Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan kasasi soal vonis bebas terhadap delapan bankir daerah yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Sritex.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan upaya kasasi itu dilayangkan pada Senin (11/5/2026) kemarin.

"Terhadap jajaran direksi dari pihak bank, baik itu Bank Jabar, Bank DKI, Bank Jateng ya, itu diputus bebas. Per hari kemarin tanggal 11 Mei, tim JPU telah melakukan, menyatakan kasasi terhadap putusan bebas tersebut," ujar Anang di Kejagung, Selasa (12/5/2026).

Dia menambahkan, alasan pihaknya mengajukan kasasi terhadap vonis delapan bankir daerah ini lantaran perkara Sritex disidangkan dengan aturan KUHAP lama.

Sebagaimana diketahui, pelimpahan perkara kasus Sritex terjadi sebelum KUHAP baru yang ditetapkan pada awal Januari 2026. Sementara, pelimpahannya ke pengadilan dilakukan pada Desember 2025.

"Dan perkara ini disidangkan dan dilimpah pada saat menggunakan KUHAP lama dan dalam pertimbangan majelis juga dinyatakan bahwa ini masih menggunakan KUHAP lama," pungkasnya.

Secara terperinci, delapan bankir yang divonis bebas itu mulai dari di Bank BJB yang terseret kasus Sritex adalah mantan Direktur Utama Yuddy Renaldi, mantan Senior Executive Vice President Bisnis Benny Riswandi, dan mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Dicky Syahbandinata.

Kemudian, pada Bank Jateng mulai dari mantan Direktur Utama Supriyatno, mantan Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Pujiono, dan mantan Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Suldiarta.

Sementara, pada Bank DKI terdiri atas mantan Direktur Teknologi dan Operasional Priagung Suprapto dan mantan Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Babay Farid Wazdi.

Adapun, Anang juga mengemukakan bahwa pihaknya telah mengajukan banding terhadap bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dan Iwan Setiawan Lukminto.

"Dan paralel dengan kegiatan pernyataan kasasi juga, kemarin di hari yang sama, tim penasehat hukum dari Iwan Lukminto dan kawan-kawan juga menyatakan banding, dan jaksa pun hari itu juga menyatakan banding terhadap perkara Sritexnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal vonis bebas terhadap tiga terdakwa kasus korupsi terkait Sritex.

Tiga terdakwa itu yakni Direktur Utama (Dirut) Bank Jateng, Supriyatno; mantan Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi dan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB, Dicky Syahbandinata.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya menghormati dan menghargai putusan bebas terhadap tiga terdakwa tersebut.

"Kami menghormati dan menghargai putusan majelis hakim," ujar Anang saat dikonfirmasi, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Anang menambahkan, saat ini jaksa penuntut umum (JPU) belum bisa menyatakan sikap terkait putusan bebas tersebut. Sebab, saat ini jaksa masih mempelajari isi lengkap vonis Supriyatno Cs.

"Tentunya JPU akan mempelajari dulu secara lengkap isi putusan tsb dan nantinya akan menjadi pertimbangan bagi JPU untuk mengambil sikap sesuai ketentuan," pungkasnya.

Sekadar informasi, alasan terdakwa divonis bebas lantatan tidak terbukti ikut campur tangan agar permohonan kredit PT Sritex disetujui. Selain itu, terdakwa tidak terbukti memberikan intervensi analisis kredit dalam pengajuan kredit tersebut.

Selain itu, terdakwa juga tidak terbukti menyalahgunakan wewenang atau jabatannya dalam permohonan kredit tersebut.

Berbeda dengan Supriyatno Cs, dua terdakwa lain yakni eks Bos Sritex yaitu Iwan Kurniawan Lukminto dan Iwan Setiawan Lukminto divonis bersalah. Iwan Kurniawan dihukum 12 tahun pidana, sementara Iwan Setiawan 14 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank DKI atau Bank Jakarta menegaskan tetap fokus menjalankan transformasi bisnis dan menjaga kepercayaan nasabah setelah mantan direkturnya divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo mengatakan, perseroan menghormati proses hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang terkait perkara yang melibatkan mantan direksi perusahaan.

"Pada dasarnya kami menghormati sepenuhnya putusan pengadilan yang telah berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujar Agus kepada Kompas.com, Jumat (8/5/2026).

Agus mengatakan, Bank Jakarta mendukung penegakan hukum serta menjunjung asas praduga tak bersalah dan independensi lembaga peradilan.

"Tentunya kami bersyukur proses hukum telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," kata dia.

Di tengah proses hukum tersebut, Bank Jakarta tetap fokus menjalankan transformasi bisnis, penguatan tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko.

Perseroan juga menyatakan terus menjaga kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan.

Sebagai institusi perbankan, Bank Jakarta menegaskan komitmennya menjalankan kegiatan usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai peraturan yang berlaku.

"Ini sebagai bagian dari transformasi perusahaan untuk membangun Bank yang semakin sehat, prudent, dan terpercaya," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang membebaskan empat mantan petinggi bank daerah dalam perkara kredit Sritex.

Vonis bebas dibacakan secara paralel oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis (7/5/2026).

Empat terdakwa yang divonis bebas yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial BJB Dicky Syahbandinata, mantan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno, serta mantan Direktur UMKM dan Syariah Bank DKI Babay Farid Wazadi.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Yuddy Renaldi tidak terbukti bersalah dalam kasus kredit yang disebut merugikan BJB sekitar Rp 670 miliar.

Jaksa sebelumnya menuntut Yuddy dengan hukuman 10 tahun penjara.

"Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah menurut dakwaan penuntut umum untuk seluruhnya,” kata Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampubolon dikutip dari Antara Jateng.

Hakim menilai tidak ada perintah, penekanan, maupun intervensi dari Yuddy dalam proses permohonan kredit PT Sritex.

“Tidak ada bukti jika terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan dalam memutus permohonan kredit,” ujar hakim.

Hakim juga menyebut terdakwa tidak memiliki kehendak melawan hukum dalam perkara tersebut.

“Terdakwa tidak mempunyai kehendak untuk melawan hukum,” kata hakim.

Majelis hakim kemudian memerintahkan Yuddy dibebaskan seketika serta memulihkan hak dan martabatnya.

Sementara itu, hakim menyatakan Dicky Syahbandinata menjalankan kewenangannya secara prosedural sebagai pimpinan divisi kredit.

“Terdakwa menjalankan kewenangan secara prosedural,” kata hakim.

Menurut majelis hakim, Dicky tidak terbukti melakukan kesalahan subjektif, baik kesengajaan maupun kelalaian. Ia juga dinilai tidak mengetahui adanya rekayasa laporan keuangan PT Sritex.

Dalam perkara terpisah, Supriyatno juga divonis bebas dalam kasus kredit Sritex yang disebut merugikan Bank Jateng Rp 502 miliar.

Hakim menyatakan Supriyatno tidak terbukti melakukan intervensi terhadap tim analis kredit maupun Divisi Kepatuhan.

“Pengajuan kredit dianalisis secara bertahap dan dimintakan rekomendasi kepada divisi kepatuhan,” jelas hakim.

Majelis hakim juga menyebut tidak ada konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian kredit tersebut.

Menurut hakim, kegagalan pelunasan kredit disebabkan manipulasi laporan keuangan oleh pihak lain.

Babay Farid Wazadi juga dibebaskan dari seluruh dakwaan setelah hakim menyatakan ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa.

“Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya,” bunyi amar putusan yang diunggah istri Babay, Siti Yayuningsih, melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (7/5/2026).

Menjelang berlakunya delisting saham PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, sebanyak 39% investor ritel masih belum keluar atau nyangkut. Padahal Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut delisting atau menghapus saham emiten raksasa tekstil itu akan efektif per 10 November 2026.

Di tengah kondisi itu, investor kawakan Lo Kheng Hong tercatat masih menggenggam saham SRIL 209,33 juta atau setara dengan 1,02% dari total saham SRIL yang beredar.

Sebelum saham SRIL disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), harganya sempat berada di level 152 pada 11 Mei 2021. Setelah itu, saham tersebut disuspensi dan terakhir tercatat di level 146. Apabila dikalkulasikan berdasarkan harga saham SRIL kini di level Rp 146, ia kini nyangkut sekitar Rp 30,56 miliar.

Selain Lo, terdapat beberapa nama lain yang memiliki saham SRIL di atas 1%, di antaranya adalah PT Huddleston Indonesia memiliki 59,03%, Chesney International Pte Ltd memiliki 4,52%. Juga ada Cassell Internasional Pte Ltd memiliki saham Sritex sebanyak 4,40% dan Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited memiliki 2,14%.

Langkah yang diambil otoritas BEI untuk mendelisting SRIL sebab perusahaan disuspensi dari perdagangan selama lebih dari 50 bulan dan juga dinyatakan pailit.

Ketentuan delisting karena pailit berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N. Dari aturan tersebut, terdapat syarat delisting dalam ketentuan III.1.3.1 terkait emiten mengalami suatu kondisi yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan III.1.3.2 saham perusahaan tercatat telah disuspensi di pasar reguler dan tunai selama 24 bulan terakhir. Meski begitu, otoritas BEI menegaskan sebelum melakukan delisting, BEI mewajibkan emiten untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Adapun masa pelaksanaan buyback mulai dari 11 Mei 2026–9 November 2026.

"Bursa memutuskan delisting efektif 10 November 2026," tulis BEI, dikutip Senin (13/4).

Sejatinya, ancaman delisting tersebut sudah bergulir sejak tahun lalu karena Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama SRIL periode 2005 - 2022 Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan akan menghapus pencatatan saham PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, menyusul kondisi pailit yang dialami perseroan.

Saham emiten tekstil tersebut dijadwalkan efektif delisting pada 10 November 2026.

Keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga terhadap puluhan ribu investor ritel yang masih memegang saham SRIL.

Struktur kepemilikan saham Sritex didominasi kuat oleh pemegang saham pengendali, dengan konsentrasi kepemilikan yang cukup tinggi di tangan investor utama.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), per 13 April 2026, PT Huddleston Indonesia sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan mencapai 12,07 miliar saham atau setara 59,03 persen.

Di bawahnya, kepemilikan saham tersebar pada sejumlah investor institusi asing.

Chesney International Pte Ltd menguasai sekitar 925 juta saham atau 4,52 persen, diikuti Grafton Capital Resources Pte Ltd 900 juta saham atau 4,4 persen, serta Cassell International Pte Ltd sebanyak 733,73 juta saham atau setara 3,59 persen.

Kemudian Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited mengempit 437,59 juta saham atau 2,14 persen.

Selain itu, investor kakap Indonesia, Lo Kheng Hong juga masuk dalam daftar pemegang saham di atas 1 persen. Ia tercatat menggenggam 209,34 juta saham atau setara 1,02 persen dari total saham beredar.

Sementara itu, dari jajaran manajemen, eks Komisaris Iwan Setiawan memiliki 109,12 juta saham atau sekitar 0,53 persen, sedangkan eks Direktur Iwan Kurniawan Lukminto menguasai 107,64 juta saham atau setara 0,52 persen.

Di tengah kondisi ini, pertanyaan utama yang muncul adalah nasib para investor setelah saham resmi dihapus dari bursa.

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, menyebut kebijakan delisting mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N.

Dalam ketentuan tersebut, bursa berwenang menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat yang mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha, baik dari sisi finansial maupun hukum, serta tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

“Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa No I-N, bursa melakukan delisting atas saham perusahaan tercatat yang mengalami kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai,” ujar Nyoman saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/4/2026).

Selain itu, perusahaan juga telah mengalami suspensi efek di pasar reguler dan pasar tunai paling singkat selama 24 bulan.

Ia menegaskan, sebelum keputusan delisting diambil, bursa telah melalui berbagai tahapan pembinaan.

Dalam proses tersebut, emiten didorong dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja, dengan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Sebelum memutuskan delisting, bursa telah melakukan berbagai tahapan proses pembinaan, mendorong dan memberikan kesempatan perusahaan tercatat untuk melakukan perbaikan kinerjanya sambil terus melakukan pemantauan,” paparnya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap investor, bursa juga telah menyampaikan pengumuman potensi delisting sejak perusahaan mengalami suspensi selama enam bulan, yang kemudian diperbarui secara berkala setiap enam bulan.

Mekanisme itu diharapkan menjadi pengingat bagi perusahaan tercatat sekaligus early warning bagi investor terhadap potensi risiko delisting.

“Hal kita harapkan menjadi reminder bagi Perusahaan Tercatat sekaligus sebagai early warning bagi investor atas potensi delisting,” tukas Nyoman.

Lebih lanjut, dalam proses pembinaan tersebut, bursa turut berkoordinasi dengan regulator dan berbagai pihak terkait sejak awal munculnya permasalahan going concern hingga perusahaan memenuhi kriteria delisting.

Termasuk di dalamnya memastikan pemenuhan kewajiban buyback saham pasca-delisting sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Senada, Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Ahmad Faris Mu’tashim, menilai dampak delisting pada dasarnya hanya dirasakan oleh investor yang masih memiliki saham emiten terkait.

Risiko yang dihadapi pun sejalan dengan prinsip dasar investasi di pasar modal, yakni potensi kerugian maksimal sebesar dana yang telah diinvestasikan.

“Dampak hanya akan terjadi kepada investor yang memegang saham tersebut dengan mempertimbangkan risiko maksimum investasi di pasar modal sebesar modal yang ditransaksikan,” ujar Faris saat dihubungi Kompas.com, Senin malam (13/4/2026).

Menurutnya, kebijakan delisting justru mencerminkan langkah manajemen risiko yang dilakukan BEI untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan pasar.

Emiten dengan likuiditas rendah dan kinerja yang tidak memadai perlu disaring agar investor dapat lebih fokus pada saham-saham yang memiliki fundamental kuat.

Ia menilai kebijakan delisting terhadap saham dengan likuiditas rendah dan kinerja yang lemah merupakan upaya manajemen risiko untuk menjaga kualitas pasar.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengarahkan investor agar lebih fokus pada emiten yang memiliki fundamental kuat, serta tingkat likuiditas yang baik.

Dengan demikian, investor ritel didorong untuk lebih selektif dalam menyusun portofolio, untuk meminimalkan potensi penurunan (downside) yang berlebihan.

Saham-saham dengan likuiditas tinggi, struktur keuangan yang sehat (clean balance sheet), serta didukung kondisi makroekonomi yang kondusif dinilai lebih mampu memberikan imbal hasil yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang.

“Untuk mencegah downside berlebih, investor diharapkan fokus pada emiten yang memiliki likuiditas tinggi, clean balance sheet, dan didukung oleh kondisi makroekonomi agar returnportofolio lebih optimal,” paparnya.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal mencoret saham PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) terhitung November 2026. Emiten tekstil tersebut dihapus dari papan pencatatan saham karena pailit alias bangkrut.

"Bursa memutuskan penghapusan pencatatan efek (delisting) kepada perusahaan tercatat yang efektif tanggal 10 November 2026," kata Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI, Vera Florida melalui surat pengumuman, Sabtu (11/4/2026).

Bursa sebelumnya juga telah mengumumkan Daftar Pemegang Saham (DPS) Sritex dengan porsi di atas 1 persen. Selain pengendali PT Huddleston Indonesia yang memiliki 59,03 persen saham, sejumlah nama, baik investor institusi maupun individu muncul.

Investor institusi yang muncul dalam deretan pemegang saham Sritex seluruhnya entitas asing, yakni Chesney International Pte Ltd 4,52 persen, Grafton Capital Resources Pte Ltd 4,40 persen, Cassel International Pte Ltd 3,59 persen, dan Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 2,14 persen.

Selain itu, ada juga nama investor kawakan, Lo Kheng Hong (LKH). Pria paruh baya yang kerap disapa Pak Lo terungkap menggenggam 209.339.500 saham atau setara 1,02 persen dari total saham beredar.

Tak diketahui berapa harga rata-rata saham SRIL yang dibeli oleh LKH. Namun, berdasarkan harga terakhir saham SRIL di level Rp146, nilai portofolionya tercatat sebesar Rp30,56 miliar.

LKH selama ini tak pernah menyebut saham SRIL secara langsung di publik. Namun, dia pernah mengakui dirinya bukan "dewa" yang selalu benar dalam memilih saham.

"Ya pasti ada (salah beli saham), kan saya bukan dewa. Meskipun saya sudah menjadi investor saham 36 tahun, bisa saja salah (beli). Tapi salahnya mungkin kalau saya beli 10, salahnya 1," katanya, beberapa waktu lalu.

Bukan hanya SRIL, LKH juga mengatakan, kesalahannya juga terjadi pada beberapa saham yang pernah dibelinya. Namun, dia tak menyebut secara spesifik saham apa yang dimaksud.

Saham SRIL saat ini disuspensi oleh Bursa tidak dapat dijual. Namun, BEI mengingatkan bahwa emiten-emiten yang sahamnya dihapus tetap memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada Bursa. Selain itu, BEI mengimbau kepada emiten untuk melakukan buyback saham seiring keputusan delisting tersebut.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah tegas dalam menegakkan standar kualitas pasar modal dengan memutuskan penghapusan pencatatan saham atau delistingterhadap 18 emiten sekaligus.

Keputusan itu tertuang dalam pengumuman Bursa No. Peng-DEL-00001/BEI.PP1/04-2026 dan surat edaran terkait lainnya yang dirilis pada Jumat (10/4/2026). Langkah tersebut juga merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N terkait dengan pembatalan pencatatan saham.

BEI menetapkan dua kondisi utama yang memicu keputusan ini. Pertama, emiten mengalami peristiwa signifikan yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha tanpa ada indikasi pemulihan yang memadai.

Kedua, otoritas bursa menyatakan bahwa saham emiten telah mengalami suspensi di seluruh pasar sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Dalam rinciannya, BEI membagi daftar delisting ini ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari 7 emiten yang dinyatakan pailit, di antaranya adalah raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex, PT Cowell Development Tbk. (COWL), dan PT Mitra Pemuda Tbk. (MTRA).

Kelompok kedua mencakup 11 emiten yang berada dalam masa suspensi lebih dari 50 bulan. Beberapa di antaranya adalah PT Sugih Energy Tbk. (SUGI), PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP), dan PT Jaya Bersama Indo Tbk. (DUCK).

"Bursa memutuskan Penghapusan Pencatatan Efek [delisting] kepada Perusahaan Tercatat tersebut yang efektif pada tanggal 10 November 2026," tulis pengumuman BEI, dikutip Sabtu (11/4/2026).

BEI pun secara tegas menghimbau agar belasan emiten tersebut melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham yang beredar di publik.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, emiten wajib menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana buyback paling lambat pada 10 Mei 2026.

Sementara itu, masa pelaksanaan buyback dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, terhitung mulai 11 Mei sampai dengan 9 November 2026 atau sebelum status delisting berlaku efektif keesokan harinya.

Meski telah diputuskan untuk didepak, BEI menegaskan bahwa emiten-emiten tersebut tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban keuangan maupun administratif kepada bursa hingga tanggal efektif penghapusan saham.

Berikut daftar emiten yang diputus delisting oleh BEI:

Status Pailit

1. COWL (Cowell Development)

2. MTRA (Mitra Pemuda)

3. SRIL (Sri Rejeki Isman)

4. TOYS (Sunindo Adipersada)

5. SBAT (Sejahtera Bintang Abadi Textile)

6. TDPM (Tianrong Chemicals Industry)

7. TELE (Omni Inovasi Indonesia)

Suspensi Lebih dari 50 Bulan

1. LCGP (Eureka Prima Jakarta)

2. SUGI (Sugih Energy)

3. MABA (Marga Abhinaya Abadi)

4. LMAS (Limas Indonesia Makmur)

5. SKYB (Northcliff Citranusa Indonesia)

6. ENVY (Envy Technologies Indonesia)

7. GOLL (Golden Plantation)

8. PLAS (Polaris Investama)

9. TRIL (Triwira Insanlestari)

10. UNIT (Nusantara Inti Corpora)

11. DUCK (Jaya Bersama Indo)

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan lebih dari 25 ribu pekerja belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) hingga batas waktu pembayaran yang ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan berdasarkan laporan yang diterima Posko Orange Partai Buruh dan KSPI, jumlah buruh yang tidak menerima THR masih sangat besar.

Padahal, batas akhir pembayaran THR telah jatuh tempo pada H-7 sebelum Lebaran Idulfitri.

"Dari laporan yang diterima Posko Orange Partai Buruh dan KSPI, lebih dari 25 ribu buruh tidak menerima THR. Ini laporan dari bawah, langsung dari buruh di pabrik-pabrik," kata Said dalam keterangan resmi tertulis, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan laporan tersebut berasal dari pekerja yang melaporkan langsung kondisi tempat kerja mereka. Dengan begitu, pihaknya turun langsung ke sejumlah perusahaan untuk melakukan advokasi dan pembelaan terhadap buruh yang haknya belum dipenuhi.

Said menilai pemerintah tidak menunjukkan tindakan nyata terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini karena berbagai imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak dipatuhi oleh perusahaan lantaran mereka melanggar kewajiban pembayaran THR.

"Retorika Menteri Tenaga Kerja sebaiknya dihentikan. Tidak ada tindakan nyata. Pemerintah terlihat tidak berdaya menghadapi perusahaan yang tidak membayar THR," tegasnya.

Selain itu, KSPI mencatat beberapa perusahaan yang dilaporkan tidak membayar THR kepada pekerjanya, seperti PT Wiska di Bandung yang disebut belum membayar upah pekerja selama tiga bulan.

"Di PT Wiska Bandung, upah tiga bulan saja belum dibayar, apalagi THR," beber Said.

Selain itu, terdapat PT Istana Baladewa di Bandung, PT Namasindo di Kabupaten Bandung Barat, serta PT Sinarup di Bogor yang juga dilaporkan tidak membayar THR kepada pekerjanya.

Kasus terbesar terjadi di PT Rikispotindo di Bogor, yakni sekitar dua ribu pekerja dilaporkan tidak menerima THR maupun upah mereka.

Lalu, PT Amos Indah Indonesia di kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara yang menjadi perhatian publik karena para buruh menguasai pabrik akibat pengusaha yang tidak jelas keberadaannya.

"Di PT Rikispotindo dan PT Amos Indah Indonesia, pabrik bahkan dikuasai oleh buruh karena pengusahanya tidak jelas keberadaannya," ceritanya.

Adapun sejumlah perusahaan yang disebutkan Said belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut.

Selain itu, KSPI juga menilai praktik penghindaran pembayaran THR terjadi dengan modus yang berulang setiap tahun, seperti menghentikan produksi menjelang hari raya atau merumahkan pekerja meskipun kontrak kerja masih berlaku.

Dalam hal ini, Said menyinggung kasus perusahaan Sritex yang hingga kini belum membayar THR kepada pekerjanya meskipun sebelumnya pemerintah menyatakan akan ada pembayaran.

"Ini sudah Lebaran yang kedua, THR-nya tidak dibayar. Bahkan pesangon yang menjadi hak buruh juga belum dibayar," kata Said.

Oleh karena itu, KSPI mendesak pemerintah untuk menghentikan retorika dan mulai melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR.

"Penegakan hukum harus dilakukan. Bawa ke meja hijau perusahaan yang melanggar. Jangan hanya retorika," ungkapnya.

Selain itu, KSPI juga meminta perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya kepada pekerja.

Lebih lanjut, KSPI bersama Partai Buruh menyatakan akan melakukan aksi menjelang Lebaran untuk menuntut perusahaan yang belum membayar THR agar segera memenuhi kewajibannya.

"KSPI dengan didukung Partai Buruh akan melakukan aksi di lokasi-lokasi pabrik atau di Kementerian Ketenagakerjaan pada H-2 sebelum Lebaran untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada buruh," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan proses penegakan hukum atas perkara tindak pidana pasar modal berupa manipulasi transaksi atau pembentukan harga semu saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT), dengan menyerahkan satu tersangka berinisial SAS kepada Kejaksaan Negeri Boyolali (Kejari Boyolali).

Pada 13 Januari 2026, OJK telah melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tiga orang tersangka dan barang bukti kepada Kejari Boyolali, sehingga proses penanganan perkara dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menjelaskan perkara tindak pidana pasar modal ini terjadi pada periode Juni hingga Juli 2018 di pasar reguler Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam perkara ini, para tersangka diduga bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT dengan menggunakan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek, sehingga menciptakan gambaran semu mengenai harga saham SWAT dan mempengaruhi keputusan investasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penyidikan, Penyidik OJK telah menetapkan empat orang tersangka, di antaranya SAS selaku Direktur Utama SWAT, CKN dan SB masing-masing selaku General Manager dan pegawai bagian keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), serta H selaku wirausaha.

“Penyerahan para tersangka kepada penuntut umum dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan proses hukum masing-masing perkara,” ujar Ismail.

Ismail menjelaskan, modus operandi dalam perkara ini dilakukan dengan merekayasa pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) SWAT melalui penggunaan rekening efek dan rekening bank pihak nominee, termasuk nominee dari pegawai dan perusahaan cangkang.

Adapun, rekening-rekening tersebut dikendalikan oleh para tersangka sebagai beneficial owner dan digunakan untuk memperoleh penjatahan saham, serta melakukan transaksi di pasar sekunder.

Transaksi melalui rekening efek pihak nominee tersebut mengakibatkan pertemuan transaksi sebanyak 60.121 kali atau sekitar 10,0 persen, dengan volume transaksi mencapai 639.778.200 saham atau 14,7 persen, serta nilai transaksi sebesar Rp230,89 miliar atau 13,3 persen.

“Pola transaksi tersebut diduga dilakukan melalui dominasi transaksi, pertemuan transaksi, inisiator beli untuk menaikkan harga, serta pola buying market impact pada periode 8 Juni hingga 5 Juli 2018,” ujar Ismail.

Atas perbuatan tersebut, Penyidik OJK menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pasar modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK memastikan senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, OJK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan sebagai upaya menjaga integritas pasar modal serta memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Tim Kurator dalam perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex beserta tiga anak usahanya masih melanjutkan proses likuidasi aset guna menyelesaikan kewajiban kepada para kreditur. Rangkaian lelang telah dilakukan sejak Juli 2025, di mana secara bertahap tim kurator menawarkan aset bergerak hingga persediaan bahan baku milik Grup Sritex.

Tim Kurator yang terdiri atas Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin sebelumnya telah melelang kendaraan dan alat berat milik PT Primayudha Mandirijaya (Dalam Pailit) pada November 2025.

Pada periode yang sama, tim juga melelang kendaraan milik PT Sri Rejeki Isman Tbk. dan PT Bitratex Industries (Dalam Pailit), serta persediaan benang dan bahan baku di PT Primayudha Mandirijaya, PT Bitratex Industries, dan PT Sinar Pantja Djaja (Dalam Pailit).

“Sebelumnya, kami telah melaksanakan lelang kedua untuk kendaraan di PT Primayudha Mandirijaya melalui KPKNL Surakarta. Kami juga sudah mengajukan lelang kedua untuk kendaraan di PT Sri Rejeki Isman Tbk. dan PT Bitratex Industries (Dalam Pailit). Saat ini masih dalam proses verifikasi oleh KPKNL Surakarta dan KPKNL Semarang,” ujar Nurma Candra Yani Sadikin, dikutip Senin (2/2/2026).

Seluruh proses lelang dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya pengumuman resmi di media cetak. Saat ini, Tim Kurator juga tengah mengajukan lelang atas aset tanah dan bangunan beserta isinya berupa mesin dan inventaris kantor di empat entitas perusahaan. Namun, proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala.

“Untuk aset tanah dan bangunan, jumlah itemnya cukup banyak. Di Sritex sendiri terdapat ribuan mesin yang harus diunggah satu per satu ke dalam sistem KPKNL melalui laman www.lelang.go.id. Selain itu, sebagian aset tanah masih terikat Hak Tanggungan,” jelas Nurma.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kurator Fajar Romy Gumilar menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Koordinasi intensif terus dilakukan guna mempercepat proses administrasi atas aset yang kompleks.

Romy menegaskan bahwa berdasarkan asas pari passu pro rata parte, pembagian hasil likuidasi kepada para kreditur hanya dapat dilakukan setelah seluruh aset terjual dan dananya tersedia sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku.

Sementara itu, Kurator Nur Hidayat menambahkan bahwa timnya juga harus melakukan pendataan ulang secara manual terhadap stok, sisa produksi (waste), serta mesin-mesin di pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk. Langkah tersebut dilakukan karena data awal yang disampaikan oleh debitur pailit dinilai belum sepenuhnya pasti.

Meski memakan waktu, Nur menyebut seluruh perkembangan proses likuidasi telah diperbarui secara berkala melalui platform komunikasi resmi Tim Kurator.

Di tengah proses tersebut, tekanan datang dari pihak eks-pekerja yang menuntut percepatan pembayaran hak-haknya. Sebanyak 8.475 buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Februari 2025 menggelar aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 12 Januari 2026.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PN Semarang Hadi Sunoto menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Kurator sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Tim Kurator membantah adanya hambatan komunikasi dengan para kreditur pekerja. Mereka menilai justru kuasa hukum eks-pekerja Sritex tidak menyampaikan informasi yang akurat kepada kliennya.

“Tim Kurator harus bekerja dari awal untuk mendata seluruh aset yang ada di dalam pabrik, dan proses tersebut memang membutuhkan waktu. Namun seluruh informasi perkembangan sudah dapat diakses melalui situs resmi Tim Kurator. Sebaiknya kuasa hukum eks-karyawan Sritex dari SPSI juga lebih memperbarui informasi tersebut dan menyampaikannya kepada klien,” ujar Nur Hidayat.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyinggung rencana pemerintahan Presiden Prabowo untuk membentuk BUMN tekstil di tengah langkah penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex yang mandek.

Presiden KSPI Said Iqbal memandang bahwa angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akan bertambah banyak pada tahun ini. Menurutnya, hal ini disebabkan pelemahan daya beli masyarakat hingga kebijakan yang tidak berpihak kepada sektor usaha khususnya padat karya.

“Sritex yang tadinya mau dihidupkan [kembali oleh pemerintah], enggak bisa. Bagaimana mau membangun BUMN tekstil kalau yang ada saja dimatikan,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Dia melanjutkan, tenaga kerja Sritex yang mengalami PHK hingga saat ini belum menerima pesangon PHK maupun hak lain seperti tunjangan hari raya (THR).

Said menyampaikan bahwa hal ini perlu menjadi pelajaran agar pola serupa tak terjadi terhadap perusahaan lainnya. Dia menyinggung permasalahan yang terjadi di industri kertas, yakni di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.

Menurutnya, sebanyak 2.500 pekerja PT Pakerin telah tidak menerima upah selama tiga bulan terakhir dan terancam PHK imbas operasional perusahaan yang berhenti. Pemerintah pusat dituding keliru menafsirkan putusan pengadilan yang membekukan kepengurusan perseroan, sehingga dana operasional untuk membayar upah tertahan di perbankan.

“Oleh karena itu kita mendesak Presiden Prabowo mengambil alih. Persoalan ini seperti Sritex, janji-janji saja padahal Presiden minta diselamatkan. Jangankan pesangon, [pekerja] Sritex THR-nya juga enggak dibayar,” ujar Said.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil usai Sritex dinyatakan pailit.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil menuai pro dan kontra. Pemerintah perlu belajar dari nasib dua BUMN tekstil yang diputus pailit dan asetnya terancam dilikuidasi.

Menariknya, di tengah hiruk pikuk tersebut, opsi untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang sekarang dalam proses likuidasi oleh kurator kepailitan justru mengemuka ke publik.

Dalam catatan Bisnis, kurator Sritex terus melakukan pelelangan terhadap aset-aset milik emiten tekstil tersebut. Aset kendaraan, stok produksi, hingga kendaraan operasional berulangkali ditawarkan ke publik melalui pengumuman lelang di media lokal.

Sementara itu, aset berupa pabrik dan lahan sempat ditawarkan dalam bentuk skema sewa. Belum ada tanda-tanda pelelangan untuk lahan pabrik SRIL dan anak usahanya.

Kalau mengutip laporan yang disampaikan pihak kurator Sritex pada Maret 2025 lalu, untuk sewa tanah, bangunan berserta mesin milik SRIL di Jetis Sukoharjo, nilainya mencapai Rp139,7 miliar. Total ada 6 objek tanah dan bangunan yang rencananya akan disewakan.

Sayangnya, sampai berita ini diberitakan, pihak kurator Sritex enggan merinci siapa saja pihak yang menjadi penyewa lahan dan bangunan tersebut. Mereka juga tidak menjawab pertanyaan Bisnis mengenai adanya opsi hal ini Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk masuk ke Sritex.

“Sampai sekarang kurator belum menanggapinya,” ucap pihak kurator Sritex kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Nasib Tragis 2 BUMN Tekstil

Adapun wacana untuk menyelamatkan Sritex yang sekarang sedang dalam proses likuidasi mengemuka ke publik seiring dengan rencana pemerintah membentuk BUMN Tekstil.

Namun demikian, kalau menarik ke belakang, pemerintah sejatinya masih memiliki perusahaan minimal aset BUMN tekstil. Sayangnya nasibnya kandas dan banyak yang gulung tikar dan telah dibubarkan.

Pada bulan 16 Desember 2025 lalu misalnya, salah satu perusahaan BUMN tekstil yakni PT Primissima (Persero) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini adalah puncak dari gonjang-ganjing setelah diketahui pada Oktober 2024 perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK massal terhadap para buruhnya.

Selain PT Primissima, pemerintah juga pernah memiliki PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Perusahaan ini juga bernasib tragis. Setelah pailit, PT ISN kemudian dibubarkan oleh pemerintah.

Proses pembubaran PT ISN terjadi pada era Presiden Joko Widodo dan berbarengan dengan pembubaran PT Istaka Karya (Persero). Aturan pembubaran kedua BUMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.13/2023 dan PP No.14/2023.

Istaka Karya dibubarkan karena putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juli 2022. "Sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi," tulis Jokowi dalam beleid yang diterbitkan hari ini, Jumat (17/3/2023).

Berbeda dengan Istaka Karya, keputusan pembubaran ISN dilakukan karena perseroan sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2018 lalu. ISN merupakan penghasil benang tenun, karung, dan karung plastik.

Proses likuidasi PT lndustri Sandang Nusantara dilaksanakan paling lambat 6 tahun terhitung sejak tanggal pengundangan PP No.14/2023. "Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara disetorkan ke Kas Negara."

Dalam catatan Bisnis, Istaka Karya dan PT ISN masuk gelombang kedua BUMN yang dibubarkan Jokowi pada tahun ini. Sebelum Istaka dan PT ISN, Jokowi telah terlebih dahulu membubarkan Merpati Nusantara Airlines dan Kertas Leces.

Opsi Penyelamatan Sritex

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dan garmen.

Langkah tersebut dilakukan melalui Danantara, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional, khususnya pasca pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai wacana pembentukan BUMN tekstil baru.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil pasca Sritex. Namun, Prasetyo berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” katanya.

Prasetyo menambahkan, produk Sritex tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti pakaian dan seragam, tetapi juga memiliki pasar ekspor ke berbagai negara. Karena itu, keberlanjutan operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri tekstil dan lapangan kerja.

“Di sana cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” pungkas Prasetyo.