Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai defisit neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 mencerminkan tekanan yang datang dari kombinasi faktor domestik dan global, mulai dari kenaikan harga minyak dunia hingga pelemahan permintaan ekspor di pasar utama.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Defisit tersebut terutama dipicu oleh defisit neraca migas sebesar US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari komoditas hasil minyak dan minyak mentah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, posisi neraca perdagangan yang kembali mencatatkan defisit memang patut disayangkan. Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global dan nasional yang sedang berlangsung.

“Posisi neraca perdagangan yang negatif pada Mei 2026 sangat kami sayangkan. Namun, kami juga memahami bahwa konteks ekonomi global dan nasional yang berkembang saat ini memang tidak memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan surplus neraca dagang,” kata Shinta kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurut Shinta, terdapat banyak faktor yang saat ini menekan kinerja perdagangan Indonesia, di antaranya melambungnya harga migas global, pelemahan harga komoditas ekspor utama seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan emas, penurunan permintaan ekspor akibat upaya negara tujuan mengurangi ketergantungan impor dari Indonesia, termasuk penurunan permintaan batu bara dari India.

Selain itu, tekanan juga datang dari dampak inflasi energi terhadap daya saing industri manufaktur, meningkatnya biaya logistik perdagangan internasional, hingga ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Jadi ada banyak faktor, baik di sisi domestik maupun internasional yang memberatkan kinerja ekspor nasional dan pada saat yang sama menggelembungkan beban impor nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shinta mengakui permintaan ekspor di sejumlah pasar utama memang mengalami pelemahan. Kondisi tersebut dipicu oleh turunnya daya beli di negara-negara tujuan ekspor setelah inflasi energi serta sejumlah kebijakan perdagangan di negara mitra.

Dia mencontohkan India yang mulai mengurangi permintaan batu bara dari Indonesia. Di tingkat global, perlambatan perdagangan dunia juga diperkirakan akan terjadi.

Mengacu pada proyeksi UNCTAD, Shinta menuturkan pertumbuhan perdagangan global diperkirakan melambat dari 4,7% pada 2025 menjadi sekitar 3,2% pada 2026 akibat dampak konflik global terhadap harga komoditas serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, Shinta menilai pelemahan permintaan eksternal bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan posisi neraca perdagangan Indonesia. Menurutnya, dalam konteks Indonesia, dampak berbagai tekanan global tersebut juga tidak langsung tercermin dalam data perdagangan.

“Justru sebaliknya, dalam konteks Indonesia, efek-efek negatif ini mengalami penundaan/lagging sekitar 1–2 bulan sehingga kinerja negatif tersebut baru benar-benar tecermin pada kinerja perdagangan Mei,” ucapnya.

Karena itu, Apindo mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk memperkuat ekspor sekaligus mengendalikan kenaikan beban impor.

“Pemerintah sebaiknya mengambil langkah preemtif untuk menstimulasi kinerja ekspor dan mengendalikan inflasi beban impor agar kinerja perdagangan terus maksimal dan neraca dagang bisa terus berkontribusi positif terhadap ketahanan ekonomi nasional,” terangnya.

Berdasarkan data BPS, kinerja neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus secara kumulatif sepanjang Januari–Mei 2026, meskipun mulai tertekan akibat defisit yang terjadi pada Mei 2026.

Selama 5 bulan pertama tahun ini, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$4,03 miliar, yang ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar US$16,31 miliar. Namun, surplus tersebut tergerus oleh defisit neraca migas sebesar US$12,28 miliar sehingga nilai surplus keseluruhan menyusut dibandingkan periode sebelumnya.

Pada Mei 2026, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$1,61 miliar, mengakhiri tren surplus yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya. Defisit tersebut sepenuhnya dipicu oleh perdagangan sektor migas yang mencatat defisit sebesar US$3,76 miliar, sementara sektor nonmigas masih mampu membukukan surplus sebesar US$2,15 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) merelaksasi layanan karantina di tengah kenaikan biaya logistik akibat konflik geopolitik.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan Apindo dengan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding di Kantor Barantin, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Abdul Kadir mengatakan, Apindo menyampaikan sejumlah masukan untuk mengurangi hambatan ekspor dan impor komoditas perikanan, tumbuhan, dan hewan.

“Tadi banyak masukan yang cukup berharga bagi kami, yang pertama meminta kepada kita memperbaiki, mempersingkat, dan mengefisiensikan layanan. Jadi layanannya cepat,” kata Abdul Kadir.

Menurut dia, eksportir dan importir masih kerap menghadapi perbedaan penafsiran dokumen antara petugas karantina di daerah dan di Jakarta.

Barantin juga sedang menyederhanakan 22 peraturan kepala badan agar proses ekspor dan impor berlangsung lebih cepat.

Selain itu, Barantin berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menerapkan sistem single submission dan single inspection.

“Kalau ini bagus, ini bisa, ini akan mengurangi beban-beban teman-teman misalnya di sektor ekspor, taruhlah anggaplah ekspor ikan,” ujar Abdul Kadir.

Abdul Kadir mengatakan, konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah mendorong biaya logistik naik hingga 103 persen sampai 109 persen.

Kenaikan tersebut turut meningkatkan biaya produksi yang ditanggung pelaku usaha.

“Belum produksinya. Nah, kalau ini ditambah lagi beban cek ini cek itu terlalu banyak dan banyak tempat pengecekan di mana-mana, itu semakin membebani para pengekspor kita,” tuturnya.

Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan Apindo Hendra Sugandhi mengatakan, Apindo dan Barantin sepakat membentuk forum konsultasi yang akan digelar secara berkala.

Forum tersebut bertujuan mencari solusi atas berbagai persoalan karantina dalam kegiatan ekspor dan impor.

Menurut Hendra, kerja sama tersebut penting dilakukan di tengah tekanan yang dihadapi pelaku usaha akibat gejolak geopolitik.

“Kita harus mencoba untuk apa namanya dari pelaku usaha berharap dan itu sudah disampaikan oleh Pak Kabarantin untuk mendapatkan kemudahan relaksasilah supaya tekanan eksternal ini bisa berkurang,” tutur Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penurunan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri tak serta merta berdampak pada minat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.
Adapun, pemerintah baru saja menurunkan harga LNG dari sekitar US$20-US$23 per MMBtu menjadi US$13 per MMBtu. Kebijakan penurunan harga ini berlaku untuk industri di wilayah Jawa bagian barat. Langkah penurunan harga juga diambil demi menjaga daya saing industri dan meredam risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, peningkatan daya saing industri hilir dan keberlanjutan investasi di sektor hulu merupakan dua tujuan yang harus berjalan beriringan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan industri pengguna gas yang kompetitif, sekaligus sektor hulu migas yang tetap menarik bagi investasi. Ini agar ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan domestik dapat terjaga dalam jangka panjang.
"Kami melihat bahwa daya tarik investasi di sektor hulu tidak ditentukan oleh harga semata, melainkan oleh keseluruhan investment ecosystem," kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).
Dia menekankan bahwa minat investasi bergantung pada kepastian regulasi, keekonomian proyek, stabilitas kebijakan, dan kepastian kontrak jangka panjang.
Selain itu, investor juga akan mempertimbangkan skema fiskal yang kompetitif, kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, hingga kepastian pasar merupakan faktor-faktor yang sama pentingnya dalam membentuk investment attractiveness.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan penurunan harga gas industri juga perlu didukung dengan mekanisme yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai gas nasional.
Dengan pendekatan yang seimbang tersebut, Apindo meyakini Indonesia tetap dapat meningkatkan industrial competitiveness tanpa mengurangi daya tarik investasi di sektor hulu.
"Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menciptakan win-win outcome sehingga industri memperoleh pasokan energi yang kompetitif, reliable dan predictable, sementara investor tetap memiliki kepastian untuk mengembangkan proyek-proyek gas yang akan menopang kebutuhan energi nasional ke depan," jelas Shinta.
Lebih lanjut, Shinta menilai penurunan harga gas industri ini tentu memberikan sinyal positif. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar kebutuhan untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tekanan biaya produksi yang semakin tinggi.
Kebijakan ini juga merupakan respons terhadap kondisi yang dalam beberapa waktu terakhir dihadapi industri, ketika keterbatasan realisasi pasokan gas pipa atau harga gas bumi tertentu (HGBT) menyebabkan sebagian kebutuhan harus dipenuhi melalui LNG/regasifikasi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
"Dengan penurunan harga menjadi US$13 per MMBtu, berarti terdapat penurunan sekitar 35%–43% dibandingkan harga sebelumnya yang berada pada kisaran US$20–US$23 per MMBtu. Koreksi biaya energi ini cukup membantu memberikan ruang bagi industri untuk meningkatkan efisiensi operasional," jelas Shinta.
Namun demikian, dampaknya terhadap total biaya produksi akan berbeda pada setiap sektor usaha karena sangat bergantung pada intensitas penggunaan gas dalam proses produksinya.
Pada industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, pulp dan kertas, serta beberapa subsektor makanan-minuman dan tekstil, biaya gas merupakan salah satu komponen biaya produksi yang cukup dominan.
Oleh sebab itu, penurunan harga gas berpotensi akan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap efisiensi biaya dan peningkatan daya saing pada sektor-sektor tersebut. Sementara, bagi sektor lainnya besarnya akan disesuaikan dengan struktur biaya masing-masing perusahaan.
Shinta menyebut, yang paling diharapkan adalah kebijakan ini dapat membantu memperbaiki cost competitiveness industri nasional. Menurutnya, penurunan biaya energi akan meningkatkan ruang bagi perusahaan untuk menjaga utilisasi produksi, mempertahankan margin usaha, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memberikan ruang untuk melakukan business reinvestment dan ekspansi ketika permintaan mulai pulih.
Selain aspek harga, dunia usaha juga berharap implementasi kebijakan ini diikuti dengan kepastian realisasi pasokan gas.
"Bagi industri, keberlanjutan operasi tidak hanya ditentukan oleh harga energi yang kompetitif, tetapi juga oleh pasokan yang andal dan memiliki kepastian, sehingga perusahaan dapat menjalankan perencanaan produksi dan memenuhi komitmen kepada pelanggan secara optimal," kata Shinta.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan SDGs tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak inisiatif yang kita jalankan, tetapi oleh seberapa kuat kita mengubah cara pembangunan bekerja," kata Deputi Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Pungkas mengatakan SDGs telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, implementasi SDGs berlandaskan empat prinsip utama, yakni bersifat universal, terintegrasi, tidak meninggalkan siapa pun atau no one left behind, serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Ia menekankan pencapaian satu tujuan SDGs tidak boleh menghambat tujuan lainnya, tetapi harus saling mendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.

"SDGs akan tercapai apabila pemerintah, dunia usaha, filantropi, akademisi, masyarakat sipil, dan media bergerak bersama dalam satu arah, yaitu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola," ujarnya.

Pungkas menyampaikan hal tersebut dalam acara Site Visit Asia B Corp Summit 2026 yang diselenggarakan Danone Indonesia bersama B Lab dan B Market Builder South East Asia.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi untuk membahas penguatan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

"Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kita untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan kebaikan, B Corp sebagai inspirasi perubahan, dan SDGs sebagai bahasa bersama untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, capaian indikator SDGs Indonesia telah mencapai sekitar 62 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian global maupun kawasan Asia Pasifik yang berada di kisaran 18 persen. Indonesia juga menempati peringkat ke-77 dari 167 negara, naik 25 peringkat dibandingkan pada 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga mengatakan praktik bisnis berkelanjutan kini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

"Keberlanjutan bukan lagi sekadar komitmen, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang menentukan daya saing perusahaan," ungkap Shinta.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk mempercepat penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut keputusan pemerintah memangkas harga gas industri menjadi US$13 per MMBtu, tetapi menekankan perihal kepastian pasokan gas agar kebijakan tersebut mampu memperkuat daya saing industri secara berkelanjutan.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa kebijakan itu menunjukkan bahwa pemerintah merespons kebutuhan industri yang selama ini menghadapi tekanan biaya produksi. Selama beberapa waktu terakhir, terbatasnya realisasi pasokan gas pipa dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memaksa sebagian industri beralih ke LNG hasil regasifikasi dengan harga yang jauh lebih mahal.

Menurutnya, penurunan harga gas dari kisaran US$20—23 per MMBtu menjadi US$13 per MMBtu dapat memberikan ruang penghematan ke angka 35% hingga 43%. Kondisi tersebut memberi ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Langkah kebijakan penurunan harga gas industri ini tentu memberikan sinyal positif bahwa pemerintah mendengar kebutuhan untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tekanan biaya produksi yang semakin tinggi," kata Shinta kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Dia lantas menjelaskan besarnya manfaat kebijakan tersebut akan berbeda pada setiap sektor, bergantung pada porsi penggunaan gas dalam proses produksi. Menurutnya, industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, pulp dan kertas, serta sebagian subsektor makanan dan minuman maupun tekstil diperkirakan memperoleh manfaat paling besar karena biaya gas menjadi komponen produksi yang dominan.

Shinta menilai penurunan biaya energi akan membantu perusahaan menjaga utilisasi produksi, mempertahankan margin usaha, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus membuka ruang untuk reinvestasi dan ekspansi ketika permintaan mulai pulih.

Meski demikian, pihaknya menggarisbawahi kepastian realisasi pasokan gas, lantaran keberlangsungan operasi industri tidak hanya ditentukan oleh harga yang kompetitif, tetapi juga pasokan yang andal sehingga perusahaan dapat menyusun rencana produksi dan memenuhi komitmen kepada pelanggan.

Dia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada sektor yang paling terdampak kenaikan harga gas. Namun, dampaknya akan lebih optimal apabila diikuti perbaikan iklim usaha secara menyeluruh.

"Keputusan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kondisi permintaan pasar domestik dan ekspor, tingkat utilisasi kapasitas produksi, biaya logistik, suku bunga, nilai tukar, serta berbagai biaya usaha lainnya," ujarnya.

Di sisi lain, Apindo menilai peningkatan daya saing industri hilir dan keberlanjutan investasi di sektor hulu migas harus berjalan seiring. Shinta mengatakan daya tarik investasi hulu tidak hanya ditentukan oleh harga gas, melainkan juga kepastian regulasi, keekonomian proyek, stabilitas kebijakan, kepastian kontrak jangka panjang, skema fiskal, kemudahan perizinan, infrastruktur, dan kepastian pasar.

Menurutnya, implementasi kebijakan penurunan harga gas industri perlu disertai mekanisme yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai gas nasional. Dengan demikian, industri memperoleh pasokan energi yang kompetitif dan andal, sementara investasi di sektor hulu tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai aktivitas ekspansi dunia usaha masih berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satu sektor yang dinilai masih menunjukkan prospek pertumbuhan kuat adalah pusat data (data center).

Airlangga mengatakan realisasi investasi pada kuartal I/2026 telah melampaui target pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan bahwa sejumlah sektor usaha masih melanjutkan ekspansi.

“Pertama dari segi investasi kita ketahui di kuartal I itu di atas daripada target investasi. Dan kami masih melihat berbagai sektor itu tetap melakukan ekspansi,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, pelaku usaha pada dasarnya akan memperluas kapasitas produksi apabila masih melihat adanya peluang pasar. Perusahaan juga akan berupaya mengoptimalkan biaya pendanaan (cost of fund) yang telah dikeluarkan dengan meningkatkan penjualan melalui ekspansi.

Dia mencontohkan sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri yang masih berkembang. Pemerintah, misalnya, tengah memproses perluasan KEK di Jawa Timur. Sementara itu, tingkat keterisian kawasan industri di Kendal, Batang, dan Bintan disebut telah mendekati penuh.

“Kita lihat contoh di kawasan ekonomi khusus Jawa Timur, nah itu kita juga sedang mengurus untuk ekspansi. Kemudian di Kendal, Batang itu juga sudah hampir 100% penuh lokasinya. Kemudian juga di dalam Batang di Bintan juga hampir penuh,” ujarnya.

Selain sektor manufaktur, Airlangga menyebut industri data center masih menjadi salah satu tujuan investasi baru. Pemerintah mencatat terdapat tambahan permintaan kapasitas pusat data yang siap direalisasikan di Indonesia.

“Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, kalangan dunia usaha sebelumnya menyampaikan pandangan berbeda. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai meningkatnya ketidakpastian global dan berbagai tantangan domestik mendorong pelaku usaha bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan tekanan yang dihadapi dunia usaha pada saat ini lebih berat dibandingkan kuartal I/2026. Menurutnya, eskalasi ketegangan geopolitik telah berdampak terhadap pasar keuangan maupun sektor riil.

“Pelaku usaha prihatin dengan tekanan dan tantangan ekonomi yang ada saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Shinta kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Shinta menilai pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, terutama nilai tukar yang meningkatkan biaya usaha. Di sisi lain, proyeksi inflasi biaya hidup yang masih berada di kisaran batas atas target pemerintah turut menekan daya beli masyarakat.

Apindo juga menyoroti masih terbatasnya kepastian dan prediktabilitas kebijakan pemerintah, mulai dari tata kelola fiskal hingga berbagai regulasi yang memengaruhi iklim usaha dan investasi. Kondisi tersebut dinilai menambah tekanan di pasar keuangan sekaligus meningkatkan risiko bagi pelaku usaha.

Menurutnya, iklim usaha saat ini belum cukup kondusif untuk mendorong ekspansi secara agresif, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah. Dengan prospek pertumbuhan sektor riil yang cenderung melambat, dunia usaha akan lebih bergantung pada efektivitas stimulus pemerintah dan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas, ekspor, serta investasi.

Karena itu, pelaku usaha cenderung memprioritaskan keberlangsungan bisnis dibandingkan memperluas kapasitas usaha.

“Akibatnya, pertumbuhan lapangan kerja jauh lebih stagnan, bahkan cenderung menyusut, karena perusahaan tidak ingin mengambil risiko ekspansi tenaga kerja. In turn, kinerja pasar domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional akan makin terbebani,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah segera membenahi iklim investasi dan kepastian berusaha agar daya tarik Indonesia di mata investor semakin kuat, meski Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan status pasar modal Indonesia di kelompok emerging market.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dunia usaha memandang penilaian MSCI hanya sebagai salah satu indikator. Menurutnya, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.

“Saya rasa kalau kami dari pengusaha Indonesia, kita enggak bisa melihat hanya dari satu faktor MSCI. Tentunya itu kami bersyukur bahwa kita bisa tetap pada posisi yang sama. Tapi memang ada catatan-catatan yang harus diperbaiki,” kata Shinta saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan persepsi pasar, tetapi juga dipengaruhi kondisi geopolitik global yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan investasi di berbagai negara.

Untuk itu, menurut Shinta, pemerintah perlu terus menjaga iklim usaha melalui kebijakan yang mampu memperkuat kondisi fiskal, sektor manufaktur, serta memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

Selain itu, lanjut dia, kenaikan biaya bahan baku, logistik, dan berbagai komponen biaya lainnya juga perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap biaya berusaha (cost of doing business) di Indonesia.

“Kita juga memang harus mengantisipasi banyak hal, termasuk juga bagaimana kita bisa menjaga fiskal dan manufaktur kita, kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian, kita mesti memperhatikan dengan meningkatnya biaya-biaya, baik itu biaya bahan baku, biaya logistik, dan lain-lain. Tentunya itu harus jadi perhatian untuk kenaikan daripada doing business-nya. Jadi biaya berusaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah juga tengah melakukan evaluasi terhadap tata kelola berusaha di Indonesia. Menurutnya, reformasi tersebut perlu terus dilanjutkan karena perbaikan ekosistem investasi jauh lebih penting dibanding sekadar mempertahankan peringkat.

“Jadi saya rasa peringkat rating adalah satu hal, tapi perbaikan daripada ekosistem secara menyeluruh harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Kendati demikian, Shinta menilai langkah pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi merupakan kebijakan yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Shinta menilai pemerintah telah berupaya mengurai berbagai hambatan melalui pembentukanbottlenecking task force, deregulasi, serta penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS).

Menurutnya, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif merupakan pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan secara konsisten. Kendati tantangan yang dihadapi cukup banyak, dia menilai pemerintah mulai menyelesaikan berbagai persoalan tersebut secara bertahap.

“Menurut saya, kalau yang perbaikan untuk bagaimana iklim usaha ini menjadi lebih kondusif, lebih kompetitif ini yang menjadi pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan. Jadi kalau ditanya apa sih permasalahannya, pasti tantangannya banyak ya kan, tapi penyelesaian ini kan secara detail satu per satu mulai diperhatikan,” tandasnya.

DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan DSI dapat membantu pengawasan ekspor melalui integrasi data dan analitik risiko, terutama untuk menekan praktik under invoicing.

​​​​​​​"DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan," kata Chandra dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan tata kelola ekspor perlu tetap disertai kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga.

Chandra menilai seluruh mandat operasional DSI harus berlandaskan hukum yang jelas, akuntabel dan dijalankan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Ia juga memandang positif komitmen DSI merekrut talenta profesional dari pasar untuk memperkuat kapasitas teknis lembaga tersebut.

"Komitmen DSI untuk merekrut profesional terbaik yang ada di market adalah sinyal positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa DSI ingin bekerja secara profesional serta responsif menghadapi dinamika geopolitik global," ujarnya.

Menurut Chandra, pelaku pasar masih menunggu realisasi proses rekrutmen tersebut, termasuk keterbukaan seleksi, profil manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Ia menjelaskan DSI dapat mendukung penegakan tata kelola niaga apabila sistem pengawasannya terhubung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai dan pihak terkait lainnya.

Integrasi data lintas sektor tersebut diharapkan mampu menutup celah yang kerap dimanfaatkan eksportir tidak patuh tanpa menambah proses manual bagi pelaku usaha yang patuh.

Apindo juga memandang positif masa transisi kebijakan hingga 1 Januari 2027 karena memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha.

Chandra menambahkan kewajiban yang saat ini dinilai berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan dapat mengurangi risiko guncangan regulasi.

Namun demikian, ia menyebut konsultasi aktif dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha tercermin dalam pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan DSI akan berperan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," kata Airlangga.

Pada tahap awal, terdapat tiga komoditas utama yang akan diatur DSI, yakni batu bara, kelapa sawit dan ferro alloy.

Ketiga komoditas tersebut pada 2025 memiliki nilai ekspor mencapai 66,13 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.187 triliun, setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Pemerintah memastikan implementasi DSI tetap mengedepankan kepastian berusaha, menjaga kelancaran arus barang, menghormati kontrak berjalan serta memperhatikan kepentingan mitra dagang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah kabar relokasi dua perusahaan komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Pemerintah memastikan fasilitas produksi kedua perusahaan masih beroperasi normal dan tidak melakukan PHK.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah memerintahkan jajarannya menelusuri informasi yang beredar terkait relokasi dan pemutusan hubungan kerja pada dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur.

“Pada Ahad (21 Juni 2026), bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan Dirjen ILMATE untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam,” kata Febri dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Hasil penelusuran menunjukkan PT JAI dan PT SAI yang disebut dalam pemberitaan masih menjalankan kegiatan produksi seperti biasa. Kedua perusahaan juga masih aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Berdasarkan hasil penelusuran kebenaran informasi ini, Kemenperin sementara menyimpulkan pertama belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Dan kedua tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan industri tersebut,” ujar Febri.

Menurut Kemenperin, isu relokasi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembeli dan pemasok kedua perusahaan. Sejumlah mitra bisnis bahkan mempertanyakan kelanjutan kontrak dan komitmen perusahaan ke depan.

“Pemberitaan masif terhadap relokasi dan PHK pada dua industri di Jatim ini telah berdampak terhadap rantai pasok industri otomotif dan iklim investasi manufaktur Indonesia terutama pada dua perusahaan industri komponen otomotif ini,” kata Febri.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai mekanisme kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan proses ratifikasi dan implementasi perjanjian tersebut berjalan tepat waktu.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, dalam pernyataan resmi yang terkonfirmasi di Jakarta, Rabu, menyampaikan usulan tersebut menjadi salah satu hasil utama Apindo Business Mission to Europe 2026 yang berlangsung pada 11-19 Juni 2026 di Amsterdam, Den Haag, Brussels, dan Paris.

Apindo menilai fase pascanegosiasi IEU-CEPA menjadi tahap yang sangat penting untuk memastikan manfaat perjanjian dapat dirasakan secara optimal oleh dunia usaha.

Setelah tercapainya kesepakatan substantif pada September 2025, fokus berikutnya adalah penyelesaian proses legal finalization, ratifikasi, hingga implementasi yang efektif.

"Saat ini fokus kita harus bergeser dari negotiation menuju opportunity and partnership. Keberhasilan IEU-CEPA tidak hanya ditentukan oleh selesainya proses negosiasi, tetapi oleh kemampuan kita memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif baik dari sisi EU maupun Indonesia, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian secara keseluruhan," ujar Shinta.

Lebih lanjut, pihaknya menilai urgensi implementasi IEU-CEPA semakin tinggi mengingat fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa yang saat ini dinikmati Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026.

Mulai 1 Januari 2027, Indonesia dijadwalkan keluar dari daftar penerima Standard GSP setelah berstatus negara berpendapatan menengah atas selama beberapa tahun berturut-turut.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko terjadinya cliff edge, yakni situasi ketika fasilitas GSP berakhir sementara IEU-CEPA belum berlaku efektif. Jika hal itu terjadi, sejumlah produk ekspor Indonesia berpotensi kembali dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN) Uni Eropa, sehingga meningkatkan biaya perdagangan.

Oleh karena itu, pihaknya memandang IEU-CEPA sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menggantikan fasilitas GSP, tetapi juga menciptakan kepastian akses pasar jangka panjang, memperkuat integrasi rantai pasok, meningkatkan investasi, serta membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Uni Eropa.

"Bagi Apindo, IEU-CEPA bukan hanya tentang liberalisasi tarif. Perjanjian ini harus menjadi platform untuk memperkuat investasi, capacity building, transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan industri, kepastian berusaha, serta peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia. Implementasi IEU-CEPA juga harus mampu menjawab berbagai nontariff barriers yang selama ini menjadi hambatan perdagangan dan investasi," kata Shinta.

Ia menambahkan bahwa momentum pasca negosiasi perlu diterjemahkan menjadi kerja sama konkret di bidang manufaktur, rantai pasok global, ekonomi hijau, ekonomi digital, keberlanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Selain mendorong pembentukan Joint Task Force IEU-CEPA, misi tersebut juga menghasilkan sejumlah agenda tindak lanjut strategis, termasuk penguatan dukungan terhadap implementasi perjanjian, peningkatan pemanfaatan IEU-CEPA setelah ratifikasi, serta pendalaman dialog terkait European Union Deforestation Regulation (EUDR), standar keberlanjutan, dan kesiapan sektor-sektor prioritas Indonesia dalam memenuhi ketentuan akses pasar Uni Eropa.

Selama pelaksanaan Business Mission to Europe 2026, Apindo juga melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan para pembuat kebijakan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan utama di Eropa.

Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

"Target kita jelas, tidak boleh terjadi cliff edge pada awal 2027. Dunia usaha membutuhkan kepastian. Karena itu Apindo siap bekerja bersama Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian kedua pihak," kata Shinta.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani angkat bicara mengenai wacana relokasi sebagian produksi industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Ia menilai informasi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut.

"Keputusan relokasi produksi biasanya sangat spesifik dan bergantung pada kondisi masing-masing perusahaan, strategi prinsipal global, jenis industri, struktur biaya, hingga tuntutan pasar," ujar Shinta saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Namun, secara umum di luar wacana tersebut, Apindo melihat persaingan antarnegara dalam menarik dan mempertahankan investasi manufaktur semakin ketat. Jika melihat tren dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan global juga semakin banyak melakukan konsolidasi jaringan produksi, termasuk mengurangi atau merampingkan kapasitas produksi di sejumlah negara dan memusatkannya di lokasi yang paling efisien, produktif, dan strategis untuk melayani pasar regional maupun global.

Oleh karena itu, sambung Shinta, keputusan relokasi atau konsolidasi produksi tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering kali merupakan bagian dari penataan ulang rantai pasok global dan strategi prinsipal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, biaya produksi, pasar, serta arah kebijakan industri di berbagai negara.

Ia menyampaikan, perusahaan global tidak hanya mempertimbangkan satu aspek biaya, tetapi juga kesiapan ekosistem industri secara keseluruhan, mulai dari kepastian regulasi, insentif investasi, rantai pasok lokal, produktivitas tenaga kerja, efisiensi logistik, ketersediaan lahan industri, kemudahan perizinan, hingga dukungan otoritas dalam menyelesaikan hambatan operasional.

"Indonesia sebenarnya memiliki fondasi manufaktur yang cukup kuat. Salah satu indikatornya adalah Manufacturing Value Added (MVA)," lanjut Shinta.

Pada 2024, nilai MVA Indonesia mencapai sekitar 265,07 miliar dolar AS dan menempatkan Indonesia di posisi ke-12 dunia serta peringkat kelima di Asia setelah China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Artinya, dari sisi skala industri, Indonesia bukan pemain kecil dan menjadi salah satu basis manufaktur penting di kawasan.

"Namun, tantangan utama Indonesia saat ini bukan hanya soal ukuran industri, melainkan kecepatan transformasi industrinya," ungkap dia.

Dalam periode 2020–2024, lanjut dia, MVA Indonesia tumbuh sekitar 16,1 persen atau masih lebih rendah dibandingkan India yang tumbuh sekitar 29,2 persen dan Vietnam yang tumbuh sekitar 46,3 persen pada periode yang sama.

Shinta menyampaikan hal ini menunjukkan bahwa meskipun skala manufaktur Indonesia saat ini masih lebih besar dibandingkan Vietnam, negara kompetitor di kawasan bergerak lebih agresif dalam memperkuat kapasitas produksi, rantai pasok, ekspor manufaktur, serta ekosistem industrinya.

"Kita terus mencermati pergerakan negara kompetitor di kawasan, seperti Vietnam yang cukup agresif membangun ekosistem industri yang terintegrasi, memperkuat klaster manufaktur, memperluas akses pasar melalui free trade agreement (FTA), kepastian dan dukungan regulasi, hingga memperbaiki layanan investor," lanjut Shinta.

Dengan kata lain, sambung dia, Indonesia memiliki modal besar, tetapi keunggulan tersebut harus terus diperkuat melalui kepastian kebijakan, insentif yang konsisten dan berdampak, perizinan yang cepat, efisiensi logistik, penguatan vokasi, dan berbagai aspek lainnya.

Tanpa transformasi tersebut, lanjut Shinta, Indonesia berisiko kalah cepat dari negara-negara yang lebih agresif dalam membangun ekosistem manufaktur yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan investor global.

"Karena itu, langkah yang perlu dilakukan pemerintah bukan hanya merespons apabila sudah ada rencana relokasi, tetapi juga memperkuat mekanisme early warning dan investor aftercare," ungkap dia.

Shinta mengatakan dialog secara proaktif perlu terus dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi (existing companies), termasuk prinsipal globalnya, untuk memahami kendala yang mereka hadapi dan mencari solusi sebelum keputusan relokasi benar-benar diambil.

Shinta menilai Indonesia perlu menciptakan momentum untuk meningkatkan kembali daya saing ekosistem manufaktur nasional.

Shinta mengajak seluruh pihak tidak hanya melihat relokasi sebagai keputusan individual perusahaan, tetapi juga sebagai sinyal bahwa Indonesia perlu bergerak lebih cepat dalam memperkuat kepastian investasi, produktivitas, logistik, perizinan, rantai pasok, serta roadmap industri agar tetap menjadi basis produksi yang kompetitif di kawasan.

"Dalam semangat Indonesia Incorporated, Apindo siap menjadi mitra pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut," kata Shinta.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) segera mengeluarkan 12 pedoman bagi pengusaha maupun pekerja dalam memitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita sedang siapkan untuk bagaimana mengantisipasi mitigasi kemungkinan PHK," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo Darwoto di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pedoman yang sedang disusun oleh asosiasi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang berkaitan baik dari pengusaha maupun pekerja.

Darwoto mengatakan bahwa pedoman atau langkah yang sedang disusun tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada para pihak.

Ia menjelaskan, untuk 12 pedoman pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja jika semua kondisi terpenuhi dan sudah tidak memungkinkan untuk diselamatkan.

"12 pedoman itu di antaranya mulai dari perusahaan mengurangi jam kerja, melakukan efisiensi, selain itu perusahaan sudah ada penurunan order," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa ketika level atau pedoman tersebut telah terpenuhi, maka diharapkan pemerintah dapat membantu perusahaan melalui stimulas ketika terjadi krisis.

Namun, lanjut dia, ketika memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi baru perusahaan dapat memberhentikan karyawan. Semu pedoman yang sedang disusun itu diharapkan dapat mengantisipasi PHK terhadap karyawan.

"Padahal sekarang secara bisnis PHK itu sebenarnya hal yang biasa," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026