Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai groundbreaking atau dimulainya proyek hilirisasi fase II turut membangun rantai nilai industri di dalam negeri untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.

“Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,” ujar Bambang dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Bambang, arah industrialisasi nasional kini semakin jelas dengan pendekatan yang lebih sistematis.

Ia menyebut hilirisasi menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah.

Sebagai Ketua Komisi XII yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), Bambang mengapresiasi dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase II oleh BPI Danantara Indonesia.

Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui penguatan industri berbasis nilai tambah.

“Groundbreaking ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi yang terukur,” kata Bambang.

Ia menyampaikan, penguatan hilirisasi akan memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara. Ia mendorong seluruh proyek dapat dijalankan secara tepat waktu dengan tata kelola yang kuat.

Lebih jauh, Bambang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan efisiensi energi.

Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan, keterlibatan BPI Danantara Indonesia dalam proyek hilirisasi nasional memiliki peran krusial.

“(Proyeknya harus) feasible, tetapi harus ditopang dengan skema pembiayaan campuran antara BUMN, sovereign wealth fund (SWF), dan sektor swasta,” katanya.

Revindo menjelaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada desain kebijakan dan kesiapan ekosistem pendukung. Ia menilai bahwa investasi jumbo ini pada dasarnya layak secara ekonomi, dengan manfaat yang dapat terasa secara optimal dalam jangka panjang.

Menurutnya, proyek hilirisasi memang membutuhkan modal besar dan memiliki periode pengembalian investasi yang panjang.

"Di sinilah peran negara sebagai investor utama menjadi krusial," kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah baru pemerintah mewujudkan janji pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas atau Satgas PHK. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

"InshaAllah itu juga rencananya bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK," katanya kepada wartawan, Senin (27/04/2026).

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan.

“PHK itu kalau bisa jangan menjadi keputusan yang mudah dilakukan,” ujarnya.

Dia mengusulkan alternatif seperti pengurangan jam kerja sebagai solusi sementara untuk menghindari PHK massal.

“Ada cara dimana sebetulnya bisa dikurangi dulu jam kerja, kemudian satu hari masuk, satu hari tidak. Itu kan bagian daripada untuk menghindari dulu PHK,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penindakan terhadap barang ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri.

“Kalau banyak barang-barang ilegal masuk sehingga industri tidak berkembang, ya ilegal-ilegalan itu dihajar dulu. Industri akan tumbuh,” tandas Jumhur.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyerapan tenaga kerja masih menjadi problem di tengah geliat industri dalam negeri. Meski sejumlah indikator manufaktur menunjukkan tren ekspansi, persoalan tenaga kerja masih membayangi.

Terbaru, Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMI BI mencatatkan kinerja industri pengolahan masih berada di level ekspansi 52,03% pada kuartal I/2026, bahkan naik dari periode sebelumnya sebesar 51,86%. Namun, komponen jumlah tenaga kerja justru masih berada di level kontraksi.

Peningkatan PMI BI didorong oleh ekspansi pada komponen volume produksi (54,07%), volume persediaan barang jadi (54,43%), dan volume total pesanan (53,20%). Sayangnya, ada dua komponen yang masih berada di zona kontraksi, yaitu kecepatan penerimaan barang input (49,06%) dan jumlah tenaga kerja (48,76%).

“Kinerja Komponen Jumlah Tenaga Kerja pada kuartal I/2026 mencatatkan penurunan, dengan indeks sebesar 48,76, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 48,80,” jelas laporan BI, Jumat (17/4).

Kalangan pengusaha pun mengaku masih berada dalam fase cautious expansion.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengatakan indikator produksi memang menunjukkan perbaikan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan yang solid akibat tekanan eksternal masih tinggi.

“Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta pelemahan permintaan global membuat pelaku usaha cenderung mengambil posisi wait and see, khususnya dalam keputusan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja,” katanya, Jumat (17/4).

Menurutnya, fenomena ekspansi manufaktur yang tidak diikuti oleh peningkatan tenaga kerja mencerminkan perubahan struktur di sektor industri, seperti efisiensi dan otomatisasi, tekanan biaya produksi, ketidakpastian permintaan, serta mismatch tenaga kerja.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

IDXChannel- Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu naik kelas dan berperan aktif dalam rantai pasok nasional.

Salah satu capaian konkret ditunjukkan melalui keberhasilan IKM binaan Kemenperin yang turut memasok perlengkapan haji tahun 2026 (1447 H).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, keterlibatan IKM dalam penyediaan perlengkapan haji merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengoptimalkan potensi pasar domestik yang besar.

“Pemerintah terus berupaya agar kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dapat dipenuhi oleh produk industri nasional. Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing IKM sekaligus memperluas akses pasar mereka,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, potensi ekonomi dari ekosistem haji dan umrah sangat besar dan harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri nasional. Dengan jumlah populasi muslim Indonesia yang besar serta kuota haji yang terus meningkat, peluang pasar ini harus mampu memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) aktif memfasilitasi akses pasar dan kemitraan berkelanjutan bagi IKM. Hasilnya, sebanyak 12 IKM binaan berhasil menjadi pemasok perlengkapan haji 2026.

Capaian ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Business Matching Sektor Industri Pangan dan Barang Gunaan dengan HIPPINDO serta ekosistem haji dan umrah yang diselenggarakan pada Desember 2025.

Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku IKM dengan berbagai offtaker, termasuk perusahaan travel haji dan umrah, agregator, serta perbankan syariah.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengungkapkan, dari kegiatan tersebut, empat IKM binaan berhasil menembus pasar sebagai pemasok perlengkapan haji. “Produk IKM binaan kami, mulai dari batik, mukena, hingga kain ihram telah menjadi bagian dari perlengkapan resmi jamaah haji Indonesia,” ujarnya.

Empat IKM tersebut antara lain CV Akasia Batik, PT Kresna Andalan Beka, CV Rajasa Mas Jaya, dan CV Gilang Githa Gemilang, yang telah menjalin kontrak pengadaan dengan Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Bank Penerima Setoran (BPS) haji.

Selain itu, delapan IKM batik binaan Kemenperin dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta juga berhasil bermitra melalui fasilitasi sertifikasi Batikmark. Sertifikat ini menjadi syarat penting untuk memastikan keaslian batik yang digunakan sebagai seragam haji.

Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan menegaskan, sertifikasi tersebut merupakan upaya menjaga kualitas sekaligus identitas produk dalam negeri. “Sertifikat Batikmark memastikan bahwa seragam batik yang dikenakan jamaah haji merupakan batik asli produksi IKM Indonesia,” kata dia.

Dalam rangka memperluas penetrasi pasar, Kemenperin juga aktif mendorong partisipasi IKM dalam ajang promosi, salah satunya melalui Expo UMKM Haji dan Umrah.

Kegiatan ini menjadi sarana bagi IKM untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada calon jamaah, seperti yang telah dilaksanakan di Medan pada April 2026.

Menperin menambahkan, ke depan pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pembinaan IKM melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi, hingga akses pasar.

“Kami optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan stakeholder terkait, keterlibatan IKM dalam rantai pasok haji dan umrah akan terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” tutur dia.

Kemenperin juga berkomitmen untuk terus mendorong IKM agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global melalui program pembinaan komprehensif, penguatan kemitraan strategis, serta optimalisasi peluang pasar yang tersedia.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Pemerintah mempercepat target elektrifikasi nasional dengan melibatkan industri dalam negeri. Langkah ini ditempuh untuk memperluas akses listrik sekaligus menekan ketergantungan impor perangkat ketenagalistrikan.

Kolaborasi ini juga bertujuan mendukung efisiensi energi dan penggunaan produk lokal. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengatakan, rasio elektrifikasi saat ini telah mencapai sekitar 98 persen. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah teraliri listrik dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita dari tahun 2025 sudah mulai, sampai dengan 2029 kita akan menargetkan elektrifikasi untuk seluruh wilayah mencapai sekitar 100 persen,” kata Wamen ESDM, di Tangerang, Kamis (16/4/2026).

Menurut Yuliot, percepatan elektrifikasi dilakukan melalui program listrik desa yang menyasar wilayah belum terjangkau jaringan. Pada 2025, program ini mencakup sekitar 1.516 desa sebagai bagian dari target tahunan.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan sekitar 10 ribu desa akan memperoleh akses listrik hingga 2029. Program ini menjadi tulang punggung pemerataan energi di berbagai daerah.

Kementerian ESDM juga menggandeng industri manufaktur peralatan listrik untuk memastikan kesiapan pasokan. Kunjungan ke sektor industri dilakukan guna melihat kapasitas produksi dalam negeri dalam mendukung program tersebut.

Yuliot menilai, kebutuhan elektrifikasi skala besar akan meningkatkan permintaan infrastruktur dan peralatan listrik. Hal ini membuka peluang bagi industri nasional untuk memperkuat peran dalam rantai pasok.

Pemerintah juga mendorong efisiensi energi melalui pengembangan bangunan hijau serta pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk PLTS atap di sektor industri. Selain itu, regulasi disiapkan untuk memperkuat keselamatan instalasi listrik melalui penggunaan perangkat pengaman.

“Kalau ini bisa diproduksi di dalam negeri, kita tidak memberikan kelonggaran untuk melakukan impor,” kata Yuliot.

Pemerintah menilai penguatan industri nasional menjadi kunci dalam percepatan elektrifikasi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses listrik sekaligus mendukung transisi energi.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat menilai pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berpotensi menciptakan ketidakseimbangan apabila hanya diberlakukan bagi produk asal Amerika Serikat (AS), sementara pelaku usaha lain tetap dibebani kewajiban kandungan lokal.

Dalam industri seperti smartphone, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan perbedaan perlakuan regulasi tersebut dapat memengaruhi struktur biaya dan daya saing pelaku usaha.

“Kebijakan apa pun harus memastikan persaingan tetap sehat, tidak mematikan pelaku usaha dalam negeri, dan tidak mengurangi standar keamanan, kualitas, maupun layanan purna jual,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (23/2/2026).

Heru menegaskan konsumen berhak memperoleh produk yang aman, berkualitas, serta didukung ekosistem layanan yang memadai, terlepas dari asal negaranya.

Dalam jangka panjang, lanjut dia, dampak kebijakan sangat bergantung pada desain regulasi yang diterapkan.

Menurutnya, apabila tidak diatur secara hati-hati, terdapat risiko meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap produk impor, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketahanan pasokan dan stabilitas harga.

Heru menambahkan, tingkat ketergantungan yang tinggi juga berpotensi menekan inovasi serta mengurangi investasi domestik. Oleh sebab itu, keseimbangan antara keterbukaan pasar dan penguatan industri dalam negeri menjadi krusial.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan Indonesia tetap memiliki beragam pilihan produk, harga yang wajar, serta kepastian kualitas dan layanan. Pasar yang sehat dan kompetitif, pada akhirnya, menjadi bentuk perlindungan terbaik bagi masyarakat.

“Dan lebih khusus TKDN ini kan upaya agar ada porsi lokal dari perkembangan digital yang lebih banyak dinikmati asing,” katanya.

Heru menjelaskan bahwa kebijakan TKDN pada dasarnya dimaksudkan untuk melawan hegemoni asing, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar pasif, melainkan memiliki daya tawar dan memperoleh kontribusi nyata dari perkembangan digital di dalam negeri, sehingga tidak sepenuhnya didominasi pihak asing.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk proyek atau belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mendorong penggunaan produk buatan Indonesia.

Adapun barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, termasuk yang dipasarkan langsung kepada konsumen, pada prinsipnya tidak dipersyaratkan memenuhi ketentuan TKDN secara umum.

“Dengan demikian, ketentuan ini tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas dan tidak serta merta membuat kondisi menjadi tidak adil bagi pelaku usaha dalam negeri,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta presiden untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up untuk kendaraan niaga operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih, karena dinilai melemahkan industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Menurut Kadin, impor kendaraan pick-up dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berisiko mematikan industri otomotif nasional dan tidak memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian domestik.

Kata dia, industri otomotif di dalam negeri telah menyatakan kesiapan untuk melayani kebutuhan kendaraan bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Saleh menegaskan kebijakan impor perlu diselaraskan dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan industri dalam negeri harus dijaga melalui regulasi yang tepat.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ucap Saleh.

Di sisi lain, pelaku industri menilai kapasitas produksi nasional sebenarnya cukup besar. Total kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan optimal, dengan dukungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen, serta jaringan layanan purna jual yang luas.

Kadin menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan penguatan industri domestik.

Sinkronisasi antara kementerian terkait kata dia, dinilai penting agar program pembangunan desa dapat menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.

“Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” ungkap Saleh.

Kadin juga menilai pemerintah memiliki ruang untuk merancang skema yang lebih berpihak kepada industri nasional, seperti memprioritaskan kendaraan dengan TKDN tinggi, mendorong perakitan dalam negeri, atau membangun kemitraan manufaktur lokal.

Adapun disampaikan dia, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana melakukan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional kopdes.

Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri yang menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi perekonomian.

Respons ini disampaikan dia berkaitan dengan rencana impor 105.000 mobil pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (19/2) menjelaskan, apabila pengadaan kendaraan pick-up 4x2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa produk hasil pertanian Amerika Serikat (AS) yang bebas hambatan impor ke Indonesia merupakan yang dibutuhkan industri dalam negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan bahwa sebagian besar produk pertanian yang akan banyak diimpor dari Negeri Paman Sam merupakan bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri, seperti kedelai dan gandum.

“Kedelai kan kita juga butuh, kita impor terbesar dari Amerika. Kalau kita tidak mempermudah [impor], itu justru menyusahkan industri kita. Gandum juga kita butuh, karena kita tidak punya,” kata Budi saat berjumpa wartawan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2026).

Dengan mempermudah impor bahan baku tersebut, dia menyebu bahwa biaya produksi di dalam negeri akan turut turun, sehingga harga komoditas pangan dapat lebih terjaga.

Menurut Budi, kesepakatan tarif resiprokal dengan AS membuka jalan bagi Tanah Air untuk mendapatkan bahan baku secara mudah dan murah.

Pengenaan tarif 0% terhadap kedelai dan gandum juga dinilai tak akan menimbulkan masalah bagi industri dalam negeri, mengingat belum adanya kekuatan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan nasional.

“Caranya untuk murah ya dipermudah [impor], biar kita belinya enggak mahal. Kalau kita beli mahal, nanti harga makanan mahal juga,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia wajib melakukan impor barang-barang asal AS senilai US$33 miliar atau sekitar Rp558,5 triliun (kurs Rp16.925 per dolar AS). Hal ini menyusul kesepakatan tarif resiprokal perdagangan kedua

Bisnis mencatat, setidaknya ada tiga jenis barang yang wajib diimpor RI dari AS berdasarkan perjanjian dagang terbaru itu. Pertama, impor komoditas energi senilai US$15 miliar, dengan perincian pembelian LPG (US$3,5 miliar) minyak mentah (US$4,5 miliar), dan bensin olahan (US$7 miliar).

Kedua, pengadaan pesawat komersial dan barang/jasa penerbangan senilai US$13,5 miliar. Ketiga, impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar, yang mencakup kuota wajib tahunan selama lima tahun berturut-turut untuk kapas (163.000 metrik ton), kedelai (3,5 juta metrik ton), bungkil kedelai (3,8 juta metrik ton), dan gandum (2 juta metrik ton).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan program penggantian atap seng menjadi genteng atau gentengisasi akan sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara ini menjelaskan, hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional dan diharapkan dapat berdampak pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jadi kalau mau simple sih kita bisa saja impor, tapi menurut saya kita jangan melakukan itu. Kita gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan daripada industri dalam negeri kita," kata Marurar dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Ara menambahkan, nantinya pemerintah tak hanya menyerap produksi genteng dari industri besar, melainkan juga ikut menyerap produk genteng yang diproduksi oleh para pelaku UMKM.

"Karena pegawai-pegawai dari industri genteng rumah itu besar sekali jumlahnya. Semoga program ini bisa membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Untuk diketahui, program gentengisasi merupakan Salah satu gagasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Orang nomor 1 di Indonesia tersebut menilai penggunaan atap seng yang semakin masif di hampir seluruh kota, kecamatan, hingga desa telah mengurangi kualitas lingkungan permukiman. Selain menimbulkan panas bagi penghuni, Prabowo juga menilai seng mudah berkarat dan dinilai tidak mencerminkan keindahan Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bakal mengucurkan dana untuk mendukung program gentengisasi atau penggantian atap rumah masyarakat yang saat ini masih menggunakan seng.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini relatif kecil. Di mana, besarannya disebut tidak lebih dari Rp1 triliun.

"Gentengisasi tidak sampai Rp1 triliun. Tapi cukuplah, tidak banyak-banyak banget kalau tidak salah anggarannya," ujar Purbaya saat di sela-sela agenda Indonesia Economic Summit, Selasa (3/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan proses negosiasi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia telah memasuki tahap akhir.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah masih menunggu hasil negosiasi tarif Presiden AS Donald Trump yang hingga kini masih dalam proses.

“Ya nanti kita tunggu saja ya [negosiasi tarif Trump], itu kan lagi diproses,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Namun, Budi menjelaskan pembahasan substansi dalam negosiasi tarif tersebut sejatinya telah rampung. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap akhir berupalegal scrubbinguntuk memastikan kesesuaian dan aspek hukum sebelum diumumkan secara resmi.

“Kan sudah selesai, substansinya sudah selesai. Kanlegal scrubbingsekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin (16/2/2026).

Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.

Wijayanto menyebut, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalamBoard of Peacehingga memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS menginginkan akses penuh terhadapcritical mineralsIndonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepadaBisnis.

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuhcritical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Di samping itu, Faisal juga menyoroti perbedaan pendekatan dengan China yang memilih berinvestasi pada pembangunan industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih pada tahap awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tambah tinggi, langkah tersebut setidaknya telah mendorong tumbuhnya industri serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan dapat mengamankan 75 juta ton batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dari perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN.

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan DMO itu akan digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) sepanjang semester I/2026.

"PKP2B sama BUMN harapannya 75 juta ton," ucap Tri di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Adapun pasokan DMO dari PKP2B generasi I dan BUMN itu lantaran perusahaan-perusahaan itu tak mendapat pemotongan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.

Oleh karena itu, PKP2B generasi I dan BUMN wajib menyetorkan DMO sebesar 30%. Dalam kesempatan lain, Tri mengatakan bahwa hal tersebut demi mengantisipasi kebutuhan PLN seiring belum terbitnya RKAB 2026 perusahaan-perusahaan lain.

"Jadi gini. Untuk PKP2B generasi I dan IUP BUMN, itu kan kita berikan 100%. Maka dia kita minta di awal, minimal 30% tarik ke depan [untuk DMO]. Untuk PLN. PLN doang nih, 30%," ucap Tri di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Dia pun menyebut, usai RKAB batu bara milik perusahaan lainnya terbit, maka pasokan DMO batu bara untuk PLN turut dipasok oleh perusahaan tersebut.

"Nanti sambil jalan, nanti yang lain persetujuan. Nah, nanti kita kumpulkan juga dari itu," katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana menaikkan porsi DMO batu bara menjadi di atas 30% pada 2026. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kenaikan persentase DMO itu tak lepas dari wacana pemangkasan produksi emas hitam menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.

"Kami akan perhatikan. Range-nya itu [kenaikan DMO] mungkin bisa lebih dari 30%," ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Adapun, saat ini kewajiban DMO batu bara oleh pelaku usaha adalah 25% dari total produksi tahunan. Harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton. Terkait harga, Yuliot juga memberi sinyal bahwa kelak harga DMO batu bara akan mengikuti harga pasar.

Lebih lanjut, Yuliot mengatakan, produksi batu bara 2026 bakal dipangkas ke level di atas 600 juta ton. Angka ini lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya.

Pemangkasan produksi tersebut juga terbilang signifikan dibanding realisasi tahun sebelumnya. Tercatat, realisasi produksi batu bara 2025 mencapai 790 juta ton. Dia menuturkan, angka pemangkasan produksi batu bara pada 2026 itu merujuk pada proyeksi permintaan industri dalam negeri dan kebutuhan PLTU PLN.

"Jadi, berdasarkan perhitungan dari dirjen minerba dan juga ini berdasarkan permintaan dari PLN dan juga industri dalam negeri, jadi perkiraan sekitar lebih dari 600 juta ton per tahun," ucap Yuliot.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) membeberkan penyebab angka pemutusan hubungan kerja (PHK) melonjak pada 2025, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa PHK merupakan persoalan yang berlanjut sebagai imbas dari kondisi perekonomian dalam negeri hingga kepercayaan investor asing.

“PHK justru begini, ini kan carry over masalah kepercayaan, masalah orang berinvestasi, melihat keadaan kita. Itu kan carry over dari masalah utang yang meningkat dan sebagainya,” kata Jumhur usai pembukaan Rakornas II & Rakernas IV KSPSI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut berimbas kepada industri dalam negeri yang tidak berkembang. Selain itu, terdapat pula masalah persaingan dengan membeludaknya barang impor dan impor ilegal, sehingga industri dalam negeri menyetop produksi hingga gulung tikar.

Jumhur menyebut bahwa serikat buruh terus mendukung pemangku kepentingan terkait agar menghidupkan kembali geliat industri di Tanah Air, terutama demi keberlanjutan industri penopang perekonomian nasional.

“Bahwa buruh di belakang mereka yang mau berbisnis, mau berekonomi, mau berindustri, kita dukung. Dan kita satu langkah, karena tidak ada gunanya kita sebagai buruh, kalau tidak ada industrinya,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa lonjakan PHK sepanjang 2025 tak terlepas dari krisis global.

Menurut Dasco, DPR bersama pemerintah dan serikat buruh terus berupaya agar angka PHK dapat dibatasi melalui perumusan kebijakan yang tepat.

“Kita juga melakukan mitigasi dan pemerintah juga melakukan antisipasi-antisipasi yang dianggap perlu supaya tidak kemudian terjadi pelebaran PHK,” ujar Dasco.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Satu Data Kemnaker mencatat angka PHK mencapai 88.519 sepanjang 2025, meningkat sekitar 13,54% dari tahun sebelumnya.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa PHK banyak melanda sektor manufaktur dan padat karya. Dia menyebut kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan kinerja ekspor-impor dan dinamika geopolitik global sepanjang tahun lalu.

“Tekanan ekspor impor itu pasti, kondisi dunia pada 2025 awal sampai semester pertama kan masih ada dinamika geopolitik tinggi, ada perang dan sebagainya,” kata Indah saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026) lalu.