Bisnis.com, SEOUL – Kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan masih sangat potensial, didukung oleh sumber daya alam di Tanah Air bertemu dengan teknologi dari Negeri Ginseng. Beberapa sektor strategis yang dapat digarap seperti kendaraan listrik hingga AI.

Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan mengatakan sejauh ini sudah banyak perusahaan Korsel yang berinvestasi di Indonesia, terutama di industri kendaraan listrik hingga baja.

"Ke depan, masih terbuka lebar [investasi Korsel di RI] terutama di sektor kendaraan listrik, semikonduktor, energi terbarukan, dan industri," kata Cecep dalam pertemuan Indonesian Next-Generation Journalist Network yang diselenggarakan Korea Foundation (KF) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dikutip Rabu (16/6/2026).

Terbaru, Cecep menunjukkan investasi dari perusahaan baja Posco Holdings yang akan menambah kerja sama dengan RI lewat produksi specialized steel atau baja bernilai tambah tinggi, termasuk untuk sektor otomotif.

Dalam catatan Bisnis, Posco Holdings menyampaikan minat untuk menambah investasi di Indonesia melalui pengembangan tahap kedua proyek PT Krakatau Posco (PTKP).

Pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan pada 1 April 2026 lalu, Posco menyerahkan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent/LOI) kepada pemerintah Indonesia untuk menjajaki peluang kerja sama lanjutan. Fokusnya yakni pada proyek pengembangan tahap kedua PTKP.

Lebih lanjut, Cecep juga mendorong kolaborasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dengan Korea Selatan. Dia mengakui penutupan Selat Hormuz sebelum ini telah menjadi "alarm" bagi seluruh dunia untuk lebih memperkuat kerja sama energi.

"Korea Selatan cukup kuat di sektor EBT, kami melihat sektor energi adalah sektor yang menjadi fokus yang perlu kita terus kembangkan dalam kerja sama hubungan Indonesia dan Korea," kata Cecep.

Tak hanya kerja sama industri berat, pihak Kedutaan Besar RI di Seoul juga mengincar kerja sama bilateral di bidang kecerdasan buatan (AI), mengingat ambisi Presiden Korea Selatan Jae-myung Lee yang ingin membawa negaranya sebagai kekuatan AI nomor 3 di dunia.

Harapannya, Indonesia dapat ikut dengan Korea Selatan dalam pengembangan AI ini pada tahap awal. Adapun, penting untuk diingat adalah pengembangan AI memerlukan peran tata kelola yang baik, baik dari sisi regulator maupun Sumber Daya Manusia.

"Di bidang AI kita juga sudah punya MoU kerja sama AI di bidang kesehatan dan kerja sama dalam pengembangan digital antara Indonesia dan Korea," ujar Cecep.

Cecep mengingatkan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Lee pada awal April 2026 ini, kedua belah pihak telah menyiapkan langkah-langkah konkrit untuk merealisasikan komitmen kerja sama.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Korea Selatan pada 1 April 2026 sudah membawa komitmen investasi Rp173 triliun dari Negeri Ginseng. Ada lebih dari 20 kesepakatan senilai US$102 miliar atau setara dengan Rp173 triliun untuk sektor strategis Indonesia.

Gayeon Jung, Wakil Direktur Jenderal untuk Urusan Asean dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, menambahkan kerja sama antara Korsel dan Indonesia berlandaskan manfaat untuk bersama, saling melengkapi, kesamaan kepentingan, dan kepercayaan yang terbangun selama lima dekade.

"Kerja sama ekonomi kita saling melengkapi. Sumber daya alam dan skala pasar Indonesia bertemu dengan teknologi, modal, dan pengalaman industrial Korea," kata Jung dalam kesempatan terpisah di Seoul.

Jung menunjukkan Indonesia telah menjadi tujuan investasi pertama di luar negeri pada tahun 1968. Kerja sama bilateral pun terus dipererat seiring berjalannya waktu, dengan masuknya perusahaan manufaktur seperti Samsung, LG, hingga CJ ke pasar Indonesia pada 1990-an.

Selanjutnya, pada awal 2020an, Korsel turut memperkuat ekosistem mobil listrik di Indonesia, terutama dengan memanfaatkan sumber daya nikel.

"Tantangan yang muncul tidak menjadi alasan untuk memperlambat kerja sama, justru itu menjadi alasan untuk memperkuat," tutup Jung.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia memastikan bahwa PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak bertujuan menjadi makelar ekspor yang merugikan pelaku usaha pertambangan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan kehadiran DSI murni dirancang sebagai instrumen pengawasan. Langkah itu diambil guna memastikan komoditas sumber daya alam (SDA) strategis diekspor dengan nilai wajar demi mencegah kebocoran penerimaan negara.

Pemerintah pun menargetkan kehadiran DSI mampu menyumbat celah praktik kecurangan perdagangan internasional yang kerap terjadi di lapangan, khususnya aksi manipulasi harga berupa transfer pricing dan under invoicing.

“Kami hanya memastikan, tujuan kita sebenarnya ‘eh, lu jualnya dengan harga yang bener dong’. Tujuan kita kan itu sebenarnya. Bukan mengambil barang mereka dan menjadi calo yang kemudian menjual,” ucap Dony dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Jumat (12/6/2026).

Dony, yang juga menjabat Kepala BP BUMN, memaparkan praktik transfer pricing dan under invoicing telah lama merugikan kas negara. Aksi ini dilakukan lewat penjualan produk ekspor di bawah harga pasar ke perusahaan afiliasi di luar negeri, serta pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari fakta riilnya.

Melalui kontrol ketat PT DSI, pemerintah ingin memastikan kontribusi aktivitas komoditas dapat mengalir optimal untuk pembangunan dan masyarakat.

Sampai dengan akhir tahun ini, pencegahan praktik manipulasi harga tersebut akan menjadi fokus utama program kerja perseroan. Sepanjang masa transisi yang dijadwalkan berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026, tata niaga ekspor dipastikan akan tetap berjalan normal seperti biasa.

Pelaku usaha juga tetap memegang kendali atas operasional pengiriman barang ke luar negeri. Namun, eksportir kini diwajibkan untuk melakukan pelaporan aktivitas perdagangan mereka kepada PT DSI melalui integrasi sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Dony juga meminta para pelaku usaha maupun investor tidak perlu cemas terhadap stabilitas bisnis mereka selama fase penyesuaian baru ini bergulir. Pemerintah berkomitmen penuh untuk tetap menghormati dan menjaga validitas seluruh kontrak dagang yang telah ditandatangani dan sedang berjalan.

“Tidak ada keinginan pemerintah untuk menghancurkan sistem pendapatan kita. Justru kami ingin pendapatan kita jadi lebih besar," tuturnya.

Di samping perlindungan kontrak, implementasi kebijakan baru ini juga akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan sekali guna memastikan tidak ada disrupsi pada rantai pasok komoditas nasional.

ROCKY Gerung pernah mengutarakan bahwa pembuat hoaks terbaik adalah penguasa, karena ia satu-satunya yang memiliki alat paling lengkap untuk menciptakannya.

Argumen itu agaknya bisa ditarik ke ranah yang lebih luas. Ketika negara menjadi pemain utama di pasar, ia tidak hanya berperan sebagai regulator sekaligus eksekutor, tetapi juga menjadi hakim, wasit, dan pemain dalam waktu bersamaan.

Situasi seperti itu hanya mungkin terjadi jika tidak ada transparansi yang memadai, dan respons pasar menjadi penanda paling jujur atas munculnya masalah yang lebih serius di baliknya.

Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai satu-satunya pintu ekspor komoditas strategis nasional datang dengan keyakinan yang secara argumentasi terdengar masuk akal, yakni menutup kebocoran, memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, dan mengembalikan manfaat sumber daya alam kepada negara.

Janji itu memiliki landasan konstitusional yang sah. Namun, dalam ekonomi, niat baik dan hasil akhir tidak selalu bergerak ke arah yang sama.

Dan struktur, lebih dari sekadar niat, adalah yang menentukan ke mana surplus ekonomi pada akhirnya mengalir. Kita perlu ingat logika yang pernah diucapkan oleh Rocky pada paragraph pengantar di atas.

Pertanyaan yang paling jarang diajukan bukan soal apakah negara boleh masuk ke pasar. Mandat Pasal 33 UUD 1945 sudah menjawabnya.

Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apa yang sesungguhnya terjadi pada anatomi industri ketika negara menempatkan dirinya sebagai satu-satunya titik perantara dalam rantai perdagangan, dan distribusi risiko apa yang secara struktural menyertainya.

Dari Dua Piramida ke Satu Lubang Jarum

Industri sawit Indonesia, jika dipetakan secara jujur, menyerupai dua piramida yang saling berhadapan.

Di satu sisi berdiri jutaan petani, koperasi, pabrik kelapa sawit, refinery, hingga eksportir. Di sisi lain berjejer ribuan pembeli global, trader internasional, produsen oleokimia, dan industri energi dari berbagai penjuru dunia.

Dalam ekosistem terdesentralisasi seperti ini, tidak ada satu pelaku pun yang sepenuhnya menguasai arus transaksi. Harga terbentuk dari ribuan negosiasi yang berjalan bersamaan. Informasi mengalir di antara banyak titik sekaligus.

Inilah karakteristik yang sering luput dari perhatian, yakni kekuatan tawar yang terdistribusi. Ketika satu pembeli menekan harga terlalu rendah, penjual masih memiliki ruang untuk berpaling ke pembeli lain.

Ketika satu pedagang mengambil margin berlebihan, kompetitor akan masuk untuk menekan rente tersebut.

Pasar mungkin tidak selalu adil, tetapi ia menyimpan mekanisme koreksi yang bekerja secara alami.

Karakter ini berbeda dari batu bara atau nikel yang sejak awal beroperasi dalam struktur lebih terkonsentrasi, dengan basis pembeli terbatas dan rantai nilai yang lebih rapat.

Pertanyaan strategisnya kemudian menjadi apakah satu desain kelembagaan yang seragam dapat diterapkan secara efektif pada struktur industri yang karakternya sangat berbeda?

Hadirnya PT DSI mengubah lanskap dua piramida itu menjadi bentuk jam pasir. Kedua sisi rantai nilai kini dipertemukan secara paksa pada satu titik sempit di tengah.

Dalam ekonomi industri, pihak yang menguasai leher jam pasir menguasai sesuatu yang jauh lebih esensial daripada sekadar transaksi.

Ia menguasai arus informasi, akses pasar, dan pada akhirnya proses pembentukan harga itu sendiri.

Joseph Stiglitz pernah mendefinisikan situasi semacam ini sebagai ruang inkubasi sempurna bagi perburuan rente, di mana kekayaan tidak diciptakan melalui efisiensi atau inovasi, melainkan diekstraksi melalui hak istimewa untuk mengontrol pintu keluar masuk barang.

Yang memperumit situasi ini adalah penyempitan tidak hanya terjadi di sektor perdagangan. Proses konsolidasi aset sawit dan tambang melalui Agrinas serta Satgas PKH secara bersamaan juga memampatkan sisi produksi.

Negara tidak lagi membatasi dirinya sebagai regulator. Ia sedang merangkap peran sebagai regulator, produsen, pedagang, dan pengawas sekaligus dalam satu entitas yang terintegrasi. Di sinilah paradoks terbesar kebijakan ini muncul.

Friedrich Hayek pernah mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam ekonomi bukanlah sekadar distribusi sumber daya, melainkan distribusi pengetahuan.

Informasi mengenai kualitas komoditas, kebutuhan pembeli, fluktuasi biaya logistik, risiko pasar, hingga kondisi lokal tersebar luas di antara ribuan pelaku usaha.

Tidak ada satu institusi pun yang secara alami mampu menyerap dan mengolah seluruh pengetahuan itu sekaligus.

Daya tahan industri sawit Indonesia selama puluhan tahun justru berakar dari keberagaman pelakunya.

Ketika ekosistem itu dipersempit menjadi satu titik perantara, pertanyaannya bukan lagi seberapa besar kontrol yang berhasil diraih, melainkan seberapa besar risiko yang ikut terkonsentrasi bersamanya.

Petani Selalu di Bagian Paling Bawah

Jika struktur ini benar-benar terbentuk, siapa yang paling rentan menanggung konsekuensinya?

Bukan trader global. Bukan importir besar. Dan bukan pula PT DSI sendiri. Jawaban paling jujurnya adalah petani.

Ekonom Joan Robinson yang memperkenalkan konsep monopsoni membuktikan bahwa ketika banyak penjual harus berhadapan dengan satu pintu pembeli yang terkonsentrasi, surplus ekonomi akan selalu bergerak dari produsen ke tangan pembeli.

Dalam konteks ini, PT DSI berpotensi berfungsi sebagai monopsoni domestik dalam rantai yang sudah asimetris sejak pangkalnya.

Pernyataan pemerintah bahwa pabrik kelapa sawit tidak boleh membeli tandan buah segar di bawah harga yang ditetapkan terdengar meyakinkan.

Namun, harga tidak hanya didikte oleh aturan formal, tetapi juga oleh distribusi kekuatan tawar yang riil.

Ketika sisi pembeli semakin terkonsentrasi, sementara jutaan petani tetap tersebar dan terfragmentasi, tekanan terhadap harga di tingkat petani akan tetap bekerja meskipun larangan formal telah diumumkan.

Sejarah komoditas Indonesia sudah pernah memberikan pelajaran yang persis sama. Pada era Orde Baru, tata niaga cengkeh diberlakukan dengan alasan yang hampir identik, yakni stabilisasi harga dan perlindungan petani.

Hasilnya justru membuktikan bahwa pihak paling lemah dalam rantai nilailah yang selalu menjadi penyesuai pertama dari kebijakan yang dirancang atas nama kepentingan yang lebih besar.

Negara yang terlalu lemah memang gagal mengoreksi ketimpangan pasar. Namun, negara yang terlalu terkonsentrasi juga dapat menciptakan distorsi baru yang sama besarnya, hanya dengan wajah berbeda.

Dalam sistem yang tersebar, kegagalan satu pelaku dapat segera dikoreksi oleh pelaku lain. Dalam sistem yang terkonsentrasi, kegagalan pada satu titik dapat menjalar ke seluruh rantai nilai sekaligus.

Itulah mengapa perdebatan mengenai PT DSI tidak seharusnya dibingkai sebagai perseteruan klasik antara negara dan pasar.

Persoalan substansialnya adalah bagaimana kekuasaan ekonomi didistribusikan dan berapa besar risiko yang ikut terkonsentrasi ketika distribusi itu dipadatkan ke dalam satu titik.

Pertanyaan yang paling penting, lagi-lagi bukan seberapa besar peran negara dalam ekonomi. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah negara hadir untuk memperkuat institusi yang menciptakan kepastian dan persaingan yang sehat, ataukah ia sedang membangun titik konsentrasi baru yang merombak distribusi insentif, informasi, dan kekuatan tawar di seluruh rantai nilai.

Perbedaan arah di antara keduanya itulah yang kelak akan menentukan apakah kebijakan ini dikenang sebagai instrumen pembangunan nasional, atau hanya sebagai jebakan baru dalam ekonomi Indonesia yang bebannya, seperti biasa, jatuh paling berat ke bagian paling bawah.

Bisnis.com, JAKARTA— Senior Capital Market Analyst Pinnacle Investment Indonesia John Daniel Rachmat menilai kebijakan ekspor satu pintu berpotensi mengurangi daya tarik saham-saham eksportir yang selama ini menjadi pilihan investor saat rupiah melemah.

Dalam kondisi tersebut, dia menilai dolar AS dan dolar Singapura menjadi instrumen yang lebih layak dipertimbangkan sebagai safe haven. Menurut John, selama ini saham-saham eksportir atau emiten yang memperoleh pendapatan dalam mata uang asing kerap menjadi pilihan investor ketika nilai tukar rupiah tertekan.

“Jadi kalau memang Rupiah-nya melorot, dengan sendirinya kalau revenue-nya perusahaannya itu dalam bentuk US Dollar atau Yuan atau apa gitu kan dia untung gitu kan,” kata John dalam acaraKapan Market Reboundyang digelar Indonesia Investment Education (IIE) secara daring, Sabtu (6/6/2026).

Namun menurut dia, kebijakan ekspor satu pintu yang akan dikelola PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi mengubah pandangan tersebut.

“Jadi mohon maaf ya kalau ditanya sekarang safe haven-nya apa, ya nggak ada. Safe haven-nya yang paling bagus beli US Dollar atau beli Dollar Singapura,” imbuhnya.

Pemerintah diketahui tengah menyiapkan skema ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis, seperti batu bara, kelapa sawit, dan fero aloi. Dalam masa transisi hingga akhir 2026, eksportir masih diperkenankan melakukan ekspor secara mandiri dengan kewajiban menyampaikan laporan kepada PT DSI. Adapun pelaksanaan penuh kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Menurut John, kebijakan itu berpotensi menghilangkan salah satu daya tarik utama emiten eksportir di mata investor. Selama ini, saham-saham yang memiliki pendapatan dalam mata uang asing dinilai mampu menjadi pelindung nilai ketika rupiah mengalami pelemahan sehingga tetap diminati investor asing.

Dia menilai sentralisasi aktivitas ekspor melalui satu lembaga justru memunculkan kekhawatiran baru di pasar. Pasalnya, fungsi pemasaran dan ekspor merupakan bagian yang melekat dalam operasional perusahaan karena berkaitan langsung dengan perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, hingga kebutuhan tenaga kerja.

“Karena awalnya memang dollar earner itu dianggap safe haven. Logikanya kan gitu. Tapi tiba-tiba hilang, diambil dicopot melalui ekspor satu pintu. Itu yang sangat kecewa itu sangat banyak sekali,” ujarnya.

Selain itu, John juga menyoroti potensi persoalan tata kelola apabila seluruh ekspor komoditas strategis harus melalui satu entitas. Menurut dia, mekanisme tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian dalam penyaluran kontrak ekspor kepada perusahaan-perusahaan pelaku usaha.

Dia menambahkan, kekhawatiran terhadap kebijakan tersebut juga tercermin dari perhatian sejumlah lembaga pemeringkat internasional yang menilai sentralisasi ekspor berpotensi memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

Di tengah pelemahan rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS, John menilai arah pergerakan pasar selanjutnya akan sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang membebani sentimen investor.

Menurut dia, pasar masih berpeluang pulih apabila pemerintah mampu menunjukkan langkah perbaikan yang kredibel. Sebaliknya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera ditangani.

“Kalau merasa Rp18.000 mahal, ya bulan depan mungkin sudah Rp19.000, bulan depannya lagi mungkin Rp20.000 kalau seandainya masalah ini tidak selesai,” katanya.

Meski demikian, John menilai kondisi pasar yang sedang tertekan dapat menjadi peluang investasi apabila berbagai persoalan yang saat ini menjadi perhatian investor mulai menunjukkan arah penyelesaian.

Menurut dia, momentum tersebut dapat menjadi titik masuk yang menarik bagi investor karena berpotensi menghasilkan kenaikan harga saham yang signifikan ketika pasar telah mencapai titik terendahnya.

“Kalau seandainya masalah yang tadi ada daftar di atas itu sudah dalam proses akan selesai, saya dengan happy kita akan masuk. Betul, itu waktunya kita mungkin easily 2 times, 3 times, maybe 5 times bagger. Sangat mudah kalau memang sudah bottom,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan negara. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai jika didukung desain kelembagaan yang matang, persiapan yang memadai, dan tata kelola yang kuat.

“Keberhasilan dan kebermanfaatan dari DSI bukan hanya dari apa yang ingin dituju atau objektifnya seperti meningkatkan nilai tambah ekonomi, meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan negara,” kata Faisal saat dihubungiRepublikadi Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Faisal, tujuan pembentukan DSI secara prinsip tidak menjadi persoalan. Tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi yang akan menentukan apakah lembaga tersebut mampu memberikan nilai tambah atau justru menimbulkan persoalan baru.

Ia mengatakan, manfaat yang diharapkan dari DSI baru dapat terwujud apabila seluruh aspek teknis pelaksanaannya dirancang secara matang dan didukung tata kelola yang baik.

“Keberhasilan dan juga akan ada dampak positifnya atau tidak itu juga bergantung pada desain, preparation yang cukup, dan rigorous, lalu yang terakhir juga adalah masalah bagaimana nanti good governance,” ucap Faisal.

Faisal menilai perhatian utama saat ini seharusnya diarahkan pada desain kelembagaan, kesiapan implementasi, kelayakan pelaksanaan, hingga kualitas sumber daya manusia yang akan menjalankan DSI.

“Nah ini yang sebetulnya menjadi concern selama ini, jadi bukan pada tujuannya pada tataran tujuan, tapi pada tataran teknikal, good governance yang harus dibuktikan bahwa ini nanti akan betul-betul memberikan nilai tambah bukan menciptakan satu masalah yang baru,” kata Faisal.

Ia mengingatkan tujuan yang baik tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila persiapan dilakukan secara terburu-buru. Menurut dia, kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan berpotensi menimbulkan berbagai celah yang merugikan dunia usaha maupun investor.

“Kalau dari sisi tujuan itu bagus, tapi kalau dari sisi persiapannya tidak matang banyak hal loopholes bahkan menciptakan permasalahan bagi pelaku swasta dan juga investor,” ujarnya.

Selain desain dan tata kelola, Faisal juga menyoroti faktor waktu penerapan kebijakan. Menurut dia, implementasi DSI dilakukan ketika masih terdapat berbagai kekhawatiran terkait iklim investasi nasional.

“Belum lagi masalah timing karena dari kondisi sekarang kita bisa melihat bahwa banyak concern terhadap iklim investasi di Indonesia. Nah timing ini justru sebetulnya sangat-sangat riskan,” kata Faisal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kalangan pelaku usaha mendukung langkah pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Namun, dunia usaha meminta implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu arus ekspor dan kepastian bisnis.

Communication Specialist Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Septiyan Listiya mengatakan pelaku usaha memahami tujuan pembentukan DSI untuk meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

“Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif pemerintah,” ujar Septiyan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/5/2026).

Dukungan tersebut disampaikan APINDO bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Menurut Septiyan, pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Komoditas seperti batu bara, nikel, ferro alloy, hingga kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang berbeda.

“Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh pemerintah dan DSI,” katanya.

Asosiasi juga meminta kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan, termasuk mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), hingga keterkaitan dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional.

“Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global,” ujar Septiyan.

Selain itu, dunia usaha menilai tata kelola DSI harus dijalankan secara transparan dan efisien tanpa menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional juga perlu diperjelas untuk menjaga kepercayaan pasar.

Septiyan mengatakan penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing perlu dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dan didukung teknologi informasi modern.

“Platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri,” ujarnya.

APINDO dan asosiasi sektor lainnya juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan pelaku usaha. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah pembahasan berbagai aspek teknis, mulai dari cakupan komoditas, mekanisme harga, standar layanan, penyelesaian pembayaran, hingga tahapan transisi.

Selain itu, asosiasi mendorong pemerintah melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional agar kebijakan baru tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar global.

Menurut Septiyan, APINDO, IMA, APBI-ICMA, FINI, dan GAPKI siap mendukung implementasi kebijakan melalui masukan teknis, sosialisasi kepada anggota, serta pengawalan masa transisi agar tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.

“Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional,” kata Septiyan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak menambah birokrasi baru dalam tata kelola ekspor SDA. DSI, ucap Dony, justru dapat menciptakan nilai tambah bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha melalui pengelolaan ekspor yang lebih transparan dan akuntabel.

"Ada sejumlah hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan pemerintah melalui DSI untuk ekspor SDA kita," ujar Dony saat konferensi pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Ahad (31/5/2026).

Dony berharap kebijakan ini akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Menurut Dony, keberadaan DSI akan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang selama ini diduga mengurangi potensi penerimaan negara, seperti under-invoicing maupun transfer pricing dalam kegiatan ekspor komoditas.

"Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah," ucap pria asal Sumatera Barat tersebut.

Ia menambahkan, mekanisme pengawasan juga akan menjadi lebih sederhana karena seluruh data dan aktivitas ekspor dapat dipantau secara terintegrasi. Dony mengatakan Kementerian Keuangan dapat lebih mudah memonitor potensi penerimaan negara lantaran bisa langsung berkomunikasi dengan Danantara.

"Pak Purbaya tinggal kontak ke Danantara untuk melakukan pengecekan ada apa, kenapa kok pendapatan yang tadinya kita duga ada under-invoicing, ada transfer pricing, harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk DSI," ucap Dony.

Kepala BP BUMN itu berharap DSI juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor SDA. Ia mengatakan tata kelola perusahaan yang transparan akan berdampak lurus terhadap net income atau laba.

"Rata-rata perusahaan ini kan perusahaan Tbk yang juga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih," ungkap dia.

Dony mengatakan pemerintah juga ingin memastikan kehadiran DSI memberikan manfaat bagi dunia usaha. Oleh karena itu, selama masa transisi enam bulan yang dimulai pada Juni hingga Desember 2026, pemerintah akan melakukan berbagai diskusi dengan pelaku industri.

"Dalam tahapan transisi selama enam bulan itu banyak diskusi yang akan kita lakukan, termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha," sambung Dony.

Untuk mendukung operasional perusahaan, sambung Dony, Danantara juga memperoleh dukungan SDM dari sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan tata kelola perdagangan dan investasi. Dony menyampaikan terdapat sejumlah figur andal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga BKPM untuk mengisi berbagai posisi di DSI.

Dony menegaskan penataan ekspor SDA tidak akan dilakukan secara sepihak oleh Danantara. Menurutnya, keberhasilan DSI sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem ekspor nasional.

"Jadi ini tidak hanya independen dilakukan oleh Danantara, tetapi juga kita mengharapkan dukungan dari pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses penataan ekspor SDA kita ke depannya," kata Dony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional. Namun, organisasi petani sawit tersebut mengingatkan, setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu, harus dirancang secara hati-hati.

Tujuannya agar tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan, petani mendukung peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk under-invoicing dalam perdagangan komoditas.

"Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat," kata Darto dalam keterangan pers di Jakarta, Ahad (31/5/2026).

Menurut dia, kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri. Terutama, sambung Darto, petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.

Darto menyebut, industri sawit bukan hanya soal kebun dan pabrik, melainkan ekosistem yang sangat kompleks dan saling terhubung mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir hingga buyer internasional. "Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat memberikan dampak positif terhadap ekosistem pasar modal domestik, sehingga menguntungkan investor.

Ia menuturkan di Jakarta, Minggu, bahwa implementasi ekspor satu pintu melalui PT DSI nantinya akan menanamkan kedisiplinan terkait pelaporan hasil ekspor kepada para pelaku usaha.

Hal tersebut karena seluruh eksportir diwajibkan untuk melaporkan kegiatan ekspor mereka kepada DSI melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai Kemenkeu).

Pelaporan tersebut bertujuan untuk menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi manipulasi harga komoditas yang selama ini memengaruhi pendataan pendapatan negara melalui bea dan pajak maupun pendapatan perusahaan ekspor itu sendiri.

Transparansi pendapatan perusahaan pun akan berdampak positif pada transparansi profitabilitas dan laba perusahaan.

“Untuk perusahaan, ya profitability (profitabilitas)-nya bisa naik cukup signifikan. Jadi itu berita positif ya ke pasar (modal) sebetulnya,” kata Purbaya.

Profitabilitas yang menguat diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perseroan hingga menambah nilai dividen tunai yang dibagikan, mengingat banyak perusahaan ekspor merupakan emiten yang sudah melakukan initial public offering (IPO) atau go public.

“Jadi, investor akan diuntungkan,” tegas Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada 20 Mei lalu mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya terkait dengan aturan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Penugasan PT DSI yang menjadi BUMN khusus ekspor tersebut akan berjalan dalam dua tahap.

Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026. Pada tahap awal, DSI hanya berperan untuk mengawasi pelaporan terkait ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy (paduan besi). Peran DSI nantinya akan diperluas sesuai kebutuhan pemerintah dan kesiapan lembaga tersebut.

Pada tahap kedua yang akan dimulai per 1 Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir dan menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional.

Namun, organisasi petani sawit itu mengingatkan agar setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu, dirancang secara hati-hati sehingga tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under invoicing dalam perdagangan komoditas.

SHUTTERSTOCK/SAMSUL SAID Ilustrasi kelapa sawit, tandan buah segar kelapa sawit.

"Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat," ujar Mansuetus dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.

Sebelumnya, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara (BUMN) yang ditugaskan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

DSI akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Pembentukan perusahaan tersebut dimaksudkan untuk menutup potensi kerugian negara yang selama ini diduga muncul akibat praktik under invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan ekspor.

Lebih lanjut, dia menyebut, industri sawit merupakan ekosistem yang kompleks dan saling terhubung, mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir, hingga pembeli internasional.

SHUTTERSTOCK/KYTan Ilustrasi sawit.

"Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu," katanya.

Mansuetus mengungkapkan, berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, harga tandan buah segar (TBS) petani swadaya mengalami penurunan akumulatif sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram dalam dua hari setelah muncul pengumuman terkait pembentukan DSI.

Sebelum itu, harga TBS petani swadaya secara nasional berada di kisaran Rp 3.500 hingga Rp 3.700 per kilogram.

"Dalam jangka pendek, penurunan harga yang mendekati 50 persen ini sangat memukul pendapatan petani swadaya. Kami khawatir apabila ketidakpastian berlangsung dalam jangka menengah dan panjang, harga TBS bisa kembali turun hingga di bawah Rp 1.000 per kilogram seperti yang pernah terjadi pada 2022," papar dia.

Menurut Mansuetus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri sawit sangat sensitif terhadap ketidakpastian di sektor hilir.

Ketika pelaku usaha mengambil sikap menunggu kejelasan kebijakan, aktivitas pembelian dan produksi cenderung melambat sehingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

Dari total 17,6 juta hektar kebun sawit di Indonesia, sekitar 6,4 juta hektar atau hampir 40 persen merupakan kebun milik petani swadaya.

Karena itu, keberlangsungan industri sawit nasional sangat bergantung pada pasokan TBS dari petani rakyat.

"Produksi CPO nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi petani swadaya. Ketika terjadi gangguan atau ketidakpastian di hilir, dampaknya langsung menekan serapan dan harga TBS sebagai bahan baku utama industri," kata Mansuetus.

Ia menjelaskan, kompleksitas industri sawit tidak hanya terletak pada proses produksi.

KOMPAS.com/Pandawa Borniat Ilustrasi sawit.

TBS diolah menjadi CPO di pabrik, kemudian dikirim ke refinery untuk diproses menjadi berbagai produk turunan sebelum dipasarkan ke pembeli internasional.

Namun dalam praktiknya, rantai bisnis tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tempo pembayaran, kebutuhan modal kerja, efisiensi logistik, nilai tukar mata uang, hingga dinamika harga global.

Sebagai contoh, tidak semua daerah penghasil sawit memiliki fasilitas refinery. Akibatnya, pabrik harus menampung dan mengirim CPO ke wilayah lain menggunakan kapal sebelum memperoleh pembayaran dari pembeli berikutnya.

Kondisi ini membuat kebutuhan modal kerja dalam industri sawit menjadi sangat besar.

"Kejelasan tempo pembayaran menjadi faktor yang sangat penting. Dari sisi petani, hasil penjualan TBS digunakan untuk membayar tenaga pemanen, biaya angkut, dan operasional kebun. Karena itu, kelancaran arus kas di seluruh rantai pasok sangat menentukan keberlangsungan usaha petani," jelas dia.

Terkait pembentukan DSI, Mansuetus menilai pemerintah perlu memastikan kejelasan regulasi, tata kelola yang transparan, serta melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri sawit.

"Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri," katanya.

Menurut Mansuetus, apabila DSI nantinya memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani.

"Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak menambah birokrasi baru dalam tata kelola ekspor SDA. DSI, ucap Dony, justru dapat menciptakan nilai tambah bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha melalui pengelolaan ekspor yang lebih transparan dan akuntabel.

"Ada sejumlah hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan pemerintah melalui DSI untuk ekspor SDA kita," ujar Dony saat konferensi pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Ahad (31/5/2026).

Dony berharap kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Menurut Dony, keberadaan DSI akan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang selama ini diduga mengurangi potensi penerimaan negara, seperti under-invoicing maupun transfer pricing dalam kegiatan ekspor komoditas.

"Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah," ucap pria asal Sumatera Barat tersebut. .

Ia menambahkan mekanisme pengawasan juga akan menjadi lebih sederhana karena seluruh data dan aktivitas ekspor dapat dipantau secara terintegrasi. Dony mengatakan Kementerian Keuangan dapat lebih mudah memonitor potensi penerimaan negara lantaran bisa langsung berkomunikasi dengan Danantara.

"Pak Purbaya tinggal kontak ke Danantara untuk melakukan pengecekan ada apa, kenapa kok pendapatan yang tadinya kita duga ada under-invoicing, ada transfer pricing, harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk DSI," ucap Dony.

Kepala BP BUMN itu berharap DSI juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor SDA. Ia mengatakan tata kelola perusahaan yang transparan akan berdampak lurus terhadap net income atau profit.

"Rata-rata perusahaan ini kan perusahaan Tbk yang juga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih," ungkap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka peluang pemberian pengecualian terhadap ketentuan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE-SDA) bagi negara-negara yang memiliki perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan dengan Indonesia.

Namun, hingga saat ini, pemerintah baru memastikan Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang telah memperoleh kejelasan terkait skema pengecualian tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, filosofi utama kebijakan DHE-SDA adalah mendorong eksportir yang memperoleh manfaat dari sistem keuangan domestik untuk menempatkan devisanya di dalam negeri.

Freepik/nespix Ilustrasi ekspor

Menurut dia, selama ini masih terdapat perusahaan yang memperoleh pembiayaan dari perbankan nasional, namun hasil ekspornya justru disimpan di luar negeri.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan dana hasil ekspor dapat berputar di dalam negeri dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

"Yang sering disampaikan Presiden, perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan domestik, memperoleh keuntungan dari ekspor, maka sebaiknya dana hasil ekspornya juga ditempatkan di dalam negeri, bukan di luar negeri," ujar Purbaya di Wisma Danantara, Minggu (31/5/2026).

Ia menjelaskan, aturan teknis terkait pengecualian bagi negara mitra dagang akan terus disempurnakan seiring perkembangan implementasi kebijakan DHE-SDA.

"Saat ini yang sudah jelas adalah Amerika Serikat. Ke depan, aturan yang lebih perinci akan disusun dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai pengelola ekspor satu pintu komoditas strategis tidak akan mengubah kewajiban perpajakan para pelaku usaha.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026)

Menurut dia, seluruh kewajiban pajak tetap berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.

Namun, melalui penguatan pengawasan ekspor, pemerintah berharap dapat menekan praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara, seperti manipulasi nilai ekspor maupun penghindaran kewajiban perpajakan.

"Semua pajak akan berlaku seperti biasa. Justru saya berharap penerimaan negara bisa lebih besar karena praktik-praktik penggelapan ekspor dan berbagai penyimpangan lainnya dapat diminimalkan," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara sebelum mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan di bidang perpajakan maupun tata kelola ekspor.

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk mengukur dampak implementasi DSI terhadap penerimaan negara.

Evaluasi tersebut dilakukan seiring dimulainya penerapan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui mekanisme satu pintu.

“Sudah dihitung, tetapi kami belum bisa mendapatkan angka yang pasti,” kata Purbaya.

"DSI ini akan dimonitor dan dievaluasi setiap tiga bulan. Jadi, sekitar tiga bulan dari sekarang baru kami bisa menyampaikan dengan lebih jelas dampak kebijakan DSI terhadap penerimaan negara,” tegas Purbaya.