Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan kepastian pencaplokan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara Indonesia untuk ditukar dengan PT Geo Dipa Energi (Persero) diputuskan bulan ini.

Geo Dipa merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kemenkeu yang berstatus Special Mission Vehicle (SMV). Adapun BUMN ini berfokus kepada pengembangan dan pengelolaan energi panas bumi atau geothermal dalam menghasilkan listrik bersih.

"Itu kan untuk implementasinya memang perlu waktu, tapi persetujuannya dalam bulan ini udah selesai," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Ia mengatakan proses pembicaraan terkait pengalihan PNM sudah mendapatkan lampu hijau dari Danantara.

Purbaya pernah mengungkap kalau ia telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PNM dari Danantara Indonesia.

Sang Bendahara Negara ingin mengambil alih PNM karena gerah dengan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini, PNM berada di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

"Nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR. Daripada BRI nyalurin KUR, kadang-kadang banyak protes banyak yang enggak kebagian," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Rencananya, Purbaya ingin PNM menjadi Bank UMKM yang akan berada di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan langkah baru guna memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari holding Danantara.

Upaya ini dilakukan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih terarah. Dalam beberapa tahun ke depan, PNM bahkan disiapkan untuk bertransformasi menjadi bank khusus UMKM.

Purbaya mengatakan opsi pertukaran aset sempat dibahas, yakni dengan PT Geo Dipa Energi yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun, skema tersebut masih dalam tahap awal pembahasan.

“Tadi sudah sempat diskusi bagaimana kalau tukar dengan Geo Dipa, tapi itu masih kita bicarakan lagi. Yang jelas fokusnya bagaimana Kementerian Keuangan bisa mengambil alih PNM,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Bagi pelaku UMKM, lanjut Purbaya, rencana ini memberi harapan akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Ia menegaskan bank UMKM yang akan dibentuk tidak akan berorientasi pada keuntungan semata.

“Ini bukan profit oriented. Tidak rugi, tapi tidak gila-gilaan bunganya. Yang penting pembiayaannya berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM,” jelas Purbaya.

Ia menambahkan bank tersebut tetap akan menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat berkelanjutan. Pemerintah juga ingin membangun ekosistem pembiayaan yang menyeluruh, tidak sekadar menyalurkan kredit.

Meski demikian, rencana pertukaran aset masih menunggu perhitungan lebih lanjut, termasuk nilai yang akan disepakati. “Nanti dilihat nilainya. Kalau barter mungkin lebih kecil, kita lihat nanti masih diskusi,” ujarnya.

Sebagai informasi, Geo Dipa selama ini bergerak di sektor energi panas bumi dan berperan dalam pengembangan energi bersih nasional. Jika rencana ini terealisasi, pemerintah memberi sinyal penguatan peran negara dalam pembiayaan UMKM, sektor yang menjadi penopang utama ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Tadi sudah sempat diskusi gimana kalau tukar dengan Geo Dipa. Tapi itu masih kami bicarakan lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjajaki opsi menukar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan PT Geo Dipa Energi sebagai salah satu skema rencana pemerintah mengambil alih PNM.

PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia. Sementara Geo Dipa merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan.

“Tadi sudah sempat diskusi gimana kalau tukar dengan Geo Dipa. Tapi itu masih kami bicarakan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Menkeu menjelaskan fokus utama penjajakan tersebut adalah mencari skema terbaik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Purbaya meyakini penyaluran KUR akan lebih terintegrasi bila PNM bergerak di bawah Kemenkeu.

“Yang jelas fokusnya masih gimana departemen keuangan bisa mengambil alih PNM untuk supaya bisa kami menyalurkan KUR lewat situ, dan ke depannya dalam beberapa tahun kami bentuk suatu bank yang disebut bank UMKM betulan,” tambahnya.

Menurut Purbaya, cara kerja PNM di bawah Kemenkeu nantinya bakal berbeda dengan bank konvensional termasuk BRI, di mana fokus utama bukan keuntungan melainkan menjadi ekosistem penyaluran pembiayaan bagi UMKM yang komprehensif.

“BRI kan profit-oriented, ini (PNM) bukan profit-oriented. Iya nggak rugi, tapi nggak gila-gilaan bunganya. Yang penting adalah pembiayaannya bisa dilakukan berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM. Nanti didesain ekosistem yang menyeluruh,” tuturnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya menyampaikan bila KUR disalurkan melalui PNM sebagai anak usaha dari salah satu SMV Kementerian Keuangan, dana senilai Rp40 triliun tersebut dapat dijadikan modal untuk mentransformasikan BUMN tersebut menjadi bank UMKM.

Purbaya berharap dapat menjadikan PNM sebagai bank besar bermodalkan Rp200 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

Ia menuturkan, usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mematangkan rencana tersebut dan berdiskusi dengan Danantara untuk mencari jalan terbaik.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi penukaran PT Permodalan Nasional Madani dengan PT Geo Dipa Energi. Skema ini muncul dalam rencana pemerintah mengambil alih PNM.

Purbaya menyebut pembahasan masih berlangsung di internal. Fokus utama tetap pada penguatan penyaluran pembiayaan untuk pelaku UMKM.

“Tadi udah sempet diskusi gimana kalau tuker dengan Geodipa, tapi itu masih kita bicarakan lagi. Yang jelas masih fokusnya gimana Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan) bisa mengambil alih PNM untuk supaya kita bisa menyalurkan KUR lewat situ,” ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

Pengambilalihan PNM menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah ingin membentuk lembaga keuangan khusus UMKM yang lebih terintegrasi.

"Dan ke depannya dalam beberapa tahun kita bentuk suatu bank yang disebut bank UMKM betulan," jelasnya.

Model bank yang disiapkan berbeda dari bank komersial. Orientasi utama tidak pada keuntungan maksimal.

“Enggak. BRI kan profit oriented, ini bukan profit oriented. Iya nggak rugi, tapi nggak gila-gilaan bunganya. Yang penting adalah pembiayaannya bisa dilakukan berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM nanti didesain ekosistem yang menyeluruh,” lanjutnya.

Skema pendanaan dan valuasi masih dihitung. Opsi pertukaran aset dinilai dapat menekan kebutuhan dana.

“Nanti divalue kalau perlu. Tapi kalau barter ya lebih kecil, kita lihat nanti masih diskusi,” kata dia.

Pemerintah masih mengkaji berbagai skenario. Kajian mencakup struktur pembiayaan dan desain kelembagaan agar berjalan efektif.

PT Geo Dipa Energi merupakan BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan energi panas bumi.

Geo Dipa mengelola PLTP Patuha di Jawa Barat dan PLTP Dieng di Jawa Tengah. Masing-masing memiliki kapasitas sekitar 60 MegaWatt.

PT Permodalan Nasional Madani merupakan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia. Perusahaan ini berada dalam holding Danantara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Aturan baru itu mengatur mengenai mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta TNI dan Polri. Meski demikian, soal penerima, komponen, besaran dan waktu atas pemberian nantinya bakal diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," bunyi pasal 2 ayat (2) PMK No.13/2026, dikutip Rabu (4/3/2026).

Pada PMK tersebut, Purbaya mengatur bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan.

Namun, khusus untuk lembaga nonstruktural yang bukan satuan kerja, maka pembayaran akan dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga/satuan kerja induk lembaga nonstruktural.

Wajib Dibayar Langsung Ke Penerima

Otoritas fiskal juga mewajibkan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dilaksanakan dengan pembayaran langsung kepada penerima. Dalam hal tidak bisa dilaksanakan, maka pembayaran langsung dilakukan melalui bendahara pengeluaran.

Pembayaran THR nantinya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang berdasarkan masing-masing kelompok penerima. Kemudian, nantinya SPM-LS diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun, ada pengecualian untuk satuan kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, serta untuk satuan kerja perwakilan luar negeri. Bagi satker-satker dimaksud, penyampaian SPM-LS ke KPPN serta penerbitan SP2D akan dilakukan sesuai dengan PMK terkait serta PMK mengenai pelaksanaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi alias SAKTI.

Pengecualian juga tercantum pada pasal 7, yang mana mengatur pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk satker badan layanan umum (BLU). Pembayaran kepada satker BLU yang berasal dari sumber penerimaan negara bukan pajak BLU dipertanggungjawabkan melalui pengesahan belanja dengan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Sisa Dana THR Dikembalikan ke Kas Negara

Kemudian, pada pasal 8, Purbaya mengatur bahwa apabila ada sisa dana THR dan gaji ke-13 maka harus dikembalikan ke kas negara.

"Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero)," bunyi pasal 10 ayat (1).

Adapun sebelumnya Menkeu Purbaya menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri dari APBN senilai Rp55 triliun. Pada rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dia awalnya menyebut THR akan dicairkan pekan pertama puasa.

"[THR ASN dicairkan] minggu pertama puasa," terang Purbaya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sedang berdiskusi dengan BPI Danantara untuk menarik salah satu anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI), yakni PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, ke bawah kementeriannya.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR sore ini, Purbaya menyebut tengah berdiskusi dengan superholding BUMN itu apabila bisa mengambil alih PNM agar bisa langsung ditugaskan otoritas fiskal dalam menyalurkan kredit ke UMKM.

Menurut Purbaya, kementeriannya selama ini selalu mengucurkan subsidi kredit dari APBN kepada lembaga pembiayaan tetapi hasilnya tidak jelas.

"Kami sedang diskusi dan menanyakan ke Danantara apakah mereka bisa jual salah satu unitnya atau tidak. Daripada saya assign ke BRI dan hasilnya kadang-kadang enggak jelas, lebih baik saya ambil alih dan saya langsung yang tanggung jawab, tetapi kelihatannya masih alot diskusinya," ujarnya kepada Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Usai rapat, Purbaya lalu mengatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada keputusan dari Danantara terkait dengan tawaran Kemenkeu. Dia menginginkan agar penyaluran program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif, seperti contohnya kredit usaha rakyat (KUR).

"Saya tertarik sama PNM sebetulnya, tetapi sampai sekarang belum dikasih sama Danantara. Jadi, rencana saya akan pakai itu kalau dikasih, sebagai penyalur KUR yang betul-betul program pemerintah. nanti BRI saya mau beli kalau perlu," ujarnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan, setiap tahunnya otoritas fiskal mengucurkan hampir Rp40 triliun untuk subsidi bunga KUR ke perbankan. Dia menilai penyaluran akan lebih efektif setiap tahunnya apabila Kemenkeu memiliki unit langsung di bawahnya yang bertugas sebagai penyalur.

Apabila Kemenkeu memiliki lembaga penyalur kredit seperti PNM langsung di bawahnya, alokasi subsidi setiap tahunnya dalam empat tahun saja bisa setara dengan satu bank kecil bermodalkan total Rp160 triliun.

Purbaya pun mengeklaim dengan kepemilikan lembaga penyalur KUR sendiri di bawah Kemenkeu, realisasinya langsung ke nasabah bisa lebih baik.

"Dan uang saya enggak hilang setiap tahun Rp40 triliun. Saya berpikir apakah saya bisa usahakan seperti itu. Saya mau beli dari Danantara, kalau enggak ngasih kami naikinaja pajak dia," terang pria yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Danantara.

Mantan ekonom Danareksa itu menilai sumber daya manusia (SDM) di PNM sudah memadai. Oleh sebab itu, dia lebih mempertimbangkan opsi tersebut dibandingkan membuat special mission vehicle (SMV) baru lagi di bawah Kemenkeu.

Purbaya mengaku sudah beberapa kali berdiskusi dengan Danantara, namun belum kunjung mencapai kesepakatan. Dia tengah berpikir apabila memungkinkan bagi Kemenkeu untuk menukar PNM dengan salah satu SMV Kemenkeu, yakni Geodipa yang bergerak di bidang geothermal.

"Kalau perlu saya tukar dengan Geodipa. Saya punya kan perusahaan Geodipa itu yang geothermal. Saya mau tukar tadinya sama mereka. Belum ada penawaran, sedang dihitung, tetapi masih diskusi ya. Belum pasti, nih," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat akumulasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyasar 1.877.747 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 2010 hingga 2025.

Manajemen BP Tapera mengatakan, total dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk membantu MBR memiliki hunian pertama tersebut mencapai Rp185,87 triliun. Realisasi pada 2025 bahkan mencatatkan sejarah tertinggi dengan penyaluran 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa tren permintaan rumah subsidi terus menunjukkan kurva positif, terutama setelah masa pandemi. Dia mencatat profil debitur pada 2025 didominasi oleh MBR dengan penghasilan di rentang Rp3 juta—Rp5 juta per bulan.

"Kami melihat profil debitur ini tidak akan banyak berubah pada 2026. Keberhasilan realisasi 2025 juga didorong oleh kemudahan akses pembiayaan awal yang bergantung pada skema uang muka (down payment/DP) yang minim," ujar Heru dalam keterangan resmi, Rabu (14/1/2026).

Secara segmentasi, sektor swasta masih menjadi motor utama penyerapan KPR Sejahtera FLPP dengan porsi mencapai 73,63% atau setara 205.330 unit rumah pada tahun lalu, sedangkan mayoritas debitur memilih tenor cicilan di kisaran 10 hingga 15 tahun.

Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah memasang target yang lebih agresif. Heru mengungkapkan bahwa sesuai Nota Keuangan 2026, terdapat alokasi pencadangan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran hingga 350.000 unit rumah.

Saat ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang tersedia telah dipatok untuk 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana Rp36,6 triliun.

"Dana tersebut terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok (revolving fund) sebesar Rp10,2 triliun, dan saldo awal tahun 2026 sebesar Rp4,6 triliun," ujarnya.

Heru optimistis target 350.000 unit dapat tercapai mengingat tingkat kesiapan stakeholder yang semakin matang.

Adapun, saat ini, BP Tapera telah menjalin kerja sama dengan 43 bank penyalur dan 8.113 pengembang yang tersebar di 13.249 lokasi.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengembangkan berbagai sektor untuk mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di kawasan IKN yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Di kawasan IKN dikembangkan berbagai sektor usaha mulai dari kawasan kuliner, niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga dan berbagai sarana pendukung lainnya,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Ahad (11/1/2026).

“Berbagai proyek itu diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di IKN,” tambahnya.

Pembangunan di kawasan IKN menjadi daya tarik bagi dunia usaha. Belum lama ini, Otorita IKN bersama lima investor menandatangani tujuh Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN serta akta notarial.

Kelima investor tersebut, yakni PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya.

Menurut Basuki, para investor tertarik mengembangkan kawasan kuliner, niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga dan berbagai sarana pendukung lainnya.

Pembangunan IKN pada 2026 didukung struktur finansial yang mencatat investasi swasta murni sebesar Rp 66,5 triliun dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 158,73 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, jelas Basuki Hadimuljono, diproyeksikan tetap konsisten sebagai stimulan infrastruktur utama.

Penandatanganan kerja sama tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di kawasan IKN.

Komitmen tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022, kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso, sebagai landasan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Masuknya investasi menjadi sinyal kuat kepercayaan dunia usaha terhadap pembangunan IKN. Otorita IKN terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan guna menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, demikian tegasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di kementeriannya menembus Rp243,41 triliun di tengah penurunan harga sejumlah komoditas tahun lalu.

Realisasi ini terdiri dari PNBP SDA Minerba dan SDA Panas Bumi yang tercatat Rp138,37 triliun dan PNBP SDA Migas yang sebesar Rp105,04 triliun.

Bahlil menjelaskan kontribusi terbesar PNBP ESDM berasal dari sektor mineral dan batu bara (minerba) yang realisasinya melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Padahal, harga batu bara tahun lalu cenderung melemah.

Tercatat, pada Januari 2025, harga batu bara acuan (HBA) masih US$124,01 per ton. Namun, pada Desember 2025, harganya turun menjadi US$100,81 per ton.

"Pencapaian target dari PNBP di sektor minerba itu mencapai 108,56 persen, melampaui target. Di dalam DIPA itu Rp127,44 triliun dalam APBN, tetapi realisasinya adalah Rp138,37 triliun," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM 2025 di kantornya, Kamis (8/1).

Ia menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif jajaran Kementerian ESDM yang dilakukan secara serius dan penuh inovasi, terutama di tengah tekanan harga komoditas.

"Ini saya harus jujur mengatakan bahwa ini kerja tim. Kerja-kerja yang membutuhkan inovasi, konsentrasi, dan totalitas. Kenapa ini kita harus lakukan? Karena negara membutuhkan dana untuk bagaimana bisa membiayai program-program kerakyatan," katanya.

Bahlil juga memaparkan realisasi PNBP dari sektor minyak dan gas bumi (migas) yang hanya mencapai 83,7 persen dari target Rp125,46 triliun di APBN. Pasalnya, pendapatan negara dari sektor ini terdampak oleh penurunan harga minyak dunia.

"Yang berikut PNBP di sektor migas, sekalipun kita punya liftingnya sampai di 605,3 ribu barel per day, namun saya harus menyampaikan bahwa di dalam APBN asumsi kita harga ICP itu US$82 (per barel). Namun, kenyataannya rata-rata sejak dari Januari sampai 30 Desember rata-rata harga minyak dunia itu US$68 (per barel)," jelasnya.

Menurut Bahlil, selisih antara asumsi harga minyak dalam APBN dan realisasi di pasar global membuat penerimaan negara dari sektor migas tidak mencapai target.

"Begitu harganya tidak sampai US$80 dolar, itu berdampak pada pendapatan negara kita. Karena itu, pendapatan negara kita untuk di sektor migas hanya mencapai Rp105,4 triliun dari target Rp125 triliun," ucapnya.

Ia kembali menekankan bahwa tekanan harga komoditas menjadi faktor utama dibalik tidak tercapainya target PNBP migas, meski dari sisi produksi relatif sesuai rencana.

"Alasannya apa? Karena sekali lagi asumsi di APBN ICP itu 82 dolar, tapi real-nya US$68 (per barel). Lifting kita tercapai tapi harganya memang lagi turun, memang harga komoditas sekarang lagi turun semua," terangnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, lifting minyak bumi sepanjang 2025 mencapai rata-rata 605,3 MBOPD atau 100,05 persen dari target APBN. Pertama kali naik dalam 9 tahun terakhir.

Sementara, lifting gas bumi pada 2025 hanya mencapai rata-rata 951,8 MBOEPD dari target 1.005 MBOEPD.

Sudah memasuki pekan pertama 2026, pemerintah hingga kini belum juga mempublikasikan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 kepada publik.

Dalam laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga hari ini belum juga diunggah dokumen UU APBN 2026. Padahal, jika melihat pada histori tahun sebelumnya, dokumen yang berisi rincian target pendapatan, alokasi, dana transfer ke daerah, hingga asumsi makro itu sudah diundangkan sebelum memasuki tahun baru dan dapat diakses melalui laman resmi Kemenkeu.

Tak hanya dokumen UU APBN 2026 yang masih misterius, pemerintah juga belum melakukan seremonial penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Begitu juga dengan seremonial alokasi dana transfer ke daerah (TKD) pada akhir 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hanya irit bicara dan belum bisa menjelaskan alasan belum dipublikasikannya dokumen UU APBN 2026. “Nanti kita lihat ya,” kata Purbaya singkat saat ditemui di Istana Kepresidenan jakarta, Senin (5/1).

Purbaya juga tidak mempermasalahkan tidak ada seremonial penyerahan DIPA seperti yang biasanya dilakukan. Ia menegaskan, APBN 2026 tetap berjalan sesuai dengan Undang-undang APBN 2026 yang sudah disahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tetap jalan, itu kan cuma seremonial tapi teknikal jalan semua mereka sudah bisa digunakan anggaran semua,” ujarnya.

Sebelumnya Kemenkeu mengklaim pemerintah sudah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) terkait rincian rincian APBN 2026. Namun belum juga ada informasi detail mengenai perpres tersebut.

“(UU APBN 2026) belum di-publish karena masih proses pengundangan, kayaknya. Tapi (perpres) sudah diterbitkan sebagai dasar penerbitan DIPA 2026,” kata Dirjen Anggaran Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Desember 2025.

Dalam RUU APBN 2026 yang sudah disahkan dengan DPR tertulis, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.153,6 triliun dan belanja negara mencapai Rp 3.842 triliun. Defisit APBN pada tahun ini juga ditargetkan mencapai 2,68% dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 689,1 triliun.

Bisnis.com, BOGOR -- Pemerintah mengklaim bahwa memiliki ruang untuk melakukan sejumlah perubahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kendati undang-undangnya sampai kini belum terbit.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan bahwa APBN telah disusun secara matang sejak awal dan telah disahkan sebagai undang-undang.

Namun dia menekankan bahwa APBN memiliki ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jika terjadi dinamika ekonomi maupun perkembangan kebijakan, pemerintah tetap dapat melakukan penyesuaian tanpa harus mengubah undang-undang.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola fiskal untuk memastikan pemerintah tetap responsif terhadap kondisi aktual, sekaligus menjaga kepastian hukum dan disiplin anggaran.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” ujar Prasetyo.

UU APBN dan DIPA

Seperti diberitakan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam periode pemerintahan sebelumnya, penyerahan DIPA dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025. Namun hingga awal Januari 2026, penyerahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum dilakukan. Belum terbitnya undang-undang maupun peraturan presiden mengenai rincian APBN juga memunculkan pertanyaan publik.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menegaskan komitmen percepatan penyaluran belanja negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah, agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Ia menyatakan, penyerahan DIPA lebih bersifat seremoni sehingga keterlambatan agenda tidak menghambat pelaksanaan program.

Menurut Purbaya, penyerahan DIPA yang semula direncanakan pada Selasa (16/12/2025) diundur mengikuti agenda Presiden.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

Pemerintah Melanggar Hukum?

Pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu Beni Kurnia Illahi menyoroti bahwa tahun anggaran 2026 telah berjalan beberapa hari, tetapi dokumen hukum yang menjadi landasan operasional belanja negara tersebut belum dapat diakses oleh publik.

Beni menegaskan bahwa dalam kacamata hukum keuangan negara, kondisi ini mencederai prinsip transparansi. Padahal, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara meletakkan transparansi dan ketaatan pada hukum sebagai kewajiban imperatif, bukan sekadar etika administrasi.

"Hal itu merupakan amanat langsung dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Bila Perpres [Rincian APBN] belum diundangkan dan diumumkan, maka secara hukum keberlakuannya masih lemah," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Lebih lanjut, Beni menjelaskan bahwa Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara menetapkan rincian APBN dalam Perpres sebagai dasar operasional belanja. Tanpa adanya publikasi resmi, pelaksanaan anggaran saat ini berada dalam kondisi rawan cacat asas legalitas dan ketidakpastian hukum.

"Sehingga akan memunculkan spekulasi-spekulasi bila pemerintah melaksanakan anggaran," tambahnya.

Selain tinjauan keuangan negara, Beni juga menyoroti potensi pelanggaran dari sisi hukum administrasi negara. Merujuk pada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan asas legalitas, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, peraturan yang belum dipublikasikan tidak dapat dianggap efektif mengikat, baik bagi aparatur maupun publik.

"Dalam konteks ini, keterlambatan publikasi instrumen hukum APBN berpotensi dikualifikasi sebagai malaadministrasi berupa penundaan kewajiban hukum, karena negara menjalankan fungsi fiskalnya tanpa memastikan terlebih dahulu akses publik atas dasar hukumnya," tegas Beni.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah belum diumumkannya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurut dia, APBN telah disusun secara matang sejak awal dan telah disahkan sebagai undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Nggak, kalau APBN kan sejak awal juga sudah dirancang sedemikian rupa dan itu juga sudah disahkan ya di dalam Undang-Undang APBN,” ujarnya.”

Kendati demikian, Prasetyo menekankan bahwa APBN memiliki ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jika terjadi dinamika ekonomi maupun perkembangan kebijakan, pemerintah tetap dapat melakukan penyesuaian tanpa harus mengubah undang-undang.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola fiskal untuk memastikan pemerintah tetap responsif terhadap kondisi aktual, sekaligus menjaga kepastian hukum dan disiplin anggaran.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” tandas Prasetyo.

Seperti diberitakan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam periode pemerintahan sebelumnya, penyerahan DIPA dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025. Namun hingga awal Januari 2026, penyerahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum dilakukan. Belum terbitnya undang-undang maupun peraturan presiden mengenai rincian APBN juga memunculkan pertanyaan publik.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menegaskan komitmen percepatan penyaluran belanja negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah, agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Ia menyatakan, penyerahan DIPA lebih bersifat seremoni sehingga keterlambatan agenda tidak menghambat pelaksanaan program.

Menurut Purbaya, penyerahan DIPA yang semula direncanakan pada Selasa (16/12/2025) diundur mengikuti agenda Presiden.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.