Harga ayam di level peternak anjlok bawah harga pokok produksi (HPP) yang ditetapkan pemerintah.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengatakan saat ini harga ayam hidup di kandang peternak hanya berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram (kg).

Sekretaris Jenderal GOPANSugeng Wahyudi menyebut sngka tersebut jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai sekitar Rp20 ribu per kg.

"Kemarin harga ayam hidup di kandang peternak di kisaran Rp14.000-Rp15.000 per kg," kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/6).

Akibat kondisi tersebut, peternak rakyat kini harus menanggung kerugian sekitar Rp5.000 per kg ayam yang dijual. Dengan biaya pokok produksi sekitar Rp20 ribu per kg dan harga jual hanya Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kg, usaha peternakan ayam dinilai semakin tertekan.

Menurut Sugeng, harga ayam anjlok bukan disebabkan oleh tata kelola impor bahan baku pakan, tetapi karena pasokan ayam melimpah yang tidak diimbangi peningkatan permintaan.

"Memang hari ini, suplai produksi ayam tidak diimbangi oleh peningkatan demand daging ayam. Yang terjadi kemudian, harga ayam hidup di kandang-kandang peternak tertekan," ucapnya.

Kondisi anjloknya harga ayam seperti ini bukan pertama kali terjadi. Sugeng mengatakan pola serupa juga sempat terjadi pada periode yang sama tahun lalu ketika harga ayam hidup turun akibat kelebihan pasokan.

"Kejadian ini berulang, dan seperti di tahun 2025, di bulan yang sama waktu itu, harga ayam hidup juga mengalami penurunan," sebutnya.

Menurutya, salah satu akar persoalan harga ayam anjlok adalah masih dominannya pemasaran ayam hidup oleh pelaku usaha besar ketimbang memasarkan ayam potong.

Sugeng menegaskan pelaku usaha dengan kapasitas produksi lebih dari 50 ribu ekor per minggu seharusnya telah memiliki rumah potong ayam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

"Sudah seharusnya pelaku-pelaku yang mempunyai kapasitas produksi lebih dari 50 ribu per minggu untuk memasarkan bukan ayam hidup, tetapi harus mempunyai rumah potong ayam. Sesuai dengan Permentan 10/2024," katanya.

Ia mengatakan saat ini hampir seluruh pelaku industri memiliki usaha budidaya ayam broiler. Sementara itu, pasar yang masih bertumpu pada penjualan ayam hidup membuat tekanan harga di tingkat peternak sulit dihindari.

"Saat ini hampir semua pelaku di industri memiliki budidaya ayam broiler, tanpa terkecuali. Sementara pasar yang diandalkan pasar ayam hidup, yang terjadi kemudian harga rendah di tingkat peternak tak terhindarkan," jelas dia.

Ia pun mendorong pemerintah segera merealisasikan program hilirisasi yang selama ini dijanjikan. Implementasi hilirisasi dapat dilakukan melalui BUMN pangan Berdikari, agar penyerapan ayam tidak lagi bergantung pada pasar ayam hidup.

"Hilirisasi seperti yang sering pemerintah janjikan, sudah saatnya untuk diimplementasikan, barang tentu melalui BUMN pangan yang dimiliki pemerintah, Berdikari dalam hal ini," terang dia.

Selain itu, GOPAN juga meminta perluasan usaha budidaya ayam hidup dibatasi, khususnya bagi pelaku usaha besar. Menurut Sugeng, banyak investor baru masuk ke sektor budidaya tanpa memperhitungkan kondisi pasar sehingga memicu kelebihan pasokan.

"Termasuk perluasan usaha di sektor budidaya final stock ayam hidup juga dibatasi, begitu banyak pelaku-pelaku baru investasi tanpa memperhitungkan pasar. Terutama pelaku-pelaku besar yang menguasai pakan dan DOC (Day Old Chick)," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan Tim Ekspedisi Patriot untuk mengembangkan industri berbasis potensi lokal di kawasan transmigrasi guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Transformasi transmigrasi bukan lagi sekadar memindahkan orang. Yang kita bangun adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu saat memimpin diskusi bersama para guru besar dari 10 perguruan tinggi mitra Program Tim Ekspedisi Patriot pada Selasa (30/6).

Menurut dia, kawasan transmigrasi tidak lagi hanya dipandang sebagai lokasi permukiman, tetapi perlu dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan potensi sumber daya alam, riset, inovasi perguruan tinggi, dunia usaha, investasi, dan akses pasar.

Ia mengatakan Tim Ekspedisi Patriot akan menjadi penghubung antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam merancang pengembangan kawasan secara menyeluruh.

Tim tersebut disiapkan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, mendorong pengembangan industri pengolahan, memperkuat sumber daya manusia, serta membangun kemitraan dengan pelaku usaha yang dapat menyerap hasil produksi masyarakat.

Program Transmigrasi Patriot akan difokuskan di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua dengan melibatkan perguruan tinggi mitra, ujar dia.

Kementerian Transmigrasi menargetkan potensi lokal di kawasan transmigrasi tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Menurut Iftitah, pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi berbasis potensi lokal.

"Ada gula, ada semut. Kita bangun dulu ekonominya. Ketika peluang kerja dan usaha tumbuh, masyarakat akan datang karena melihat masa depan yang lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan masukan para akademisi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan indikator keberhasilan Tim Ekspedisi Patriot.

Keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari jumlah kajian atau pemetaan yang dihasilkan, tetapi juga dari tumbuhnya industri lokal, bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Sjarief Widjaja menilai keberhasilan industrialisasi kawasan transmigrasi sangat ditentukan oleh kepastian pasar.

"Yang paling penting adalah offtaker. Produk masyarakat harus sejak awal dihubungkan dengan pasar sehingga industrialisasi benar-benar menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan," kata Sjarief.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof Tommy Perdana mengatakan Tim Ekspedisi Patriot perlu berperan sebagai konsolidator yang menghubungkan sistem produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar.

Menurut dia, industrialisasi kawasan hanya dapat berjalan apabila rantai pasok dibangun secara utuh, mulai dari penguatan petani, pengolahan hasil, pembiayaan, hingga akses ke pasar modern dan ekspor.

"Patriot perlu menjadi konsolidator yang memahami sistem produksi sekaligus sistem pasar sehingga masyarakat mampu bertransformasi dari pola produksi tradisional menuju pertanian dan agroindustri yang berorientasi pasar," ujar Tommy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memetakan seluruh proses pengembangan ekosistem industri baterai di Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri nasional serta mewujudkan swasembada energi.

“BPKP akan memetakan seluruh proses pengembangan ekosistem, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, penyediaan investasi, perizinan, konstruksi, hingga penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan,” ujar Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo dalam gelaran koordinasi finalisasi kerangka acuan pengawasan atas topik percepatan pembangunan ekosistem industri baterai, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, hadir kementerian/lembaga, BUMN, dan para pemangku kepentingan terkait guna menyamakan persepsi dalam penyusunan desain pengawasan, memetakan peran masing-masing instansi, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung percepatan hilirisasi nikel dan pembangunan ekosistem industri baterai sebagai salah satu program prioritas Presiden.

Aryanto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hilirisasi nikel untuk mendorong transisi energi bersih, memperkuat kemandirian industri nasional, serta mewujudkan swasembada energi.

Arahan tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RJPN) dengan menekankan perubahan orientasi dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan di dalam negeri.

Sebagai auditor internal pemerintah, lanjutnya, BPKP memiliki tugas mengawal pelaksanaan program nasional dan memastikan program prioritas Presiden berjalan secara efektif.

Ia menjelaskan, salah satu fokus pengawasan yang dilakukan adalah percepatan pembangunan ekosistem industri baterai yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional, termasuk target kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,20 persen.

Indonesia yang merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan sekitar 50 persen produksi global, dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri baterai nasional.

“Melalui forum ini, BPKP mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan persepsi mengenai pengembangan ekosistem industri baterai dari hulu hingga hilir. Pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, seperti koordinasi antar instansi, kejelasan pembagian tugas, hingga penyempurnaan kebijakan,” ungkap Aryanto.

Pihaknya juga berharap seluruh peserta memiliki kesamaan pandangan mengenai percepatan pembangunan ekosistem industri baterai, aktif berpartisipasi dalam diskusi, memperkuat komitmen lintas sektor, serta mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas demi mewujudkan arahan Presiden.

“BPKP menargetkan pelaksanaan pengawasan pada triwulan III tahun ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai upaya mendukung keberhasilan program hilirisasi dan percepatan pembangunan ekosistem industri baterai nasional,” ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Policy Studies (IPS) menilai hilirisasi semakin menjadi penggerak utama investasi nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seiring realisasi investasi berbasis hilirisasi yang mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun pada triwulan I 2026.

Peneliti IPS Indra Kusumawardhana mengatakan capaian tersebut menunjukkan hilirisasi tidak lagi sekadar kebijakan pengolahan sumber daya alam, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah, penguatan industri domestik, dan pemerataan investasi di daerah.

"Hilirisasi kini menjadi salah satu motor utama investasi nasional. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan transfer teknologi, industri turunan, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan penguatan rantai pasok domestik," kata Indra dalam keterangan tertulis IPS di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kajian IPS, sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi dengan nilai mencapai Rp98,3 triliun. Investasi terbesar berasal dari komoditas nikel sebesar Rp41,5 triliun, disusul tembaga Rp20,7 triliun serta besi dan baja Rp17 triliun.

Sementara itu, investasi hilirisasi di sektor perkebunan dan kehutanan tercatat sebesar Rp48,6 triliun, sedangkan sektor minyak dan gas mencapai Rp600 miliar.

IPS juga mencatat sebanyak 75,5 persen investasi nasional pada triwulan I 2026 terealisasi di luar Pulau Jawa, terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang menjadi pusat pengembangan industri pengolahan mineral.

Menurut IPS, tren tersebut menunjukkan kebijakan hilirisasi mulai mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.

Meski demikian, IPS mengingatkan pemerintah agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan awal komoditas.

Kebijakan tersebut perlu diarahkan pada pendalaman industri (industrial deepening) melalui pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi, penguasaan teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan industri turunan.

Kajian IPS juga mencatat industri pengolahan tumbuh 5,04 persen pada triwulan I 2026. Namun sektor tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya ketergantungan terhadap impor dan masih terbatasnya ekspor produk manufaktur bernilai tambah.

Karena itu, IPS merekomendasikan pemerintah menjaga momentum hilirisasi melalui kebijakan investasi yang menghasilkan dampak produktif bagi perekonomian.

Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat transfer teknologi, meningkatkan keterlibatan industri domestik dalam rantai pasok global, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mengarahkan belanja negara pada program-program yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mendorong percepatan hilirisasi produk unggulan kawasan transmigrasi melalui pembangunan industri pengolahan guna meningkatkan daya saing, nilai tambah, serta kesejahteraan masyarakat transmigran.

"Sehingga produk unggulan di kawasan transmigrasi pangan pertanian, hortikultura, perikanan bisa bersaing dengan pasar global," kata Wamentrans pada acara pelepasan 16 ton rajungan yang merupakan produk transmigran dari sejumlah wilayah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) di Gresik, Jawa Timur, Senin.

Viva Yoga mengatakan pemerintah menginginkan kawasan transmigrasi memiliki pabrik pengolahan agar hasil produksi masyarakat tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi bernilai tambah lebih tinggi.

Menurut dia, Kementerian Transmigrasi telah memiliki data potensi produk unggulan dari berbagai kawasan melalui Program Ekspedisi Patriot yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.

Ia menjelaskan hasil riset tersebut menjadi dasar pemerintah merealisasikan proyek perintisan hilirisasi industri di kawasan transmigrasi.

Wamentrans menyebutkan salah satu contoh kawasan transmigrasi yang telah memiliki industri pengolahan adalah pabrik gula Sumba Manis di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah, lanjutnya, menginginkan pembangunan industri serupa juga berkembang di kawasan transmigrasi lainnya, termasuk di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut dia, proses hilirisasi akan disesuaikan dengan produk unggulan yang dimiliki masing-masing kawasan transmigrasi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Ia juga mengungkapkan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara beberapa waktu lalu telah melepas ekspor durian asal Parigi Moutong di wilayah Sigi, Palu, Sulawesi Tengah dengan negara tujuan China.

Langkah tersebut, katanya, menjadi bukti perhatian Kementerian Transmigrasi dalam mendukung pengembangan berbagai komoditas unggulan dari kawasan transmigrasi hingga menembus pasar ekspor.

Dia menegaskan Kementerian Transmigrasi terbuka membantu pengembangan produk unggulan tanaman pangan, hortikultura, maupun perikanan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.

Ia menambahkan pemerintah akan melakukan komunikasi lebih lanjut secara serius untuk membahas proses teknis pengembangan hilirisasi bersama pihak terkait, termasuk dengan Nirwan.

Menurut dia, potensi produk unggulan kawasan transmigrasi sangat besar dan hanya perlu dihubungkan dengan pasar global agar mampu bersaing serta memperluas peluang ekspor Indonesia.

"Sesungguhnya potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi itu sangat banyak, tinggal di-connecting-kan dengan pasar global, sehingga sebagian besar produk unggulan di kawasan transmigrasi itu bisa bersaing dengan pasar global," katanya.

Adapun Wamentrans melepas ekspor rajungan sebanyak 16 ton dengan nilai Rp15 miliar, produk transmigran di sejumlah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) sebagai upaya mendorong produk unggulan kawasan transmigrasi menembus pasar global.

Ia mengatakan rajungan yang diekspor berasal dari sejumlah kawasan transmigrasi di Sorong, Papua; Pasangkayu, Sulawesi Barat; Maluku, Maluku Utara, serta wilayah Pantura Gresik dan Lamongan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan perusahaan eksportir swasta PT Aruna.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pendampingan dalam pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi yang akan dilakukan badan tersebut.

Permintaan itu disampaikan Dony usai bertemu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, di Gedung KPK, Senin (29/6).

Dony mengatakan banyak mendapat arahan dan masukan dari tim pencegahan KPK terkait mitigasi terhadap potensi terjadinya korupsi di BUMN di masa mendatang.

"Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam apa namanya pekerjaannya," kata Dony usai pertemuan.

Selain pendampingan proyek hilirisasi, Danantara juga berharap bantuan agar whistleblower system seluruh BUMN diintegrasikan dengan sistem milik KPK.

Ia juga menginginkan agar BUMN yang ada ke depan dikelola dengan baik.

[Gambas:Youtube]

"Kami memohon juga dan kebetulan disepakati oleh Bapak Deputi, kerja sama ini akan kita tingkatkan dalam bentuk yang lebih konkret. Akan ada bentuknya pelatihan di tempat kami, kemudian juga arahan mengenai SOP, kemudian juga tadi integrasi whistleblower system, kemudian dan beberapa yang lainnya," kata Dony.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan KPK akan menghubungkan seluruh sistem whistleblower BUMN dengan sistem pelaporan milik KPK sehingga setiap laporan dapat diverifikasi langsung oleh lembaga antirasuah.

"Sehingga semua informasi yang masuk tidak dipilah-dipilih, seluruhnya masuk KPK. Biarkan nanti KPK yang akan memilah ini laporan ini terkait tipikor atau bukan, ini terkait perdata," katanya.

Selain itu, KPK juga mendorong setiap unit kerja di Danantara dan BUMN memiliki personel yang tersertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta Corruption Risk Assessment (CRA).

"Ini penting, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - COO Danantara, Dony Oskaria melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung C1 KPK, Senin (29/6/2026).

Dalam audiensi itu dibahas mengenai pencegahan korupsi di lingkungan BUMN, integrasi sistem whistleblower dengan KPK, dan berupaya meningkatkan kedisiplinan pelaporan harta kekayaan bagi para pegawainya.

Dony menjelaskan, pencegahan korupsi dirancang agar ekosistem BUMN berjalan lebih sehat ke depannya, khususnya mendampingi proyek-proyek hilirisasi pemerintah.

"Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam apa namanya pekerjaannya," katanya kepada jurnalis.

Pihaknya juga sedang merencanakan mengintegrasikan sistem whistleblower antara BUMN dengan KPK sehingga diharapkan pelaksanaan bisnis negara berjalan optimal dan mencegah terjadinya kebocoran dana.

Menurutnya kerja sama ini akan ditindak lanjuti secara konkret, bahkan nantinya KPK bakal memberikan pelatihan mengenai berbagai prosedur. Kerja sama juga akan dilakukan di level pimpinan.

"Termasuk juga apa namanya kedisiplinan di dalam pelaporan LHKPN, ini juga kita harapkan ini juga akan selalu tepat waktu dan patuh. Ini menunjukkan komitmen dari Danantara bahwa pengelolaan BUMN ke depan harus dilakukan dengan transparan, baik dan sesuai dengan governance yang berlaku," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan upaya pencegahan penting dilakukan yang salah satunya melalui integrasi sistem.

Konektivitas sistem, kata dia, bertujuan agar seluruh informasi dapat diperiksa secara menyeluruh oleh KPK sehingga lembaga antirasuah akan menilai apakah laporan terkait dengan tindak pidana korupsi atau bukan.

"Jadi dengan model seperti itu maka informasi itu akan jauh lebih tersampaikan dengan baik dan biarkan nanti KPK yang akan memilah dan memilih mana yang menjadi ranahnya KPK," tuturnya.

Aminudin menjelaskan, pihaknya mendorong berbagai upaya perbaikan sistem, kepatuhan pelaporan harta kekayaan, hingga setiap unit kerja di Danantara atau BUMN akan terdapat satu orang yang tersertifikasi Paksi dan Api.

"Satu lagi harus tersertifikasi CRA, Corruption Risk Assessment. Karena ini penting bapak sekalian, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi," sambungnya.

Tujuannya bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi menciptakan rantai nilai yang mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang luas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong peningkatan hilirisasi komoditas perhutanan sosial untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetiani mengatakan perhutanan sosial kini memasuki babak baru, yakni tidak lagi hanya memperluas akses kelola, tetapi memastikan akses tersebut berkembang menjadi usaha produktif, bernilai tambah, dan berdaya saing.

"Transformasi yang sedang kita dorong adalah akses menuju usaha, dari produktif menuju nilai tambah, dan dari pengelolaan kawasan menuju pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat," kata Endah dalam acara "Refleksi dan Harapan: Pengalaman RECOFTC Indonesia Memperkuat Kapasitas dan Kemitraan Hutan Berbasis Masyarakat" di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hilirisasi menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi masyarakat hutan karena dapat mengubah hasil komoditas dari bahan baku menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut dia, hasil hutan bukan kayu (HHBK) memiliki potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan. Kemenhut saat ini memfokuskan pengembangan 10 komoditas unggulan perhutanan sosial, yakni kopi, kakao, aren, vanili, kelapa, lada, pala, jambu mete, kemiri, dan cengkeh.

"Tujuannya bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi menciptakan rantai nilai yang mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang luas," ujarnya.

Berdasarkan paparan Kemenhut, hilirisasi komoditas perhutanan sosial diarahkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, sertifikasi, pemasaran, hingga kemitraan.

Dengan pola tersebut, kelompok perhutanan sosial diharapkan tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi juga produsen produk bernilai tambah dengan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Data Kemenhut mencatat HHBK Indonesia pada 2024 mencapai lebih dari 850 ribu ton dengan nilai provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp36,52 miliar.

Endah menjelaskan pengembangan komoditas tersebut diperkuat melalui pendekatan Smart Agroforestry, yakni pengelolaan agroforestri atau wanatani yang mengintegrasikan tanaman kehutanan, perkebunan, pertanian, inovasi teknologi, dan adaptasi perubahan iklim.

Pendekatan itu diharapkan mendorong diversifikasi usaha masyarakat sehingga sumber pendapatan tidak hanya bergantung pada satu komoditas, sekaligus menjaga keseimbangan fungsi ekonomi dan kelestarian hutan.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga sejalan dengan pengembangan multiusaha kehutanan yang mengoptimalkan berbagai potensi kawasan perhutanan sosial menjadi sumber usaha yang saling mendukung.

Ia menekankan keberhasilan hilirisasi membutuhkan kemitraan multipihak yang menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan, teknologi, pembiayaan, investasi, dan pasar.

"Kemitraan multipihak bukan lagi sekadar pilihan, melainkan persyaratan untuk keberhasilan perhutanan sosial," ucapnya.

Hingga Mei 2026, capaian perhutanan sosial mencapai 8,35 juta hektare melalui 11.226 surat keputusan yang memberikan akses kelola kepada 1,43 juta kepala keluarga.

Program tersebut juga didukung 3.052 pendamping perhutanan sosial di seluruh Indonesia, sedangkan kelompok usaha perhutanan sosial diklasifikasikan dalam empat kategori, yakni Blue 52,79 persen, Silver 37,67 persen, Gold 8,75 persen, dan Platinum 0,79 persen.

"Platinum ini artinya mereka bisa mengelola perhutanan sosial selain untuk kehidupannya sendiri, tentunya juga ada merekrut lapangan pekerjaan baru, tenaga kerja baru, dan juga bisa menjual hasilnya ke luar dari daerahnya," ungkap dia.

Selain itu, Kemenhut mencatat terdapat 36.095 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan 36,7 persen penduduknya masih berada dalam garis kemiskinan.

Endah menyebutkan bahwa kondisi tersebut antara lain dipengaruhi keterbatasan akses legal terhadap kawasan hutan, minimnya lahan usaha produktif, serta keterbatasan akses modal dan pasar.

Senada, Kepala Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Kemenhut Dodi Sumardi juga menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan penciptaan nilai tambah melalui kolaborasi berbagai pihak.

"Kesejahteraan membutuhkan nilai tambah, dan nilai tambah membutuhkan kolaborasi," kata Dodi.

Ia mengatakan pemerintah mendorong pengembangan ekonomi kawasan melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD) yang mengintegrasikan kawasan, aktor, rantai nilai hulu-hilir, serta program pembangunan lintas sektor.

Pemerintah daerah dinilai berperan penting sebagai orkestrator dalam menyinergikan pendanaan, program lintas sektor, pengembangan usaha, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Dengan penguatan hilirisasi dan pengembangan kawasan terpadu, Kemenhut berharap perhutanan sosial tidak hanya menjadi kebijakan akses lahan, tetapi juga instrumen penciptaan lapangan kerja hijau, penguatan ketahanan pangan, ekonomi, dan ekologi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Akhir-akhir ini, kata “hilirisasi” sering terdengar di tengah masyarakat, khususnya ketika membahas ekonomi dan industri. Sebenarnya, apa itu hilirisasi?

Secara umum, hilirisasi adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Untuk mempelajari strategi ini secara mendalam, simak penjelasannya berikut.

Hilirisasi adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah. Nilai tambah ini diperoleh dari pengolahan lebih lanjut.

Misalnya, alih-alih mengekspor minyak bumi mentah, sejumlah pengolahan lanjutan dilakukan agar bisa menjadi produk baru, seperti plastik, bahan bakar motor, bahan kimia, dan lain sebagainya.

Tentunya, produk turunan ini akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak industri, seperti manufaktur, medis, farmasi, dan otomotif.

Contoh hilirisasi adalah upaya Chandra Asri Group untuk terus memperkuat ketahanan industri kimia nasional dengan membangun pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride (CA-EDC).

Pabrik ini ditargetkan untuk bisa memproduksi sekitar 827 ribu ton soda api dan 500 ribu ton EDC per tahun. Produksi kedua bahan kimia dari bahan mentah tersebut diproyeksikan dapat mengurangi ketergantungan impor dan menambah devisa hingga Rp5 triliun per tahun.

Pabrik CA-EDC mengolah ethylene dan klorin menjadi ethylene dichloride (EDC), yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku produksi vinyl chloride monomer (VCM) dan polyvinyl chloride (PVC).

Selain itu, integrasi dengan fasilitas klor-alkali memungkinkan perusahaan menghasilkan soda api yang dapat dimanfaatkan di berbagai industri, termasuk untuk pembuatan sabun dan detergen.

Dukungan hilirisasi dari perusahaan energi, kimia, dan infrastruktur terdepan di Asia Tenggara ini juga diharapkan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dan melibatkan berbagai pelaku usaha lokal.

Jadi, hilirisasi industri ini tidak hanya memperkuat ketahanan pasokan bahan kimia nasional, tetapi juga memutar roda perekonomian masyarakat.

Hilirisasi memberikan sejumlah manfaat bagi industri, bisnis, dan ekonomi. Proses hilirisasi mengolah bahan-bahan mentah menjadi produk bernilai jual.

Tentunya, proses pengolahan dari bahan baku menjadi produk akhir harus dilakukan oleh tenaga kerja yang sudah ahli. Jadi, hilirisasi dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat untuk mencapai proses operasional yang efisien.

Selain itu, produk-produk hasil hilirisasi dapat diekspor atau dijual dengan nilai tinggi sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Pendapatan negara ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan infrastruktur dan program-program yang menyejahterakan masyarakat.

Hilirisasi juga dapat membentuk industri hilir yang kuat sehingga memiliki daya saing yang optimal dan melengkapi struktur industri nasional.

Proses ini juga bisa mengalihkan inovasi dan pengetahuan dari negara-negara maju agar bisa dimanfaatkan untuk perkembangan industri di Indonesia.

Jadi, industri tidak hanya berfokus untuk menciptakan produk-produk bernilai tinggi, tetapi juga mengembangkan teknologinya agar terus maju mengikuti zaman.

Kemudian, hilirisasi dapat mengurangi ketergantungan negara pada ekspor bahan mentah sehingga mendorong kemandirian ekonomi. Produk hilirisasi yang memiliki peluang keuntungan tinggi juga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Manfaat terakhir dari hilirisasi adalah meningkatnya pendapatan negara berkat dukungan terhadap produk hilirisasi sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil serta ketahanan ekonomi yang lebih kuat.

Saat ini, proyek hilirisasi terus didorong agar dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik. Di industri pertanian, petani dapat mengolah hasil panen menjadi produk makanan siap saji.

Lalu, industri digital dapat menghasilkan perangkat lunak, perangkat keras, atau solusi digital bermanfaat lainnya bagi pelaku industri di Indonesia.

Contoh hilirisasi sangat terlihat di industri pertambangan serta minyak dan gas. Di industri pertambangan, bahan mentah seperti bijih nikel dapat diolah lebih lanjut menjadi produk turunan seperti stainless steel.

Sementara itu, minyak mentah hasil eksplorasi dapat diolah menjadi produk petrokimia, bahan bakar, atau bahan kimia yang selanjutnya diolah lagi oleh berbagai industri menjadi produk turunan, misalnya plastik dan pelumas di industri minyak dan gas.

Demikian informasi tentang hilirisasi yang dapat dipelajari. Hilirisasi adalah strategi optimal untuk meningkatkan nilai jual produk-produk di Indonesia serta memastikan roda perekonomian tetap berputar.

Hilirisasi juga meningkatkan daya saing, mengembangkan pasar domestik, dan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Dari kampus lahir inovasi, teknologi, dan generasi yang menentukan masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkuat kolaborasi percepatan inovasi, riset, dan hilirisasi pertanian sehingga mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

“Kita membutuhkan kampus, pemerintah, dan dunia usaha berjalan bersama. Hasil penelitian harus turun ke masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” kata Mentan di Jakarta, Senin.

Pertemuan yang digelar sejak pagi pukul 06.00 WIB di kediamannya, di Jakarta, turut dihadiri Rektor UGM Prof. Ova Emilia, wakil rektor, dekan, guru besar, peneliti, kepala pusat studi, dosen, hingga mahasiswa klaster agro itu difokuskan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat inovasi dan hilirisasi pertanian menuju swasembada pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Mentan menegaskan perguruan tinggi merupakan mitra strategis pemerintah dalam melahirkan inovasi yang mampu menjawab berbagai tantangan sektor pertanian nasional.

“Dari kampus lahir inovasi, teknologi, dan generasi yang menentukan masa depan bangsa,” ujar Mentan.

Menurutnya, pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha melalui pendekatan triple helix agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Amran mengajak UGM memperluas kolaborasi di berbagai subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan.

Secara khusus, ia mendorong pengembangan komoditas strategis seperti kedelai dan bawang putih untuk mengurangi ketergantungan impor, termasuk penguatan riset bawang putih di Temanggung yang merupakan salah satu sentra produksi nasional.

Di sektor peternakan, Mentan juga mendorong pengembangan teknologi semen beku dan persilangan sapi Belgian Blue dengan Brahman guna menghasilkan ternak berproduktivitas tinggi.

“Kembangkan semen beku dan persilangan sapi agar menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ini akan menjadi lompatan besar bagi peternakan Indonesia,” katanya.

Mentan menekankan hilirisasi hasil riset harus menjadi prioritas perguruan tinggi. Menurutnya, penelitian tidak boleh berhenti menjadi publikasi ilmiah, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Lakukan penelitian yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian jangan hanya menjadi Scopus, tetapi harus memberikan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.

Ia menegaskan visi besar Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan, meningkatkan produksi protein nasional, serta mengembangkan biodiesel dan bioetanol hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Sementara itu, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Mentan Amran yang menghadirkan seluruh unsur universitas dalam satu forum diskusi strategis.

“Selama saya menjabat, ini merupakan diskusi yang sangat lengkap bersama seorang menteri. Peneliti, pusat studi, dosen, hingga mahasiswa hadir bersama membahas masa depan pertanian Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan UGM siap mendukung agenda pembangunan pertanian nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas disiplin.

“Kami siap mendukung apa yang telah disampaikan Bapak Menteri. Apa yang menjadi visi Kementerian Pertanian sejalan dengan semangat UGM untuk menghadirkan riset yang berdampak bagi masyarakat,” kata Rektor UGM.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia riset dan industri sebagai kunci mempercepat hilirisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurut Rosan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Minggu, investasi dan hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya industri nasional yang produktif, transparan, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja.

Ia menegaskan arah kebijakan hilirisasi Indonesia harus mampu menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Investasi yang masuk tidak hanya diukur dari besaran nilai modal, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat penguasaan teknologi, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Adapun hal tersebut disampaikan Rosan saat menyampaikan keynote speech dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri (KSTI) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (27/6).

"Kami meyakini keberadaan dari Bapak, Ibu, Mahasiswa, dan Mahasiswi di universitas terutama di bidang riset dan development-nya tentunya memberikan kontribusi yang sangat sangat positif. Oleh sebab itu kita tinggal memikirkan kolaborasi ke depannya supaya hal-hal positif yang sudah dilahirkan dari investasi dan hilirisasi ini bisa diimplementasikan ke dalam industri-industri yang ada dan bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa ke depannya,” ujar Rosan.

Rosan mengungkapkan, kebijakan hilirisasi telah menunjukkan hasil yang positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931,2 triliun atau tumbuh 12,7 persen secara tahunan (year-on-year), sekaligus melampaui target pemerintah dengan capaian 101,3 persen.

Realisasi tersebut juga berhasil menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja langsung atau meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menambahkan, keterhubungan antara kegiatan riset dan kebutuhan industri menjadi faktor penting dalam membangun industri nasional yang sehat dan berkelanjutan.

“Riset yang terhubung dengan industri menjadi salah satu faktor penting dalam membangun industri yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi, good governance, serta kemudahan berusaha akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menciptakan persaingan usaha yang adil,” imbuhnya.

Untuk memperkuat ekosistem inovasi nasional, pemerintah telah menyiapkan insentif Super Tax Deduction hingga 300 persen bagi kegiatan riset dan pengembangan, serta hingga 200 persen untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Menurut Rosan, kebijakan tersebut akan memberikan manfaat optimal apabila diiringi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi guna menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan di sektor industri.

Selain itu, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda hilirisasi nasional.

Pembangunan industri, kata dia, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, riset, penguatan keterampilan, keselamatan kerja, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 15,5 persen atau setara sekitar 2 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) pada 2030.

Target ini dicanangkan di tengah proyeksi lonjakan kebutuhan energi yang hampir dua kali lipat seiring progam hilirisasi mineral strategis nasional.

Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi menyatakan, tantangan dekarbonisasi sektor pertambangan semakin kompleks justru di tengah ekspansi program hilirisasi yang menjadi mandat utama perusahaan yang bergerak di sektor industri pertambangan.

Program hilirisasi membutuhkan energi yang tinggi dan MIND ID terus mengintegrasikan program keberlanjutan terkait agar upaya pengendalian emisi GRK menjadi lebih optimal.

"Dengan mandat hilirisasi yang diberikan kepada MIND ID, kebutuhan energi operasional kami diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat pada 2030. Terlebih, emisi ini diproyeksikan bisa meningkat sekitar 2,1 kali lipat apabila tidak dilakukan intervensi," ujarnya dalam keterangan, Ahad (28/6/2026).

Berdasarkan proyeksi perusahaan, kebutuhan energi Grup MIND ID akan meningkat dari sekitar 149 ribu terajoule (TJ) pada 2026 menjadi 293 ribu TJ pada 2030, yakni lonjakan lebih dari 90 persen. Tanpa intervensi, emisi GRK diproyeksikan meningkat dari 6.100 kiloton CO2e menjadi 12.900 kiloton CO2e dalam periode yang sama.

Lonjakan ini mencerminkan skala ekspansi yang sedang dijalankan, mulai dari pengembangan tambang di Kalimantan, proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Halmahera Timur, ekspansi fasilitas aluminium, pembangunan smelter, hingga proyek penambangan bawah laut.

Karena itu, MIND ID menempuh sejumlah langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan program hilirisasi ini berjalan dengan program lingkungan yang terintegrasi dan berdampak nyata.

Langkah pertama, konversi menuju bahan bakar rendah karbon, yang meliputi peningkatan penggunaan biodiesel dari B35 menuju B40, penggantian High Speed Diesel (HSD) menjadi liquefied natural gas (LNG), hingga optimalisasi pemanfaatan listrik dari jaringan PLN.

PT Bukit Asam Tbk telah mengimplementasikan langkah ini melalui penggunaan Bucket Wheel Excavator (BWE) untuk coal handling di Unit Pertambangan Tanjung Enim, menggantikan dump truck berbahan bakar fosil dan berhasil menurunkan emisi sekitar 5.200 ton CO2e per tahun.

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) juga melakukan konversi dari HSD ke LNG pada fasilitas baking plant, menghasilkan penurunan emisi sekitar 3.700 ton CO2e sekaligus meningkatkan efisiensi energi operasional.

Di sisi energi terbarukan, MIND ID memperluas pemanfaatan biomassa dan energi surya. PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) menerapkan co-firing menggunakan biomassa cangkang kelapa sawit sebagai pengganti sebagian batu bara, menurunkan emisi sekitar 560 ton CO2e.

PT Timah Tbk mengoperasikan instalasi PLTS berkapasitas 300 kilowatt peak (kWp) yang mampu mengurangi emisi sekitar 300 ton CO2e sekaligus mendorong penggunaan energi bersih di kawasan industri.

Sebagai pelengkap strategi reduksi langsung, MIND ID mengembangkan skema offset karbon melalui proyek berbasis alam atau nature-based solutions (NBS), pemanfaatan Renewable Energy Certificate (REC), serta partisipasi dalam perdagangan karbon.

Binahidra menegaskan, upaya dekarbonisasi bukan sekadar kewajiban lingkungan, melainkan juga faktor penentu daya saing produk mineral Indonesia di pasar global. Investor, lembaga keuangan, dan rantai pasok internasional kini semakin ketat mensyaratkan aspek keberlanjutan sebagai syarat akses pasar.

"Kami berkomitmen mendukung target Indonesia dalam mencapai Second NDC tahun 2030 serta aspirasi Net Zero Emissions Indonesia. Karena itu seluruh strategi kami harus mengintegrasikan aspek ESG ke dalam operasional perusahaan," ujar Binahidra.

Melalui berbagai inisiatif ini, MIND ID transformasi menuju operasional dengan emisi karbon yang lebih terkelola merupakan komitmen nyata untuk memastikan ekspansi hilirisasi menghasilkan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat lingkungan bagi Indonesia.