JAKARTA, KOMPAS.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki standar harga atau benchmark minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berlaku secara tunggal dan dapat dijadikan rujukan dalam mengukur kewajaran harga pada transaksi ekspor.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI Yustinus Lambang Setyo mengatakan, ketiadaan acuan yang seragam tersebut dinilai menjadi kendala dalam mengidentifikasi dan menilai dugaan praktik under invoicing dalam perdagangan CPO.

Dia bilang, indikasi under invoicing tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya perbedaan harga dalam suatu transaksi. Menurut dia, penilaian harus diawali dengan penetapan referensi harga yang jelas dan disepakati, karena tanpa tolok ukur yang pasti, sulit menentukan apakah harga yang digunakan dalam transaksi ekspor berada di bawah nilai yang semestinya.

"Kalau kita berbicara under invoicing, fokusnya adalah harga. Pertanyaannya, harga mana yang akan dipakai untuk menentukan bahwa suatu transaksi itu under invoicing atau sudah memenuhi prinsip kewajaran (arm's length principle)?" ujar Yustinus dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Yustinus menjelaskan, Indonesia memang telah meluncurkan Bursa CPO pada 2023. Namun hingga kini bursa tersebut belum menjadi rujukan utama pasar karena belum banyak pelaku usaha yang aktif menjadi anggota.

Sementara itu, pemerintah masih menggunakan harga referensi yang merupakan kombinasi beberapa indikator internasional, antara lain harga CIF Rotterdam, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan referensi Bursa CPO Indonesia.

Menurutnya, belum adanya satu benchmark nasional menyebabkan interpretasi mengenai kewajaran harga dalam transaksi ekspor masih berpotensi berbeda antara pelaku usaha dan otoritas.

"Selama ini kami banyak menggunakan harga harian MPOB sebagai referensi, kemudian disesuaikan dengan biaya angkut (freight) dan asuransi sehingga mencerminkan harga di lokasi penyerahan barang. Persoalannya, belum ada satu standar harga Indonesia yang menjadi acuan bersama," katanya.

Dia menegaskan, harga ekspor sawit juga dipengaruhi banyak variabel sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung hanya dengan satu angka referensi. Faktor pertama adalah jenis produk.

Komoditas sawit terdiri atas CPO, kernel, hingga berbagai produk hilir yang masing-masing memiliki harga, klasifikasi HS Code (Kode Sistem Harmonisasi), serta tarif bea keluar dan pungutan ekspor yang berbeda.

"HS Code harus benar-benar sesuai karena setiap produk memiliki harga dan tarif ekspor yang berbeda. Ini menjadi bagian penting yang harus diverifikasi sejak proses deklarasi ekspor," ujar dia.

Selain karakteristik produk, harga transaksi juga dipengaruhi ketentuan penyerahan barang yang disepakati para pihak dalam perdagangan internasional. Harga dengan skema Free on Board (FOB) di pelabuhan Indonesia, misalnya, tidak dapat disamakan dengan harga Cost, Insurance and Freight (CIF) di Malaysia, India, atau Eropa karena mencakup tambahan biaya logistik, asuransi, dan pengiriman hingga tujuan akhir.

Di samping itu, pola kontrak yang digunakan turut memengaruhi pembentukan harga. Yustinus menjelaskan, transaksi minyak sawit di Indonesia masih didominasi kontrak spot, sementara penggunaan kontrak forward maupun kontrak jangka panjang relatif lebih terbatas.

Kondisi ini membuat harga transaksi lebih sensitif terhadap pergerakan pasar, mengingat harga komoditas sawit cenderung berfluktuasi tinggi dan dapat berubah dalam waktu yang sangat singkat.

"Harga disepakati hari ini, tetapi pengiriman dengan kapal berkapasitas 6.000 sampai 10.000 ton bisa baru selesai satu minggu kemudian," ungkapnya.

"Harga saat kontrak disepakati dengan harga ketika barang tiba tentu bisa berbeda. Karena itu harus dilihat kapan harga dalam kontrak tersebut ditetapkan," ujarnya.

Ia menambahkan, lokasi penyerahan barang juga memengaruhi harga karena biaya logistik di Indonesia relatif tinggi. Harga penyerahan di Dumai, Kalimantan, maupun Sulawesi tidak dapat disamakan karena memiliki struktur biaya transportasi yang berbeda.

Di sisi lain, kualitas produk turut menjadi penentu harga. Sebagai contoh, kadar Free Fatty Acid (FFA) pada CPO harus berada di bawah standar tertentu, yakni tidak lebih dari 5 persen.

"Jadi kalau nanti diperiksa surveyor yang independent ternyata FFA nya tinggi, misalnya 5,5 persen, harga CPO per kilonya dikurangi sekitar Rp 100 dari harga pasar," jelasnya.

Demikian juga dengan produk yang telah memiliki sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau ISPO memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan produk tanpa sertifikasi.

Yustinus menegaskan, selama seluruh faktor tersebut dapat dijelaskan melalui kontrak dagang dan dokumentasi yang memadai, perbedaan harga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai praktik under invoicing.

Ia mengakui perusahaan sawit juga kerap menjalani pemeriksaan perpajakan apabila terdapat transaksi yang dinilai berada di bawah harga referensi. Dalam kondisi tersebut, perusahaan wajib membuktikan bahwa harga yang digunakan telah sesuai dengan kondisi transaksi sebenarnya dan memenuhi prinsip kewajaran.

"Kami selalu mendorong anggota GAPKI untuk patuh terhadap seluruh ketentuan," ujar dia.

"Setiap ada regulasi baru, kami mengundang Direktorat Jenderal Pajak maupun instansi terkait agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan aturan," tegasnya.

Karena itu, GAPKI berharap pemerintah dapat segera menghadirkan benchmarkharga sawit nasional yang lebih kredibel dan diterima seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Yustinus, keberadaan acuan harga yang seragam akan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus memudahkan otoritas dalam mengidentifikasi transaksi yang benar-benar mengandung indikasi under invoicing.

"Yang paling kami butuhkan adalah kepastian regulasi dan kepastian acuan harga. Dengan begitu, pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas, sementara pemerintah juga mempunyai dasar yang sama dalam melakukan pengawasan," tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti pentingnya keseragaman acuan harga minyak sawit mentah (CPO) untuk dijadikan dasar menilai kewajaran harga transaksi ekspor.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gapki Yustinus Lambang Setyo Putro dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai keberadaan acuan harga yang seragam akan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus memudahkan otoritas dalam mengidentifikasi transaksi yang benar-benar mengandung indikasi under invoicing.

“Yang paling kami butuhkan adalah kepastian regulasi dan kepastian acuan harga. Dengan begitu, pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas, sementara pemerintah juga mempunyai dasar yang sama dalam melakukan pengawasan,” kata dia.

Menurutnya, penilaian terhadap dugaan under invoicing tidak dapat hanya didasarkan pada selisih harga semata.

“Kalau kita berbicara under invoicing, fokusnya adalah harga. Pertanyaannya, harga mana yang akan dipakai untuk menentukan bahwa suatu transaksi itu under invoicing atau sudah memenuhi prinsip kewajaran (arm's length principal)?” ujar Yustinus.

Lebih jauh, ia menjelaskan Indonesia memang telah meluncurkan Bursa CPO pada 2023. Namun, hingga kini bursa tersebut belum menjadi rujukan utama pasar karena belum banyak pelaku usaha yang aktif menjadi anggota.

Sementara itu, pemerintah masih menggunakan harga referensi yang merupakan kombinasi beberapa indikator internasional, antara lain harga CIF Rotterdam, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan referensi Bursa CPO Indonesia.

Menurutnya, belum adanya satu acuan nasional menyebabkan interpretasi mengenai kewajaran harga dalam transaksi ekspor masih berpotensi berbeda antara pelaku usaha dan otoritas.

Ia menilai, harga ekspor sawit juga dipengaruhi banyak variabel sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung hanya dengan satu angka referensi.

Faktor pertama adalah jenis/kategori produk komoditas sawit mulai dari CPO, kernel, dan berbagai produk hilir yang masing-masing memiliki harga dan klasifikasi HS Code, tarif bea keluar dan pungutan ekspor yang berbeda. Selain jenis produk, syarat penyerahan barang (terms of sales) juga menentukan harga transaksi.

Faktor lainnya adalah jenis kontrak perdagangan, dan kualitas produk yang menentukan harga. Misalnya, kadar Free Fatty Acid (FFA) pada CPO harus berada di bawah standar tertentu, yakni tidak lebih dari 5 persen.

“Demikian pula produk yang telah memiliki sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau ISPO memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan produk tanpa sertifikasi,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai Indonesia hingga kini belum memiliki satu acuan harga (benchmark) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang seragam untuk dijadikan dasar menilai kewajaran harga transaksi ekspor. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam menentukan apakah suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai praktik under invoicing.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Dr. Adv. Yustinus Lambang Setyo Putro, mengatakan penilaian terhadap dugaan under invoicing tidak dapat hanya didasarkan pada selisih harga semata. Menurutnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu adalah harga acuan mana yang digunakan sebagai pembanding.

"Kalau kita berbicara under invoicing, fokusnya adalah harga. Pertanyaannya, harga mana yang akan dipakai untuk menentukan bahwa suatu transaksi itu under invoicing atau sudah memenuhi prinsip kewajaran (arm's length principle)?" ujar Yustinus dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Lebih jauh, Yustinus menjelaskan Indonesia memang telah meluncurkan Bursa CPO pada 2023. Namun hingga kini bursa tersebut belum menjadi rujukan utama pasar karena belum banyak pelaku usaha yang aktif menjadi anggota. Sementara itu, pemerintah masih menggunakan harga referensi yang merupakan kombinasi beberapa indikator internasional, antara lain harga CIF Rotterdam, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan referensi Bursa CPO Indonesia.

Menurutnya, belum adanya satu benchmark nasional menyebabkan interpretasi mengenai kewajaran harga dalam transaksi ekspor masih berpotensi berbeda antara pelaku usaha dan otoritas.

"Selama ini kami banyak menggunakan harga harian MPOB sebagai referensi, kemudian disesuaikan dengan biaya angkut (freight) dan asuransi sehingga mencerminkan harga di lokasi penyerahan barang. Persoalannya, belum ada satu standar harga Indonesia yang menjadi acuan bersama," katanya.

Ia menegaskan bahwa harga ekspor sawit juga dipengaruhi banyak variabel sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung hanya dengan satu angka referensi. Faktor pertama adalah jenis produk. Komoditas sawit terdiri atas CPO, kernel, hingga berbagai produk hilir yang masing-masing memiliki harga, klasifikasi HS Code (Kode Sistem Harmonisasi), serta tarif bea keluar dan pungutan ekspor yang berbeda.

"HS Code harus benar-benar sesuai karena setiap produk memiliki harga dan tarif ekspor yang berbeda. Ini menjadi bagian penting yang harus diverifikasi sejak proses deklarasi ekspor," jelasnya.

Selain jenis produk, syarat penyerahan barang (terms of sales) juga menentukan harga transaksi. Harga dengan skema Free on Board (FOB) di pelabuhan Indonesia tentu berbeda dengan harga Cost, Insurance and Freight (CIF) di Malaysia, India, maupun Eropa karena terdapat komponen biaya pengangkutan dan asuransi.

Faktor lainnya adalah jenis kontrak perdagangan. Menurut Yustinus, transaksi sawit di Indonesia lebih banyak menggunakan kontrak spot dibandingkan kontrak forward maupun kontrak jangka panjang. Padahal harga komoditas sawit sangat fluktuatif dan dapat berubah dalam hitungan jam.

"Harga disepakati hari ini, tetapi pengiriman dengan kapal berkapasitas 6.000 sampai 10.000 ton bisa baru selesai satu minggu kemudian. Harga saat kontrak disepakati dengan harga ketika barang tiba tentu bisa berbeda. Karena itu harus dilihat kapan harga dalam kontrak tersebut ditetapkan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa lokasi penyerahan barang juga memengaruhi harga karena biaya logistik di Indonesia relatif tinggi. Harga penyerahan di Dumai, Kalimantan, maupun Sulawesi tidak dapat disamakan karena memiliki struktur biaya transportasi yang berbeda.

Di samping itu, kualitas produk turut menjadi penentu harga. Sebagai contoh, kadar Free Fatty Acid (FFA) pada CPO harus berada di bawah standar tertentu, yakni tidak lebih dari 5%.

"Jadi kalau nanti diperiksa oleh surveyor yang independent ternyata FFA nya tinggi, misalnya 5,5%, harga CPO per kilonya dikurangi sekitar Rp 100 dari harga pasar," jelasnya. Demikian pula produk yang telah memiliki sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau ISPO memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan produk tanpa sertifikasi.

Yustinus menegaskan bahwa selama seluruh faktor tersebut dapat dijelaskan melalui kontrak dagang dan dokumentasi yang memadai, perbedaan harga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai praktik under invoicing.

Ia mengakui perusahaan sawit juga kerap menjalani pemeriksaan perpajakan apabila terdapat transaksi yang dinilai berada di bawah harga referensi.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan wajib membuktikan bahwa harga yang digunakan telah sesuai dengan kondisi transaksi sebenarnya dan memenuhi prinsip kewajaran.

"Kami selalu mendorong anggota GAPKI untuk patuh terhadap seluruh ketentuan. Setiap ada regulasi baru, kami mengundang Direktorat Jenderal Pajak maupun instansi terkait agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan aturan," katanya.

Karena itu, GAPKI berharap pemerintah dapat segera menghadirkan benchmark harga sawit nasional yang lebih kredibel dan diterima seluruh pemangku kepentingan. Menurut Yustinus, keberadaan acuan harga yang seragam akan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus memudahkan otoritas dalam mengidentifikasi transaksi yang benar-benar mengandung indikasi under invoicing.

"Yang paling kami butuhkan adalah kepastian regulasi dan kepastian acuan harga. Dengan begitu, pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas, sementara pemerintah juga mempunyai dasar yang sama dalam melakukan pengawasan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai prospek eksporminyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih tetap terbuka meski kawasan tersebut bersiap menerapkan regulasi antideforestasi pada produk impor yang tertuang dalamEuropean Union Deforestation Regulation(EUDR).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan kebutuhan pasar Eropa terhadap minyak sawit Indonesia masih cukup besar sehingga prospek ekspor tetap terbuka meski regulasi baru segera diterapkan.

“Eropa membutuhkan minyak sawit Indonesia,” kata Eddy kepadaBisnis, Minggu (28/6/2026).

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada Januari–April 2026 mencapai US$1,51 miliar dengan volume 1,70 juta ton. Nilai ekspor tersebut meningkat 11,15%, sedangkan volumenya tumbuh 12,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Eddy, meningkatnya ekspor minyak sawit ke Uni Eropa pada awal tahun ini didorong oleh permintaan yang memang sedang bertumbuh, terutama dari sektor industri.

Meski demikian, Eddy mengakui implementasi EUDR masih menyisakan tantangan bagi industri sawit nasional, terutama pada perkebunan rakyat. Menurutnya, hambatan utama terletak pada aspek legalitas lahan.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan sawit telah membatasi ekspansi menyusul pemberlakuan moratorium pada 2011. Pemerintah bahkan tidak lagi memberikan izin baru maupun pembukaan lahan bagi perusahaan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, perkebunan sawit milik masyarakat belum memiliki aturan moratorium serupa.

“Hambatan untuk EUDR utamanya di sawit rakyat yaitu masalah legalitas. Kalau sawit perusahaan sudah ada moratorium sejak 2011, bahkan dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 untuk perusahaan tidak ada izin baru dan pembukaan lahan, tetapi untuk masyarakat tidak ada aturan moratorium,” ujarnya.

Kendati demikian, Eddy optimistis ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih berpeluang meningkat apabila Indonesia mampu memenuhi ketentuan EUDR. Selain itu, penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) juga dinilai dapat menjadi pendorong peningkatan ekspor.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah terus berupaya menyiapkan berbagai langkah agar ekspor minyak sawit Indonesia memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam EUDR. “Pemerintah terus berusaha agar ekspor minyak sawit comply dengan EUDR,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai mekanisme pengawasan ekspor sawit di Indonesia sudah sangat ketat, tapi perlu ditegaskan lagi dengan penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran seperti under invoicing yang mengganggu kontribusi terhadap penerimaan negara.

"Sistem yang ada di Indonesia sudah sangat baik. Yang perlu dilakukan adalah law enforcement. Mekanisme pengawasannya sudah tersedia, dan Gapki selalu mendorong seluruh anggota untuk mematuhi ketentuan perpajakan," ujar Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gapki Yustinus Lambang Setyo Putro, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan under invoicing menjadi sorotan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Lebih lanjut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN pelaksana sekaligus perantara tunggal ekspor tiga komoditas strategis yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy, untuk meningkatkan transparansi dan menutup celah praktik under invoicing.

Yustinus menjelaskan pengawasan ekspor telah dilakukan secara berlapis, mulai dari proses perizinan melalui Indonesia National Single Window (INSW), sistem CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemeriksaan fisik barang, pemantauan devisa hasil ekspor oleh Bank Indonesia, hingga pemeriksaan pajak terhadap kewajaran nilai transaksi.

Selain itu, Yustinus juga mengingatkan agar transfer pricing tidak langsung disamakan dengan under invoicing.

Menurutnya, transfer pricing merupakan praktik bisnis yang lazim dalam transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.

"Pelanggaran baru terjadi apabila terdapat mispricing, yakni manipulasi harga, volume, atau jenis barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa penilaian under invoicing tidak dapat dilakukan hanya dengan membandingkan harga jual.

Pada komoditas kelapa sawit, misalnya, Indonesia belum memiliki satu harga acuan nasional yang sepenuhnya diterima seluruh pelaku usaha.

Harga referensi pemerintah sendiri merupakan kombinasi berbagai sumber internasional, termasuk dari Belanda dan Malaysia.

Selain itu, harga ekspor dipengaruhi banyak faktor komersial, seperti jenis produk (CPO, kernel, atau produk turunannya), kualitas dan sertifikasi seperti ISPO maupun RSPO, lokasi penyerahan barang yang memengaruhi biaya logistik, waktu transaksi, serta jenis kontrak yang digunakan.

Meski demikian, Yustinus menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti menjual jauh di bawah harga yang wajar tanpa dasar komersial yang dapat dipertanggungjawabkan tetap dapat dikategorikan melakukan under invoicing.

"Gapki selalu mendorong seluruh anggotanya untuk mematuhi setiap ketentuan perpajakan dan perdagangan yang berlaku. Kalau memang ada yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono meminta agar pelaksanaan ekspor sawit satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dijelaskan lebih lanjut selama masa transisi sampai 31 Desember 2026 mendatang.

Salah satu yang masih menjadi pertanyaan kalangan pengusaha sawit adalah nasib eksportir yang hanya berbasis trader, bukan merupakan industri utuh. Kelompok eksportir ini hanya memperdagangkan komoditas tersebut dan biasanya melayani permintaan-permintaan kecil dari negara-negara di Benua Afrika.

Sebagaimana diketahui, ekspor kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara dan paduan besi (ferro alloy) mulai 1 Juni 2026 dilaporkan ke DSI. Kemudian, pada 1 Januari 2027, pemerintah menargetkan ekspor ketiga komoditas SDA strategis ini mulai dilakukan seluruhnya oleh BUMN ekspor tersebut.

Selama masa transisi ini, Eddy berharap agar pemerintah memastikan seluruh mekanisme dan aturan pelaksana tata kelola ekspor baru betul-betul selesai. Tujuannya agar implementasi penuh yang ditargetkan paling lambat 1 Januari 2027 tidak memicu hambatan (bottleneck) maupun stagnasi sehingga menyulitkan eksportir.

"Ini kan DSI menangani tiga komoditas yang karakteristiknya berbeda-beda. Minyak sawit itu diekspor ke 160 negara, kemudian permintaan buyer juga bisa berbeda-beda spesifikasinya dan mereka saling merahasiakan. Mereka punya formula. Nah ini sebaiknya nanti betul-betul, DSI harus benar-benar siap," terangnnya kepada wartawan usai menghadiri pertemuan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Untuk itu, Eddy meminta agar pemerintah tidak memberlakukan implementasi penuh pada 1 Januari 2027 apabila ternyata ada tahapan yang belum sepenuhnya siap. Sebab, pengusaha pun mengkhawatirkan dampaknya ke kehilangan pasar ekspor.

Meski demikian, Eddy memastikan industri siap mendukung kebijakan baru pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara ini.

Dia pun telah mendapatkan penjelasan dari pemerintah bahwa DSI tidak akan menerapkan pungutan tambahan ke para eksportir. Perubahan hanya berbentuk penambahan rantai baru dalam proses ekspor, dari yang sebelumnya antara eksportir-pembeli (buyer), dan kini harus melalui DSI.

"Hanya memang ada layer tambahan. Kami berharap tidak ada tambahan birokrasi yang rumit, sehingga malah justru menyulitkan. Makanya saya sampaikan tadi, DSI harus betul-betul siap, kalau memang belum siap sebaiknya bertahap melaksanakannya," jelas Eddy.

Kejelasan Nasib Trader

Selama masa transisi ini, pengusaha juga meminta adanya kejelasan lebih lanjut mengenai eksportir mana saja yang akan terdampak kebijakan baru ini. Eddy mencontohkan, eksportir sawit pun mencakup dua kelompok berbeda yakni industri dan sekadar trader.

Artinya, ada eksportir sawit yang terintegrasi dengan industri hulu hilirnya. Sementara itu, ada juga eksportir yang hanya khusus memperdagangkan komoditas tersebut. Eksportir trader ini biasanya melayani negara-negara buyer dengan permintaan lebih kecil seperti di Benua Afrika.

Salah satu contoh trader ini melayani permintaan ekspor olein atau minyak goreng yang biasanya hanya berjumlah 6 sampai 10 kontainer. Eddy mengaku masih menunggu kepastian dari pemerintah apabila ekspor dari trader ini juga akan digantikan oleh DSI secara satu pintu.

"Nah ini kan mesti jelas supaya jangan sampai trader ini juga jadi mati kan. Mereka juga termasuk menyediakan lapangan kerja juga kan. Selain itu, kalau ini nanti tidak bisa dilayani, kan kita kehilangan pasar juga. Tahun lalu ekspor kita meningkat 27% ke Afrika," lanjutnya.

Eddy mengaku belum mengetahui berapa estimasi eksportir sawit yang akan terdampak kebijakan baru ini. Namun, dia menyebut 90% ekspor CPO ke luar negeri sudah berbentuk hilir.

Sebagai informasi, eksportir CPO, batu bara dan ferro alloy masih melakukan kontrak dan transaksi ekspor dengan buyer selama 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Nantinya, ekspor bakal mulai dilakukan oleh DSI secara penuh sejak proses pre-clearance pada paling lambat 1 Januari 2027.

Berdasarkan catatan pemerintah, ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy pada 2025 tercatat mencapai sekitar US$66,13 miliar atau setara 23,4% dari total ekspor nasional.

Kontribusi ketiganya telah menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia selama 71 bulan berturut-turut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan secara bertahap guna memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha.

Selama tujuh bulan ini, eksportir diwajibkan menyampaikan dokumen aktivitas ekspor kepada DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu (CEISA) yang telah disiapkan.

Masa transisi akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi pada tahap berikutnya, dengan target pelaksanaan penuh mekanisme ekspor melalui DSI paling lambat pada 1 Januari 2027.

Selanjutnya, pemerintah juga disebut akan terus memastikan bahwa kebijakan ini akan tetap mengedepankan kepastian berusaha. Arus barang akan tetap berjalan lancar, kontrak yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan kepentingan mitra dagang tetap diperhatikan sehingga kepercayaan dunia usaha dan mitra perdagangan internasional dapat terus terjaga.

"Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan. Dan diharapkan, memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia," pungkas Airlangga, dikutip dari siaran pers.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kalangan pelaku usaha mendukung langkah pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Namun, dunia usaha meminta implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu arus ekspor dan kepastian bisnis.

Communication Specialist Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Septiyan Listiya mengatakan pelaku usaha memahami tujuan pembentukan DSI untuk meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

“Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif pemerintah,” ujar Septiyan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/5/2026).

Dukungan tersebut disampaikan APINDO bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Menurut Septiyan, pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Komoditas seperti batu bara, nikel, ferro alloy, hingga kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang berbeda.

“Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh pemerintah dan DSI,” katanya.

Asosiasi juga meminta kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan, termasuk mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), hingga keterkaitan dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional.

“Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global,” ujar Septiyan.

Selain itu, dunia usaha menilai tata kelola DSI harus dijalankan secara transparan dan efisien tanpa menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional juga perlu diperjelas untuk menjaga kepercayaan pasar.

Septiyan mengatakan penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing perlu dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dan didukung teknologi informasi modern.

“Platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri,” ujarnya.

APINDO dan asosiasi sektor lainnya juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan pelaku usaha. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah pembahasan berbagai aspek teknis, mulai dari cakupan komoditas, mekanisme harga, standar layanan, penyelesaian pembayaran, hingga tahapan transisi.

Selain itu, asosiasi mendorong pemerintah melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional agar kebijakan baru tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar global.

Menurut Septiyan, APINDO, IMA, APBI-ICMA, FINI, dan GAPKI siap mendukung implementasi kebijakan melalui masukan teknis, sosialisasi kepada anggota, serta pengawalan masa transisi agar tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.

“Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional,” kata Septiyan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah terkait kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Tahap awal skema baru yang berlaku 1 Juni 2026 itu, mencakup ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy).
Sejatinya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI–ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan dukungan atas langkah pemerintah tersebut.
Dalam pernyataan bersama, para pelaku usaha memahami bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan devisa hasil ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.
"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif pemerintah," kata para pelaku usaha melalui keterangan resmi dikutip Selasa (2/6/2026).
Namun, demi menjaga stabilitas industri, kepastian berusaha, dan kesinambungan arus ekspor nasional, pelaku usaha memandang perlu perhatian khusus pada aspek-aspek strategis.
Pertama, implementasi ekspor satu pintu perlu dilakukan bertahap dan berbasis karakteristik sektor. Menurut pengusaha, pelaksanaan kebijakan hendaknya dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing sektor.
Komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel/ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam.
"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT DSI," tutur pengusaha.
Kedua, kepastian hukum dan mekanisme bisnis. Pelaku usaha menilai, diperlukan jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi.
Mereka menilai, kejelasan mengenai kewajiban DHE, domestic market obligation (DMO), dan perlakuan terhadap skema perdagangan
internasional (FTA, perjanjian bilateral, ketentuan WTO) juga mendesak untuk ditetapkan.
"Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global," katanya.
Ketiga, tata kelola PT DSI yang transparan dan efisien. Pelaku usaha berharap operasional PT DSI dijalankan secara transparan dan akuntabel, tanpa menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional.
Keempat, platform digital yang transparan, kredibel, dan menjamin kerahasiaan data.
Para pelaku usaha mengingatkan bahwa penanganan under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui teknologi informasi modern, dengan penegakan hukum yang ditujukan pada pelaku pelanggaran secara spesifik.
Menurut pelaku usaha, platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri.
Kelima, pembentukan forum teknis sektoral. Pelaku usaha juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI,
otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha.
"Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, service level agreement [SLA], penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh," ujar pelaku usaha.
Keenam, sosialisasi kepada pembeli atau importir. Pelaku usaha juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada para pembeli dan importir internasional mengenai kebijakan tata kelola ekspor.
"Ini perlu segera dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun DSI. Asosiasi sektor siap mendukung dan memfasilitasi upaya sosialisasi tersebut," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai masa transisi implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI sebagai eksportir tunggal komoditas strategis tidak akan menimbulkan gangguan berarti bagi industri sawit. Namun, kesiapan sistem dan mekanisme operasional DSI dinilai menjadi faktor kunci sebelum skema tersebut diterapkan penuh pada 2027.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyampaikan selama periode transisi, kegiatan ekspor masih dijalankan oleh perusahaan seperti biasa. Perbedaannya hanya pada kewajiban pelaporan kepada PT DSI sebagai badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi perdagangan ekspor komoditas strategis.

Di sisi lain, menurutnya, pelaksanaan masa transisi hingga akhir 2026 akan menjadi periode penting untuk menguji kesiapan kelembagaan dan sistem yang dibangun DSI sebelum mengambil alih seluruh aktivitas ekspor komoditas yang ditugaskan pemerintah.

“Januari 2027 baru seluruhnya akan dilakukan oleh DSI, dalam masa transisi seharusnya semuanya mekanisme sudah jelas dan bisa diketahui apakah DSI sudah benar-benar siap, kalau belum, memang sebaiknya bertahap,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/6/2026)

Eddy menilai kekhawatiran terkait potensi terganggunya hubungan dagang dengan pembeli luar negeri semestinya tidak terjadi apabila DSI mampu menyiapkan sistem perdagangan yang kredibel dan berjalan sesuai kebutuhan pasar internasional.

Dia juga menyampaikan tujuan utama pembentukan DSI adalah memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam sekaligus menutup berbagai potensi kebocoran yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.

Dari sektor batu bara, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) memandang fokus utama pelaku usaha saat ini bukan lagi pada perdebatan kebijakan pembentukan PT DSI, melainkan kesiapan implementasi di lapangan menjelang berjalannya skema ekspor satu pintu komoditas strategis.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan kebijakan tersebut kini telah memasuki tahap transisi sehingga perhatian industri beralih pada kesiapan sistem dan mekanisme operasional yang akan diterapkan.

“Per hari ini [Senin, 1 Juni 2026], kebijakan tersebut sudah mulai masuk tahap transisi, sehingga bagi pelaku usaha isu utamanya bukan lagi pada tataran rencana, tetapi pada kesiapan implementasi di lapangan,” kata Gita kepada Bisnis.

Menurut dia, pelaku usaha saat ini lebih mencermati aspek teknis pelaksanaan dibandingkan substansi kebijakan yang telah diputuskan pemerintah. Adapun, salah satu perhatian utama industri adalah kepastian terhadap kontrak ekspor yang telah berjalan dengan pembeli luar negeri. Meskipun pemerintah menyatakan kontrak eksisting tetap dihormati, dunia usaha masih membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya.

“Untuk kontrak yang sudah berjalan, kami mencatat pemerintah menyampaikan bahwa kontrak eksisting tetap dihormati. Namun pelaku usaha tetap membutuhkan kepastian teknis, dan bagaimana proses ini tidak mengubah substansi kontrak yang sudah disepakati dengan buyer,” ujarnya.

APBI menilai kepastian tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap pasokan komoditas Indonesia, khususnya batu bara yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor nasional.

Dia juga mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi risiko hilangnya pembeli apabila proses ekspor menjadi lebih panjang atau menimbulkan ketidakpastian selama masa transisi.

“Risiko buyer beralih ke negara pesaing tentu perlu diantisipasi, khususnya apabila proses ekspor menjadi lebih panjang atau menimbulkan ketidakpastian,” pungkasnya.

Para pengusaha di Tanah Air memberikan enam catatan penting terkait kebijakan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis menjadi satu pintu lewat BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Rencananya, aturan eksportir tunggal SDA strategis ini akan berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2027. Pada tahap awal, SDA strategis itu meliputi sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi. 

Catatan bersama ini disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

"Kami memahami bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktek under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," tulis para pengusaha dalam keterangan resmi, Senin (1/6).

Demi menjaga stabilitas industri, kepastian berusaha, dan kesinambungan arus ekspor nasional, para pengusaha memandang perlu perhatian khusus pada aspek-aspek strategis. Berikut 6 masukan pengusaha buat pemerintah:

Para pengusaha berharap pelaksanaan kebijakan hendaknya dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing sektor.

Komoditas batu bara, nikel, dan ferro-nickel/ferro-alloy, juga kelapa sawit, memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam.

Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh pemerintah dan DSI.

Diperlukan jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi. Kejelasan mengenai kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), dan perlakuan terhadap skema perdagangan internasional (FTA, perjanjian bilateral, ketentuan WTO) juga mendesak untuk ditetapkan.

"Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global," kata para pengusaha.

Operasional DSI diharapkan dijalankan secara transparan dan akuntabel, tanpa menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional.

Penanganan under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui teknologi informasi modern, dengan penegakan hukum yang ditujukan pada pelaku pelanggaran secara spesifik.

Pengusaha menyatakan platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri.

Para pengusaha mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha.

Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh.

Sosialisasi kepada para pembeli dan importir internasional mengenai kebijakan tata kelola ekspor ini perlu segera dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun DSI. Asosiasi sektor siap mendukung dan memfasilitasi upaya sosialisasi tersebut.

Pada intinya, APINDO, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.

"Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," pungkas pengusaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis gejolak harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani dapat segera diatasi setelah pelaku industri dan asosiasi sawit sepakat menjaga perdagangan berjalan normal selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, harga sawit global saat ini masih berada dalam tren yang baik dengan permintaan pasar yang tetap tinggi. Karena itu, penurunan harga TBS di tingkat petani dinilai tidak mencerminkan kondisi pasar internasional.

“Rapat berlangsung dengan baik, dengan itikad yang baik yang intinya adalah this is good problem,” kata Sudaryono usai rapat bersama pelaku industri sawit di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut Sudaryono, persoalan yang terjadi lebih banyak dipengaruhi ketidakpastian di rantai perdagangan setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi secara normal dengan mengacu pada harga lelang KPBN.

“Ini harga dunia, harga pembeliannya lagi bagus, kenapa di petani kok jelek? Nah itu yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Kementerian Pertanian sebelumnya menemukan 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketentuan daerah. Dari jumlah tersebut, 16 PKS dilaporkan mulai menyesuaikan harga pembelian setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku industri.

Rapat tersebut dihadiri Badan Pangan Nasional, PTPN, Agrinas Palma, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi petani, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery.

Pemerintah juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga TBS sawit.

Selain membahas harga TBS, pemerintah menjelaskan tahapan implementasi ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masa transisi kebijakan akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.

Sudaryono menegaskan DSI berfungsi sebagai pengelola dan pengawas perdagangan ekspor sumber daya alam secara transparan dan akuntabel, bukan untuk mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor.

“Objektifnya itu bukan untuk nyari untung, di DSI bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus, nah yang belum tertib ditertibkan,” katanya.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengapresiasi langkah pemerintah yang bergerak cepat merespons penurunan harga TBS. Organisasi petani berharap harga di tingkat petani dapat segera kembali normal setelah kepastian mekanisme perdagangan semakin jelas.

“Kami harapkan setelah pengumuman ini harga tender di KPBN bisa tidak withdraw, kemudian juga harga TBS bisa kembali normal seperti sediakala supaya teman-teman petani kembali tersenyum,” ujar perwakilan Apkasindo, Qayuum Amri.

Seluruh peserta rapat, mulai dari asosiasi petani, eksportir, perusahaan refinery, hingga Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, telah menandatangani kesimpulan bersama sebagai dasar tindak lanjut penataan perdagangan sawit selama masa transisi kebijakan.

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan sejumlah perusahaan besar dan berpotensi merugikan negara. Praktik ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dalam tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional.

"Praktik itu memang ada, berkaitan dengan under-pricing dan under-invoicing," ujar Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan, Kamis (28/5/2026).

Fadhil menjelaskan, manipulasi nilai ekspor umumnya dilakukan melalui pelaporan harga di bawah nilai pasar untuk menekan kewajiban fiskal, seperti bea keluar dan pungutan ekspor. Padahal, pemerintah telah menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagai acuan resmi dalam transaksi.

Menurutnya, setiap dokumen ekspor yang mencantumkan harga jauh di bawah HPE seharusnya dapat langsung terdeteksi dan ditindak melalui sistem pengawasan seperti National Single Window maupun verifikasi surveyor. Namun, lemahnya pengawasan di lapangan membuat praktik tersebut masih dapat lolos.

Ia menambahkan, modus lain yang kerap terjadi adalah transfer pricing melalui perusahaan afiliasi di luar negeri. Dalam skema ini, CPO dijual ke entitas dalam satu grup di negara seperti Singapura atau Rotterdam dengan harga rendah, lalu dijual kembali ke pasar global dengan harga lebih tinggi.

Akibatnya, keuntungan besar tercatat di luar negeri, sementara penerimaan pajak di dalam negeri menjadi minim. Kompleksitas rantai pasok industri sawit, dari petani hingga produk turunan seperti minyak goreng dan RBDPO, turut memperlebar celah pengawasan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan manipulasi nilai ekspor yang melibatkan 10 eksportir besar sawit. Ia menyebut praktik tersebut dilakukan melalui pengalihan dokumen perdagangan ke perusahaan perantara di Singapura, sementara barang dikirim langsung ke negara tujuan akhir.

"Data Bea Cukai hanya mencatat ekspor sampai Singapura, padahal barangnya langsung ke tujuan akhir," ujar Purbaya. Ia memperkirakan praktik under-invoicing tersebut dapat mencapai sekitar 50% dari nilai transaksi sebenarnya.

Beberapa grup perusahaan besar, termasuk Wilmar, disebut dalam laporan terkait dugaan tersebut. Namun, pihak perusahaan menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penyelidikan dan sedang berkoordinasi dengan otoritas terkait.