Bisnis.com, MAKASSAR — Surplusneraca perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyusut 54,62% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada periode Januari–Mei 2026. Pelemahan tersebut dipicu lonjakan impor yang tidak diimbangi oleh kinerja ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel mencatat nilai impor Sulsel sepanjang Januari–Mei 2026 mencapai US$418,75 juta atau naik 35,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengatakan kenaikan impor didorong oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama yang menjadi kebutuhan industri di daerah tersebut.

"Lima komoditas yang rutin mendominasi impor Sulsel mengalami kenaikan pembelian sepanjang tahun ini hingga Mei 2026. Kelimanya mendorong melonjaknya impor Sulsel secara keseluruhan," ujarnya dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (1/7/2026).

Kelompok gandum-ganduman menjadi penyumbang impor terbesar dengan nilai US$80,31 juta atau naik 54,59% dibandingkan periode Januari–Mei 2025.

Sementara itu, impor bahan bakar mineral meningkat 65,45% menjadi US$70,92 juta. Disusul olahan makanan hewan senilai US$64,29 juta atau naik 36,99%, gula dan kembang gula sebesar US$53,41 juta atau naik 6,05%, serta mesin dan pesawat mekanik senilai US$30,93 juta atau meningkat 40,55%.

Dari sisi negara asal, China masih menjadi pemasok utama barang impor Sulsel dengan nilai US$112,08 juta. Posisi berikutnya ditempati Singapura sebesar US$64,05 juta, Thailand US$58,29 juta, Brasil US$55,48 juta, dan Australia US$55,11 juta.

Di sisi lain, kinerja ekspor Sulsel justru melemah. Nilai ekspor selama Januari–Mei 2026 tercatat US$567,63 juta atau turun 10,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan ekspor terutama dipengaruhi melemahnya nilai pengiriman komoditas nikel serta besi dan baja. Ekspor nikel tercatat sebesar US$341,05 juta atau turun 1,25% secara tahunan.

"Meskipun persentase penurunannya cukup kecil, nikel sangat memengaruhi ekspor Sulsel secara keseluruhan karena pengaruhnya yang cukup besar, lebih dari setengah nilai ekspor berasal dari komoditas ini," tegas Aryanto.

Adapun ekspor besi dan baja turun paling tajam, yakni 80,05%. Nilainya menyusut dari US$144,29 juta pada Januari–Mei 2025 menjadi hanya US$28,78 juta pada periode yang sama tahun ini.

"Adapun untuk peta pasar ekspor, arus komoditas asal Sulsel sejauh ini masih didominasi oleh negara-negara tradisional, dengan tujuan utama ke Jepang, China, Taiwan, Amerika Serikat, dan Vietnam," tambahnya.

Kombinasi lonjakan impor dan pelemahan ekspor tersebut menekan surplus neraca perdagangan Sulsel.

Aryanto mengatakan neraca perdagangan Sulsel pada Januari–Mei 2026 masih mencatat surplus sebesar US$148,88 juta. Namun, nilainya turun 54,62% dibandingkan surplus periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$328,11 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah perlambatan ekspor Indonesia pada Mei 2026, Jawa Barat masih mempertahankan posisinya sebagai penyumbang ekspor terbesar nasional.

Namun, di balik dominasi provinsi tersebut, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan perubahan menarik dalam peta perdagangan Indonesia.

Sejumlah provinsi berbasis industri pengolahan dan hilirisasi sumber daya alam kini semakin memperkuat perannya sebagai motor ekspor nasional.

BPS dalam laporan terbarunya yang dirilis pada Rabu (1/7/2026) mencatat, nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai 115,36 miliar dollar AS atau tumbuh 3,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tersebut sepenuhnya ditopang oleh ekspor nonmigas yang meningkat 3,89 persen menjadi 110,19 miliar dollar AS, sementara ekspor migas turun 12,71 persen menjadi 5,17 miliar dollar AS.

Meski secara kumulatif masih tumbuh, kinerja ekspor pada Mei 2026 menunjukkan perlambatan. Nilai ekspor bulan tersebut tercatat sebesar 23,20 miliar dollar AS atau turun 5,73 persen dibandingkan Mei 2025.

Ekspor nonmigas juga turun 4,50 persen menjadi 22,45 miliar dollar AS.

Di tengah perlambatan tersebut, Jawa Barat tetap menjadi daerah dengan kontribusi terbesar terhadap ekspor nasional. Nilai ekspor provinsi ini mencapai 15,97 miliar dollar AS atau setara 13,85 persen dari total ekspor Indonesia sepanjang lima bulan pertama tahun ini.

Posisi tersebut menempatkan Jawa Barat di atas Sulawesi Tengah yang mencatat ekspor 10,40 miliar dollar AS dan Kepulauan Riau sebesar 10,01 miliar dollar AS.

Ketiga provinsi tersebut secara bersama-sama menyumbang 31,53 persen dari total ekspor nasional.

Jawa Barat tetap menjadi lokomotif ekspor Indonesia

Dominasi Jawa Barat menunjukkan, kawasan industri manufaktur di provinsi tersebut masih menjadi penopang utama perdagangan luar negeri Indonesia.

Berdasarkan data BPS, sebagian besar ekspor Jawa Barat berasal dari pelabuhan yang berada di provinsi lain. Dari total ekspor 15,97 miliar dollar AS, hanya sekitar 588,8 juta dollar AS yang dikirim melalui pelabuhan di Jawa Barat.

Sementara sekitar 15,38 miliar dollar AS atau lebih dari 96 persen diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi tersebut.

Pola tersebut memperlihatkan asal barang ekspor tidak selalu sama dengan lokasi pelabuhan pengapalan.

Sebagai salah satu pusat industri nasional, Jawa Barat menghasilkan berbagai produk ekspor yang kemudian dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan besar di provinsi lain.

Dominasi Jawa Barat juga sejalan dengan struktur ekspor nasional yang masih didominasi hasil industri pengolahan. Sepanjang Januari-Mei 2026, sektor industri pengolahan menyumbang 94,62 miliar dollar AS atau 82,03 persen dari total ekspor Indonesia.

Nilai tersebut meningkat 6,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebaliknya, ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 24,95 persen, sementara ekspor sektor pertambangan dan lainnya turun 8,14 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa manufaktur masih menjadi penyangga utama ekspor Indonesia, sekaligus menjelaskan mengapa provinsi dengan basis industri yang kuat seperti Jawa Barat tetap berada di posisi teratas.

Sulawesi Tengah muncul sebagai kekuatan baru

Di sisi lain, data BPS juga memperlihatkan perubahan peta kekuatan ekspor nasional. Sulawesi Tengah kini menempati posisi kedua sebagai provinsi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai mencapai 10,40 miliar dollar AS atau sekitar 9,01 persen dari total ekspor nasional.

Capaian tersebut menempatkan Sulawesi Tengah di atas Kepulauan Riau, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Maluku Utara yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan kontribusi ekspor besar.

Kuatnya posisi Sulawesi Tengah juga sejalan dengan perubahan komoditas ekspor nasional.

Dari sepuluh komoditas ekspor nonmigas terbesar selama Januari-Mei 2026, nikel dan barang daripadanya menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi, yakni mencapai 2,05 miliar dollar AS atau melonjak 60,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Lonjakan tersebut menjadikan nikel sebagai salah satu motor pertumbuhan ekspor Indonesia pada awal tahun ini, sekaligus memperkuat kontribusi daerah-daerah penghasil dan pengolah nikel terhadap perdagangan nasional.

Kepulauan Riau hingga Kalimantan Timur tetap menjadi penopang ekspor Indonesia

Selain Jawa Barat dan Sulawesi Tengah, sejumlah provinsi lain juga masih menjadi tulang punggung ekspor Indonesia.

Data BPS menunjukkan Kepulauan Riau berada di posisi ketiga dengan nilai ekspor mencapai 10,01 miliar dollar AS atau berkontribusi 8,67 persen terhadap total ekspor nasional sepanjang Januari-Mei 2026.

Di bawahnya terdapat Jawa Timur dengan nilai ekspor 9,87 miliar dollar AS atau 8,56 persen, Riau sebesar 8,63 miliar dollar AS atau 7,48 persen, Kalimantan Timur sebesar 8,06 miliar dollar AS atau 6,99 persen, DKI Jakarta sebesar 7,33 miliar dollar AS atau 6,35 persen, serta Maluku Utara sebesar 7,27 miliar dollar AS atau 6,31 persen.

Masuknya sejumlah provinsi tersebut ke jajaran penyumbang ekspor terbesar menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu wilayah.

Daerah dengan basis manufaktur, kawasan industri, hingga wilayah yang mengandalkan komoditas tambang sama-sama memberikan kontribusi besar terhadap perdagangan luar negeri.

BPS juga mencatat terdapat perbedaan pola pengapalan barang antardaerah. Kepulauan Riau, misalnya, hampir seluruh ekspornya dikirim melalui pelabuhan di provinsi tersebut.

Dari total ekspor sebesar 10,01 miliar dollar AS, sekitar 10,00 miliar dollar AS berasal dari pelabuhan di Kepulauan Riau.

Pola serupa juga terlihat di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Riau, dan Maluku Utara yang sebagian besar ekspornya diberangkatkan dari pelabuhan di wilayah masing-masing.

Berbeda dengan Jawa Barat dan Banten yang sebagian besar barang ekspornya dikapalkan melalui pelabuhan di provinsi lain.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya keterhubungan antardaerah dalam rantai logistik nasional, di mana lokasi produksi tidak selalu berdekatan dengan lokasi pelabuhan ekspor.

Manufaktur tetap mendominasi ekspor Indonesia

Besarnya kontribusi Jawa Barat dan Kepulauan Riau juga sejalan dengan struktur ekspor nasional yang masih didominasi sektor industri pengolahan.

Sepanjang Januari-Mei 2026, ekspor hasil industri pengolahan mencapai 94,62 miliar dollar AS atau setara 82,03 persen dari total ekspor Indonesia. Nilai tersebut meningkat 6,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi satu-satunya sektor utama yang mencatat pertumbuhan positif.

Sebaliknya, ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 24,95 persen, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 8,14 persen.

Dominasi sektor industri pengolahan juga tercermin dari komoditas ekspor utama Indonesia. Sepuluh golongan barang terbesar memberikan kontribusi 64,60 persen terhadap total ekspor nonmigas selama Januari-Mei 2026.

Di antara kelompok tersebut, nikel dan barang daripadanya mencatat pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 60,88 persen atau bertambah 2,05 miliar dollar AS dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain nikel, peningkatan juga terjadi pada ekspor lemak dan minyak hewani atau nabati, berbagai produk kimia, kendaraan dan bagiannya, mesin dan peralatan mekanis, serta alas kaki.

Sementara itu, logam mulia dan perhiasan mengalami penurunan terbesar, disusul besi dan baja.

Data tersebut menunjukkan pertumbuhan ekspor Indonesia pada awal 2026 ditopang oleh kombinasi produk manufaktur dan komoditas hasil hilirisasi, sementara beberapa komoditas lain masih mengalami tekanan.

Tujuan ekspor masih didominasi pasar Asia

Di sisi tujuan ekspor, China masih menjadi pasar utama bagi produk Indonesia.

BPS mencatat nilai ekspor nonmigas ke China selama Januari-Mei 2026 mencapai 28,54 miliar dollar AS atau sekitar 25,90 persen dari total ekspor nonmigas.

Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan nilai 12,73 miliar dollar AS, disusul India sebesar 7,43 miliar dollar AS. Ketiga negara tersebut menyerap 44,20 persen ekspor nonmigas Indonesia.

Komoditas utama yang diekspor ke China meliputi besi dan baja, nikel dan barang daripadanya, serta bahan bakar mineral. Sementara itu, ekspor ke kawasan ASEAN mencapai 22,13 miliar dollar AS dan ke Uni Eropa sebesar 7,99 miliar dollar AS sepanjang Januari-Mei 2026.

Masih besarnya kontribusi pasar Asia terhadap ekspor Indonesia menunjukkan kawasan tersebut tetap menjadi tujuan utama berbagai produk nasional, baik yang berasal dari kawasan industri di Pulau Jawa maupun daerah penghasil komoditas di luar Jawa.

Pusat ekspor nasional semakin tersebar

Meski Jawa Barat masih mempertahankan status sebagai penyumbang ekspor terbesar nasional, data BPS memperlihatkan kekuatan ekspor Indonesia kini semakin tersebar di berbagai wilayah.

Provinsi berbasis manufaktur seperti Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur tetap menjadi kontributor utama.

Di saat yang sama, daerah seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara memperlihatkan peran yang semakin besar dalam menopang ekspor nasional, seiring meningkatnya nilai ekspor komoditas hasil hilirisasi seperti nikel.

Sementara provinsi seperti Riau dan Kalimantan Timur tetap menjadi penopang melalui ekspor komoditas berbasis sumber daya alam.

Peta tersebut menunjukkan bahwa struktur perdagangan Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada satu kawasan. Berbagai pusat produksi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga kawasan timur Indonesia kini bersama-sama membentuk fondasi ekspor nasional.

Di tengah perlambatan ekspor pada Mei 2026, keberagaman pusat ekspor tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana aktivitas perdagangan Indonesia ditopang oleh kombinasi sektor manufaktur, hilirisasi mineral, serta komoditas berbasis sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan dan hilirisasi nikel terintegrasi, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel, tengah mempercepat penyelesaian tiga proyek strategis di Kawasan Industri Pulau Obi, Maluku Utara.

Ketiga proyek utama tersebut meliputi fasilitas pengolahan nikel Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) ketiga, pabrik pengolahan batu kapur (limestone) menjadiquicklime, serta fasilitas daur ulang sisa hasil pengolahan (tailing recycling).

Direktur Utama NCKL Roy Arman Arfandy, mengatakan bahwa proyek smelter RKEF ketiga yang dikerjakan melalui entitas anak usaha PT Karunia Permai Sentosa (KPS) ini memiliki total 12 lini produksi dengan kapasitas terpasang mencapai 185.000 ton nikel metal dalam bentuk feronikel (FeNi) per tahun.

“KPS merupakan RKEF plan yang ketiga kami. Sedang dalam proses finalisasi,” ujarnya saat paparan publik secara daring, Selasa (30/6/2026).

Perseroan telah menuntaskan pembangunan 10 lini produksi sepanjang 2025. Sementara itu, dua lini produksi terakhir diselesaikan konstruksinya pada kuartal I/2026, menandai rampungnya seluruh fase pembangunan fisik sasis utama pabrik.

Saat ini, manajemen mulai melakukan peningkatan bertahap atauramp-upoperasional pada beberapa lini produksi menuju kapasitas operasional penuh.

Perseroan, kata Roy, menargetkan seluruh 12 lini produksi di bawah bendera KPS dapat beroperasi penuh dengan kapasitas maksimal pada akhir tahun ini.

Sementara itu, tambahan pasokan dari KPS diproyeksikan bakal mendongkrak akumulasi kapasitas terpasang feronikel Harita Nickel di Pulau Obi menjadi 305.000 ton nikel per tahun pada akhir 2026. Portofolio tersebut melengkapi dua fasilitas pengolahan eksisting milik perseroan yang telah beroperasi penuh terlebih dahulu.

Sebagai informasi, fasilitas peleburan pertama perseroan dikelola melalui PT Megah Surya Pertiwi (MSP) dengan kapasitas produksi sebesar 25.000 ton nikel per tahun.

Selanjutnya, ada PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) yang mengoperasikan penuh delapan jalur produksi berkapasitas terpasang 95.000 ton nikel per tahun.

Selain memacu output feronikel, Harita Nickel mempercepat pengembangan proyek pendukung terintegrasi demi menekan ketergantungan biaya eksternal.

Salah satunya melalui pembangunan pabrik kapur tohor atauquicklimemelalui perusahaan patungan PT Cipta Kemakmuran Mitra (CKM).

Entitas ini bertugas memproduksi quicklime, komponen kimia penunjang utama dalam proses pemurnian bijih nikel kadar rendah (limonit) pada fasilitas hidrometalurgi berbasis High-Pressure Acid Leach (HPAL).

“CKM akan menghasilkan quicklime untuk digunakan oleh dalam proses HPAL maupun di PT Halmahera Persada Lygend maupun di Obi Nickel Cobalt, keduanya HPAL plant yang kami sudah beroperasi di Pulau Obi,” ucap Roy.

Output dari satu lini CKM itu langsung dialokasikan untuk menyuplai kebutuhan operasional dua fasilitas HPAL eksisting milik perusahaan yang ditangani oleh anak usaha, yaitu PT Halmahera Persada Lygend (HPL) dan PT Obi Nickel Cobalt (ONC).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memetakan seluruh proses pengembangan ekosistem industri baterai di Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri nasional serta mewujudkan swasembada energi.

“BPKP akan memetakan seluruh proses pengembangan ekosistem, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, penyediaan investasi, perizinan, konstruksi, hingga penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan,” ujar Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo dalam gelaran koordinasi finalisasi kerangka acuan pengawasan atas topik percepatan pembangunan ekosistem industri baterai, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, hadir kementerian/lembaga, BUMN, dan para pemangku kepentingan terkait guna menyamakan persepsi dalam penyusunan desain pengawasan, memetakan peran masing-masing instansi, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung percepatan hilirisasi nikel dan pembangunan ekosistem industri baterai sebagai salah satu program prioritas Presiden.

Aryanto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hilirisasi nikel untuk mendorong transisi energi bersih, memperkuat kemandirian industri nasional, serta mewujudkan swasembada energi.

Arahan tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RJPN) dengan menekankan perubahan orientasi dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan di dalam negeri.

Sebagai auditor internal pemerintah, lanjutnya, BPKP memiliki tugas mengawal pelaksanaan program nasional dan memastikan program prioritas Presiden berjalan secara efektif.

Ia menjelaskan, salah satu fokus pengawasan yang dilakukan adalah percepatan pembangunan ekosistem industri baterai yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional, termasuk target kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,20 persen.

Indonesia yang merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan sekitar 50 persen produksi global, dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri baterai nasional.

“Melalui forum ini, BPKP mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan persepsi mengenai pengembangan ekosistem industri baterai dari hulu hingga hilir. Pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, seperti koordinasi antar instansi, kejelasan pembagian tugas, hingga penyempurnaan kebijakan,” ungkap Aryanto.

Pihaknya juga berharap seluruh peserta memiliki kesamaan pandangan mengenai percepatan pembangunan ekosistem industri baterai, aktif berpartisipasi dalam diskusi, memperkuat komitmen lintas sektor, serta mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas demi mewujudkan arahan Presiden.

“BPKP menargetkan pelaksanaan pengawasan pada triwulan III tahun ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai upaya mendukung keberhasilan program hilirisasi dan percepatan pembangunan ekosistem industri baterai nasional,” ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel menetapkan nilai dividen tunai senilai Rp 2,7 triliun dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa (30/6/2026).

Total dividen tersebut setara dengan dividend payout ratio sebesar 30 persen dari laba bersih tahun buku 2025. Rasio pembagian dividen itu sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Stockbit Group, nilai tersebut setara dengan dividen sebesar Rp 42,64 per saham.

Dengan mengacu pada harga saham NCKL yang berada di level Rp 800 per saham pada perdagangan intraday Selasa, tingkat imbal hasil dividen (dividend yield) diperkirakan mencapai sekitar 5,3 persen.

Meski demikian, hingga saat ini perseroan belum mengumumkan jadwal perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividend), tanggal pencatatan pemegang saham (recording date), maupun jadwal pembayaran dividen tunai.

Harita Nickel mencatatkan pendapatan sebesar Rp 6,81 triliun pada kuartal I-2026. Kinerja itu dicapai di tengah dinamika industri nikel global yang masih menantang. Tekanan harga nikel dunia dan kondisi pasar yang fluktuatif membuat Harita Nickel menjaga efisiensi operasional dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

Direktur Keuangan Harita Nickel, Suparsin Darmo Liwan, mengatakan peningkatan volume penjualan sepanjang 2025 dan kuartal I-2026, terutama ditopang pertumbuhan bisnis pertambangan dan pengolahan nikel, seiring bertambahnya kapasitas produksi milik perusahaan.

Kenaikan volume penjualan pada bisnis pertambangan pada 2025 dan kuartal I-2026 didorong meningkatnya pasokan bijih nikel ke PT Karunia Permai Sentosa (KPS). Selain itu, mulai beroperasinya PT Obi Nickel Cobalt (ONC) pada April 2024 juga berkontribusi terhadap peningkatan volume penjualan dari bisnis pertambangan sepanjang tahun lalu.

“Utamanya disebabkan peningkatan pasokan biji ke KPS, sejalan dengan meningkatnya jumlah jalur produksi selama periode tersebut. Selain itu, dimulainya operasional ONC pada April 2024 turut berkontribusi terhadap peningkatan volume penjualan dari bisnis pertambangan pada tahun 2025,” ucap Suparsin saat konferensi pers secara daring, Selasa siang.

Di segmen High Pressure Acid Leach (HPAL), pertumbuhan penjualan pada 2025 terutama didorong ONC yang mencapai kapasitas produksi penuh pada Agustus 2024. Sepanjang 2025, gabungan volume penjualan PT Halmahera Persada Lygend (HPL) dan ONC menyentuh 130.551 ton kandungan nikel dalam bentuk mixed hydroxide precipitate (MHP), meningkat 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, pada kuartal I-2026, volume penjualan HPL sebesar 32.613 ton kandungan nikel dalam bentuk MHP atau meningkat 8 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Ia menyebut pertumbuhan signifikan pada volume penjualan feronikel melalui fasilitas Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) didorong peningkatan produksi KPS. Fase pertama KPS mencapai kapasitas penuh pada Maret 2025, disusul fase kedua pada Desember 2025. Adapun, dua lini produksi pada fase ketiga mulai beroperasi pada kuartal I-2026.

“Pertumbuhan signifikan pada volume penjualan RKEF disebabkan oleh KPS fase satu yang mencapai kapasitas penuh pada Maret 2025, fase dua mencapai kapasitas penuh pada Desember 2025, dan dua jalur produksi fase riga yang mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026,” pungkas dia.

Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan Harita Nickel sepanjang 2025 meningkat 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama setelah mulai beroperasinya KPS.

Namun, pada kuartal I-2026, pendapatan perseroan turun 4 persen secara tahunan akibat lebih rendahnya rata-rata harga jual (average selling price) pada bisnis pertambangan.

Laba kotor pada 2025 tumbuh 15 persen secara tahunan berkat meningkatnya volume penjualan di bisnis pertambangan, meski rata-rata harga jual dan biaya tunai (cash cost) tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba kotor pada kuartal I-2026 turun 35 persen secara tahunan akibat pendapatan yang lebih rendah dan meningkatnya beban penjualan.

Meski demikian, pertumbuhan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) serta laba setelah pajak (profit after tax) tetap ditopang peningkatan kepemilikan saham di ONC, kenaikan volume penjualan MHP beserta produk turunannya, serta meningkatnya produksi dari KPS.

“Pertumbuhan EBITDA dan profit after tax didorong peningkatan kepemilikan saham di ONC volume penjualan MHP dan turunannya yang lebih tinggi, serta peningkatan produksi dari KPS,” lanjut Suparsin.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 dan Public Expose Tahun 2026 di Jakarta pada Selasa (30/6).

Dalam RUPST itu para pemegang saham menyetujui seluruh mata acara yang diajukan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Tahun Buku 2025, penetapan penggunaan hasil usaha, penunjukan akuntan publik, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, kelanjutan program pembelian kembali saham, serta laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO).

"Persetujuan para pemegang saham atas seluruh mata acara RUPST mencerminkan dukungan terhadap arah strategis perusahaan."

"Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi Harita Nickel untuk terus menjalankan agenda korporasi secara disiplin, transparan, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan," kata Rafika Fazrin, Corporate Secretary Harita Nickel, dalam keterangan resmi.

Usai pelaksanaan RUPST, Perseroan menyelenggarakan Public Expose dengan agenda pemaparan perkembangan proyek dan kinerja Perseroan. Dalam kesempatan tersebut, Perseroan menegaskan fokus untuk terus memperkuat fundamental operasional, meningkatkan efisiensi, menjaga keandalan pasokan, serta mengoptimalkan rantai nilai nikel terintegrasi di tengah dinamika industri nikel global.

Perseroan juga terus melanjutkan penyelesaian proyek-proyek strategis dan optimalisasi fasilitas produksi yang telah beroperasi. Selain itu, Perseroan mengembangkan fasilitas produksi kapur tohor sebagai bagian dari upaya memperdalam integrasi rantai nilai dan mendukung efisiensi operasional jangka panjang.

Pada aspek keberlanjutan, Perseroan terus mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam proses bisnis melalui penerapan praktik pertambangan dan pengolahan yang bertanggung jawab, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta komitmen terhadap transparansi dan perbaikan berkelanjutan.

Perseroan juga melanjutkan berbagai inisiatif dekarbonisasi, pengelolaan lingkungan terpadu, penguatan tata kelola rantai pasok yang bertanggung jawab, perlindungan keanekaragaman hayati, serta program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah operasional, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur.

Ke depan, Perseroan akan terus berfokus pada peningkatan efisiensi, penguatan praktik ESG, serta optimalisasi rantai nilai nikel terintegrasi guna menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

"Harita Nickel akan terus bertumbuh secara disiplin dengan mengedepankan keseimbangan antara kinerja bisnis, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan lingkungan. Kami percaya fondasi yang kuat hari ini akan menjadi modal penting untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan," tutup Rafika.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) membalikkan posisi rugi bersih menjadi keuntungan sebesar Rp974,57 miliar sepanjang 3 bulan pertama tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, emiten tambang Grup Saratoga ini mengantongi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$57,5 juta atau berbalik dari posisi rugi US$3,7 juta pada kuartal I/2025 atau setara dengan Rp61,67 miliar.

Adapun, nilai tukar rupiah yang digunakan mengacu pada Rp16.949,15 per dolar AS pada 31 Maret 2026 dan Rp16.666,67 per dolar AS pada 31 Desember 2025.

Pembalikan performa bottom line tersebut sejalan dengan pendapatan konsolidasi MDKA yang naik 24% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$620,3 juta.

Alhasil, laba bersih konsolidasian perseroan ikut melesat menjadi US$120,2 juta, dibandingkan dengan raihan periode yang sama tahun lalu sebesar US$2,6 juta.

Presiden Direktur MDKA Albert Saputro menyampaikan bahwa kinerja awal tahun perseroan ditopang oleh kenaikan harga jual emas, peningkatan volume limonit, dan penguatan margin nikel.

“Kinerja ini menunjukkan ketahanan portofolio perseroan yang terdiversifikasi dan mencerminkan fokus kami pada eksekusi yang disiplin, optimalisasi biaya, serta pengembangan platform pertumbuhan utama di sektor emas, nikel dan tembaga,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Secara rinci, lini komoditas emas tercatat menjadi kontributor terbesar terhadap EBITDA kuartal I/2026 MDKA dengan sumbangan nilai mencapai US$89 juta.

Disusul kemudian oleh segmen Nickel Pig Iron (NPI) senilai US$67 juta, limonit US$48 juta, High-Grade Nickel Matte US$25 juta, dan tembaga US$19 juta.

Sementara itu, total produksi emas MDKA naik 5% year on year (YoY) menjadi 26.652 ounces berkat sokongan perdana dari Tambang Emas Pani milik PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) selaku entitas anak perseroan.

Pada segmen nikel, anak usaha perseroan yakni PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) mencatatkan lonjakan volume penambangan bijih sebesar 143%.

Kenaikan menjadi 7,7 juta wet metric tonnes (wmt) tersebut dipicu oleh pertumbuhan produksi saprolit dan limonit dengan margin tunai yang kokoh.

Di sisi lain, EMAS juga memperluas jangkauan investor global pasca-merampungkan pencatatan saham sekunder di Bursa Efek Hong Kong (HKEX) pada Juni 2026.

Adapun dari sisi likuiditas, MDKA mempertahankan posisi kas dan bank yang solid senilai US$545 juta dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA di level 3,0 kali.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Institute (GTI), Andry Satrio Nugroho, menilai penambahan kuota produksi bijih nikel nasional diperlukan agar kebutuhan bahan baku industri pengolahan tetap terpenuhi. Menurutnya, pasokan bijih nikel pada 2026 berpotensi mengalami defisit sehingga utilisasi smelter dapat tertekan.

Andry mengatakan kebutuhan bijih nikel domestik pada 2026 diperkirakan mencapai 340–415 juta ton, bergantung pada asumsi tingkat utilisasi. Sementara itu, kuota produksi yang telah disetujui pemerintah baru berada di kisaran 190–270 juta ton. Dengan kondisi tersebut, defisit pasokan diperkirakan mencapai sekitar 100 juta ton apabila tidak ada impor.

"Kita melihat bahwa konsekuensinya sudah bisa kita lihat dengan tingkat utilisasi smelter efektif diperkirakan turun 25–30 persen tanpa pasokan impor. Beberapa smelter saat ini sudah masuk kepada *hot idle (kapasitas sudah ada di bawah 50 persen)," kata Andry kepada Warta Ekonomi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Andry, rendahnya utilisasi smelter akan mengurangi nilai tambah yang menjadi tujuan hilirisasi.

Karena itu, ia mendorong penambahan kuota produksi didasarkan pada target utilisasi gabungan smelter berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL) yang benar-benar beroperasi beserta kebutuhan bijihnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat mencegah penambahan kuota yang melampaui kemampuan serap industri sekaligus menjaga keseimbangan pasar agar tidak kembali mengalami kelebihan pasokan.

Andry juga menyarankan pemerintah memanfaatkan akumulasi kuota produksi yang tidak terealisasi pada periode sebelumnya sebagai instrumen pasokan darurat. Menurutnya, kuota tersebut sebaiknya diprioritaskan bagi fasilitas yang terhubung dengan rantai investasi hilir di kawasan industri.

"Dengan demikian, fasilitas yang paling strategis untuk kebutuhan hilirisasi terlindungi dari penghentian produksi, sementara tambahan ke pasar tetap terkendali karena berasal dari kuota yang sudah ada," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komoditas nikel belum masuk dalam skema relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Pemerintah menegaskan pembahasan relaksasi produksi saat ini masih difokuskan pada komoditas batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan belum ada rencana merevisi target produksi nikel dalam RKAB 2026.

"Ya belum ada ini belum ada ini (rencana revisi)," ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan pelaku industri terhadap pasokan bijih nikel di sejumlah kawasan industri.

Bisnis.com, JAKARTA - Smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry ditetapkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Meski demikian, Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) akan mengusahakan kegiatan operasional tetap berjalan sebagaimana mestinya selama proses PKPU berlangsung.

Mengenai putusan pengadilan terkait Perkara Nomor 140/Pdt.Sus- PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, PT GNI menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara musyawarah dengan para pihak terkait melalui komunikasi dan negosiasi yang intensif guna mencapai solusi terbaik yang dapat diterima bersama.

"GNI senantiasa mengedepankan itikad baik dan pendekatan kooperatif dalam menyelesaikan setiap kewajiban yang ada. Namun demikian, proses hukum PKPU tetap berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar manajemen PT GNI melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (26/6/2026).

GNI menyatakan menghormati dan akan melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan tersebut.

Manajemen menyebut, proses PKPU merupakan mekanisme hukum Indonesia yang memberikan kesempatan kepada debitur dan para kreditur untuk mencapai penyelesaian kewajiban melalui proses restrukturisasi yang terukur, transparan, dan adil.

GNI meyakini bahwa proses PKPU merupakan langkah tepat untuk menciptakan ruang dialog yang produktif antara GNI dan para kreditur dalam mencari solusi yang berkelanjutan terhadap kewajiban-kewajiban yang ada.

"Dalam pelaksanaannya, GNI akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tata kelola perusahaan yang baik, dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku," tutur manajemen.

GNI berharap proses PKPU dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan solusi yang adil, konstruktif, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak serta menjadi langkah untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan serta menjaga keberlanjutan usaha GNI dalam jangka panjang.

Adapun, GNI yang berlokasi di Kawasan Industri Stardust Estate Investment, Morowali Utara, Sulawesi Tengah tersebut memproduksi nickel pig iron (NPI).

GNI sebelumnya merupakan anak perusahaan tidak langsung raksasa baja tahan karat Cina, Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Jiangsu Delong milik taipan Dai Guofang juga diketahui sebagai salah satu investor awal di industri peleburan nikel di Indonesia.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bisnis Jiangsu Delong telah menderita akibat perlambatan ekonomi Cina dan persaingan ketat dari Tsingshan Holding Group, yang juga memiliki operasi besar di Indonesia.

Pada 24 Maret 2026, Pengadilan Rakyat Xiangshui, Provinsi Jiangsu secara resmi mengeluarkan putusan yang menyetujui rencana restrukturisasi terhadap Jiangsu Delong beserta 30 perusahaan afiliasinya, sekaligus mengakhiri proses restrukturisasi tersebut.

Zhejiang Materials Development Co., Ltd. (Zheshang Zhongtuo) menjadi investor inti dalam restrukturisasi Jiangsu Delong.

Melansir Sina Finance, berdasarkan rencana restrukturisasi tersebut, Zheshang Zhongtuo atau entitas yang ditunjuk akan memperoleh 75% dari kepemilikan tidak langsung sebesar 99,84% saham GNI yang sebelumnya dimiliki oleh Delong melalui investasi dalam restrukturisasi ini.

Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno mengatakan pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Tri di Jakarta, Kamis.

Hal itu ditegaskan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Ia menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi.

"Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta merta (relaksasi)," ujarnya.

Menurut Tri, pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir.

Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan itu merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

"Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional," tegas Tri.

Ia menambahkan proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau perlawanan atas dakwaan jaksa terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Hal itu disampaikan penasihat hukum Hery usai mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

"Tadi setelah kami konsultasi dengan prinsipal, dengan terdakwa, bahwasanya terhadap dakwaan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami sepakat untuk tidak melakukan perlawanan ataupun eksepsi," kata salah penasihat hukum terdakwa.

Akan hal itu, sidang selanjutnya akan langsung ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi dari kubu jaksa. "Untuk bisa langsung kepada masuk proses persidangan," ujarnya.

Diketahui, Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Jumlah tersebut terdiri dari uang sebanyak Rp2,6 miliar dan rumah senilai Rp2,2 miliar.

"Bahwa terdakwa Heri Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai Anggota Ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026 telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," kata Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut sebagai upaya untuk penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PKH PT Toshida Indonesia dan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, uang tersebut agar Hery menyatakan penolakan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IYP operasi produksi atas nama PT. Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talent Raiper sebagai perbuatan maladministrasi.

Berikut rincian penerimaan Hery Susanto:

1. Dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675.000.000 melalui Lukman Malanua yang diberikan melalui Edy Sugandi.

2. Dari Japen Choan alias Upen selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp200.000.000 melalui Lukman Malanua.

3. Dari Agung Dinarno berupa rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seharga Rp2.200.000.000

4. Dari Agung Dinarno melalui Edy Sugandi sebesar Rp1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000

5. Dari Agung Dinarno sebesar Rp525.000.000

6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Dinarno sebesar Rp50.000.000.

JAKARTA - Jaksa mengungkap mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menggunakan nama samaran saat berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait perusahaan tambang. Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan surat dakwaan Hery Susanto terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel pada Kamis (25/6/2026).

"Bahwa terdakwa Hery Susanto berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan Agung Winarno terkait pengurusan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan pertambangan telah menggunakan beberapa nama samaran yaitu Hery HMI, John Lennon 07, Tolkeyem, Komandante, Edy Adhimas Hery HMI Cirebon, Septian, Hery HMI, Ponakan Supir 2021, Tolkeyem MM, dengan nomor handphone antara lain sebagaimana termuat dalam surat dakwaan," ujar Jaksa.

Hery menerima uang dari perusahaan-perusahaan yang bermasalah dalam pemakaian kawasan hutan. Uang tersebut ditujukan untuk permohonan pengaktifan dan perpanjangan izin usaha pertambangan.

"Diketahui bahwa penerimaan uang dan barang melalui Agung Winarno untuk menggerakkan terdakwa Hery Susanto dalam menerbitkan LHP Ombudsman RI yang menyatakan adanya maladministrasi," katanya.

Diketahui, Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Jumlah tersebut terdiri dari uang sebesar Rp2,6 miliar dan rumah senilai Rp2,2 miliar.

"Terdakwa Heri Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Anggota Ombudsman periode 2021-2026 telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," ujar Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Pemberian tersebut sebagai upaya penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PKH PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, uang tersebut agar Hery menyatakan penolakan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IYP operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talent Raiper sebagai perbuatan maladministrasi.

Berikut rincian penerimaan Hery Susanto:

1. Dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675.000.000 melalui Lukman Malanua yang diberikan melalui Edy Sugandi.

2. Dari Japen Choan alias Upen selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp200.000.000 melalui Lukman Malanua.

3. Dari Agung Dinarno berupa rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seharga Rp2.200.000.000

4. Dari Agung Dinarno melalui Edy Sugandi sebesar Rp1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000

5. Dari Agung Dinarno sebesar Rp525.000.000

6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Dinarno sebesar Rp50.000.000.