REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kalangan pelaku usaha mendukung langkah pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Namun, dunia usaha meminta implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu arus ekspor dan kepastian bisnis.

Communication Specialist Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Septiyan Listiya mengatakan pelaku usaha memahami tujuan pembentukan DSI untuk meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

“Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif pemerintah,” ujar Septiyan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/5/2026).

Dukungan tersebut disampaikan APINDO bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Menurut Septiyan, pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Komoditas seperti batu bara, nikel, ferro alloy, hingga kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang berbeda.

“Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh pemerintah dan DSI,” katanya.

Asosiasi juga meminta kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan, termasuk mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), hingga keterkaitan dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional.

“Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global,” ujar Septiyan.

Selain itu, dunia usaha menilai tata kelola DSI harus dijalankan secara transparan dan efisien tanpa menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional juga perlu diperjelas untuk menjaga kepercayaan pasar.

Septiyan mengatakan penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing perlu dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dan didukung teknologi informasi modern.

“Platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri,” ujarnya.

APINDO dan asosiasi sektor lainnya juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan pelaku usaha. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah pembahasan berbagai aspek teknis, mulai dari cakupan komoditas, mekanisme harga, standar layanan, penyelesaian pembayaran, hingga tahapan transisi.

Selain itu, asosiasi mendorong pemerintah melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional agar kebijakan baru tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar global.

Menurut Septiyan, APINDO, IMA, APBI-ICMA, FINI, dan GAPKI siap mendukung implementasi kebijakan melalui masukan teknis, sosialisasi kepada anggota, serta pengawalan masa transisi agar tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.

“Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional,” kata Septiyan.

Para pengusaha di Tanah Air memberikan enam catatan penting terkait kebijakan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis menjadi satu pintu lewat BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Rencananya, aturan eksportir tunggal SDA strategis ini akan berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2027. Pada tahap awal, SDA strategis itu meliputi sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi. 

Catatan bersama ini disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

"Kami memahami bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktek under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," tulis para pengusaha dalam keterangan resmi, Senin (1/6).

Demi menjaga stabilitas industri, kepastian berusaha, dan kesinambungan arus ekspor nasional, para pengusaha memandang perlu perhatian khusus pada aspek-aspek strategis. Berikut 6 masukan pengusaha buat pemerintah:

Para pengusaha berharap pelaksanaan kebijakan hendaknya dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing sektor.

Komoditas batu bara, nikel, dan ferro-nickel/ferro-alloy, juga kelapa sawit, memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam.

Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh pemerintah dan DSI.

Diperlukan jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi. Kejelasan mengenai kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), dan perlakuan terhadap skema perdagangan internasional (FTA, perjanjian bilateral, ketentuan WTO) juga mendesak untuk ditetapkan.

"Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global," kata para pengusaha.

Operasional DSI diharapkan dijalankan secara transparan dan akuntabel, tanpa menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional.

Penanganan under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui teknologi informasi modern, dengan penegakan hukum yang ditujukan pada pelaku pelanggaran secara spesifik.

Pengusaha menyatakan platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri.

Para pengusaha mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha.

Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh.

Sosialisasi kepada para pembeli dan importir internasional mengenai kebijakan tata kelola ekspor ini perlu segera dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun DSI. Asosiasi sektor siap mendukung dan memfasilitasi upaya sosialisasi tersebut.

Pada intinya, APINDO, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.

"Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," pungkas pengusaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar sosialisasi kebijakan baru devisa hasil ekspor (DHE) dan BUMN ekspor kepada pelaku usaha serta asosiasi industri.

Pemerintah meminta pengusaha mulai menyesuaikan kontrak ekspor dalam masa transisi sebelum aturan berlaku penuh pada awal 2027.

Airlangga mengatakan kebijakan itu disiapkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus untuk memastikan hasil ekspor Indonesia benar-benar masuk ke sistem keuangan domestik.

"Dua pilar kebijakan strategis pemerintah yang hari ini kita bahas adalah yang pertama terkait optimalisasi devisa hasil ekspor, dan yang kedua kebijakan ekspor SDA strategis melalui BUMN ekspor," ujar Airlangga dalam sosialisasi itu di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 dan PP Nomor 2 Tahun 2026 terkait DHE SDA.

Salah satu poin utamanya mewajibkan eksportir sumber daya alam memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) dengan tingkat kepatuhan penuh.

Selain repatriasi, eksportir juga diwajibkan menempatkan dana DHE atau retensi di dalam negeri. Untuk sektor migas, retensi minimal 30 persen dengan jangka waktu tiga bulan. Sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

"Pemasukan dan penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank-bank HIMBARA," kata Airlangga.

Namun pemerintah memberikan pengecualian untuk negara yang memiliki perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia. Dalam skema itu, DHE SDA sektor pertambangan dapat ditempatkan di bank non-Himbara dengan retensi minimal 30 persen selama tiga bulan.

Pemerintah juga mengubah ketentuan konversi valas. Dalam aturan baru, batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Selain kebijakan DHE, Airlangga juga mensosialisasikan aturan baru ekspor SDA strategis melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut akan berlaku untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi.

Menurut Airlangga, langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor, memperbaiki validitas data perdagangan, serta menekan praktik trade mis-invoicing atau ketidaksesuaian nilai perdagangan.

"Kita tahu bahwa data ekspor Indonesia dan data impor dengan negara terkait itu ada perbedaan, ada delta," ujarnya.

Ia mencontohkan perbedaan data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dan China yang menurut pemerintah masih menunjukkan diskrepansi cukup besar.

Airlangga menjelaskan implementasi kebijakan akan dilakukan bertahap. Pada tahap pertama hingga 31 Desember 2026, transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan pembeli, tetapi dokumen ekspor akan diproses melalui BUMN ekspor.

Sementara pada tahap kedua yang ditargetkan berlaku penuh paling lambat 1 Januari 2027, seluruh proses transaksi ekspor akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN ekspor.

"Pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha, dan juga pemerintah melakukan penataan agar kue ekonomi ini bisa dinikmati secara berkelanjutan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah meminta pelaku usaha mulai melakukan penyesuaian terhadap masa transisi maupun kontrak ekspor yang sedang berjalan.

Airlangga mengatakan respons pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut cenderung positif. Menurut dia, para pengusaha memahami tujuan pemerintah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global sekaligus mengoptimalkan harga ekspor.

"Mereka mengapresiasi terutama bahwa ini kan tujuannya untuk mengoptimalkan harga dan juga supaya Indonesia leverage-nya di perdagangan komoditas ini menjadi lebih kuat," ujarnya.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan sosialisasi dihadiri berbagai asosiasi usaha mulai dari Kadin, Apindo, GAPKI, APBI, FINI, APNI hingga perwakilan kamar dagang asing seperti AmCham dan EuroCham.

Ia mengatakan pertanyaan utama dari pelaku usaha berkaitan dengan keberlanjutan kontrak ekspor jangka panjang yang sudah berjalan. Pemerintah memastikan kontrak tersebut tetap dihormati.

Meski begitu, pemerintah akan mengevaluasi aspek harga dalam kontrak-kontrak tersebut. Rosan menjelaskan mayoritas kontrak ekspor komoditas memang berdurasi panjang, tetapi penyesuaian harga umumnya dilakukan setiap tiga bulan.

"Itu yang justru hal itu yang kita pastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya," ujar Rosan dalam kesempatan sama.

Menurut Rosan, selama tiga bulan awal implementasi pemerintah akan mengumpulkan laporan kontrak ekspor dari berbagai kementerian dan lembaga untuk dianalisis lebih lanjut sebelum kebijakan diterapkan penuh.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pengawasan transaksi ekspor yang lebih transparan.

"Yang paling penting buat kami adalah transparansi dari transaksi," katanya.

Kebijakan itu diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merevisi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia. Untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan retensi DHE minimal 30 persen selama tiga bulan, sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri, yakni berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen sesuai jangka waktu penempatan dana.

Dengan sumber daya yang dimiliki, dukungan investor serta kemampuan teknologi pengolahan yang terus berkembang, Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok EV global

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dinilai dapat memperkuat arah transformasi energinya melalui pembangunan ekosistem baterai nasional berbasis hilirisasi nikel di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM).

Momentum itu menandai pergeseran strategis dari ketergantungan pada energi fosil menuju penguatan battery sovereignty atau kedaulatan energi baru. Situasi energi global yang bergejolak dinilai semakin memperkuat urgensi pembangunan rantai pasok kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berbasis nikel di Indonesia.

Head of External Relations Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Mordekhai Aruan dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan kebutuhan tersebut sebenarnya telah menjadi prioritas dalam beberapa tahun terakhir.

"Urgensi pembangunan supply chain EV berbasis nikel di Indonesia sebetulnya telah terasa cukup tinggi sejak 2-3 tahun yang lalu, sejalan dengan peta jalan dekarbonisasi yang telah ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan visi net zero emission 2060," ujar Mordekhai.

Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai eksportir bahan mentah kini terus bergerak menuju penguatan industri bernilai tambah melalui hilirisasi. Nikel tidak lagi berhenti pada komoditas tambang, melainkan berkembang menjadi material strategis bagi industri baterai dan kendaraan listrik global.

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, empat prioritas dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencakup kemandirian pangan, kemandirian energi, makanan bergizi serta hilirisasi industri.

Hilirisasi nikel menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem baterai nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pendekatan itu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus membuka peluang penciptaan nilai tambah ekonomi domestik.

Dalam konteks global, FINI menilai Indonesia kini menempati posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.

"Dengan sumber daya yang dimiliki, dukungan investor serta kemampuan teknologi pengolahan yang terus berkembang, Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok EV global," ujar Mordekhai.

Di tengah penguatan ekosistem tersebut, PT QMB New Energy Materials, anak perusahaan GEM Co. Ltd., turut mengambil peran membantu pemerintah dalam memperkuat rantai pasok material baterai nasional.

Melalui fasilitas produksi berteknologi tinggi, QMB berkontribusi pada stabilitas pasokan bahan baku industri baterai sekaligus mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) dengan kapasitas 150.000 ton per tahun menjadi salah satu pilar penting. Selain itu, konsorsium itu juga memproduksi sekitar 30.000 ton NCM sulfates dan 50.000 ton prekursor per tahun yang menjadi komponen utama dalam produksi katoda baterai kendaraan listrik.

Menurut FINI, fokus pembangunan industri saat ini tidak lagi semata-mata pada peningkatan kapasitas smelter, melainkan pada penguatan ekosistem end-to-end.

"Tantangan berikutnya adalah mendorong investasi untuk menciptakan ekosistem pengolahan bijih nikel secara end-to-end, dari hulu hingga hilir," tutur Mordekhai.

Dengan struktur industri yang semakin terintegrasi, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menegaskan langkah menuju kedaulatan energi baru berbasis baterai.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tingginya konsumsi energi, khususnya dari sumber fosil, mendorong pemerintah semakin serius mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai langkah menuju transisi energi bersih.

Ia menyebutkan upaya tersebut dilakukan melalui penguatan industri, penyediaan infrastruktur pendukung serta pemberian insentif guna memperluas adopsi kendaraan listrik secara terintegrasi sekaligus memperkuat kemandirian energi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia yang selama ini mengusung ambisi menjadi pusat industri nikel dan baterai listrik dunia menghadapi ironi baru. Negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia justru harus mengimpor bijih nikel dari Filipina yang memiliki cadangan jauh lebih kecil.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menyampaikan kondisi tersebut sebagai sinyal bahwa pembangunan hilirisasi harus diimbangi dengan penguatan pasokan hulu agar rantai industri nikel nasional tetap berkelanjutan.

Arif menjelaskan bahwa hilirisasi nikel merupakan ekosistem yang menuntut keselarasan antara tambang sebagai pemasok, smelter sebagai pengolah, pasar sebagai penyerah, dan kebijakan pemerintah sebagai pengarah. Menurut dia, seluruh elemen harus bergerak harmonis karena melemahnya satu bagian dapat mengguncang rantai pasok.

"Hilirisasi nikel—yang selama ini dibanggakan sebagai lompatan strategis Indonesia—sesungguhnya adalah ekosistem yang kompleks. Ia tidak mungkin berjalan tanpa harmoni antara empat elemen: tambang sebagai pemasok bahan baku, smelter sebagai pengolah, pasar sebagai penyerap produk, dan kebijakan pemerintah sebagai pengarah," ujar Arif di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

FINI menilai perubahan masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun menciptakan tantangan baru. Dengan ratusan smelter yang terus bertambah, kebutuhan kuota tambang meningkat, tetapi waktu perencanaan tambang menjadi lebih singkat. Kondisi tersebut membuat potensi ketidakseimbangan antara produksi tambang dan kebutuhan industri semakin terasa.

"Akibatnya, potensi ketidakseimbangan antara produksi tambang dan kebutuhan industri semakin terasa. Di sinilah ironi mulai tampak jelas," ujarnya.

Arif mengatakan, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 55 juta ton logam nikel atau sekitar 45% cadangan dunia. Namun pertumbuhan smelter yang masif membuat kapasitas penambangan tidak mampu mengejar permintaan.

Arif menegaskan bahwa teknologi pirometalurgi dan hidrometalurgi di smelter membutuhkan pasokan kontinu sehingga keterlambatan produksi tambang menimbulkan tekanan bahan baku.

Fakta impor bijih nikel menjadi sorotan utama. Pada 2024, Indonesia mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina. Jumlah itu diperkirakan meningkat menjadi sekitar 15 juta ton pada 2025 atau setara USD 600 juta. Filipina hanya memiliki 4,8 juta ton cadangan logam nikel atau sekitar 4% cadangan global.

Arif menyebut impor terjadi akibat keterbatasan pasokan domestik dan kebutuhan blending untuk menyesuaikan rasio Si:Mg dalam proses produksi smelter.

Pertumbuhan smelter di Indonesia meningkat signifikan, dimana pada 2017, kapasitas produksi nikel kelas dua baru mencapai 250 ribu ton. Pada 2024, kapasitas melonjak menjadi sekitar 1,8 juta ton nikel kelas dua dan 395 ribu ton nikel kelas satu.

Arif menyampaikan bahwa ekspansi tersebut menjadikan Indonesia pemain strategis di pasar baja tahan karat dan material baterai dengan pangsa lebih dari 60% kebutuhan dunia. Namun pertumbuhan cepat tanpa penguatan hulu menimbulkan risiko terbatasnya bahan baku.

Arif menilai risiko kelangkaan bijih nikel dapat memengaruhi seluruh ekosistem industri. Ia menyebut potensi ketidakpastian investasi akibat perubahan kebijakan, kenaikan biaya produksi, risiko smelter berhenti beroperasi, hingga terhambatnya investasi lanjutan untuk industri baterai dan kendaraan listrik.

"Kondisi itu dapat berdampak pada lembaga pembiayaan dan sektor pendukung," ucapnya.

FINI mendorong pemerintah memperkuat eksplorasi, meningkatkan kapasitas serta kepatuhan teknis penambangan, dan memprioritaskan pengesahan RKAB bagi tambang yang terintegrasi atau terafiliasi dengan smelter.

Menurut Arif, strategi hilirisasi hanya dapat berjalan optimal apabila Indonesia mampu memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) meminta pemerintah memberikan pengecualian untuk sejumlah proyek smelter yang sedang dibangun tetap diperbolehkan untuk rampung.

Hal ini merespons langkah pemerintah yang membatasi izin investasi pembangunan smelter baru. Aturan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 itu, industri pembuatan logam dasar bukan besi yang memiliki izin usaha industri (IUI) tak diperbolehkan membangun proyek smelter baru yang khusus memproduksi produk antara nikel, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

Ketua FINI Arif Perdana Kusumah menuturkan, pada kenyataannya saat ini, beberapa perusahaan anggota FINI telah memulai pembangunan smelter sebelum PP tersebut berlaku.

Menurutnya, proses pembangunan ini telah berlangsung cukup lama. Perusahaan juga telah menggelontorkan dana investasi yang signifikan. Oleh karena itu, FINI juga meng-advokasi para anggotanya yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan smelter.

"Kami memohon agar pemerintah memberikan pengecualian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan kesiapan produksi dan proses konstruksi atau pengembangan yang telah dilakukan.," ucap Arif kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025).

Dia menyebut bahwa permohonan ini semata-mata untuk menjaga produktivitas industri hilir mineral nikel dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Arif mengamini bahwa moratorium smelter baru yang memproduksi produk antara itu dirancang untuk membuka peluang investasi baru. Ini khususnya demi mengundang investor untuk memproduksi produk hilir lebih lanjut seperti baja tahan karat, nikel sulfat, atau bahkan barang jadi.

Menurutnya, hal ini akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi industri nikel di Indonesia.

"Melalui peraturan pemerintah ini [PP Nomor 28 tahun 2025], pemerintah Indonesia masih memperbolehkan proyek pengolahan dan pemurnian nikel baru sepanjang badan usaha tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan produk antara, tetapi juga mengembangkan produk akhir lebih lanjut," jelas Arif.

Sebelumnya, pemerintah resmi membatasi izin investasi baru untuk pembangunan pabrik pemurnian atau smelter nikel yang memproduksi produk antara tertentu di Indonesia. Kebijakan ini berpotensi berdampak pada proyek-proyek yang direncanakan setelah 2027.

Kebijakan baru ini sebenarnya telah diterbitkan sejak Juni 2025, tetapi baru belakangan ini menjadi topik pembahasan di pasar.

Dalam PP Nomor 28 tahun 2025, pemerintah meminta komitmen perusahaan smelter untuk melanjutkan kegiatan hilirisasi yang tidak berhenti pada produk antara (intermediate) bijih nikel.

"Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte," demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut.

Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi, memiliki dan menyampaikan tidak memproduksi mixed hydroxide precipitate [MHP]," demikian bunyi lampiran itu.

Analis Citigroup Inc., Ryan Davis dalam laporannya menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan penundaan, bahkan pembatalan sejumlah proyek yang sedang direncanakan.

Dia menyebut, kebijakan ini juga menegaskan niat pemerintah untuk mengatasi kelebihan pasokan nikel yang terus terjadi di dalam negeri.

"Namun, detail implementasinya masih cair, termasuk seberapa ketat regulasi ini akan diterapkan,” tulis Davis seperti dikutip dari Bloomberg.

Dia memperkirakan sejumlah perusahaan yang telah memperoleh IUI untuk proyek yang tengah dibangun tidak akan terdampak secara langsung. Namun, aturan baru ini bisa berpengaruh terhadap proyek yang diproyeksikan selesai setelah 2027.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) bersiap menggelar Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 pada 15-16 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara ini direncanakan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto.

Minerba Convex 2025 dirancang sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan, salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang menitikberatkan pada aspek ekonomi, juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

Tri menyatakan, pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini dipastikan sebagai agian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam.

Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan," ujar Tri di Jakarta, Senin (13/10).

Adapun pengembangan material maju (advanced materials) juga menjadi salah satu isu dalam ajang tersebut. Menurut Tri, material ini berperan besar mendukung pertumbuhan industri masa depan yang berbasis teknologi tinggi.

"Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements)," papar Tri.

Ia menyebut, upaya penggunaan advanced materials terus digalakkan, karena datanya yang masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini, pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi.

Lewat tema "Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration", Minerba Convex 2025 menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya, melalui program hilirisasi.

Ketua Panitia Pelaksana, Resvani mengatakan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat.

Resvani menambahkan, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi ini tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju. Tujuannya, untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri.

"Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan," kata Resvani.

Gelaran Minerba Convex 2025 juga selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan itu mencakup lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa.

Sementara untuk masyarakat umum, tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik.

Seluruh rangkaian acara Minerba Convex 2025 diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Tahun ini, Minerba Convex melibatkan 11 asosiasi pertambangan, antara lain Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), dan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO).

Kemudian, juga hadir Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE).

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/.