JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disarankan tidak hanya memecat anak buahnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai yang terbukti terlibat kasus korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu hanya dinilai sebagai solusi jangka pendek.

"Pemecatan atau sekadar penonaktifan memang positif sebagai upaya solusi jangka pendek selain untuk memastikan kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai tidak terganggu selama proses hukum berjalan. Namun, perlu ada upaya lebih jauh dan komprehensif untuk memastikan kasus korupsi tidak lagi terulang di lingkungan Kemenkeu," ujar pengamat kebijakan publik Ade Reza Hariyadi, Selasa (10/2/2026).

Menurut dia, perlu ada perbaikan tata kelola birokrasi secara sistemik mengingat praktik korupsi terus berkembang sehingga cara-cara lama tidak lagi efektif untuk pencegahan. Misalnya, dilakukan penguatan peran dan fungsi Inspektorat Kemenkeu.

"Perlu juga penguatan monev untuk memastikan ada peningkatan kinerja. Kalau untuk pelayanan, sistemnya dibuat lebih transparan, lebih mudah, bisa ditinjau masyarakat secara real time, dan hindari pembayaran secara langsung. Misalnya, melalui aplikasi atau dilakukan secara online. Dengan demikian, maka pelayanan lebih inklusif, terbuka, dan terkontrol dengan baik," ungkapnya.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana (Unkris) ini mengapresiasi respons positif Menkeu Purbaya atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan bawahannya. Hal itu sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin berbenah.

"Sekecil apa pun perbaikan yang dilakukan memang harus kita apresiasi karena menunjukkan pemerintah tidak berdiam diri. Negara memang enggak boleh kalah sama mafia pajak dan mafia impor. Ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi kita juga harus berhitung collateral damage yang ditimbulkan karena berhubungan dengan pendapatan negara seperti terganggunya program pemerintah," ujar Reza.

Diketahui, KPK menetapkan tiga pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Januari 2026.

Pada awal Februari 2026, KPK kembali melakukan OTT dan perkara kali ini melibatkan tiga pegawai KPP Madya Banjarmasin. KPK juga membongkar kasus dugaan suap impor yang menjerat tiga pejabat Ditjen Bea Cukai.

Menanggapi temuan dan penggeledahan yang dilakukan KPK, Menkeu Purbaya memastikan akan bersih-bersih Kemenkeu dari praktik yang menyimpang. Dia memastikan akan mencopot pimpinan yang terbukti lalai mengawasi bawahan hingga terjadi pelanggaran, termasuk pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut mafia impor memiliki kekuatan yang luar biasa.

Agus mengatakan, negara-negara maju di dunia saat ini menerapkan kebijakan untuk memproteksi industri dalam negeri mereka dengan memperketat aturan impor dari luar negeri.

Kondisi itu, menurutnya, berbeda dengan Indonesia yang tampak setengah hati.

“Saya pikir kekuatan mafia impor itu luar biasa, itu yang menjadi tantangan bagi kita,” kata Agus dalam pembukaan Business Matching Produk dalam Negeri di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Agus mengaku persoalan itu ia renungkan hingga menjelang tidur.

Ia menerka-nerka penyebab perlindungan industri dalam negeri tidak dilakukan sepenuh hati.

Menurut Agus, negara-negara di dunia saat ini berlomba-lomba memperketat barang impor, alih-alih membuka diri.

Kebijakan itu bahkan diterapkan oleh negara yang kebijakan ekonominya dianggap sangat liberal.

Perlindungan industri dilakukan di antaranya melalui pemberlakuan tarif terhadap barang impor.

“Sementara Indonesia malu-malu terkesan malu-malu untuk melindungi industri dalam negerinya. Ini kan sangat disayangkan,” ujar Agus.

“Semua negara yang kita anggap paling liberal justru dia memproteksi, kita kok malu-malu memproteksi,” tambahnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu menyebut kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi upaya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memproteksi industri dalam negeri.

Kebijakan itu bertujuan mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri, terutama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Aturan itu dinilai lentur sekaligus tidak melanggar aturan internasional seperti ketetapan Orgainsasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

“Dia melindungi industri dalam negeri, dan juga pada gilirannya dia berhasil melindungi tenaga kerja, dan juga mencetak tenaga kerja baru di tanah air,” tutur Agus.

Sebagai informasi, persoalan impor menjadi momok perekonomian tanah air. Maraknya impor barang-barang murah yang kemudian membanjiri pasar menyulitkan industri hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tidak hanya sulit berkembang, banyak industri manufaktur bahkan gulung tikar gara-gara barang impor.

Belakangan, pemerintah mulai memperketat impor, di antaranya dilakukan dengan memperbaiki kinerja Direktorat Bea dan Cukai.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap perusahaan ekspedisi dan barang kargo menjadi biang kerok masuknya barang ilegal ke pasar Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan banjir barang impor ilegal tersebut bukan berasal dari mafia impor, justru melainkan dari perusahaan ekspedisi dan kargo barang.

“Saya sekarang di Bisnis Indonesia pertama kali saya bilang, ini bukan mafia impor nih yang bermain ini, tetapi perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo barang,” ungkap Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Untuk itu, Maman menyebut pemerintah harus segera mengecek sederet perusahaan ekspedisi dan kargo barang yang memuat barang ilegal.

“Jadi ini saya mau sampaikan di dalam forum ini, jadi sekarang saatnya kita membidik itu, periksa itu, dan cek itu perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo-kargo barang itu. Mereka itu yang memasukkan barang-barang itu dengan luar biasa banyaknya masuk,” bebernya.

Dia menyebut marakanya barang impor ilegal itu bisa terlihat dari platform TikTok, yang memasok barang-barang white label.

“Itu semuanya mereka semuanya stok di gudang luar biasa, barang-barang white label masuk nggak dibatasi,” tuturnya.

Untuk itu, menurutnya, meski pemerintah dan pemangku kepentingan lain telah menggeber pemberdayaan dan pembinaan UMKM akan sia-sia jika pasar dalam negeri tidak dijaga.

“Tetapi kalau market-nya nggak dijaga, mereka nggak akan bisa survive, akhirnya mereka akan mati dengan sendirinya. Itulah makanya saya bilang, sekarang pokoknya saya mau opor kepada produk-produk Indonesia, bukan ploduk-ploduk indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) tengah mengkhawatirkan munculnya permainan mafia kuota impor dengan pemberlakuan aturan baru kawasan berikat yang tidak transparan.

Sekjen APSyFI Farhan Aqil mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah untuk mengembalikan tujuan awal fasilitas kawasan berikat untuk produksi industri berorientasi ekspor.

Dalam rencana Kementerian Keuangan, kuota penjualan domestik dari kawasan berikat akan dipangkas menjadi 25% dari sebelumnya 50%. Sebelumnya, pemberian kuota penjualan domestik dilakukan lantaran permintaan global yang lesu.

"Iya, memang terlihat ada dorongan ekspor dengan mengurangi porsi dari 50% ke 25%, tapi di balik itu dikasih opsi sampai 100% asal dapat rekomendasi dari Kemenperin," kata Farhan kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/11/2025).

Pelaku usaha mengaku khawatir dengan aturan memberikan 100% kuota penjualan domestik atas rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut APSyFI, aturan tersebut justru akan menjadi polemik baru.

Sebab, perizinan penjualan kawasan berikat ke pasar domestik sebesar 100% dengan menggunakan rekomendasi dari Kemenperin dapat memunculkan mafia kuota impor.

"Yang kami soroti justru rekomendasi Kemenperin ini yang menjadi sumber masalah utama karena ketidakbersediaan Kemenperin untuk transparansi maka kuota impornya terus berlebih," jelas Farhan.

Dengan adanya tambahan wewenang Kemenperin untuk memberikan rekomendasi kuota domestik untuk pengusaha kawasan berikat, maka barang yang masuk ke pasar domestik menjadi tidak terkontrol dan akan mengakibatkan produsen lokal terus tertekan.

"Nah, dengan sistem yang tidak transparan ini jadi mainan mafia kuota," ujarnya.

Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan pemangkasan kuota penjualan domestik kawasan berikat menjadi 25%.

"Kan tetap bisa dengan dasar untuk substitusi impor," ungkapnya, dihubungi terpisah.

Terlebih, AGTI menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah pulih dengan ekspor mencapai US$8,07 miliar hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan industri TPT mencapai 5,92% pada triwulan III/2025.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kuota penjualan ke pasar domestik bagi industri di kawasan berikat dari 50% menjadi 25% mutlak dilakukan demi menjaga persaingan usaha yang sehat, meski pengusaha minta kelonggaran.

Purbaya menjelaskan bahwa desain awal kawasan berikat sejatinya adalah berorientasi ekspor. Kelonggaran kuota pasar domestik hingga 50% yang sempat berlaku sebelumnya merupakan kebijakan pengecualian atau diskresi akibat ambruknya permintaan global saat pandemi Covid-19.

Bendahara negara itu menyoroti adanya ketimpangan apabila fasilitas ini tidak diketatkan. Industri di kawasan berikat memiliki keunggulan economies of scale (skala ekonomi) karena kemudahan impor bahan baku dalam volume besar.

Menurutnya, jika produk dari kawasan berikat membanjiri pasar dalam negeri tanpa pembatasan ketat maka industri domestik non-fasilitas akan tergerus karena kalah bersaing dari sisi struktur biaya.

"Biar bagaimanapun, kawasan berikat bisa impor banyak di sana, yang domestik pasti ada kerugian di situ. Jadi kami kembalikan ke desain semula saja," tegasnya, beberapa waktu lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengejar pihak-pihak yang sering tampil di televisi maupun Youtube dan terang-terangan menentang kebijakannya untuk memberantas impor ilegal balpres ataupun pakaian bekas.

Ia menegaskan, seluruh aktivitas ilegal sudah pasti melanggar hukum. Karena itu, Purbaya tak segan memerintahkan bawahannya untuk mengejar pihak-pihak yang mendukung importir ilegal balpres. Apalagi, larangan impor pakaian bekas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.

"Jadi yang di Youtube, yang di TV, itu hati-hati. Saya akan kirim orang. Karena Anda declare Anda penjahat, masa saya diam," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya juga mengaku masih berusaha merampungkan peraturan yang memperkuat hukuman bagi para importir barang ilegal itu, dengan memberikan hukuman tambahan bagi 'mafia' impor pakaian bekas ini berupa denda hingga memasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

Sejak Oktober 2025, Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pasalnya, negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian itu.

"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya enggak dapat duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu," kata Purbaya saat itu.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik importir sepatu ilegal, setelah berencana memberantas importir baja ilegal dan importir pakain bekas atau balpres ilegal.

"Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Purbaya menjelaskan, kebijakannya ini dalam rangka menyelamatkan seluruh industri lokal yang selama ini tertekan dari gempuran impor barang-barang ilegal murah.

Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

"Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan," ujar Purbaya.

"90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu," paparnya.

Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

"Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu," tutur Purbaya.

Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang menganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional," kata Purbaya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya peredaran baju bekas selundupan masih menghantui industri tekstil dalam negeri. Gebrakan baru dari pemerintah pun dinanti untuk memberantas praktik impor baju bekas.

Sejatinya, importasi baju bekas telah dilarang dan merupakan praktik ilegal. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 (Permendag-18/2021) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag-40/2022) tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor (termasuk pakaian bekas).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik peraturan terkait importasi baju bekas masih memiliki banyak kelemahan sehingga terjadi kebocoran. Oleh sebab itu, dia akan memperketat aturan dan pengawasan, terutama pada jalur masuk baju bekas impor.

Purbaya menyampaikan keinginannya untuk kembali menghidupkan kembali industri tekstil dalam negeri. Dia pun berjanji akan menindak tegas para importir balpres atau pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk karung padat.

Komitmen tersebut memberikan harapan baru bagi para pelaku industri tekstil. Pasalnya, peredaran barang impor ilegal, termasuk baju bekas, ini dinilai menjadi salah satu penyebab industri tekstil tertekan.

“Banyaknya pabrik yang tutup dan PHK salah satu penyebabnya adalah importasi ilegal selain importasi dumping,” ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Redma menilai penindakan terhadap barang impor ilegal, termasuk baju bekas, selama ini belum efektif. Menurutnya, baju bekas impor masih mudah ditemukan di pasaran. Bahkan, baju baru impor ilegal dalam bentuk balpres juga makin marak.

Menurutnya, penegakan hukum menjadi kunci utama pemberantasan impor ilegal, termasuk peran Bea Cukai sangat krusial dalam menjaga pintu masuk barang impor. Namun, langkah perbaikan tidak akan berjalan efektif selama masih ada oknum di dalam lembaga tersebut yang terlibat dalam praktik curang.

Redma juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem kepabeanan agar lebih ketat dan transparan.

“Semua kontainer harus masuk AI scanner untuk mencocokkan dengan dokumennya, hal ini akan meniadakan jalur merah-jalur hijau yang selama ini jadi permainan oknum Bea Cukai,” kata Redma.

Pengetatan Pengawasan Jalur Pemasok

Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta agar pemerintah memberantas jalur pemasok dan importir besar baju bekas yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, maraknya baju bekas selundupan telah merugikan negara hingga Rp1 triliun per tahun.

Sekretaris Jenderal API Andrew Purnama mengatakan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag No. 40/2022) melarang impor baju bekas, bukan perdagangan baju bekas (thrifting) yang beredar dalam negeri.

“Jadi, yang harus diberantas adalah jalur pemasok dan importir besar, bukan pedagang pasar yang hanya menjual barang yang sudah beredar di dalam negeri,” kata Andrew kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Kendati demikian, Andrew menyampaikan API mengapresiasi langkah penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, termasuk penyitaan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal.

Menurutnya, penindakan sudah berjalan. Hanya saja, Andrew menyebut, pemerintah perlu memastikan sisi hulu, yakni jalur masuknya barang perlu diperketat untuk jangka panjang. Sebab, sambung dia, selama jalur masuknya terbuka, maka arus barang ilegal akan terus mencari cara untuk masuk.

Berdasarkan perhitungan API, estimasi konservatif potensi kerugian negara akibat masuknya impor baju bekas ilegal berada di kisaran Rp600 miliar—Rp 1 triliun per tahun. Namun, Andrew menyampaikan bahwa estimasi ini merupakan industri berbasis metodologi trade-remedy, bukan klaim asumtif.

Estimasi tersebut mengacu data penindakan Bea Cukai dan simulasi penerimaan fiskal. Perinciannya, data penindakan Bea Cukai menunjukkan sekitar 21.000 bal pakaian bekas ilegal bernilai sekitar Rp120 miliar dalam 1 tahun, serta umumnya barang yang tertangkap hanya di kisaran 10–20% dari total arus masuk.

Di sisi lain, Andrew menuturkan, peredaran baju bekas ilegal terhadap industri tekstil dan garmen berdampak dari hilir ke hulu, mulai dari garmen lokal yang kehilangan pesanan, pabrik kain menurunkan kapasitas, pemintal dan penenun mengurangi jam kerja hingga turunnya permintaan industri serat dan benang.

Padahal, Andrew mengungkap, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 2024, industri tekstil dan garmen menyerap lebih dari 3,9 juta pekerja.

“Jadi ketika utilitas pabrik turun, yang terdampak bukan hanya pabrik, tetapi pendapatan rumah tangga para pekerja,” lanjutnya.

Selain itu, dia juga menyoroti budaya thrifting di Indonesia yang saat ini bergeser. Dia mengungkap, di negara lain, thrifting adalah kegiatan sosial untuk mereka yang benar-benar tidak mampu membeli baju baru, bahkan banyak yang berbasis charity alias sangat rendah atau gratis.

Namun, di Indonesia, tambah Andrew, thrifting justru berubah menjadi tren bagi konsumen yang sebenarnya mempunyai daya beli. Dia menyebut, kondisi ini membuat produk lokal semakin tersisih. Padahal, dia menerangkan pakaian yang diproduksi oleh industri kecil menengah (IKM) lokal masih sangat terjangkau, yakni di kisaran Rp50.000–200.000.

“Membeli produk lokal berarti menghidupkan pekerja lokal. Kita bisa membeli ponsel belasan juta, tetapi sering merasa keberatan membeli baju lokal di bawah Rp100.000–200.000, pola pikir ini yang perlu diubah,” tambahnya.

Untuk itu, API menilai pemerintah perlu memperbaiki sederet kebijakan untuk mencegah masuknya impor baju bekas ilegal. Pertama, di hulu (perbatasan), yakni dengan memperkuat pengawasan dan memutus jalur importir besar, bukan hanya razia di pasar

Kedua, konsistensi regulasi. API meminta agar pemerintah memastikan implementasi Permendag No. 17/2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/2025 (Permenperin No. 27/2025) berjalan stabil.

Ketiga, dampak sosial. Dalam hal ini, Andrew menyarankan agar pedagang thrift kecil harus dibina, bukan dipidanakan. Serta keempat, melalui edukasi publik dengan mengembalikan makna thrifting sebagai kegiatan sosial, bukan gaya hidup bagi yang mampu.

Praktik Mafia Lintas Negara

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan adanya praktik mafia lintas negara di balik baju bekas impor yang masih membanjiri Indonesia.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menyebut, fenomena impor baju bekas bukan lagi persoalan kecil lantaran melibatkan jejaring perdagangan lintas negara yang terorganisir.

Bahkan, Andry menyebut fenomena ini telah menjadi masalah di kawasan Asia Tenggara, di mana sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand turut menghadapi gelombang besar impor pakaian bekas.

“Kalau kita melihat memang impor baju bekas ini yang saya bisa katakan dalam tanda kutip mafianya. Ini perlu berhati-hati karena ini lintas negara dan problem-nya itu tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Untuk itu, Andry mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dari sisi hulu agar praktik impor ilegal dapat dihentikan di pintu masuk perdagangan.

“Gempuran dari impor-impor baju bekas itu juga terjadi di Malaysia, di Thailand. Jadi Indonesia tidak sendiri. Nah, sekarang kita harus memperketat, memperketat dari sisi jalur perdagangannya, terutama dari sisi pintu masuk,” imbuhnya.

Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus memperketat pengawasan pada jalur masuk impor baju bekas.

“Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan jangan sampai hanya fokus di hilir saja, tetapi di hulunya pintu masuk itu menjadi salah satu entry point pertama masuknya pakaian bekas tersebut,” terangnya.

Apalagi, Andry menambahkan, banjir impor baju bekas tidak hanya menimbulkan gangguan pasar domestik, melainkan berpotensi menggerus penerimaan negara. Sebab, banyak barang yang masuk ke Indonesia tanpa dikenakan pajak dan bea masuk.

Padahal, sambung dia, industri tekstil dan garmen dalam negeri jauh lebih unggul karena memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara, yakni berupa pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Di sisi lain, Andry menilai tren pembelian baju bekas juga didorong oleh persepsi keliru masyarakat terhadap barang bermerek (branded). Menurutnya, tidak semua baju bekas bermerek yang dijual di pasaran merupakan produk asli dan sebagian besar justru merupakan barang tiruan yang beredar tanpa pengawasan.

“Kami melihat tidak hanya isu terkait dengan baju bekas tetapi juga baju palsu atau KW. Nah ini menurut saya harus dijaga regulasinya agar kita bisa memberikan pengetatan,” tambahnya.

Di samping itu, Andry menilai maraknya pakaian bekas impor juga menunjukkan minimnya terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dan membuka potensi risiko kesehatan.

Meski demikian, Indef menilai kebijakan pengetatan impor baju bekas juga harus diimbangi dengan solusi bagi para pedagang agar tidak kehilangan mata pencaharian.

Andry menilai, proses peralihan ini memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui bantuan modal dan pembinaan bagi sentra-sentra penjualan pakaian bekas.

“Menurut saya, seharusnya pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka yang saat ini menjual pakaian-pakaian bekas untuk segera beralih,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan akan adanya praktik mafia lintas negara di balik keberadaan impor baju bekas yang masih masuk ke Indonesia.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menyebut fenomena impor baju bekas bukan lagi persoalan kecil lantaran melibatkan jejaring perdagangan lintas negara yang terorganisir.

Bahkan, Andry menyebut fenomena ini telah menjadi masalah di kawasan Asia Tenggara, di mana sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand turut menghadapi gelombang besar impor pakaian bekas.

“Kalau kita melihat memang impor baju bekas ini yang saya bisa katakan dalam tanda kutip mafianya. Ini perlu berhati-hati karena ini lintas negara dan problem-nya itu tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Untuk itu, Andry mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dari sisi hulu agar praktik impor ilegal dapat dihentikan di pintu masuk perdagangan.

“Gempuran dari impor-impor baju bekas itu juga terjadi di Malaysia, di Thailand. Jadi Indonesia tidak sendiri. Nah sekarang kita harus memperketat, memperketat dari sisi jalur perdagangannya, terutama dari sisi pintu masuk,” imbuhnya.

Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus memperketat pengawasan pada jalur masuk impor baju bekas.

“Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan jangan sampai hanya fokus di hilir saja, tetapi di hulunya pintu masuk itu menjadi salah satu entry point pertama masuknya pakaian bekas tersebut,” terangnya.

Apalagi, Andry menambahkan, banjir impor baju bekas tidak hanya menimbulkan gangguan pasar domestik, melainkan berpotensi menggerus penerimaan negara. Sebab, banyak barang yang masuk ke Indonesia tanpa dikenakan pajak dan bea masuk.

Padahal, sambung dia, industri tekstil dan garmen dalam negeri jauh lebih unggul karena memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara, yakni berupa pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Di sisi lain, Andry menilai tren pembelian baju bekas juga didorong oleh persepsi keliru masyarakat terhadap barang bermerek (branded). Menurutnya, tidak semua baju bekas bermerek yang dijual di pasaran merupakan produk asli dan sebagian besar justru merupakan barang tiruan yang beredar tanpa pengawasan.

“Kami melihat tidak hanya isu terkait dengan baju bekas tetapi juga baju palsu atau KW. Nah ini menurut saya harus dijaga regulasinya agar kita bisa memberikan pengetatan,” tambahnya.

Di samping itu, Andry menilai maraknya pakaian bekas impor juga menunjukkan minimnya terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dan membuka potensi risiko kesehatan.

Meski demikian, Indef menilai kebijakan pengetatan impor baju bekas juga harus diimbangi dengan solusi bagi para pedagang agar tidak kehilangan mata pencaharian.

Andry menilai, proses peralihan ini memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui bantuan modal dan pembinaan bagi sentra-sentra penjualan pakaian bekas.

“Menurut saya, seharusnya pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka yang saat ini menjual pakaian-pakaian bekas untuk segera beralih,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat telah menindak barang impor ilegal, termasuk produk pakaian bekas dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menyatakan nilai dari 21.054 bal impor baju bekas ilegal itu mencapai Rp120,65 miliar.

Moga menuturkan kegiatan impor pakaian bekas merupakan hal yang dilarang. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Dia menyatakan Kemendag terus meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, kegiatan perdagangan, serta metrologi legal di berbagai wilayah di Indonesia, sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen.

“Kemendag terus berkomitmen menjaga pasar dalam negeri agar tetap sehat dan adil. Setiap langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memastikan barang yang beredar memenuhi ketentuan,” ujar Moga dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, Moga menuturkan Kemendag terus melaksanakan pengawasan perdagangan terhadap komoditas impor setelah barang melalui kawasan pabean (post-border). Upaya ini, lanjut dia, dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar di pasar dalam negeri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami selalu mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi terkait importasi dan peredaran barang. Berdagang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menindak tegas praktik impor ilegal pakaian bekas atauthriftingmendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha tekstil. Mereka menilai langkah tersebut sebagai sinyal kuat pemerintah dalam memperbaiki sistem perdagangan dan penegakan hukum yang selama ini lemah.

“Terkait dengan larangan pakaian impor, kita harus apresiasi bahwa Pak Purbaya memang mau memberantas ini. Sebenarnya pakaian bekas ini masalah lama, mungkin 10—15 tahun yang lalu juga kita hadapi, hanya saja penegakan hukumnya belum jalan,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi, saat dihubungiRepublika, Selasa (28/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Farhan menilai rencana tersebut sebagai langkah positif untuk memperkuat industri tekstil dalam negeri. Menurutnya, rantai produksi di Indonesia sebenarnya sudah cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal tanpa harus bergantung pada pakaian bekas impor.

“Kami memandang ini positif karena secara rantai produksi kita sudah mampu untuk memproduksi di lokal,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi pelaku industri yang selama ini dirugikan oleh maraknya pakaian bekas impor ilegal. Padahal, sudah ada aturan yang melarang peredaran barang tersebut, antara lain melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

“Jadi memang ada kebocoran di Bea Cukai terutama. Nah ini Pak Purbaya dan Pak Direktur Jenderal Bea Cukai, Pak Djaka, ingin ada perubahan. Jadi kita sambut baik,” tegas Farhan.

Selain menekan impor ilegal, Farhan menilai kebijakan ini juga dapat memberikan dampak ekonomi luas bagi industri tekstil nasional, mulai dari penyerapan tenaga kerja baru hingga peningkatan penerimaan pajak negara.

“Larangan ini tentu akan bisa menimbulkanefek bergandake depannya,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pemerintah agar konsisten dalam implementasi kebijakan tersebut. Farhan menekankan pentingnya pembenahan sistem impor, khususnya praktik impor borongan yang kerap menjadi celah masuknya barang ilegal.

“Utamanya perbaikan sistem, apakah nanti ketika mafia atau pakaian bekas ini disikat semua, masalah impor borongan juga bisa diberhentikan. Karena akar masalahnya ada di impor borongan. Perbaikan sistem itu harus dijalankan kalau memang mau industri manufaktur bisa tumbuh,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan menindak tegas para pelaku penyelundupan atau mafia impor barang-barang ilegal, termasuk di sektor tekstil, baja, hingga rokok.

Langkah itu mendapat dukungan penuh dari Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, yang menegaskan pihaknya sejalan dengan upaya pemberantasan barang ilegal di seluruh lini.

Budi menegaskan, aturan terkait larangan impor barang ilegal sudah jelas dan akan ditegakkan tanpa kompromi. Salah satunya termasuk larangan impor pakaian bekas atau balpres.

"Sesuai aturan, impor pakaian bekas dilarang, sebagaimana diatur dalam Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) sejak tahun 2023," ujar Budi Santoso kepada CNBC Indonesia, Minggu (26/10/2025).

Ia memastikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menutup celah masuknya barang-barang ilegal ke dalam negeri.

Foto: Kondisi Sentra Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra) Kondisi Sentra Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra)

"Kemendag selalu, dan pasti mendukung pemberantasan barang ilegal. Seluruh kementerian dan lembaga bergerak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," tegasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bakal ada penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan yang selama ini bermain di berbagai komoditas. Ia mengaku sudah mengantongi daftar nama-nama pelaku yang terlibat dalam praktik under invoicing atau pelaporan nilai impor di bawah harga sebenarnya.

"Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin. Yang banyak tekstil, baja, segala macem. Sudah ada nama-nama pemainnya, kan? Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Langkah tegas ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menugaskan Purbaya untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat akselerasi ekonomi nasional. Sebagai bagian dari upaya itu, Purbaya juga telah membuka kanal pengaduan masyarakat "Lapor Pak Purbaya" melalui WhatsApp untuk menampung laporan terkait pajak dan bea cukai.

Dalam dua hari setelah dibuka atau hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 laporan sudah masuk terkait keluhan layanan aparat pajak dan bea cukai.

Dari total laporan itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyambut langkah tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menyikat mafia impor dan menindak oknum Bea Cukai. Menurutnya, kebijakan itu bisa menjadi "angin segar" bagi pelaku usaha kecil yang selama ini tertekan oleh serbuan barang impor.

"Alhamdulillah, saya berterima kasih sama Pak (Menkeu) Purbaya. Beliau menindaklanjuti dengan melakukan penindakan pada oknum-oknum di Bea Cukai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar buat pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia," ujar Maman dalam diskusi bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Maman mengatakan, langkah memperketat pintu masuk barang impor menjadi kunci untuk menyelamatkan produk lokal.

"Karena bordernya ditutup dulu tuh, dari situ. Karena pintu masuknya dari situ. Kalau itu nggak ditutup, sampai kapanpun akhirnya ini masuk terus," tegasnya.

Selain berkoordinasi dengan Bea Cukai, Maman juga menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi bersama dalam menekan masuknya produk luar negeri.

"Kita sudah bicara juga sama Kementerian Perdagangan. Tapi mungkin secara informal kita sudah bicara. Respons dari Kemendag juga positif. Nanti kita mungkin akan membuat tim terkait isu-isu barang impor ini," ujarnya.

Foto: Menteri Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam diskusi bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam diskusi bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Ia menilai pengetatan arus impor sangat penting karena dampak banjir barang luar negeri sudah dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di lapangan. Salah satu contohnya terjadi di pusat kerajinan tas Tajur, Bogor, yang kini sepi pembeli dan ditinggalkan para pedagang.

"Bisa bayangkan derasnya barang impor masuk ini. Ini mengganggu sekali, dan tidak sedikit usaha mikro terkena dampaknya," kata Maman.

Menurutnya, pusat kerajinan yang dulu ramai itu kini tinggal kenangan. "Sekarang di Tajur itu dari 40 toko, sekarang hanya tinggal 3 toko. Nah ini hasil temuan kita di sana. Itu baru dari sisi sentra tas atau produk tas, belum lagi produk-produk yang lain," ungkapnya.

Ia pun mengakui pemerintah masih harus bekerja keras agar para pelaku UMKM bisa bersaing dengan produk luar. "Kita sebagai pemerintah itu tidak mampu memberikan transformasi inovasi kepada usaha mikro kita untuk bersaing dengan mereka," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menertibkan praktik impor ilegal, terutama barang-barang bekas atau balpres. Ia berencana memasukkan para importir balpres ke dalam daftar hitam agar tidak bisa lagi melakukan impor.

"Kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor barang-barang lagi," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Purbaya memastikan penertiban ini tidak akan mematikan pasar pakaian bekas, Seperti Pasar Senen di Jakarta, karena pemerintah akan menggantinya dengan produk dalam negeri.

"Nanti kan kita isi dengan barang-barang dalam negeri. Apa kalian ingin menghidupkan UMKM ilegal? Bukan itu tujuan kita," ujarnya.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut adalah menghidupkan kembali industri tekstil dalam negeri.

"Kita tujuannya menghidupkan UMKM legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja yang menyerap sisi produksi di sini, jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," paparnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkap dugaan maraknya praktik impor ilegal yang merugikan negara hingga Rp54 triliun per tahun. Praktik tersebut dinilai telah menekan industri dalam negeri, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT), hingga menyebabkan puluhan perusahaan gulung tikar dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2022 hingga kini.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menjelaskan, berdasarkan data dari International Trade Centre, terdapat rata-rata 10.000 kontainer per bulan barang impor yang masuk ke Indonesia tanpa tercatat di Bea Cukai. Hal itu disampaikan Redma dalam suratnya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, bernomor 098/APSyFI/X/2025 tertanggal 10 Oktober 2025.

"Gap data perdagangan Indonesia terutama dengan China dan Singapura menunjukkan semakin besarnya barang impor yang masuk tidak tercatat (ilegal). Selain kehilangan pendapatan sekitar Rp54 triliun per tahun, negara dirugikan dengan persaingan pasar tidak sehat sehingga tingkat utilisasi produsen dalam negeri turun, melakukan PHK hingga menutup perusahaannya, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik hingga perkakas rumah tangga," tulis Redma, dikutip Selasa (14/10/2025).

Dalam surat itu, APSyFI meminta audiensi resmi untuk membahas langkah penyelamatan industri tekstil nasional yang dinilai sudah berada di titik kritis.

"Kami memohon untuk dapat beraudiensi dengan Bapak (Menkeu Purbaya) bersama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), untuk bersama-sama menyelamatkan industri tekstil saat ini," ujarnya.

"Kami berharap bisa menjelaskan lebih detail mengenai kondisi industri tekstil dan multiplier effect atas pemberlakuan trade remedies," lanjut dia.

Redma turut memaparkan secara terbuka akar permasalahan yang membuat impor ilegal terus marak. Salah satunya adalah sistem di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang belum menggunakan mekanisme port-to-port manifest.

"Ditjen Bea Cukai tidak menggunakan sistem port to port manifest, di mana Pemberitahuan Impor Barang (PIB/Inland Manifest) yang dibuat importir tidak didasarkan pada Master B/L, sehingga praktik misdeclare (under invoicing dan pelarian HS) digunakan oleh importir nakal dan selalu dimasukkan ke dalam jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik) oleh oknum petugas Ditjen Bea Cukai," jelasnya.

Selain itu, Redma juga menyoroti rendahnya pemanfaatan teknologi pemindai di pelabuhan.

"Pemeriksaan kontainer dilakukan tanpa AI Scanner dan sebagian besar kontainer masuk jalur hijau dengan alasan mengurangi dwelling time. Berdasarkan informasi dari beberapa pihak, banyak oknum petugas Bea Cukai yang juga enggan menggunakan AI Scanner," kata Redma.

Redma juga mengungkap adanya pemberian fasilitas impor berlebih tanpa pengawasan yang memadai, termasuk Kawasan Berikat (KB), Pusat Logistik Berikat (PLB), Gudang Berikat (GB), dan Mitra Utama Kepabeanan (MITA). Kondisi itu, menurutnya, membuka celah besar bagi praktik penyalahgunaan.

"Ditjen Bea Cukai memberikan banyak fasilitas impor (KB/PLB/GB/MITA) berlebih namun tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan," tukasnya.

Redma juga menyebutkan aturan barang kiriman dan barang bawaan yang longgar turut menjadi celah bagi oknum importir untuk menghindari pajak.

"Aturan barang bawaan dan barang kiriman yang ringan, sehingga banyak oknum importir menggunakannya sebagai modus untuk menghindari pembayaran Bea Masuk dan perpajakan," kata dia.

Lebih jauh, APSyFI menuding lemahnya penegakan hukum dan adanya dugaan keterlibatan oknum di berbagai lembaga, semakin memperkuat terbentuknya jaringan mafia impor ilegal.

"Lemahnya penegakan hukum hingga kerja sama antara oknum importir, oknum jasa logistik, oknum petugas Ditjen Bea Cukai hingga oknum pejabat lainnya dengan perlindungan oknum aparat penegak hukum semakin kuat dan membentuk jaringan mafia impor," ujar Redma.

Untuk mengatasi kebocoran ini, APSyFI mengusulkan sejumlah langkah konkret. Di antaranya, penerapan sistem Electronic Data Interchange (EDI) port-to-port manifest yang menjadikan Master Bill of Lading sebagai dokumen utama Pemberitahuan Impor Barang (PIB) guna memastikan kesesuaian data impor.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah mewajibkan penggunaan AI Scanner di seluruh pelabuhan utama, serta menghapus fasilitas impor yang selama ini kerap disalahgunakan.

"Penggunaan AI Scanner, di mana semua kontainer harus masuk melalui AI Scanner dan masuk jalur merah (pemeriksaan fisik) apabila terdeteksi ada ketidaksesuaian antara isi kontainer dengan dokumen," kata Redma.

"Fasilitas impor untuk tujuan ekspor dibatasi hanya untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) saja dengan perbaikan sistem pengawasan serta menghapus fasilitas PLB/GB/MITA," lanjutnya.

Redma berharap pemerintah melalui Menteri Keuangan segera menindaklanjuti temuan ini dan membuka ruang dialog untuk menyelamatkan industri tekstil nasional.

"Kami memohon untuk dapat beraudiensi dengan Bapak Menteri Keuangan, (demi) menyelamatkan industri tekstil saat ini," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]