REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan kesiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjalankan mandat pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional dengan mengedepankan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers terkait persiapan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Ahad (31/5/2026).

"Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Menko (Perekonomian), pemerintah sangat bijaksana di dalam mengimplementasikan program ini," ujar Dony.

Dony mengatakan pemerintah telah menyiapkan masa transisi selama sekitar tujuh bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026 untuk memastikan implementasi program berjalan secara matang dan terukur.

Menurutnya, fokus utama Danantara saat ini adalah memastikan DSI beroperasi dengan standar tata kelola perusahaan yang kuat sehingga mampu menjalankan amanah pengelolaan sumber daya alam secara profesional.

"Tadi disampaikan dengan sangat jelas, kita memastikan perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), transparan, dan akuntabel," ucap Dony.

Mantan Direktur Utama InJourney itu menyebut GCG, transparansi, dan akuntabilitas menjadi patokan utama bagi DSI. Ia menegaskan tata kelola yang baik menjadi kunci agar tujuan pembentukan perusahaan dapat tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Karena kita tidak mau satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah saja," lanjut Dony.

Untuk mendukung operasional perusahaan, sambung Dony, Danantara juga tengah melakukan proses seleksi sumber daya manusia secara ketat. Menurut Dony, proses tersebut dilakukan guna memastikan tim yang bergabung memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

"Kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan SDM yang nanti akan bergabung dengan DSI. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat dan mudah-mudahan minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan menjadi bagian dari DSI," sambung Kepala BP BUMN tersebut.

Selain penguatan SDM, Dohy sampaikan, Danantara juga tengah mengembangkan sistem teknologi yang akan menjadi fondasi operasional perusahaan. Ia mengatakan pengembangan sistem tersebut ditujukan untuk mendukung pengelolaan SDA yang efektif, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kemudian juga berkaitan dengan teknologi kita juga sedang mengembangkan satu sistem yang baik. Harapannya ini amanah besar yang dititipkan masyarakat untuk mengelola SDA kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal," ucap Dony.

Dony menambahkan Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan program tersebut secara terbuka. Ia mengaku siap menerima pengawasan dari masyarakat demi memastikan manfaat pengelolaan SDA dapat dirasakan secara optimal oleh bangsa Indonesia.

"Karena itu kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini," kata Dony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak menambah birokrasi baru dalam tata kelola ekspor SDA. DSI, ucap Dony, justru dapat menciptakan nilai tambah bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha melalui pengelolaan ekspor yang lebih transparan dan akuntabel.

"Ada sejumlah hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan pemerintah melalui DSI untuk ekspor SDA kita," ujar Dony saat konferensi pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Ahad (31/5/2026).

Dony berharap kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Menurut Dony, keberadaan DSI akan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang selama ini diduga mengurangi potensi penerimaan negara, seperti under-invoicing maupun transfer pricing dalam kegiatan ekspor komoditas.

"Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah," ucap pria asal Sumatera Barat tersebut. .

Ia menambahkan mekanisme pengawasan juga akan menjadi lebih sederhana karena seluruh data dan aktivitas ekspor dapat dipantau secara terintegrasi. Dony mengatakan Kementerian Keuangan dapat lebih mudah memonitor potensi penerimaan negara lantaran bisa langsung berkomunikasi dengan Danantara.

"Pak Purbaya tinggal kontak ke Danantara untuk melakukan pengecekan ada apa, kenapa kok pendapatan yang tadinya kita duga ada under-invoicing, ada transfer pricing, harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk DSI," ucap Dony.

Kepala BP BUMN itu berharap DSI juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor SDA. Ia mengatakan tata kelola perusahaan yang transparan akan berdampak lurus terhadap net income atau profit.

"Rata-rata perusahaan ini kan perusahaan Tbk yang juga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih," ungkap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — BPI Danantara menegaskan bahwa keberadaan lembaga investasi negara tersebut tidak boleh hanya sekadar konsep di atas kertas dalam tasyukuran 1 tahun Danantara.

Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menekankan Danantara harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Rosan menyampaikan bahwa pihaknya telah mengingatkan seluruh jajaran di Danantara agar memastikan kehadiran lembaga tersebut dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

“Saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Danantara bahwa jangan sampai Danantara hanya dipersepsikan, tetapi harus dirasakan kehadirannya oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rosan dalam tasyukuran 1 tahun Danantara.

Menurutnya, amanah yang diberikan pemerintah menjadi tanggung jawab besar bagi manajemen Danantara untuk menjalankan tugas dengan standar tata kelola perusahaan yang tinggi.

Rosan juga menekankan agar jajaran Danantara menjalankan tugasnya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Dan paling penting dengan integritas yang setinggi-tingginya dengan menjalankan the highest standard dari semua kegiatan perekonomian yang ada."

Selain memastikan manfaat langsung bagi masyarakat, Rosan juga menegaskan peran strategis Danantara sebagai salah satu engine of growth perekonomian nasional.

Dia menyebut lembaga sovereign wealth fund (SWF) yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 tersebut memiliki kapasitas besar untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%.

Namun, Rosan menilai pertumbuhan tinggi saja tidak cukup. Pemerataan manfaat ekonomi juga harus berjalan bersamaan agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Bagaimana kita menciptakan pertumbuhan 8%, tetapi di saat yang sama kita juga melakukan pemerataan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Rosan menambahkan keberadaan Danantara juga erat kaitannya dengan peran strategis badan usaha milik negara (BUMN) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurutnya, aktivitas BUMN melalui berbagai sektor ekonomi pada dasarnya telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

“Dari kita bangun sampai kita tidur, peran Danantara dan peran BUMN pasti ada,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital dinilai berisiko menekan kepercayaan investor dan meningkatkan ketidakpastian kebijakan. Ruang kritik publik yang menyempit disebut dapat melemahkan transparansi dan akuntabilitas, faktor penting bagi pelaku pasar.

“Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam sistem hukum demokratis karena berfungsi sebagai sarana partisipasi publik, kontrol terhadap kekuasaan, dan prasyarat tegaknya negara hukum,” kata

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau M Rizqi Azmi dalam keterangannya kepada Republika, Senin (5/1/2026).

Namun, ia mencatat perluasan ruang digital di Indonesia justru diikuti peningkatan penggunaan instrumen hukum pidana untuk membatasi ekspresi warga. Menurut Rizqi, praktik tersebut memicu chilling effect yang membuat masyarakat enggan menyampaikan kritik, termasuk terhadap kebijakan ekonomi. Kondisi ini dinilai dapat menghambat mekanisme koreksi kebijakan dan memperbesar risiko ketidakpastian bagi investor.

Ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik nasional. “Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum internasional dan praktik penegakan hukum nasional yang masih menempatkan stabilitas dan ketertiban umum di atas perlindungan hak asasi manusia,” ucap Rizqi.

Menurutnya, pendekatan yang terlalu menekankan stabilitas semu justru berpotensi merugikan ekonomi. Kepercayaan pasar tidak hanya bertumpu pada indikator makro, tetapi juga pada kepastian hukum, keterbukaan, dan ruang partisipasi publik dalam proses kebijakan.

Karena itu, Rizqi menilai pembenahan kebijakan menjadi penting. “Diperlukan reformasi kebijakan yang integratif pada dimensi legal, institusional, dan kultural guna memastikan kebebasan berekspresi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam negara hukum demokratis,” tuturnya.