan BMTP.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penambahan tarif bea masuk anti dumping (BMAD) serta bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menangkal barang impor ilegal yang dinilai merugikan industri domestik.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu tengah mengkaji penambahan tarif BMAD dan BMTP.

Adapun merujuk pada definisinya, BMAD adalah pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya di negara asal (dumping).

Sementara itu, BMTP merujuk pada bea masuk atau pungutan yang dikenakan terhadap barang impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

"Jadi Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik," terangnya, dikutip Minggu (23/11/2025).

Selain pengenaan BMAD dan BMTP, mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menuturkan bahwa pemerintah juga tengah menata impor tekstil ilegal dalam bentuk balpres serta yang berada di kawasan berikat.

Khusus mengenai impor tekstil ilegal, Purbaya juga menyoroti soal industri penjualan pakaian impor bekas di dalam negeri (thrifting). Dia menegaskan bahwa pakaian impor bekas dari luar negeri adalah ilegal, sehingga tak akan dikenai pajak.

Hal itu ia sampaikan meskipun penjual pakaian thrifting meminta agar produk tersebut dilegalkan dan dikenai kewajiban pembayaran pajak.

"Enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak, itu barang ilegal. Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah itu barang itu legal? Kan enggak," terangnya.

Selain itu, Purbaya turut menyatakan bakal memperketat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pintu-pintu jalur masuk utama barang-barang dari luar negeri, salah satunya pelabuhan utama. Dia merespons kritik dari anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu yang menyebut bahwa impor tekstil ilegal juga banyak yang berasal dari China.

"Nanti kami cegat di pelabuhan, kami periksa lebih teliti lagi. Kami akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang importirnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lagi," ungkapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersiap memungut bea masuk baru demi mencegah maraknya baju impor ilegal.

Pungutan baru itu berbentuk bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Langkah ini dilakukan berbarengan dengan aksi Purbaya menyita balpres alias baju bekas ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Industri tekstil, pemerintah tengah melakukan penataan impor balpres, kawasan berikat, hingga pemberlakuan BMAD-BMTP untuk melindungi industri domestik," ucap Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

"Pak Febrio (Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu) sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik," jelas sang menteri usai berbincang dengan Febrio yang duduk di sebelahnya.

Purbaya menegaskan sektor manufaktur Indonesia terus ekspansif. Pada kuartal III 2025, sektor ini tercatat tumbuh 5,54 persen year on year (yoy) alias naik dari kuartal sebelumnya yang hanya tumbuh 4,43 persen secara tahunan.

Sementara itu, subsektor tekstil tercatat tumbuh 5 persen hingga kuartal III 2025.

Di lain sisi, Purbaya juga membahas subsektor tembakau yang tercatat masih tumbuh 3,6 persen yoy. Ia turut menjelaskan upaya pemerintah dalam menjaga industri tembakau.

"Di industri tembakau, stabilitas dijaga dengan tidak menaikkan cukai dan memperkuat penegakan hukum terhadap produk ilegal," tegas anak buah Presiden Prabowo Subianto itu.

IDXChannel - Pemerintah Indonesia memutuskan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk benang kapas yang terdiri dari 27 Nomor Harmonized System (HS) 8-digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

Hal ini berdasarkan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang telah melakukan penyelidikan terhadap impor produk benang kapas dengan Nomor HS mencakup HS. 5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00, 5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00, 5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.42.00, 5206.45.00.

"Hasil penyelidikan KPPI membuktikan, industri dalam negeri yang memproduksi benang kapas mengalami kerugian serius akibat dari lonjakan impor produk sejenis. Dengan demikian, dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 30 Oktober 2025-29 Oktober 2028," kata Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi melalui keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).

Penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan kerugian ditunjukkan dari sejumlah indikator, seperti penurunan volume produksi, volume penjualan domestik, produktivitas, tenaga kerja, kapasitas terpakai, dan kerugian finansial.

Selanjutnya, Menteri Keuangan menetapkan keputusan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk benang kapas dan telah diundangkan pada 20 Oktober 2025.

Periode tahun pertama (30 Oktober 2025–29 Oktober 2026), BMTP sebesar Rp7.500 per kg. Tahun kedua (30 Oktober 2026–29 Oktober 2027), BMTP sebesar Rp7.388 per kg. Tahun ketiga (30 Oktober 2027–29 Oktober 2028), BMTP sebesar Rp7.277 per kg.

BMTP adalah pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Tujuannya adalah agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan.

Adapun KPPI menjadi lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Tugas KPPI yaitu melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan atas permohonan tindakan pengamanan (safeguards) terhadap industri dalam negeri yang terancam atau menderita kerugian serius akibat melonjaknya impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang produsen dalam negeri.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memilih bersikap hati-hati terhadap kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menetapkan bea masuk tambahan untuk impor benang kapas.

API menyatakan pihaknya tidak mendukung, tetapi tidak juga menolak aturan tersebut. Namun, API menyoroti pentingnya konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana.

Ia menilai kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025 tentang Bea Masuk Tindakan Pengamanan, memang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kelancaran rantai pasok nasional.

"Kalau saya sebagai Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), melihat kebijakan tarif bea masuk tindakan pengamanan diatur di PMK Nomor 67 Tahun 2025 ini sih langkah pemerintah untuk menjaga keseimbangan perlindungan industri dalam negeri dan kelancaran rantai pasok nasional. ," ujar Danang kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

Namun, menurut Danang, dukungan terhadap kebijakan tersebut tidak bisa diberikan begitu saja tanpa memastikan implementasi berjalan konsisten dan transparan. Ia menegaskan, setiap aturan baru harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi di lapangan.

"Saya mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat daya saing industri nasional, sejauh implementasinya dilakukan secara terukur, transparan, dan mempertimbangkan kondisi rantai pasok industri, mulai dari hulu, antara, hingga hilir," jelasnya.

Danang juga menyoroti adanya potensi gap antara regulasi dengan implementasi, yang selama ini kerap menjadi masalah klasik dalam birokrasi.

"Kekhawatiran kita pada gap antara regulasi dengan implementasi. Itu penyimpangan atau kebocoran yang terus-menerus terjadi di birokrasi kita," tegas dia.

API, lanjut Danang, berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga mampu memastikan pelaksanaannya benar-benar mendukung industri tekstil nasional.

"API tidak mendukung dan tidak menolak. API pertanyakan konsistensi kebijakan dengan implementasi kebijakan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan safeguard measures melalui bea masuk tindakan pengamanan untuk produk benang kapas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 67 Tahun 2025.

Kebijakan ini berlaku 10 hari setelah diundangkan pada 20 Oktober 2025 dan akan diterapkan selama tiga tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, ditemukan adanya lonjakan impor produk benang kapas yang menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Adapun tarif bea masuk tambahan yang dikenakan ialah Rp7.500 per kilogram pada tahun pertama, Rp7.388 per kilogram pada tahun kedua, dan Rp7.277 per kilogram pada tahun ketiga. Kebijakan ini berlaku untuk semua negara, kecuali 120 negara yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam PMK 67/2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberlakukan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk benang kapas guna melindungi industri tekstil dalam negeri dari tekanan lonjakan barang impor. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/2025 yang akan berlaku mulai awal November 2025.

Regulasi tersebut menjadi tindak lanjut dari hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang menemukan adanya peningkatan signifikan impor benang kapas dalam beberapa tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi domestik.

“Lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri,” demikian tertulis dalam pertimbangan beleid tersebut.

Dalam Pasal 3 PMK 67/2025, pemerintah menetapkan besaran BMTP secara bertahap selama tiga tahun dengan skema tarif menurun:

Tahun pertama: Rp7.500 per kg

Tahun kedua: Rp7.388 per kg

Tahun ketiga: Rp7.277 per kg

Penurunan tarif setiap tahun dimaksudkan sebagai masa transisi agar industri dalam negeri memiliki waktu beradaptasi terhadap kompetisi global. Kebijakan ini berlaku untuk produk benang kapas dengan pos tarif HS 5204, 5205, dan 5206 yang mencakup benang carded, combed, maupun benang campuran kapas.

Lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa BMTP dikenakan terhadap impor benang kapas dari semua negara, kecuali 120 negara berkembang anggota WTO yang tercantum dalam Lampiran B.

Pengecualian ini hanya berlaku apabila importir menyerahkan dokumen Certificate of Origin (CoO) yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Apabila CoO tidak diserahkan atau dinyatakan tidak valid, maka BMTP tetap dipungut penuh terhadap produk yang bersangkutan (Pasal 6 ayat (4))

Dalam Pasal 4 ayat (2), ditegaskan bahwa BMTP ini merupakan tambahan atas bea masuk umum (Most Favoured Nation/MFN) atau bea masuk preferensi dari perjanjian perdagangan internasional seperti FTA dan CEPA.

Kebijakan ini juga berlaku terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas, kawasan berikat, atau fasilitas kepabeanan lainnya, sepanjang tidak diatur berbeda dalam peraturan kawasan (Pasal 7).

Beleid ini ditandatangani oleh Purbaya pada 8 Oktober 2025 dan diundangkan pada 20 Oktober 2025. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan," jelas Pasal 9 PMK 67/2025.

Pengusaha Tekstil Kirim Surat ke Purbaya

Adapun, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) sempat menyurati Purbaya untuk mendiskusikan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang terpukul oleh praktik impor ilegal dan dumping produk.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan perhatian Purbaya terhadap praktik kuota impor ilegal menjadi harapan baru bagi industri tekstil. Pengusaha berharap Purbaya dapat menyelesaikan sengkarut masalah impor ilegal di industri tekstil.

APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.

Menurut Redma, terdapat kesenjangan antara data perdagangan Indonesia dan negara mitra, yang mengindikasikan banyaknya barang impor yang masuk tanpa tercatat di sistem Bea Cukai. Hal ini menimbulkan kerugian bagi negara baik dari segi penerimaan maupun persaingan pasar.

Terkait hal tersebut, APSyFI berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dapat memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki prosedur penerimaan barang impor dari pelabuhan. Salah satu hal yang disorot, antara lain tidak digunakannya sistem port-to-port manifest.

“Importir bisa membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanpa mengacu pada Master Bill of Lading (B/L). Celah ini membuka ruang bagi praktik misdeclare, under invoicing, dan pelarian HS code,” ujar Redma dilansir dari Antara, Senin (13/10/2025).