Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BIROKRASI pada hakikatnya merupakan suatu sistem tata kelola yang mengatur bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Di dalam birokrasi terdapat seperangkat aturan, prosedur, pembagian tugas, serta wewenang yang dirancang secara jelas agar setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya.

Kejelasan tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan keteraturan kerja, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, birokrasi hadir untuk membangun sistem kerja yang mampu mengubah sumber daya organisasi menjadi layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya, keberadaan birokrasi bukanlah semata-mata untuk mengatur administrasi, melainkan untuk memastikan bahwa pelayanan diberikan secara efektif, efisien, dan adil. Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap unit kerja dapat berfokus pada fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, sementara koordinasi antarbagian dapat berlangsung dengan lebih baik.

Ketika kewenangan dan tanggung jawab tersusun secara proporsional, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akuntabel. Artinya, birokrasi yang baik bukan identik dengan kerumitan prosedur, melainkan dengan kemampuan menciptakan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat (sering disebut dengan profesional).

Kebutuhan terhadap birokrasi tak hanya terdapat pada organisasi publik semata, melainkan juga pada organisasi privat seperti perusahaan. Setiap organisasi memerlukan aturan kerja dan mekanisme koordinasi agar tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan secara optimal.

Tanpa birokrasi, berbagai aktivitas organisasi berpotensi berjalan tanpa arah yang jelas, menimbulkan konflik kewenangan, serta mengurangi efektivitas pelayanan. Karena itu, birokrasi menjadi instrumen penting yang memungkinkan organisasi mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan operasional secara teratur dan terukur.

Konsekuensinya, birokrasi merupakan subsistem yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebuah organisasi. Keberadaannya menjadi penghubung antara visi organisasi dengan kebutuhan para penerima layanan. Birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan akan mampu menciptakan kepercayaan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Pada muaranya, birokrasi bukan sekadar kumpulan aturan dan prosedur formal, melainkan sebuah mekanisme yang memastikan setiap unsur organisasi bekerja secara harmonis untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Birokrasi dan Tata Kelola Anggaran Publik

Birokrasi pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pada kondisi ketika ruang fiskal semakin terbatas dan kebutuhan pembangunan terus meningkat, birokrasi seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari beban.

Pentingnya birokrasi yang efisien semakin relevan dalam konteks pengelolaan APBN 2026. Pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun dengan target defisit 2,68% terhadap PDB, sehingga setiap program publik dituntut menghasilkan manfaat yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang terukur.

Di sisi lain, realisasi APBN pada awal tahun 2026 menunjukkan posisi defisit sebesar Rp54,6 triliun pada Januari 2026 dan meningkat menjadi Rp180,4 triliun hingga Mei 2026. Meskipun masih berada dalam batas yang aman dan sesuai desain APBN, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan efisiensi birokrasi agar setiap rupiah anggaran dapat menghasilkan dampak pembangunan yang maksimal.

Sebab itu, birokrasi modern dituntut untuk menghadirkan proses yang lebih sederhana, biaya administrasi yang lebih rendah, pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta pengawasan yang lebih kuat. Ketika birokrasi mampu mengendalikan pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, dan mempercepat layanan, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat tanpa harus selalu menambah anggaran.

Dalam perspektif tata kelola publik, efisiensi birokrasi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan menghasilkan pelayanan yang lebih baik dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Birokrasi yang efektif mampu memastikan bahwa anggaran benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Prinsip ini menjadi semakin penting ketika pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, stabilitas fiskal, dan berbagai program prioritas nasional. Sebab itu, reformasi birokrasi tidak dapat hanya dipahami sebagai penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga sebagai upaya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, inovasi, dan pelayanan publik. Dengan birokrasi yang profesional dan adaptif, tekanan fiskal justru dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Prinsip yang sama pun seharusnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG seharusnya diselenggarakan dengan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan program-program publik lainnya. Sebagai salah satu program prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang sangat besar, MBG mutlak memerlukan birokrasi yang bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan negara yang telah terbangun dan teruji.

Di tahun 2026, alokasi anggaran MBG mencapai sekitar Rp268 triliun, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah terbesar dalam APBN. Besarnya sumber daya yang dialokasikan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dalam memastikan setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan, berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Berbagai penelitian kebijakan publik menunjukkan bahwa kualitas tata kelola merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu program. Beragam temuan audit sektor publik mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterlambatan pelaksanaan, serta rendahnya kualitas pelaporan dapat mengurangi efektivitas program meskipun didukung oleh anggaran yang besar.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi (2010) yang menegaskan pentingnya efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, dan pengendalian korupsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penggunaan sumber daya negara. Demikian pula, penelitian James E. Rauch dan Peter B. Evans (2000) menunjukkan bahwa birokrasi yang profesional, berbasis merit, dan didukung sistem administrasi yang kuat cenderung menghasilkan kinerja pembangunan yang lebih baik.

Sebab itu, keberhasilan MBG pada akhirnya sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dalam mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama program.

Birokrasi yang baik akan memastikan bahwa setiap proses pengadaan, distribusi, pengawasan, dan pelaporan berjalan secara transparan dan tepat sasaran. Melalui tata kelola yang efisien, biaya operasional dapat ditekan sehingga proporsi anggaran yang benar-benar sampai kepada penerima manfaat menjadi semakin besar.

Dalam konteks inilah birokrasi harus dipandang sebagai enabler pembangunan, yaitu sistem yang memastikan tujuan kebijakan publik dapat dicapai secara efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Ketika birokrasi mampu menghadirkan efisiensi dan akuntabilitas, maka program MBG tidak hanya berhasil menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh bagaimana tata kelola yang baik dapat mengubah anggaran negara menjadi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penguatan Tata Kelola Organisasi

Kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsi tata kelola organisasi dapat menimbulkan konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat layanan.

Kondisi tersebut umumnya ditandai oleh lemahnya koordinasi, ketidakjelasan pembagian tugas dan kewenangan, rendahnya kepatuhan terhadap prosedur, serta tidak optimalnya fungsi pengawasan. Akibatnya, berbagai permasalahan dapat muncul, mulai dari kesalahan administrasi, inefisiensi penggunaan sumber daya, pemborosan anggaran, hingga timbulnya persoalan hukum yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

Dalam situasi demikian, program dan kebijakan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sering kali gagal memberikan hasil yang diharapkan. Bahkan ketika tujuan tersebut berhasil dicapai, keberhasilannya sering diperoleh dengan biaya yang lebih besar, waktu yang lebih lama, dan tingkat efektivitas yang lebih rendah dibandingkan yang seharusnya dapat dicapai melalui tata kelola yang baik.

Dampak yang lebih mendasar dari kegagalan birokrasi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan institusi yang menyelenggarakan layanan publik. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui capaian akhir suatu program, tetapi juga melalui proses pelaksanaannya.

Masyarakat semakin kritis dalam menilai apakah sebuah kebijakan dijalankan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, program yang menghasilkan manfaat sekalipun dapat tetap dipersepsikan sebagai kegagalan apabila dalam pelaksanaannya terjadi pemborosan, ketidakefisienan, atau pelanggaran hukum.

Dalam konteks ini, birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel bukan sekadar perangkat administratif, melainkan fondasi utama yang menentukan keberlanjutan, legitimasi, dan kualitas kinerja sebuah organisasi.

Guna memitigasi risiko yang ditimbulkan, organisasi mutlak perlu membangun tata kelola yang berorientasi pada hasil dengan tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi, akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum. Setiap program harus didukung oleh pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Di saat yang sama, organisasi perlu menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan teknologi secara optimal, dan menumbuhkan budaya kerja yang profesional serta bertanggung jawab. Dengan demikian, seluruh sumber daya organisasi dapat diarahkan secara lebih fokus untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari tercapainya target yang telah ditetapkan, tetapi juga dari kemampuannya mencapai tujuan tersebut secara tepat sasaran, efisien, taat hukum, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan dan pelayanan yang diselenggarakan. Semoga.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan ekosistem yang transparan jadi kunci untuk memberantas kartel haji. Sebab kartel tersebut bisa memperburuk penyelenggaraan haji di Indonesia.

“Saya beberapa kali menyebut adanya praktik kartel haji. Sebagian orang mungkin merasa istilah itu terlalu keras,” kata Dahnil dikutip, Minggu (14/6/2026).

Dahnil menggunakan istilah kartel haji karena di sekitar ekosistem haji tumbuh praktik-praktik yang menjadikan jemaah bukan lagi sebagai subjek pelayanan, melainkan objek ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik ini sudah menjadi komoditas.

Istilah kartel haji menggambarkan sebuah kenyataan bahwa dalam waktu lama terdapat kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan dari tata kelola tidak transparan, dari informasi yang tidak terbuka, dan dari ketergantungan jemaah yang terus dipelihara.

Yang membuat persoalan semakin rumit, kata Dahnil, adalah karena sebagian pelakunya justru berasal dari lingkungan yang memahami agama. Untuk memberantas itu, pemerintah butuh mereformasi penyelenggaraan haji agar lebih baik ke depan.

“Saya selalu mengatakan bahwa reformasi haji tidak cukup hanya berbicara tentang akomodasi hotel, transportasi, katering, atau tenda. Reformasi yang paling penting adalah membersihkan tata kelola haji dari praktik rente yang menjadikan jemaah sebagai objek keuntungan, jemaah sebagai komoditas,” kata Dahnil.

Lihat video: Aturan Baru Haji Khusus 2026: Penegakan Istito'ah Hingga Wajib BPJS!



Menurutnya, pemerintah butuh ekosistem yang transparan untuk membenahi ibadah haji semakin baik tahun ke tahun. Butuh sistem yang membuat setiap transaksi dapat ditelusuri. “Kita membutuhkan tata kelola yang membuat tidak ada lagi ruang gelap untuk memperdagangkan ketidaktahuan jemaah,” katanya.

Butuh pula pembimbing ibadah yang benar-benar membimbing, bukan memanfaatkan. Termasuk, perlu menumbuhkan lembaga yang hidup dari pelayanan, bukan dari kebergantungan pada jemaah.

Menurutnya, mayoritas pembimbing ibadah, ulama, ustaz, hingga kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) di Indonesia bekerja dengan penuh keikhlasan. Dahnil mengaku menyaksikan para pembimbing haji ini bekerja penuh komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

Mereka telah berjasa mendampingi jutaan jemaah selama bertahun-tahun. Karena itu, upaya membersihkan praktik rente sesungguhnya juga untuk menjaga kehormatan mereka.

“Jangan sampai segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap begitu banyak pembimbing yang bekerja dengan amanah,” kata dia.

Dahnil berkomitmen Kementerian Haji dan Umrah akan terus membenahi tata kelola ibadah haji. Bukan karena ingin berhadapan dengan siapa pun, tetapi karena ingin memastikan seluruh ekosistem haji kembali kepada tujuan awalnya, yakni melayani umat.

Menurutnya, jemaah haji bukan pelanggan. Jemaah haji juga bukan pasar, bukan komoditas. “Penyelenggaraan haji tidak ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan dari jutaan jemaah, melainkan oleh seberapa baik kita menjaga kehormatan mereka sebagai tamu-tamu Allah,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah pejabat negara di Hambalang, Jawa Barat, untuk membahas pengelolaan keuangan dan pengawasan transaksi. Prabowo juga menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai bagian dari agenda rutin bulanan bersama PPATK. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi transaksi keuangan serta penguatan pengawasan aliran dana guna mendukung transparansi pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, kata Teddy, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu,” tulis Teddy dalam akun instagramnya, dikutip Minggu (3/5/2026).

Dia juga menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Ini adalah komitmen kita untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih guna membahas sejumlah isu strategis nasional dengan penekanan pada arah kebijakan pemerintah ke depan.

Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah masukan dari kalangan pekerja. Pemerintah disebut memberikan perhatian terhadap aspirasi serikat buruh dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.

Di samping itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, terutama terkait optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah menilai kampus memiliki potensi besar untuk terlibat langsung melalui pemanfaatan kapasitas keilmuan yang dimiliki.

“Terkait pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di Tanah Air untuk turut serta langsung membangun daerahnya terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut,” ujar Teddy.

Upaya ini diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan kebutuhan riil pembangunan di daerah. Pemerintah menilai kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tandasnya.

JAKARTA - Lingkar Muda Indonesia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga advokasi hukum, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hal itu untuk memastikan garis perjuangannya tidak menyimpang.

Oleh karena itu, YLBHI mestinya juga terbuka terhadap pengawasan publik, khususnya terkait sumber pendanaan yang diterimanya.

Koordinator Pusat Lingkar Muda Indonesia, Alfian Sangadji, menyampaikan, keterbukaan merupakan syarat utama menjaga kepercayaan publik.

"Kami mendesak adanya audit independen terhadap aliran dana YLBHI, terutama yang bersumber dari donor asing, dan hasilnya harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat," katanya di Kantor YLBHI, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Tanpa transparansi, menurut Alfian, akan muncul spekulasi yang berpotensi merusak kredibilitas YLBHI. Akbatnya, rentan disusupi kepentingan luar bahkan menjauhkan YLBHI dari masyarakat.

Lihat video: Lihat video: YLBHI: Ekshumasi Harus Segera Dilakukan Penyidik



"Lembaga advokasi tidak boleh berada dalam ruang gelap. Semakin besar perannya di ruang publik, semakin besar pula kewajiban untuk terbuka," jelasnya.

Selain itu, Lingkar Muda Indonesia juga menyoroti potensi intervensi asing dalam aktivitas advokasi hukum. Alfian menegaskan independensi lembaga harus dijaga secara ketat. "Kami meminta YLBHI menolak segala bentuk intervensi asing agar tetap berdiri di atas kepentingan nasional," ujarnya.

Alfian pun mengkritisi konsistensi YLBHI dalam menjalankan fungsi advokasi. Menurutnya, YLBHI semestinya tidak tebang pilih dalam menangani sebuah kasus hukum. "Penegakan keadilan harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, bukan selektif," tegasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen transparansi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait alokasi Rp22 miliar untuk pengadaan jasa tenaga kebersihan di Masjid Raya Al Jabbar pada 2026.

Menurut Dedi, anggaran tersebut telah dirinci untuk berbagai kebutuhan petugas kebersihan, mulai dari gaji hingga jaminan sosial.

“Berdasarkan keterangan dari Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, alokasi tersebut diperuntukkan untuk gaji bulanan, pembayaran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pembayaran jaminan hari tua, serta pembayaran THR,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Pemprov Jawa Barat berupaya menjaga keterbukaan dalam pengelolaan APBD.

“Kami ingin menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran,” kata Dedi.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, program pengadaan jasa tenaga kebersihan tersebut tercatat dalam laman Sirup Inaproc dengan Kode RUP 64264570. Kegiatan ini mencakup penyediaan 273 tenaga kebersihan yang akan bekerja di kawasan Masjid Raya Al Jabbar.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp22.091.454.575 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat 2026. Pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui mekanisme e-purchasing, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026.

Rinciannya, setiap petugas kebersihan akan menerima gaji pokok sebesar Rp4,7 juta per bulan. Selain itu, terdapat sejumlah komponen jaminan yang ditanggung, di antaranya jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp11.370 per orang per bulan, jaminan kesehatan Rp189.507, jaminan kematian Rp14.213, serta jaminan hari tua Rp175.294 per orang per bulan. Petugas juga mendapatkan tunjangan hari raya sebesar Rp394.806 per bulan.

Kepala BPKAD Jabar, Norman Nugraha, membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dana yang disiapkan tidak hanya untuk gaji, tetapi juga mencakup kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kebersihan.

“Memang ada kewajiban dari pemberi kerja untuk menjamin asuransi atau BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan,” kata Norman.

Adapun 273 tenaga kebersihan tersebut akan dibagi ke dalam beberapa zona kerja di kawasan masjid. Sebanyak 115 orang ditempatkan di zona dalam masjid dengan sistem tiga jadwal (shift), sementara 158 orang lainnya bertugas di area luar dengan dua shift.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

UNDANG-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan sinyal kuat mengenai pentingnya efisiensi belanja pegawai sebagai bagian dari reformasi fiskal daerah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk mulai diimplementasikan secara bertahap hingga tahun 2027, dengan tujuan menyeimbangkan struktur anggaran daerah yang selama ini cenderung didominasi oleh belanja rutin. Efisiensi belanja pegawai tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan, melainkan sebagai upaya rasionalisasi dan optimalisasi alokasi sumber daya aparatur agar lebih produktif dan berorientasi pada kinerja.

Pada kerangka mekanisme implementasi, efisiensi belanja pegawai perlu dipahami sebagai proses rasionalisasi yang terencana dan menyeluruh, bukan sekadar pengurangan kuantitas pegawai atau pemangkasan anggaran secara proporsional. Upaya ini ditempuh melalui berbagai pendekatan strategis, seperti restrukturisasi organisasi, peningkatan produktivitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).

Dengan pendekatan tersebut, belanja pegawai tetap dijaga pada tingkat yang memadai, namun lebih efektif dalam menghasilkan kinerja dan kualitas layanan publik. Prinsip value for money menjadi landasan utama, yakni memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan terjadi pergeseran komposisi belanja daerah menuju peningkatan porsi belanja modal. Prioritas diarahkan pada pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan listrik, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

Infrastruktur tersebut memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan konektivitas, efisiensi distribusi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, dengan komposisi anggaran yang lebih seimbang antara belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan efek pengganda ekonomi yang lebih besar, sekaligus memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara empiris, peningkatan belanja modal terbukti memiliki hubungan positif dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor infrastruktur tidak hanya menciptakan efek langsung melalui penyerapan tenaga kerja dalam proses pembangunan, tetapi juga menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang mendorong aktivitas ekonomi turunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan efisiensi belanja pegawai yang diikuti dengan penguatan belanja modal menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Dominasi Belanja Pegawai Daerah

Kondisi struktur belanja daerah saat ini menunjukkan adanya tekanan serius pada komposisi anggaran, khususnya pada tingginya proporsi belanja pegawai yang telah melampaui batas ideal dalam kerangka kebijakan fiskal nasional. Data DJPK Kemenkeu RI menunjukkan bahwa pada tahun 2026, belanja pegawai di Jawa Timur mencapai 37,51% dari total belanja daerah dengan nilai sekitar Rp49,81 triliun.

Angka tersebut melampaui kisaran 30% yang umum digunakan sebagai rujukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana semangat pengendalian belanja dalam kerangka UU No 1/2022 dan PP No 12/2019. Terlebih, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga tercermin pada mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2025 yang menunjukkan proporsi serupa di atas 30%, sehingga menegaskan urgensi intervensi kebijakan untuk menyeimbangkan struktur anggaran.

Dominasi belanja pegawai tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dalam tata kelola keuangan daerah. Beberapa indikasi yang muncul antara lain belum optimalnya penerapan sistem meritokrasi, keterbatasan analisis kebutuhan aparatur berbasis beban kerja dan jumlah penduduk, serta digitalisasi layanan publik yang belum sepenuhnya efektif.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah juga menghadapi tekanan akibat penurunan dana transfer ke daerah (TKDD), yang pada 2026 di Jawa Timur tercatat mengalami penurunan signifikan hingga 32,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, penurunan pendapatan daerah – yang dianggarkan (pagu) sekitar Rp123,27 triliun pada tahun 2026 – semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara belanja pegawai cenderung bersifat rigid dan sulit disesuaikan dalam jangka pendek.

Keberhasilan menurunkan belanja pegawai akan membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi peningkatan belanja modal yang lebih produktif. Hal tersebut penting mengingat saat ini porsi belanja modal masih relatif rendah, yakni hanya sekitar 9,44% dari total belanja daerah, jauh di bawah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Sebab itu, melalui realokasi anggaran yang lebih proporsional, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat investasi pada infrastruktur dan layanan publik yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan. Sehingga, reformasi struktur belanja daerah bukan hanya menjadi tuntutan regulatif, tetapi juga merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi Struktur Belanja Daerah

Tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur APBD mutlak menuntut adanya langkah korektif yang terukur dan berkelanjutan. Upaya penurunan belanja pegawai tidak dapat dilakukan secara drastis, melainkan melalui mekanisme efisiensi yang cermat, khususnya pada komponen honorarium dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Reformulasi TPP perlu diarahkan pada sistem yang lebih berbasis kinerja (performance-based), dengan indikator yang objektif, terukur, dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan produktivitas aparatur serta kualitas layanan publik, karena setiap insentif yang diberikan benar-benar mencerminkan kontribusi nyata pegawai terhadap capaian kinerja organisasi.

Di sisi lain, penguatan kapasitas fiskal daerah juga harus dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan. Strategi intensifikasi perpajakan dan retribusi daerah menjadi kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui perbaikan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalisme manajemen, serta penyesuaian model bisnis BUMD agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan potensi ekonomi lokal.

Lebih lanjut, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan donor, menjadi instrumen penting untuk memperluas kapasitas pembiayaan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Pelibatan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan publik tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan manajemen yang lebih modern.

Pada akhirnya, keseluruhan strategi tersebut harus diintegrasikan dalam kerangka penataan organisasi yang lebih rasional dan adaptif. Rasionalisasi jumlah dan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi, beban kerja, serta dinamika pelayanan publik berbasis digital.

Melalui struktur birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan berbasis kinerja, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Demi menjawab tantangan fiskal daerah yang kompleks, penataan ulang struktur belanja daerah menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda, terutama dalam menyeimbangkan proporsi belanja pegawai agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan. Melalui efisiensi yang berbasis kinerja, penguatan kapasitas pendapatan daerah, serta inovasi dalam pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperluas ruang fiskal secara signifikan.

Ruang fiskal tersebut pada akhirnya dapat diarahkan untuk mendorong belanja yang lebih produktif, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka regulasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Semoga.

JAKARTA - Lima Satuan Kerja (Satker) TNI berhasil meraih meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kelima Satker tersebut yakni, Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI.

Raihan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja. Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026.

Rakor yang dibuka Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya mewakili Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 9 April 2026 ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB.

Kasum TNI menegaskan tema rakor sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Lihat video: Presiden Prabowo Berkomitmen Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi & Pro-Rakyat



Kasum TNI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis RB di lingkungan TNI, sekaligus menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas SDM. "Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI", pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, TNI juga menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yaitu RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito, sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada prajurit dan masyarakat.

TNI berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap dugaan keterlibatan "nama-nama besar" dalam kasus korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya di lingkungan Kementerian PU yang kini tengah diproses aparat penegak hukum.

Dody mengatakan kasus tersebut telah diserahkan ke aparat untuk ditindaklanjuti. Namun, ia menegaskan penanganan tidak lagi berhenti pada pengembalian kerugian negara seperti praktik sebelumnya.

"Kalau itu kan sudah kita lempar ke aparat ya untuk diproses lebih lanjut. Terserah aparat mau diapakan," kata Dody kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/3).

Ia menyebut dalam praktik sebelumnya, penyelesaian kerap dilakukan dengan pengembalian dana tanpa proses hukum lanjutan. Namun, ia memastikan pendekatan tersebut tidak lagi berlaku di era kepemimpinannya.

"Kalau dulu kan balikin dulu duitnya, sudah aman, tidak diteruskan. Di saya nggak ada begitu lagi. Balikin duitnya iya, tapi belum tentu tidak diproses," ujarnya.

Dody mengungkapkan hingga saat ini dana dalam kasus tersebut belum dikembalikan. Ia mengaku telah memberikan waktu sesuai ketentuan, namun karena tidak ada tindak lanjut, kasus tersebut akhirnya diteruskan ke aparat.

"Setahu saya belum dibalikin. Sudah dikasih waktu cukup, ya sudah, kita naikkan," katanya.

Ia juga menyinggung adanya pihak-pihak besar yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, meski enggan merinci identitasnya.

"Tapi karena ini menyangkut orang-orang besar, saya harus melaporkan," ucap Dody.

Lebih lanjut, Dody menegaskan komitmennya untuk menindak pelanggaran tanpa pandang jabatan, termasuk pejabat tinggi di internal kementerian.

"Kalau yang salah itu sudah Eselon I, Eselon II, yang di-framing di bawah. Jadi ya kasian itu yang di bawah sebetulnya. Saya nggak mau begitu lagi," tegasnya.

Dody menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola anggaran di Kementerian PU agar lebih transparan dan akuntabel, seiring besarnya anggaran kementerian yang mencapai lebih dari Rp118 triliun pada 2026.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya, dua pejabat setingkat direktur jenderal di Kementerian PU juga telah mengundurkan diri setelah menjalani pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran.

Pemerintah, lanjut Dody, akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, sembari memastikan dukungan data dan temuan dari internal kementerian.

"Kalau sudah kita serahkan ke aparat, ya kita dukung. Prosesnya ada di mereka," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai Rp1,75 triliun per minggu imbas pemborosan makanan yang terbuang dari program makan bergizi gratis (MBG).

Peneliti Celios Isnawati Hidayah mengatakan potensi kerugian negara dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan terus menggulung, seiring dengan jumlah target penerima manfaat yang mencapai 82,9 juta.

Berdasarkan skenario Celios, jika pemerintah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, maka makanan yang terbuang bisa mencapai minimal 86 juta porsi dan maksimal 175 juta porsi.

“Dan kalau potensi uangnya seperti apa, dengan skenario minimal itu adalah bisa Rp861 miliar [per minggu], dan kalau maksimal atau skenario maksimal itu adalah Rp1,75 triliun per minggu,” jelas Isnawati kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Adapun jika menggunakan skenario pada Februari 2026, ujar dia, maka setidaknya terdapat 62,2 juta porsi yang terbuang imbas program MBG atau setara Rp622 miliar setiap pekan dengan skenario minimal. Namun, jika menggunakan skenario maksimal, maka akan ada sekitar 127 juta porsi atau sekitar Rp127 triliun setiap pekan potensi uang yang terbuang.

Dengan potensi pemborosan yang bisa menembus Rp1,75 triliun per pekan, Celios mendesak pemerintah melakukan moratorium dan reformasi total terhadap program MBG.

“Langkah apa yang harus diperhatikan atau diambil pemerintah? Tentunya, Celios selalu konsisten untuk ini, yaitu adalah moratorium dan reformasi total dari MBG,” tuturnya.

Menurut Isnawati, program ini harus dijalankan dengan pendekatan yang tepat sasaran, bukan sekadar mengejar jumlah penerima. Dia juga menekankan pentingnya audit terbuka, transparansi penggunaan anggaran, serta evaluasi menyeluruh terhadap program ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dana yang dicairkan ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur untuk program MBG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku. Kemudian, 20% dialokasikan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan.

“Dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi,” ujar Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dadan menjelaskan, pencairan dana tersebut ditopang oleh besarnya alokasi anggaran BGN pada 2026. Tahun ini, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp335 triliun

Adapun, sebanyak 93% dari total anggaran itu disalurkan langsung oleh BGN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG yang tersebar di seluruh provinsi.

Menurut Dadan, sebaran jumlah SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Dengan pola penyaluran tersebut, BGN memproyeksikan uang yang sudah beredar di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhir telah mencapai sekitar Rp29 triliun dan tersebar merata di seluruh provinsi.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengembangkan berbagai sektor untuk mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di kawasan IKN yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Di kawasan IKN dikembangkan berbagai sektor usaha mulai dari kawasan kuliner, niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga dan berbagai sarana pendukung lainnya,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Ahad (11/1/2026).

“Berbagai proyek itu diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di IKN,” tambahnya.

Pembangunan di kawasan IKN menjadi daya tarik bagi dunia usaha. Belum lama ini, Otorita IKN bersama lima investor menandatangani tujuh Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN serta akta notarial.

Kelima investor tersebut, yakni PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya.

Menurut Basuki, para investor tertarik mengembangkan kawasan kuliner, niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga dan berbagai sarana pendukung lainnya.

Pembangunan IKN pada 2026 didukung struktur finansial yang mencatat investasi swasta murni sebesar Rp 66,5 triliun dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 158,73 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, jelas Basuki Hadimuljono, diproyeksikan tetap konsisten sebagai stimulan infrastruktur utama.

Penandatanganan kerja sama tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di kawasan IKN.

Komitmen tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022, kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso, sebagai landasan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Masuknya investasi menjadi sinyal kuat kepercayaan dunia usaha terhadap pembangunan IKN. Otorita IKN terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan guna menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, demikian tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menerbitkan Undang-Undang (UU) APBN 2026 dan Peraturan Presiden (Perpres) Rincian APBN 2026. Padahal, tahun anggaran 2026 sudah berjalan.

DPR dan pemerintah sendiri sudah menyepakati UU APBN 2026 sejak September 2025. Secara historis, UU APBN terbit sebelum tahun anggaran berjalan—begitu juga Perpres Perincian APBN itu.

Perpres Rincian APBN biasanya menjelaskan detail target penerimaan perpajakan mulai dari PPh, PPN, PBB, cukai, hingga bea masuk/keluar. Selain itu, ada penjelasan belanja negara mulai dari pagu anggaran rinci per kementerian/lembaga hingga program dan kegiatannya—termasuk detail transfer ke daerah.

Tak lupa dalam Perpres itu nantinya dijabarkan detail pembiayaan anggaran seperti target penerbitan surat utang pemerintah. Singkatnya, publik bisa memantau kinerja dan pengelola keuangan negara sepanjang tahun anggaran lewat Perpres Rincian APBN.

Belum bisa diaksesnya UU APBN dan Perpres Rincian APBN 2026 oleh publik hingga tahun anggaran berjalan ini pun menjadi catatan buruk pengelolaan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bahkan, kalangan akademisi menilai keterlambatan itu berpotensi menimbulkan masalah serius terkait cacat hukum dan maladministrasi pengelolaan keuangan negara.

Pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu Beni Kurnia Illahi menyoroti bahwa tahun anggaran 2026 telah berjalan beberapa hari, namun dokumen hukum yang menjadi landasan operasional belanja negara tersebut belum dapat diakses oleh publik.

Cederai Transparansi

Beni menegaskan bahwa dalam kacamata hukum keuangan negara, kondisi ini mencederai prinsip transparansi. Padahal, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara meletakkan transparansi dan ketaatan pada hukum sebagai kewajiban imperatif, bukan sekadar etika administrasi.

"Hal itu merupakan amanat langsung dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Bila Perpres [Rincian APBN] belum diundangkan dan diumumkan, maka secara hukum keberlakuannya masih lemah," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Lebih lanjut, Beni menjelaskan bahwa Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara menetapkan rincian APBN dalam Perpres sebagai dasar operasional belanja. Tanpa adanya publikasi resmi, pelaksanaan anggaran saat ini berada dalam kondisi rawan cacat asas legalitas dan ketidakpastian hukum.

"Sehingga akan memunculkan spekulasi-spekulasi bila pemerintah melaksanakan anggaran," tambahnya.

Selain tinjauan keuangan negara, Beni juga menyoroti potensi pelanggaran dari sisi hukum administrasi negara. Merujuk pada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan asas legalitas, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, peraturan yang belum dipublikasikan tidak dapat dianggap efektif mengikat, baik bagi aparatur maupun publik.

"Dalam konteks ini, keterlambatan publikasi instrumen hukum APBN berpotensi dikualifikasi sebagai malaadministrasi berupa penundaan kewajiban hukum, karena negara menjalankan fungsi fiskalnya tanpa memastikan terlebih dahulu akses publik atas dasar hukumnya," tegas Beni.

Dia memperingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan menyangkut integritas hukum pengelolaan uang negara dan kepercayaan publik.

Jika hal ini tidak segera dibenahi maka Beni khawatir keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dalam mengeksekusi anggaran menjadi tidak berdasar, rawan dipolitisasi, atau bahkan dapat dibatalkan begitu saja yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Pemerintah Terkesan Tertutup

Bisnis sudah mencoba menghubungi sejumlah pejabat Kementerian Keuangan terkait belum terbitnya UU APBN 2026 dan Perpres Rincian APBN 2026, namun belum menerima keterangan hingga berita ini terbit.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengklaim Perpres Perincian APBN 2026 sudah ada dengan nomor 118/2025. Apabila belum bisa diakses oleh publik, dia mengira Perpres tersebut sedang dalam proses penerbitan oleh Sekretariat Negara.

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengaku kaget UU APBN 2026 belum juga terbit. Dia menyatakan akan mengkoordinasikannya.

"Nanti saya cek," ujar Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/12/2025).

Nyatanya, hingga 6 Januari 2026, UU APBN 2026 dan Perpres Rincian APBN 2026 belum terlampir di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan mulai Senin (27/10/2025), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan secara rutin mengumumkan posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui akun media sosial resmi pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Betul, akan diunggah setiap hari,” kata Dedi dalam pesan singkat kepada wartawan di Bandung, Senin (27/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Menurut Dedi, kebijakan ini sudah ia terapkan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode, dan kini kembali dijalankan di tingkat provinsi. “Saya sering menyampaikan anggaran per item setiap waktu. Jadi masyarakat bisa ikut mengawasi bagaimana uang daerah dikelola,” ujarnya.

Dedi menjelaskan, keterbukaan posisi kas daerah ini juga merupakan tindak lanjut dari isu pengendapan dana pemerintah daerah dalam bentuk deposito. Ia mengungkapkan, pada pekan lalu Pemprov Jabar telah membuka posisi RKUD di Bank BJB senilai Rp2,4 triliun.

“Untuk apa dilakukan ini? Untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat,” ucapnya.

Melalui unggahan video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, Dedi juga memaparkan posisi RKUD terbaru secara rinci. Penerimaan tercatat antara lain berasal dari setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih dan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi sebesar Rp22,8 miliar lebih.

Sementara itu, realisasi pengeluaran atau belanja daerah mencapai Rp49,6 miliar, terdiri atas belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, serta belanja bantuan keuangan desa Rp11,05 miliar.

Dedi menyebutkan kebutuhan anggaran hingga Desember 2025 untuk mendukung pembangunan daerah mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Kekurangan tersebut akan ditutupi melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta pendapatan lain yang sah.

“Artinya uangnya masih kurang. Kami menunggu dana transfer pusat dan pendapatan daerah untuk menutup kekurangan itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, belanja publik di masa pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan. “Nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Dedi.