Bisnis.com, SEOUL – Kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan masih sangat potensial, didukung oleh sumber daya alam di Tanah Air bertemu dengan teknologi dari Negeri Ginseng. Beberapa sektor strategis yang dapat digarap seperti kendaraan listrik hingga AI.

Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan mengatakan sejauh ini sudah banyak perusahaan Korsel yang berinvestasi di Indonesia, terutama di industri kendaraan listrik hingga baja.

"Ke depan, masih terbuka lebar [investasi Korsel di RI] terutama di sektor kendaraan listrik, semikonduktor, energi terbarukan, dan industri," kata Cecep dalam pertemuan Indonesian Next-Generation Journalist Network yang diselenggarakan Korea Foundation (KF) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dikutip Rabu (16/6/2026).

Terbaru, Cecep menunjukkan investasi dari perusahaan baja Posco Holdings yang akan menambah kerja sama dengan RI lewat produksi specialized steel atau baja bernilai tambah tinggi, termasuk untuk sektor otomotif.

Dalam catatan Bisnis, Posco Holdings menyampaikan minat untuk menambah investasi di Indonesia melalui pengembangan tahap kedua proyek PT Krakatau Posco (PTKP).

Pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan pada 1 April 2026 lalu, Posco menyerahkan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent/LOI) kepada pemerintah Indonesia untuk menjajaki peluang kerja sama lanjutan. Fokusnya yakni pada proyek pengembangan tahap kedua PTKP.

Lebih lanjut, Cecep juga mendorong kolaborasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dengan Korea Selatan. Dia mengakui penutupan Selat Hormuz sebelum ini telah menjadi "alarm" bagi seluruh dunia untuk lebih memperkuat kerja sama energi.

"Korea Selatan cukup kuat di sektor EBT, kami melihat sektor energi adalah sektor yang menjadi fokus yang perlu kita terus kembangkan dalam kerja sama hubungan Indonesia dan Korea," kata Cecep.

Tak hanya kerja sama industri berat, pihak Kedutaan Besar RI di Seoul juga mengincar kerja sama bilateral di bidang kecerdasan buatan (AI), mengingat ambisi Presiden Korea Selatan Jae-myung Lee yang ingin membawa negaranya sebagai kekuatan AI nomor 3 di dunia.

Harapannya, Indonesia dapat ikut dengan Korea Selatan dalam pengembangan AI ini pada tahap awal. Adapun, penting untuk diingat adalah pengembangan AI memerlukan peran tata kelola yang baik, baik dari sisi regulator maupun Sumber Daya Manusia.

"Di bidang AI kita juga sudah punya MoU kerja sama AI di bidang kesehatan dan kerja sama dalam pengembangan digital antara Indonesia dan Korea," ujar Cecep.

Cecep mengingatkan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Lee pada awal April 2026 ini, kedua belah pihak telah menyiapkan langkah-langkah konkrit untuk merealisasikan komitmen kerja sama.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Korea Selatan pada 1 April 2026 sudah membawa komitmen investasi Rp173 triliun dari Negeri Ginseng. Ada lebih dari 20 kesepakatan senilai US$102 miliar atau setara dengan Rp173 triliun untuk sektor strategis Indonesia.

Gayeon Jung, Wakil Direktur Jenderal untuk Urusan Asean dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, menambahkan kerja sama antara Korsel dan Indonesia berlandaskan manfaat untuk bersama, saling melengkapi, kesamaan kepentingan, dan kepercayaan yang terbangun selama lima dekade.

"Kerja sama ekonomi kita saling melengkapi. Sumber daya alam dan skala pasar Indonesia bertemu dengan teknologi, modal, dan pengalaman industrial Korea," kata Jung dalam kesempatan terpisah di Seoul.

Jung menunjukkan Indonesia telah menjadi tujuan investasi pertama di luar negeri pada tahun 1968. Kerja sama bilateral pun terus dipererat seiring berjalannya waktu, dengan masuknya perusahaan manufaktur seperti Samsung, LG, hingga CJ ke pasar Indonesia pada 1990-an.

Selanjutnya, pada awal 2020an, Korsel turut memperkuat ekosistem mobil listrik di Indonesia, terutama dengan memanfaatkan sumber daya nikel.

"Tantangan yang muncul tidak menjadi alasan untuk memperlambat kerja sama, justru itu menjadi alasan untuk memperkuat," tutup Jung.

Bisnis.com, JAKARTA — Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul, Korea Selatan pada akhir Maret hingga 1 April 2026, menjadi fase krusial dalam arsitektur diplomasi ekonomi Indonesia.
Hal itu mengingat Korea Selatan (Korsel) merupakan negara mitra dengan teknologi tinggi dan kesamaan visi. Sementara itu, Indonesia bagi Korsel mitra istimewa dalam peta jalan kemajuan Asia.
Pertukaran 10 Nota Kesepahaman (MoU) strategis menjadi cetak biru transformasi industri nasional sebab menyentuh urat nadi masa depan bangsa, mulai dari kedaulatan energi, konektivitas digital, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia berbasis teknologi mutakhir.
Indonesia menempatkan Seoul sebagai pilar strategis setara dalam konsepsi Economic Cooperation 2.0, secara mandiri, dan saling menguntungkan.

​Poin utama dalam kerja sama, pengukuhan Kemitraan Mineral Kritis (Critical Mineral Partnership). Presiden Prabowo secara tegas memposisikan nikel dan mineral lain sebagai instrumen negosiasi, untuk memastikan komitmen investasi sektor manufaktur. Artinya menolak sekadar menjadi penyedia bahan mentah tetapi mensyaratkan hilirisasi dan transfer teknologi bernilai tambah domestik.
Hasilnya, industri raksasa seperti POSCO Holdings bersedia melakukan pengembangan pabrik baja terintegrasi, sementara LX International mengalokasikan tambahan investasi US$500 juta atau sekitar Rp7,8 triliun untuk sektor mineral.
Secara keseluruhan, komitmen investasi perusahaan besar Korsel diproyeksikan mencapai angka Rp 289 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa langkah diplomatik telah bertransformasi menjadi penguatan struktur industri nasional kompetitif dan memperkokoh dasar kemandirian bangsa menghadapi kompetisi pasar dunia, tanpa harus mengorbankan kekayaan alam sia-sia.
Langkah ini sekaligus mempertegas posisi tawar Indonesia di tengah tekanan ekonomi global yang radikal.
​Selain penghiliran, diplomasi energi hijau juga menjadi perhatian dalam upaya menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Langkah Presiden sangat tepat dengan fokus utama implementasi teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) sebagai solusi memacu produksi migas nasional sembari menekan emisi karbon.
Seoul berperan sebagai mitra teknokratis tanpa pretensi geopolitik, sehingga target emisi nol dipastikan selaras dengan pertumbuhan industri domestik.
Melalui penguatan kerja sama energi bersih dan industri pembangkit lepas pantai, Presiden sedang membangun jembatan industri nasional tetap kompetitif di pasar energi dunia. Visi navigasi transisi energi ini menunjukkan komitmen terhadap protokol iklim global, tanpa harus mengorbankan kepentingan dalam negeri.
Teknologi Korea menjanjikan instrumen berdaulat secara energi di tengah tuntutan dunia semakin ketat. Kebijakan pengembangan energi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan nasional berkelanjutan, mandiri, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan masa depan generasi mendatang.

Konektivitas QRIS

Aspek lain yang menjadi poin kerja sama RI dan Korsel menyangkut sistem pembayaran. ​Tonggak sejarah baru tercipta melalui peresmian implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan. Bank Indonesia dan Bank of Korea sepakat menjalankan Cross Border QR Payment Linkage, memungkinkan transaksi ritel tanpa bergantungan pada mata uang dolar.
Sebuah langkah radikal memperkuat stabilitas eksternal melalui kerangka Local Currency Transaction (LCT) bagi kedaulatan ekonomi nasional. Pemanfaatan teknologi QRIS telah melampaui 60 juta pengguna di Indonesia, sehingga inisiatif ini akan dirasakan langsung sektor riil, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pariwisata. Mereka lebih mudah merambah pasar Korea.
Pengurangan ketergantungan pada dolar dipastikan menekan biaya transaksi bilateral, sekaligus memperkuat ekonomi digital dalam menghadapi volatilitas nilai tukar dunia. Konektivitas ini membuktikan, digitalisasi bukan hanya tren, tetapi tiang penopang bagi kedaulatan teknologi modern dan inklusif bagi masyarakat.
​Selain itu, keberanian melakukan kerja sama mengintegrasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam agenda pembangunan manusia seutuhnya sebuah pilihan brilian.
Hal ini merupakan akselerasi digitalisasi dengan mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mulai dari sektor kesehatan hingga pendidikan. Agar inovasi lokal mampu bersaing dalam peta persaingan data dunia. Memastikan lompatan teknologi Indonesia memiliki pijakan etik kuat.
Kerja sama pembangunan digital memberikan jaminan bagi para inovator dan kreator muda bahwa karya intelektual mereka memiliki prospek sekaligus proteksi internasional.
Dengan menggandeng Korea berarti meletakkan dasar kedaulatan data nasional lebih kuat agar data dan informasi strategis dalam kendali negara tanpa celah sabotase.
Pembangunan manusia berbasis teknologi, investasi jangka panjang menciptakan generasi kreator di kancah internasional. Langkah ini memastikan, kedaulatan kebijakan nasional didukung penguasaan teknologi mutakhir, sehingga menjamin masa depan bangsa lebih cerdas, adaptif, dan mandiri secara intelektual.

Diplomasi Finansial

​Dimensi baru dalam pelibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan Exim Bank of Korea, menjadi diplomasi finansial cerdas sekaligus jembatan bagi pembiayaan kompetitif sehingga Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki alternatif pendanaan mandiri dan akuntabel.
Kemitraan investasi jangka panjang menempatkan Danantara sebagai jangkar penjamin keamanan modal, mempertegas arsitektur keuangan baru Indonesia tidak lagi bergantung skema konvensional. Integrasi finansial, memungkinkan pengelolaan proyek infrastruktur skala besar dengan pembiayaan fleksibel karena didukung kepercayaan tinggi.
Skema pendanaan inovatif seperti ini akan memperbesar ruang fiskal negara tanpa membebani APBN berlebihan.
Jika Danantara berhasil mengamankan akses likuiditas internasional, melalui profesionalisme manajemen investasi, maka Indonesia bukan lagi menjadi negara peminta bantuan, melainkan destinasi investasi bagi pertumbuhan ekonomi domestik inklusif, stabil, dan berkelanjutan.
​Penganugerahan Grand Order of Mugunghwa kepada Presiden Prabowo merupakan pengakuan internasional tertinggi Korea Selatan atas marwah kepemimpinan Indonesia.
Penghargaan ini cermin kepercayaan dunia terhadap peran Jakarta sebagai stabilisator Asia Tenggara dalam kontribusi luar biasa bagi keamanan kawasan.
Pertemuan maraton dengan pimpinan konglomerasi Korea seperti Samsung, Hyundai, dan LG menjadi momentum konsolidasi industri strategis nasional. Menunjukkan wajah Indonesia ramah investasi namun tetap memegang teguh kepentingan nasional dengan jernih.
Ingat, investasi akan membawa kemakmuran bagi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan pembangunan, bukan hanya menciptakan pasar konsumsi. Keberhasilan di Seoul akan menjadi katalisator bagi perbaikan sistem birokrasi domestik agar tanpa hambatan dalam proses realisasi.
Indonesia harus terus melangkah jauh, memastikan kedaulatan ekonominya dihormati sebagai kekuatan penentu masa depan kemakmuran Asia berkelanjutan, mandiri, dan berdaulat di mata dunia internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekagumannya terhadap sosok Jenderal Park Chung Hee, mantan Presiden Korea Selatan, yang dikenal sebagai arsitek kebangkitan industri Negeri Ginseng.

Dalam pidatonya saat meresmikan Pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025), Prabowo menegaskan tekadnya untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan tidak korup, serta meneladani semangat kepemimpinan Park.

“Saya salah satu idola saya, yang saya contoh adalah Jenderal Park Chung Hee, Presiden Korea Selatan yang memimpin pembangunan industrialisasi Korea, karena dia tentara, tetapi kau tanya orang Korea semua. Dia [Park Chung Hee] banyak jasanya dalam pembangunan ekonomi Korea,” katanya dalam forum tersebut.

Orang nomor satu di Indonesia itu menaruh rasa kagum terhadap tokoh dari negeri Ginseng tersebut. Bahkan, menurutnya, warga setempat juga mengakui Park Chung Hee memang orang yang bersih dan tidak korup serta berhasil membangun budaya korea yang baik.

“Jadi itu salah satu contoh saya. Saya ingin jadi seperti itu. Walaupun pensiun, tetapi tetap saya punya kehormatan dan kebanggaan sebagai seorang jenderal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya ingin menjalankan amanah rakyat dengan membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

“Kalau sekarang saya dipercaya, saya ingin mimpin pemerintah yang bersih, pemerintah yang tidak korup dan saya terima kasih, pembantu-pembantu saya ini bekerja dengan baik,” tegasnya.

Kepala negara menambahkan bahwa kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap Indonesia hanya dapat tumbuh bila pemerintah mampu menunjukkan integritas dan konsistensi dalam tata kelola pemerintahan.

“Antara lain kita perlu mendapat kepercayaan dari bangsa-bangsa lain, dari perusahaan lain. Contoh hari ini Lotte, Lotte perusahaan terbesar di dunia, mungkin. Asetnya US$100 miliar dan mereka investasi di kita Rp65 triliun,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Prabowo juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga etika dan budaya menghormati para pemimpin serta tokoh bangsa yang telah berjasa. Termasuk terhadap Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)

“Jadi saya sampaikan di sini bahwa ini contoh dan ini saya kenapa tadi ingatkan saya minta pak Jokowi diundang karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung, ini budaya apa? Ini harus kita ubah,” tandas Prabowo.

Sekadar informasi, Park Chung-hee adalah mantan jenderal Angkatan Darat Republik Korea dan Presiden Republik Korea Selatan pada periode 1961-1979. Sebagai pemimpin saat itu, Park Chung Hee memulai serangkaian reformasi ekonomi yang akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang cepat.

Fenomena itu kini dikenal sebagai Keajaiban di Sungai Han. Hal ini menjadikan Korea Selatan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat pada 1960-an dan 1970-an.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan dagang dengan Korea Selatan dan menargetkan pengumuman resmi dalam waktu 10 hari ke depan.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan proses perundingan dengan Seoul telah memasuki tahap akhir.

“Kami hampir selesai dengan Korea. Masalahnya hanya ada di rincian teknis, dan kami sedang merapikannya,” ujarnya dikutip dari Reuters, Kamis (16/10/2025).

Bessent menuturkan pejabat dari kedua negara tengah menggelar pembahasan di sela-sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington pekan ini.

Dalam pernyataan terpisah kepada wartawan, Bessent menambahkan bahwa perbedaan pandangan terkait komitmen investasi yang dijanjikan Korea Selatan diyakini dapat diselesaikan.

“Saya yakin perbedaan tersebut bisa diatasi. Kami masih berdiskusi, dan saya memperkirakan akan ada hasil dalam 10 hari ke depan,” katanya.

Ketika ditanya apakah Departemen Keuangan AS mendukung pembentukan fasilitas currency swap dengan Korea Selatan, Bessent menjawab hal itu menjadi kewenangan Federal Reserve. Namun, dia mengaku terkejut bahwa fasilitas tersebut belum tersedia.

“Jika saya Ketua The Fed—meski saya bukan—Korea seharusnya sudah memiliki fasilitas swap mata uang, begitu juga Singapura,” ujarnya.

Pejabat AS dan Korea Selatan sama-sama berupaya menuntaskan kesepakatan dagang sebelum akhir Oktober, bertepatan dengan pelaksanaan KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Seoul. Presiden AS Donald Trump dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut dan akan bertemu Presiden China Xi Jinping di sela-sela agenda KTT.

Penasihat kebijakan senior Presiden Korea Selatan, Kim Yong-beom, mengatakan bahwa kedua negara telah mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi terkait investasi senilai US$350 miliar yang dijanjikan Seoul di AS sebagai imbalan atas pengurangan tarif dagang. Komitmen itu disampaikan dalam kesepakatan awal yang diumumkan pada Juli lalu.

Dalam wawancara dengan sebuah kanal YouTube, Kim mengungkapkan bahwa tim negosiator AS telah mengajukan proposal baru mengenai cara implementasi paket investasi tersebut, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sebelumnya memperingatkan bahwa ekonomi negaranya bisa menghadapi krisis serupa dengan krisis finansial Asia 1997 jika pemerintah menerima tuntutan AS dalam perundingan dagang tanpa adanya mekanisme perlindungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Prinsip gotong royong yang ada di Indonesia memiliki ekuivalen dengan "sangbu-sangjo" di Korea Selatan. Kedua prinsip ini berpusat pada kerja sama untuk mencapai tujuan besar. Kesamaan prinsip ini pun menjadi landasan untuk memperkuat hubungan bilateral antara RI-Korsel sebagai negara berkekuatan menengah (middle power) di tengah ketidakpastian global.

Adapun, kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan semakin menguat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kedutaan Besar RI di Seoul, total investasi Korsel di Tanah Air mencapai US$11,5 miliar pada rentang 2021-2025 dengan pertumbuhan 8,7% per tahun.