REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,26 triliun untuk Program Magang Nasional tahun ini dan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK serta pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II dan semester II 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 6,26 triliun, yang terdiri atas Rp 4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp 2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan anggaran Rp 4,14 triliun akan digunakan untuk membiayai uang saku bagi 150 ribu peserta magang selama enam bulan. Besaran uang saku tersebut disesuaikan dengan upah minimum di daerah masing-masing.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan dan pendampingan mentor di tempat magang, serta dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Kurnia menjelaskan pemerintah juga membuka kemungkinan skema berbagi biaya dengan perusahaan mitra, dengan sebagian gaji peserta magang turut ditanggung perusahaan. "Dengan kemungkinan formulasi tertentu yang saat ini masih dalam tahap pembahasan," tuturnya.

Program Magang Nasional tahun ini akan dimulai pada Juli 2026 dan ditargetkan menjaring sekitar 50 ribu peserta pada gelombang pertama. Pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa tahap hingga mencapai target 150 ribu peserta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai kenaikan harga Pertamax yang diumumkan PT Pertamina Patra Niaga sebenarnya sudah lama diprediksi. Menurut dia, lonjakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam beberapa bulan terakhir membuat penyesuaian harga BBM nonsubsidi hanya tinggal menunggu waktu.

"Nah ini tentu saja pastinya diklarifikasi dengan Pertamina, tapi menurut saya ada sejumlah alasan, ada sejumlah kemungkinan," kata Faisal kepada Republika, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan salah satu faktor utama berkaitan dengan perbedaan karakter Pertamina dan perusahaan swasta. Perusahaan swasta umumnya merespons perubahan biaya dengan mempertimbangkan aspek komersial, sedangkan Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) juga memperhatikan dampak sosial dari setiap kebijakan harga.

Kondisi tersebut, lanjut Faisal, membuat Pertamina tidak selalu langsung menyesuaikan harga ketika terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia. Perusahaan masih mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat serta kemampuan menyerap risiko penurunan keuntungan.

"Jadi BUMN beda dengan swasta karena kalau swasta pertimbangannya murni profit, ya komersial," ujarnya.

Faisal menilai Pertamina kemungkinan masih berupaya menahan dampak kenaikan ICP selama risiko penurunan profit dan tekanan bisnis masih dapat ditanggung. Penyesuaian harga baru dilakukan ketika beban yang harus diserap perusahaan semakin besar.

Menurut dia, secara prinsip BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga internasional. Ketika harga minyak mentah naik jauh di atas harga keekonomian, penyesuaian harga pada akhirnya menjadi langkah yang sulit dihindari.

"Dan artinya kalau menurut saya kenaikan harga Pertamax ini sudah sangat-sangat diprediksi, ya tinggal menunggu waktu saja," ucap Faisal.

Ia menambahkan Pertamax kini menjadi salah satu jenis BBM dengan porsi konsumsi yang semakin besar di Indonesia. Porsinya diperkirakan telah mencapai lebih dari 30 persen dari total konsumsi BBM nasional dan mendekati 40 persen.

Besarnya jumlah pengguna membuat setiap perubahan harga Pertamax berdampak luas terhadap masyarakat. Faisal menilai penundaan penyesuaian harga memang dapat menahan tekanan dalam jangka pendek, tetapi berisiko membuat lonjakan harga menjadi lebih besar ketika akhirnya diterapkan.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga pada Selasa (9/6/2026) malam mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk Pertamax dan Pertamax Green setelah melakukan evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Keputusan tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator.

Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter. Adapun harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp 6.800 per liter sesuai ketentuan BBM bersubsidi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) baru saja melakukan penyesuaian sejumlah harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Salah satunya Pertamax Series yang mengalami kenaikan harga per liter.

Situasi ini sudah sering diprediksi sejak beberapa bulan terakhir, terutama setelah ketegangan di Timur Tengah sempat mengganggu rantai pasok minyak dunia. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga minyak mentah internasional dan meningkatkan tekanan terhadap harga BBM dalam negeri.

Pada Selasa (9/6/2026) malam WIB, Pertamina Patra Niaga mengumumkan kebijakan terbaru tersebut. Republika.co.id kemudian mengonfirmasi kepada Pertamina mengenai latar belakang keputusan menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi pada Juni ini.

Terutama jika berkaca pada fakta bahwa perusahaan tersebut mampu menahan harga sebelumnya meski kondisi global dilanda ketegangan. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan penjelasan resmi mengenai kebijakan tersebut melalui keterangan Pertamina Patra Niaga.

"Dapat kami sampaikan bahwa penjelasan atas hal di atas telah dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai berikut," kata Baron kepada Republika.co.id, Rabu (10/6/2026).

Melalui keterangan resmi yang disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Kebijakan itu diambil sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.

Pertamina Patra Niaga menjelaskan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Dalam kebijakan terbaru tersebut, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Pertamax Green 95 naik dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter. Adapun Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan harga.

Pertamina juga memastikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan. Pertalite tetap dijual Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan harga Pertamax sebenarnya sudah lama diperkirakan. Menurut dia, secara prinsip harga BBM nonsubsidi mengikuti pergerakan harga internasional sehingga penyesuaian sulit dihindari ketika harga minyak mentah terus meningkat.

"Pada dasarnya BBM nonsubsidi itu floating. Jadi mengikuti harga internasional. Dan semestinya ketika harga ICP sudah meningkat, pada dasarnya jika sudah jauh di atas harga keekonomiannya, mestinya dinaikkan," kata Faisal.

Ia menilai Pertamina selama ini berupaya menahan kenaikan harga karena statusnya sebagai badan usaha milik negara yang juga menjalankan fungsi pelayanan publik. Selama risiko kenaikan biaya masih dapat ditanggung, penyesuaian harga belum dilakukan.

Faisal menilai penundaan penyesuaian harga tersebut pada akhirnya membuat lonjakan harga yang terjadi saat ini menjadi cukup besar. Kondisi itu berpotensi menimbulkan tekanan bagi konsumen dan meningkatkan risiko perpindahan pengguna Pertamax ke BBM yang lebih murah.

"Kalau menurut saya, kenaikan harga Pertamax ini sudah sangat-sangat diprediksi, tinggal menunggu waktu saja. Tapi memang karena mungkin ditunda, sehingga lonjakan kenaikan harganya cukup besar," ujarnya.

Menurut dia, perpindahan konsumen ke Pertalite tidak sepenuhnya mudah karena distribusi BBM bersubsidi telah diatur melalui pembatasan dan pengawasan penggunaan. Karena itu, ruang migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite tidak sebesar yang dibayangkan banyak pihak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan negara. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai jika didukung desain kelembagaan yang matang, persiapan yang memadai, dan tata kelola yang kuat.

“Keberhasilan dan kebermanfaatan dari DSI bukan hanya dari apa yang ingin dituju atau objektifnya seperti meningkatkan nilai tambah ekonomi, meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan negara,” kata Faisal saat dihubungiRepublikadi Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Faisal, tujuan pembentukan DSI secara prinsip tidak menjadi persoalan. Tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi yang akan menentukan apakah lembaga tersebut mampu memberikan nilai tambah atau justru menimbulkan persoalan baru.

Ia mengatakan, manfaat yang diharapkan dari DSI baru dapat terwujud apabila seluruh aspek teknis pelaksanaannya dirancang secara matang dan didukung tata kelola yang baik.

“Keberhasilan dan juga akan ada dampak positifnya atau tidak itu juga bergantung pada desain, preparation yang cukup, dan rigorous, lalu yang terakhir juga adalah masalah bagaimana nanti good governance,” ucap Faisal.

Faisal menilai perhatian utama saat ini seharusnya diarahkan pada desain kelembagaan, kesiapan implementasi, kelayakan pelaksanaan, hingga kualitas sumber daya manusia yang akan menjalankan DSI.

“Nah ini yang sebetulnya menjadi concern selama ini, jadi bukan pada tujuannya pada tataran tujuan, tapi pada tataran teknikal, good governance yang harus dibuktikan bahwa ini nanti akan betul-betul memberikan nilai tambah bukan menciptakan satu masalah yang baru,” kata Faisal.

Ia mengingatkan tujuan yang baik tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila persiapan dilakukan secara terburu-buru. Menurut dia, kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan berpotensi menimbulkan berbagai celah yang merugikan dunia usaha maupun investor.

“Kalau dari sisi tujuan itu bagus, tapi kalau dari sisi persiapannya tidak matang banyak hal loopholes bahkan menciptakan permasalahan bagi pelaku swasta dan juga investor,” ujarnya.

Selain desain dan tata kelola, Faisal juga menyoroti faktor waktu penerapan kebijakan. Menurut dia, implementasi DSI dilakukan ketika masih terdapat berbagai kekhawatiran terkait iklim investasi nasional.

“Belum lagi masalah timing karena dari kondisi sekarang kita bisa melihat bahwa banyak concern terhadap iklim investasi di Indonesia. Nah timing ini justru sebetulnya sangat-sangat riskan,” kata Faisal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor dinilai masih menjadi tantangan besar bagi daya tahan manufaktur Indonesia. Di tengah tekanan geopolitik global, kenaikan biaya logistik, dan pelemahan rupiah, penguatan industri bahan baku domestik dinilai menjadi kunci untuk menjaga daya saing sektor manufaktur.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan tekanan terhadap industri manufaktur mulai terlihat sejak Maret 2026 setelah pada dua bulan pertama tahun ini aktivitas industri masih menunjukkan kinerja yang cukup kuat.

“Kalau kita melihat kuartak I secara keseluruhan agregat masih positif, masih 5 persen,” kata Faisal, Jumat (29/5/2926).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri pengolahan tumbuh 5,04 persen secara tahunan pada kuartal I 2026 dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.

Namun, indikator aktivitas manufaktur mulai melambat. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang sempat mencapai 53,8 pada Februari 2026 turun ke level 49,1 pada April 2026 atau kembali masuk zona kontraksi.

Menurut Faisal, kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya biaya bahan baku, logistik, dan asuransi akibat dinamika global. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menambah tekanan terhadap biaya produksi industri.

“Biaya produksi meningkat karena faktor perang, meningkatkan biaya perolehan bahan baku dan logistik,” ujarnya.

Kajian CORE Insight menunjukkan sekitar 70 persen impor Indonesia masih didominasi bahan baku dan komponen industri. Kondisi ini membuat manufaktur nasional rentan terhadap gejolak nilai tukar maupun gangguan rantai pasok global.

Ketergantungan impor juga masih tinggi di sejumlah sektor strategis. CORE mencatat sekitar 85 persen bahan baku farmasi nasional masih didatangkan dari luar negeri, terutama India dan China.

Karena itu, Faisal menilai penguatan industri bahan baku domestik perlu dipercepat agar manufaktur nasional memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap tekanan eksternal.

Ia menyebut sektor petrokimia berbasis nafta, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta besi dan baja sebagai industri yang perlu diperkuat.

Menurutnya, petrokimia berbasis nafta berperan penting sebagai pemasok bahan baku bagi industri tekstil dan plastik. Sementara industri besi dan baja menjadi penopang rantai pasok manufaktur dan konstruksi nasional.

Adapun industri tekstil dan produk tekstil dinilai strategis karena menyerap sekitar 3,76 juta tenaga kerja atau sekitar 19 persen dari total tenaga kerja manufaktur nasional.

“Pemerintah perlu memberikan ruang untuk industri manufaktur bergerak lebih baik dan meringankan beban daripada peningkatan biaya produksi serta menjaga akses pasar domestik,” kata Faisal.

CORE mengusulkan sejumlah dukungan kebijakan, antara lain relaksasi bea masuk bahan baku strategis, percepatan restitusi pajak, hingga subsidi input bagi industri yang terdampak kenaikan biaya produksi.

Pemerintah sendiri terus mendorong pengembangan industri bahan baku melalui program hilirisasi, termasuk di sektor petrokimia dan baja. Investasi hilirisasi juga ditargetkan mencapai sekitar Rp3.800 triliun untuk memperkuat rantai pasok industri dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Koperasi bukan bekerja hanya untuk koperasi, tapi untuk menggerakkan ekonomi dasar

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menekankan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih perlu memperkuat keterkaitan dengan aktivitas ekonomi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

“Koperasi bukan bekerja hanya untuk koperasi, tapi untuk menggerakkan ekonomi dasar. Jadi semestinya ada efek multiplier-nya termasuk terhadap penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan di tengah rencana pemerintah membentuk hingga 80.000 unit Kopdes Merah Putih dengan dukungan pendanaan yang diperkirakan mencapai Rp240 triliun hingga Rp400 triliun.

Pemerintah juga telah membuka rekrutmen sekitar 30.000 manajer koperasi sebagai tahap awal penguatan kelembagaan dan operasional Kopdes Merah Putih.

Faisal menjelaskan dampak Kopdes tidak hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang diserap untuk operasional koperasi, tetapi juga dari kemampuannya mendorong tumbuhnya usaha di desa.

Menurut dia, keterkaitan tersebut dapat tercipta apabila koperasi mampu menyerap produk lokal dan menghubungkannya dengan pasar yang lebih luas.

“Semestinya menyerap produk-produk lokal setempat untuk kemudian disambungkan dengan pasar,” ujarnya.

Ia menilai koperasi dapat berperan sebagai agregator yang menghimpun produksi dari pelaku usaha kecil di desa, kemudian menyalurkannya kepada pembeli atau offtaker yang lebih besar.

Dengan peran tersebut, koperasi diharapkan mampu meningkatkan skala usaha sekaligus nilai tambah produk lokal.

Faisal menambahkan sektor usaha yang dikembangkan koperasi sebaiknya mengikuti sektor penggerak ekonomi desa, seperti pertanian dan komoditas unggulan setempat.

Selain itu, koperasi juga dapat mengembangkan usaha berbasis potensi lain, seperti pariwisata desa, termasuk produk kerajinan, fesyen, dan kuliner.

Namun, ia menekankan efektivitas Kopdes tetap bergantung pada kesiapan sistem dan pengelolaan yang tepat.

“Manajer yang bagus tidak akan sukses tanpa ada sistem. Sistem yang bagus juga kurang akan bisa bekerja kalau tidak dipimpin oleh manajer yang baik,” katanya.

Ia juga menilai pemahaman terhadap kondisi lokal menjadi penting agar koperasi dapat berjalan sesuai karakteristik ekonomi dan sosial budaya desa.

“Kalau manajer yang direkrut bukan dari daerah setempat, tantangannya adalah pengetahuan tentang kondisi daerah di mana koperasi tersebut berada,” tuturnya.

Faisal menambahkan perlunya sistem pengawasan dan evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal.

Ia mengingatkan agar pengembangan Kopdes tidak mengganggu pelaku usaha lokal yang telah berjalan.

“Jangan sampai justru keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu mematikan ekonomi dan pelaku-pelaku lokal yang sudah ada,” ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan Kopdes pada akhirnya diukur dari kemampuannya menggerakkan ekonomi desa secara luas, termasuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat usaha lokal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Kopdes Merah Putih dirancang sebagai infrastruktur ekonomi desa untuk memperkuat akses masyarakat terhadap logistik, pembiayaan, dan pasar.

Ia mengatakan koperasi tersebut akan berfungsi sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi petani dan nelayan, serta menyalurkannya ke pasar maupun lembaga seperti Bulog guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Pemerintah menargetkan pembangunan 20.000 hingga 30.000 unit Kopdes Merah Putih dapat diselesaikan pada Juni 2026, dengan lebih dari 32.000 lokasi telah disiapkan dan sebagian di antaranya memasuki tahap penyelesaian.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada para gubernur untuk memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) memiliki tantangan serius di tingkat daerah. Faisal menyebut kebijakan tersebut bertujuan melanjutkan dorongan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik melalui insentif.

"Ini kan sebetulnya ingin mendorong kebijakan yang selama ini dijalankan untuk memberikan insentif pengembangan kendaraan listrik. Tapi karena keterbatasan budget, ini akhirnya jadinya insentif itu ingin supaya pemerintah daerah yang memberikan insentif juga," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Faisal, kebijakan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran beban insentif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Faisal menduga pemerintah ingin mengurangi beban pusat dalam menyokong industri kendaraan listrik.

"Jadi diberikan, dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembebasan misalnya balik nama atau pajak kendaraan bermotor," sambung Faisal.

Faisal menilai penerapan kebijakan ini kurang tepat karena bersamaan dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dia mengatakan pemotongan TKD membuat ruang fiskal daerah kian menipis.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.128 per dolar AS pada Senin (13/4) pagi. Mata uang Garuda melemah 24 poin atau 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Posisi tersebut sekaligus menjadi rekor terendah rupiah sepanjang sejarah. Pekan lalu, rupiah sempat menyentuh level Rp17.104 per dolar AS pada Jumat (10/4) sore sebelum kembali melemah.

"Iya (mencapai rekor terendah)," kata Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi kepada CNNIndonesia.com.

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas itu menjelaskan, tekanan terhadap rupiah dipicu kenaikan harga minyak mentah dunia yang kembali menembus US$100 per barel.

Pada Senin ini, kontrak minyak mentah Brent naik US$6,71 atau 7,05 persen menjadi US$101,91 per barel pada pukul 01:04 GMT atau 08:04 WIB.

Lalu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS tercatat berada di US$104,16 per barel, naik US$7,59 atau 7,86 persen.

Menurut Ibrahim, kenaikan harga minyak membuat kebutuhan dolar untuk impor meningkat, sehingga memberi tekanan tambahan terhadap rupiah.

"Pemerintah kan membutuhkan dana untuk membeli minyak 800-900 ribu paralel per hari. Itu berarti pemerintah harus mengimpor minyak yang cukup besar ya dengan dolar yang cukup besar. Inilah yang membuat Rupiah mengalami pelemahan," ujar Ibrahim.

Ia memprediksi tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut sepanjang April. Nilai tukar diperkirakan melemah hingga Rp17.400 per dolar AS.

Ibrahim menilai ketidakpastian konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak menjadi faktor utama. Apalagi, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya memberi harapan mereda, dilaporkan gagal mencapai kesepakatan.

"Kalau hari ini Rp17.128 itu tertinggi, tapi di bulan April kemungkinan besar ini akan menuju ke Rp17.400," ujar Ibrahim.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memberi pandangan serupa.

Tekanan terhadap rupiah pada awal pekan ini dipicu kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan.

"Faktor sentimen itu bisa mengubah kondisi 180 derajat dalam waktu singkat," ujar Faisal saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Senin.

Namun, menurut dia, tekanan tajam tersebut biasanya terjadi pada fase awal, lalu berangsur mereda seiring adanya intervensi dari otoritas terkait di dalam negeri.

Dengan berbagai upaya tersebut, Faisal memproyeksikan rupiah masih berpeluang menguat kembali hingga kisaran Rp16.900 per dolar AS.

Di tengah pelemahan ini, ia juga menilai rupiah belum akan terdepresiasi hingga Rp20 ribu per dolar AS dalam waktu dekat.

"Kalau saya lihat dari kaca mata sekarang itu potensinya untuk di atas apalagi sampai Rp20 ribu itu masih relatif kecil. Nah, tapi apapun ini kan kondisi rupiah, kondisi ekonomi, ini bergantung pada kondisi geopolitik. Susah kita prediksi," ujar Faisal.

Namun, ia menilai level psikologis baru rupiah saat ini berada di kisaran Rp17 ribu per dolar AS.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan tarif nol persen yang diberikan Amerika Serikat (AS) terhadap produk tekstil dan pakaian jadi asal Indonesia akan sangat menguntungkan industri tekstil yang berorientasi ekspor.

“Industri tekstil yang berorientasi ekspor ke Amerika pasti akan diuntungkan. Pangsa pasar ekspor kita ke Amerika Serikat itu lebih dari 60 persen, sehingga kondisi akan lebih baik dengan adanya tarif nol,” ujar Faisal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan sekitar separuh produksi tekstil nasional ditujukan untuk ekspor, dengan mayoritas tujuan ke pasar AS.

Oleh karena itu, ia menilai kebijakan ini akan langsung memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

Namun, Faisal menekankan bahwa manfaat tersebut hanya dirasakan oleh pelaku usaha yang menggantungkan penjualan ke AS.

“Kalau untuk yang tidak ekspor ke Amerika tetap tidak ada berubah … Yang akan membantu mereka adalah kebijakan untuk mengendalikan produk impor dari China,” katanya.

Menurutnya, lonjakan impor pakaian murah dari China pada 2025 telah menekan pasar dalam negeri dan mendorong sejumlah pabrik melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Banyak pabrik tutup karena pasar domestiknya tergerus oleh impor yang jauh lebih murah, terutama dari China,” jelasnya.

Faisal menambahkan membanjirnya produk tekstil asal China ke Indonesia juga merupakan dampak lanjutan dari kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap produk China.

“Produk-produk China yang tidak masuk ke pasar Amerika tentu saja akan mencari jalan ke negara lain. Indonesia menjadi salah satu pasar yang paling mudah dimasuki karena hambatan perdagangannya relatif terbatas,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Faisal menilai kebijakan pengendalian impor menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan industri tekstil yang berorientasi pasar domestik, sementara tarif nol di Amerika Serikat akan menjadi angin segar bagi eksportir.

Pemerintah Indonesia dan AS menyepakati penghapusan tarif bea masuk 0 persen untuk produk tekstil dan garmen (apparel) asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Kesepakatan tersebut diteken pemerintah Indonesia dan AS pada Kamis (19/2) waktu Washington melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ).

Skema ini memungkinkan volume tertentu impor tekstil dan garmen dari Indonesia masuk ke AS dengan tarif nol persen, dengan kuota ditentukan berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari AS seperti kapas dan serat buatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi jutaan pekerja.

“Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat.

Selain tekstil dan garmen, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia yang kini mendapatkan fasilitas pembebasan tarif hingga nol persen, meliputi minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok hingga 8 persen dalam dua hari perdagangan beruntun hingga memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) dua kali menghentikan sementara perdagangan (trading halt).

Tekanan pasar datang tak lama setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan pernyataan terkait evaluasi terhadap pasar saham Indonesia, khususnya menyangkut isu transparansi dan likuiditas porsi saham publik (free float).

Pemerintah pun angkat suara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan MSCI tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi BEI dan regulator pasar modal.

Head of Retail Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai pernyataan MSCI memang menjadi sentimen negatif yang langsung menekan pergerakan pasar.

"Dengan keluarnya pengumuman MSCI perihal pasar di Indonesia menjadi sentimen negatif, di mana kemarin dan hari ini tercatat IHSG terkoreksi cukup dalam dan sempat trading halt," ujar Herditya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/1).

Menurutnya, evaluasi dari MSCI seharusnya menjadi alarm bagi pemangku kebijakan, terutama terkait transparansi pasar yang menjadi salah satu acuan penilaian lembaga indeks global tersebut.

"Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi pemangku kebijakan yg berkaitan terlebih mengenai transparansi untuk menjadi acuan bobot penilaian bagi MSCI sendiri," ujarnya.

Untungnya regulator tak tinggal diam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI pun menggelar konferensi pers untuk merespons kekhawatiran pasar dan berkomitmen menindaklanjuti evaluasi MSCI paling lambat Maret 2026.

"Hal ini merupakan langkah yang kami perkirakan cukup baik, terlebih untuk meredam sentimen yang ada sehingga investor mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan ke depannya," ujar Herditya.

Pengamat pasar komoditas Ibrahim Assuaibi melihat tekanan di pasar saham tak lepas dari kekhawatiran potensi keluarnya dana asing dalam jumlah besar jika saham Indonesia terdampak kebijakan MSCI.

"Di bawah MSCI itu ada dana sekitar US$13 miliar. Ketika ada ketakutan saham-saham ini keluar dari indeks, pasti akan ada pergerakan dana yang besar. Ini yang membuat IHSG turun signifikan," ujar Ibrahim dalam program CNN Indonesia Economic, Kamis (29/1).

Ia menilai reaksi pasar bukan sekadar kepanikan sesaat, melainkan refleksi dari kekhawatiran yang sudah lama terakumulasi.

"Sudah ada alarm bahwa kok kenapa rupiahnya melemah, kok indeks harga saham gabungan terus mengalami kenaikan," ujarnya.

Ibrahim menambahkan tekanan makin besar setelah lembaga pemeringkat juga menurunkan pandangan terhadap saham-saham Indonesia, yang menurutnya menjadi pekerjaan rumah besar bagi BEI dan regulator.

"Pemeringkat rating pun juga menurunkan rating terhadap saham-saham di Indonesia. Ini merupakan PR terbesar ya bagi Bursa Efek Indonesia dan KSEI. Nah, Bursa Efek Indonesia dan KSEI ini pun juga sepertinya kewalahan. Sehingga bapaknya, ya regulatornya, OJK turun tangan. Ya bukan OJK saja. Maksudnya Kementerian Keuangan itu juga turun tangan untuk membenahi," ujar Ibrahim.

Executive Director CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pernyataan MSCI merupakan sinyal risiko yang lebih luas, tidak hanya terkait pasar saham, tetapi juga stabilitas makroekonomi.

"Ini sinyal terhadap kondisi ke depan, terutama dari sisi risiko. Ini tidak lepas sebetulnya dari bagaimana stabilitas makroekonomi dikelola serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter ini mengelola dari sisi kebijakan," kata Faisal dalam program CNN Indonesia Economic.

Ia menilai pasar melihat persoalan yang lebih struktural, bukan sekadar respons atas kebijakan jangka pendek.

"Walaupun misalkan OJK sudah mengambil langkah-langkah yang sifatnya itu sebetulnya untuk meredam tekanan, tapi sebetulnya tidak. Not necessarily itu mengatasi akar permasalahannya," ujarnya.

Faisal mengingatkan persepsi investor terhadap efektivitas pemerintah dan kualitas tata kelola sudah menjadi sorotan sejak tahun lalu, seiring turunnya peringkat daya saing global Indonesia, khususnya pada indikator government efficiency.

"Jadi bagaimana persepsi daripada investor melihat pemerintah itu efektif menjalankan kebijakannya. Dan pertama melihat gap antara apa yang diomongkan dengan yang dilakukan. Dan juga efisiensi daripada kebijakannya termasuk juga governance di sini," ungkapnya.

Faisal menilai kegelisahan pasar sebenarnya bukan fenomena baru. Ia menyebut kekhawatiran investor sudah terbentuk sejak tahun lalu dan beriringan dengan dinamika politik domestik, termasuk pergantian pemerintahan.

"Pasar itu melihatnya sudah dari tahun lalu, sejalan juga mungkin dengan pergantian pemerintahan. Dan belakangan ini, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan termasuk stimulus dan lain-lain, tetap ada hal-hal lain yang menjadi perhatian," ujar Faisal.

Ia menegaskan isu yang membayangi pasar tidak semata soal kebijakan jangka pendek, melainkan menyangkut aspek fundamental seperti tata kelola pemerintahan dan relasi antara pemerintah dengan otoritas moneter.

"Masalah good governance dan bagaimana hubungan pemerintah dengan otoritas moneter itu dilihat sebagai satu bentuk risiko," kata Faisal.

Menurut Faisal, tekanan dari global dan domestik saling memperkuat, sehingga risiko trading halt berulang masih terbuka dalam waktu dekat.

Di tengah volatilitas tinggi, pelaku pasar meminta investor ritel, khususnya pemula, untuk tidak gegabah.

Herditya menyarankan investor menerapkan strategi selektif dan disiplin.

"Untuk saat ini, investor diharapkan selective buy terlebih dahulu dan menerapkan disiplin pada pola trading agar terhindar dari kerugian yang terlalu besar," ujarnya.

Sementara Ibrahim menilai pemulihan pasar sangat bergantung pada pembuktian ke depan, terutama soal independensi otoritas moneter dan konsistensi kebijakan pemerintah.

"Karena kepercayaan publik baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu begitu besar, sehingga perlu ada intervensi dari OJK ke bawah. Tujuannya bahwa ini loh, saya serius. OJK sebagai bapaknya ini serius untuk mengawasi anak-anaknya. Sehingga MSCI ini pun juga terus melakukan koordinasi terus supaya mereka pun tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ibrahim.

Ia mengingatkan, setelah koreksi tajam, IHSG tidak akan mudah kembali naik cepat seperti sebelumnya.

"Ingat bahwa indeks harga saham gabungan sudah menyentuh di level 9000-an. Kemudian jatuhnya cukup luar biasa. Nanti pada saat ini sudah selesai, untuk naik lagi tidak mungkin akan secepat yang sebelumnya." pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyoroti dampak dari turunnya tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap China, yang dapat berpengaruh kepada Indonesia. Faisal mengatakan penurunan tarif AS terhadap China dari 57 persen ke 47 persen, akan menambah persaingan negara-negara produsen selain Negeri Tirai Bambu.

“Termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, negara-negara peer countries di Asia Tenggara yang sekarang itu (dikenakan tarif AS) di kisaran 19-20 persen,” kata Faisal, Jumat (31/10/2025).

Meskipun tarif yang dikenakan AS terhadap China masih dua kali lipat lebih tinggi daripada Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, Faisal menilai Tiongkok masih memiliki posisi tawar yang tinggi sebagai salah satu negara produsen terbesar di dunia.

“Walaupun masih dua kali lipatnya, tapi China dengan kondisi seperti sekarang masih punya bargaining power yang kuat dari sisi competitiveness produknya, karena dari tarif dasar, dari China (masih) sangat murah,” ujar Faisal

“Jadi artinya walaupun dikenakan tarif resiprokal 47 persen dan yang lain mungkin kisaran 19-20 persen, sangat mungkin produk China di harga di end-user atau end-consumer-nya di Amerika bisa jadi tetap bisa lebih murah atau paling tidak bersaing,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai dengan meredanya tensi antara AS dengan China bisa membuat Indonesia kehilangan prospek relokasi industri dari China.