Bisnis.com, JAKARTA - Gaji ke-13 ASN, PNS, dan pensiunan dikabarkan mulai dicairkan hari ini, Selasa 2 Juni 2026.

Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 kembali menjadi perhatian karena, terutama untuk ASN yang sudah lama menunggu.

Tambahan penghasilan ini biasanya paling ditunggu para pegawai negeri karena bertepatan dengan kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.

Pemerintah memastikan gaji ke-13 tetap diberikan kepada aparatur negara sesuai aturan yang berlaku. Penerima tidak hanya mencakup ASN aktif, tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota TNI, Polri, hingga pensiunan.

Ketentuan mengenai gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Berdasarkan aturan tersebut, pencairan diperkirakan dilakukan pada Juni 2026 atau menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Biasanya, pembayaran gaji ke-13 dilakukan setelah pemerintah menerbitkan regulasi resmi terkait mekanisme pencairannya. Selain pegawai aktif, para pensiunan yang memenuhi syarat juga berhak menerima tambahan penghasilan tersebut.

Besaran gaji ke-13 untuk ASN, PNS, dan pesiunan berbeda-beda tergantung gaji pokok, jabatan, hingga tunjangan yang berbeda. Sebagai gambaran, ini besaran maksimalnya untuk beberapa golongan, dilansir lampiran PP Nomor 9 Tahun 2026.

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Besaran Gaji ke-13 Eselon dan Pegawai Sesuai Masa Kerja Lanjut Halaman 2...

Gambaran Besaran Gaji ke-13 Juni 2026

Pegawai Non-ASN di Lembaga Nonstruktural Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500.

Itulah besaran gaji ke-13 untuk ASN, PNS, dan Pensiunan. Jika berdasarkan data di atas, masing-masing bisa mendapat antara Rp4 jutaan hingga Rp31 juta, tergantung masa kerja dan jabatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pencairan gaji ke-13 ASN 2026 yang ditargetkan mulai disalurkan pada Juni 2026.

Tambahan penghasilan ini diberikan kepada ASN, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan sebagai stimulus ekonomi sekaligus membantu kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pencairan gaji ke-13 diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2026. Pemerintah juga terus mendorong belanja negara melalui berbagai program bantuan sosial, subsidi, hingga insentif ekonomi lainnya.

“Kuartal I/2026 kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal II, terutama juga kami menjaga daya beli daripada masyarakat dan gaji ASN ke-13. Itu diharapkan bisa diberikan di bulan Juni,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, 5 Mei 2026.

Pemberian gaji ke-13 ASN mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Meski demikian, pemerintah hingga kini masih mematangkan kebijakan teknis terkait jadwal resmi pencairannya.

Penerima Gaji ke-13

1. ASN pusat dan daerah
2. PPPK
3. TNI dan Polri
4. Pensiunan

Komponen gaji ke-13

1. Gaji pokok
2. Tunjangan keluarga
3. Tunjangan pangan
4. Tunjangan jabatan
5. Tunjangan kinerja (menyesuaikan kebijakan instansi)

Besaran yang diterima setiap pegawai berbeda-beda karena dipengaruhi golongan, jabatan, serta status kepegawaian masing-masing.

Untuk PPPK, pembayaran dilakukan secara proporsional apabila masa kerja belum genap satu tahun. Sementara PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk penerima gaji ke-13.

Sementara itu, CPNS umumnya menerima sekitar 80 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan sesuai jabatan. Nominal CPNS daerah juga dapat berbeda tergantung kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Berikut rincian batas maksimal gaji ke-13 ASN 2026 berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Pegawai Non-ASN Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN Pendidikan SD/SMP/Sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/Sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/Sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/Sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500

Selain gaji ke-13 ASN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program untuk mendorong ekonomi nasional, mulai dari bantuan pangan untuk jutaan keluarga penerima manfaat, subsidi dan kompensasi energi, hingga program perumahan dan insentif kendaraan listrik.

Dengan pencairan gaji ke-13 pada Juni 2026, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mempersiapkan pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026. Tambahan penghasilan tersebut menjadi salah satu yang paling dinantikan pegawai negeri karena biasanya cair menjelang tahun ajaran baru sekolah, saat kebutuhan pendidikan meningkat.

Gaji ke-13 biasanya dimanfaatkan ASN untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk pendidikan seperti pembayaran uang sekolah, pembelian seragam, perlengkapan belajar, hingga biaya masuk kuliah.

Pemerintah sendiri telah memastikan gaji ke-13 tetap diberikan kepada ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, hingga pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Gaji ke-13 ASN 2026 Cair Kapan?

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, gaji ke-13 ASN 2026 diperkirakan cair pada Juni 2026 atau menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Pencairan tersebut biasanya dilakukan setelah pemerintah menerbitkan peraturan resmi terkait pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara. Selain ASN aktif, pencairan juga dilakukan kepada pensiunan yang berhak menerima tambahan penghasilan tersebut.

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun skema pencairan gaji ke-13 tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut sehingga proses penetapannya masih dalam tahap pembahasan.

Berapa Besaran Gaji ke-13 ASN 2026?

Adapun besaran gaji ke-13 ASN umumnya disesuaikan dengan komponen penghasilan yang diterima masing-masing pegawai.

Komponen tersebut biasanya meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan

Sementara itu, pemberian tambahan penghasilan seperti tunjangan kinerja (tukin) dapat berbeda pada tiap instansi karena menyesuaikan kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal negara.

Besaran gaji ke-13 yang diterima ASN juga tidak sama, lantaran dipengaruhi golongan, jabatan, serta status kepegawaian masing-masing pegawai.

Khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perhitungan gaji ke-13 dilakukan secara proporsional apabila masa kerja belum genap satu tahun. Sementara PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk sebagai penerima gaji ke-13.

Berbeda dengan PPPK, calon pegawai negeri sipil (CPNS) umumnya menerima gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS di daerah, nominal yang diterima dapat berbeda karena menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Rincian Nominal Gaji ke-13 ASN 2026

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah juga menetapkan batas maksimal gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, hingga pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah, lembaga nonstruktural, serta perguruan tinggi negeri baru.

Berikut rinciannya:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Pegawai Non-ASN di Lembaga Nonstruktural Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500

Gaji ke-13 ASN Disiapkan untuk Tahun Ajaran Baru

Pencairan gaji ke-13 di pertengahan tahun bukan tanpa alasan. Pemerintah menyiapkan tambahan penghasilan tersebut untuk membantu ASN menghadapi kebutuhan pendidikan anak saat memasuki tahun ajaran baru.

Biasanya, kebutuhan rumah tangga meningkat pada periode tersebut, terutama untuk pembelian perlengkapan sekolah, biaya daftar ulang, hingga kebutuhan kuliah bagi anak yang baru masuk perguruan tinggi.

Karena itu, gaji ke-13 menjadi salah satu bantuan tambahan yang cukup membantu kondisi keuangan keluarga ASN menjelang tahun ajaran baru.

Pemerintah mengimbau ASN untuk terus memantau informasi resmi dari kementerian maupun instansi masing-masing terkait jadwal pencairan dan teknis pembayaran gaji ke-13 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian stimulus tambahan pada kuartal II 2026 guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Langkah itu disiapkan setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026. Pemerintah ingin momentum pertumbuhan tersebut tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kita lihat semua variabel makro yang ada. Kelihatannya pemerintah juga akan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di triwulan II 2026,” ujar Purbaya dalam taklimat media hasil rapat KSSK, Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah akan menjaga belanja negara tetap berjalan agar aktivitas ekonomi tidak melambat.

Pada awal tahun, belanja pemerintah dinilai ikut menggerakkan ekonomi melalui pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri. Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua sampai akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga,” katanya.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026. Namun, pemerintah berharap realisasinya bisa mendekati 6 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) ditargetkan menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat pada kuartal II 2026. Adapun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada 18,8 juta keluarga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyaluran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp55 triliun untuk menjadi salah satu stimulus ekonomi kuartal II/2026.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan kembali memacu belanja pemerintah pada kuartal II/2026 lantaran basis kuartal II/2025 yang masih rendah. Untuk itu, belanja pemerintah dalam bentuk pencairan gaji ke-13 ASN ini diharapkan bisa menopang pertumbuhan April-Juni 2026.

"Kuartal I/2026 kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal II, terutama juga kami menjaga daya beli daripada masyarakat dan gaji ASN ke-13. Itu diharapkan bisa diberikan di bulan Juni, nah itu juga salah satu penopang," terangnya pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (5/5/2026).

Pemerintah juga menyebut tengah mempertimbangkan sejumlah insentif untuk kuartal II/2026, salah satunya untuk kendaraan listrik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga membahas rencana pemberian insentif ini, Selasa (5/5/2026).

"Ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Airlangga.

Optimalisasi APBN sebagai motor pertumbuhan ekonomi ke depannya juga diharapkan berasal dari bantuan pangan April-Juni untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), belanja subsidi dan kompensasi 2026 Rp356,8 triliun, serta revitalisasi sekolah maupun satuan pendidikan Rp13,4 triliun.

Selain itu, implementasi program 3 Juta Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya Rp8,9 triliun, serta kredit program perumahan dengan plafon kredit Rp34,8 triliun.

"Akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian solar sebesar Rp48 triliun," lanjut Airlangga.

Dari sisi kebijakan, pemerintah juga menggulirkan sejumlah elkasasi seperti penurun bea masuk impor LPG dari 5% ke 0% serta untuk bahan baku plastik menjadi 0% selama enam bulan.

Pemerintah juga telah mengumumkan perubahan regulasi berupa kemudahan ipor, penyesuaian pertimbangan teknis (pertek), peninjauan kembali penerapan standar nasional Indonesia (SNI) dan SLA terutama bahan baku impor, standarisais biaya konsultasi teknis perizinan bangunan gedung dan sertifikai laik fungsi, serta kemudahan pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan pemberian gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 tetap berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Dalam beleid tersebut, gaji ke-13 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), calon PNS (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan 2026, hingga pejabat negara.

Kebijakan ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan komponen penghasilan.

Jadwal Pencairan Gaji ke-13 ASN

Mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 2026 Pasal 15, gaji ke-13 ASN dijadwalkan paling cepat cair pada Juni 2026. Jika terdapat kendala administratif, pencairan dapat dilakukan setelah periode tersebut.

Berkaca pada tahun sebelumnya, pencairan biasanya dimulai pada awal Juni dan dilakukan secara bertahap sesuai instansi masing-masing.

Namun, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan. Karena itu, ASN dan penerima lainnya disarankan untuk memantau informasi resmi dari instansi terkait agar tidak ketinggalan jadwal terbaru.

Komponen Gaji ke-13 ASN 2026

Besaran gaji ke-13 ASN 2026 berbeda-beda tergantung status kepegawaian, jabatan, serta komponen penghasilan yang diterima. Secara umum, nominal dihitung dari gaji pokok ditambah berbagai tunjangan yang melekat.

Komponen gaji ke-13 meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan
• Tunjangan kinerja (jika ada)

Khusus bagi PPPK, terdapat mekanisme perhitungan tersendiri. Jika masa kerja belum mencapai satu tahun, maka gaji ke-13 diberikan secara proporsional. Bahkan, PPPK yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk dalam kategori penerima gaji ke-13.

Berbeda dengan PPPK, CPNS memperoleh gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok, ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS daerah, nominalnya dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah.

Rincian Nominal Gaji ke-13 ASN

Berdasarkan lampiran PP Nomor 9 Tahun 2026, berikut rincian nominal maksimal bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintahan termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru.

1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

2. Pegawai Non-Pegawai ASN di Lembaga Non-Struktural setara Eselon

• Eselon I: Rp28.446.200
• Eselon II: Rp19.514.200
• Eselon III: Rp13.842.300
• Eselon IV: Rp10.612.900

3. Pegawai Non-Pegawai ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja s.d 10 tahun: Rp 4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp 4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja s.d 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja s.d 10 tahun: Rp6.591.000,00
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja s.d. 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500

Penerbitan PP Nomor 9 Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kepastian pencairan THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, sekaligus menjadi stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat pada 2026.

PERNYATAAN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pengkajian ulang alokasi belanja pegawai (Kompas, 7/4/2026) seketika mengirimkan gelombang kecemasan ke ruang-ruang kantor pemerintahan di seluruh pelosok negeri.

Di saat jutaan orang tua tengah menghitung biaya masuk sekolah dan kuliah, isu penundaan Gaji ke-13 muncul sebagai guncangan yang tidak perlu di tengah ketenangan birokrasi.

Padahal, jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, jadwal pencairan sudah terpaku pada Juni mendatang.

Kegaduhan musiman ini sebenarnya berakar dari ketidakmampuan kita dalam memahami anatomi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selama berpuluh tahun, media dan publik sering kali menjebak isu ini dalam narasi "beban APBN" atau sekadar "bonus istimewa" yang memanjakan pegawai negeri.

Kita sering lupa bahwa di balik angka-angka statistik belanja negara, ada jutaan dapur yang menggantungkan rencana pendidikannya pada kebijakan ini.

Meminjam konsep Total Compensation yang dirumuskan oleh George Milkovich dan Jerry Newman (2013), kompensasi bukanlah sekadar deretan angka gaji pokok bulanan.

Kompensasi adalah satu kesatuan paket utuh yang mencakup tunjangan, insentif, hingga jaminan masa depan yang membentuk identitas profesional seseorang.

Dalam kacamata ini, Gaji ke-13 adalah komponen jangkar yang memastikan struktur penggajian tetap dianggap adil secara internal.

Logika teknisnya sebenarnya sangat sederhana, tapi jarang diedukasikan ke publik. Secara faktual, satu tahun kalender terdiri dari 52 minggu. Jika setiap bulan diasumsikan memiliki empat minggu sesuai jadwal penggajian rutin, maka total gaji bulanan hanya mencakup 48 minggu kerja.

Artinya, masih ada sisa empat minggu atau satu bulan gaji yang secara matematis "terutang" oleh negara kepada para abdi negaranya.

Inilah landasan filosofis di balik lahirnya kebijakan Gaji ke-13 sejak tahun 1979 silam. Kebijakan ini bukan hadiah cuma-cuma dari kemurahan hati penguasa, melainkan bentuk penyelarasan hak atas waktu kerja yang sudah diberikan.

Sayangnya, narasi yang beredar di masyarakat sering kali melompati fakta fundamental ini dan langsung melompat pada kesimpulan bahwa ASN adalah kelompok yang "terus dimanja".

ASN dan rakyat sebenarnya sama-sama menjadi korban dari framing yang kurang berimbang. Publik cenderung melihat total belanja pegawai sebesar 16 persen dari APBN sebagai angka yang menakutkan, tanpa menyadari adanya persoalan External Equity atau keadilan eksternal.

Kent Romanoff (1986) dalam teorinya menekankan bahwa jika kompensasi di sektor publik tertinggal terlalu jauh dari sektor swasta, maka daya tarik organisasi untuk mempertahankan talenta terbaik akan runtuh dengan sendirinya.

Mari kita lihat realitas di lapangan dengan lebih jernih. Gaji pokok ASN pada level awal berkisar antara Rp 1,8 juta hingga Rp 5 juta, angka yang jelas tidak bisa bersaing dengan standar manajerial swasta yang bisa menyentuh belasan juta rupiah.

Gaji ke-13 hadir sebagai instrumen penyeimbang untuk memperkecil celah tersebut. Tanpa skema ini, negara akan terus kehilangan putra-putri terbaiknya yang lebih memilih berkarier di korporasi besar demi kesejahteraan yang lebih masuk akal.

Memang benar bahwa tahun 2026 adalah periode fiskal yang cukup menantang. Revisi APBN pada kuartal pertama menunjukkan adanya tekanan luar biasa pada pos subsidi energi dan komitmen investasi infrastruktur yang tidak bisa ditunda.

Alokasi dana sekitar Rp 3,86 triliun untuk gaji ekstra ini tentu menjadi sasaran empuk untuk dikoreksi dalam kacamata efisiensi anggaran negara yang sedang diperketat.

Namun, mengadu domba kepentingan subsidi rakyat dengan kesejahteraan para pelayan publik adalah langkah yang sangat tidak produktif.

Kita harus mulai melihat bahwa belanja pegawai bukan sekadar ongkos rutin yang menguap begitu saja, melainkan stimulus ekonomi yang nyata.

Dengan estimasi perputaran dana mencapai Rp 40 triliun, Gaji ke-13 adalah mesin penggerak konsumsi domestik yang paling efektif di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dampaknya bersifat pengganda hingga 1,5 kali lipat bagi ekonomi lokal. Uang yang diterima oleh para guru, perawat, dan staf administratif di daerah tidak akan mengendap di deposito bank, melainkan mengalir langsung ke pasar tradisional, toko seragam sekolah, hingga toko buku.

Di titik inilah, kepentingan ekonomi keluarga ASN bertemu secara harmonis dengan kepentingan pedagang kecil dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Joan Pynes (2008) dalam literatur manajemen sumber daya manusia sektor publik mengingatkan bahwa stabilitas kompensasi memiliki dampak psikologis yang sangat mendalam.

ASN bekerja dalam struktur yang kaku, penuh batasan regulasi, dan sering kali berada di bawah pengawasan publik yang sangat tajam.

Kepastian akan hak seperti Gaji ke-13 adalah jangkar emosional yang menjaga moral dan motivasi kerja mereka di tengah tekanan tugas yang tinggi.

Jika jangkar kepastian ini dilepaskan secara mendadak atau terus-menerus digoyang oleh spekulasi kebijakan, risiko demoralisasi birokrasi menjadi ancaman yang sangat nyata.

Demoralisasi ini pada akhirnya akan merembet pada kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Bayangkan jika para pelayan publik bekerja dengan perasaan tidak dihargai, maka efektivitas pelayanan di kantor-kantor pemerintahan akan menjadi taruhannya.

Solusi dari ketegangan fiskal ini bukanlah pembatalan sepihak, melainkan transparansi yang berbasis data.

Pemerintah perlu membuka narasi yang lebih jujur mengenai kondisi kantong negara tanpa perlu menciptakan ketakutan di kalangan pegawai.

Jika memang ada penyesuaian yang harus dilakukan karena kondisi darurat, sampaikanlah dengan pendekatan yang manusiawi dan berbasis empati, bukan dengan bahasa birokrasi yang dingin.

Kita juga perlu memulai transformasi besar dalam sistem penggajian agar lebih bersifat strategis di masa depan.

Sejalan dengan pemikiran Joseph Martocchio (2004) tentang kompensasi strategis, idealnya kesejahteraan para abdi negara tidak lagi bergantung pada "bonus tahunan" yang sering kali dipolitisasi.

Struktur gaji pokok harus dibuat lebih kompetitif dan berbasis kinerja jangka panjang sehingga ketergantungan pada gaji ekstra bisa berkurang secara alami.

Rencana kenaikan gaji pokok sebesar 8 persen pada tahun 2027 mendatang harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyelaraskan keadilan eksternal secara lebih permanen.

Namun, sembari menunggu transformasi itu terwujud, menjaga konsistensi kebijakan Gaji ke-13 pada tahun ini adalah bentuk nyata dari kewibawaan negara.

Kepastian regulasi menjadi fondasi utama dalam merawat kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi pemerintah.

ASN di sisi lain juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjawab dukungan ini dengan peningkatan performa yang konkret.

Birokrasi yang prima, bersih dari pungli, dan responsif terhadap keluhan warga adalah kompensasi terbaik bagi pajak yang telah dibayarkan oleh rakyat.

Ketika rakyat merasakan kemudahan dalam setiap urusan administrasi, maka resistensi terhadap tunjangan ASN akan luruh dengan sendirinya karena mereka merasakan nilai nyata dari keberadaan birokrasi.

Media dan pengamat juga perlu berhenti melakukan polarisasi yang hanya akan memperkeruh suasana. Narasi yang mempertentangkan antara "rakyat pembayar pajak" dan "pegawai negeri pemakan pajak" adalah dikotomi kuno yang menyesatkan.

Kita harus mulai melihat birokrasi sebagai mitra pembangunan strategis, bukan sebagai beban yang harus terus dipangkas secara membabi buta setiap kali ada krisis fiskal.

Pada akhirnya, menjaga marwah birokrasi adalah upaya kita untuk menjaga keberlangsungan negara itu sendiri.

Kedisiplinan fiskal memang keharusan. Namun, ia tidak boleh dijalankan dengan cara mengorbankan stabilitas psikologis jutaan pegawai yang bekerja di garda terdepan pelayanan.

Jika pemerintah konsisten menjaga komitmennya dan para ASN tetap fokus memberikan kinerja terbaik, maka rakyatlah yang akan menjadi pemenang sejatinya dalam dialog fakta ini.

Gaji ke-13 adalah hak yang wajar dan pantas untuk didukung, terutama di tengah tekanan ekonomi yang melanda semua lapisan masyarakat.

Mari kita mulai berdialog dengan data dan empati, bukan dengan prasangka. Sebab, ketika birokrasi kita sehat dan berdaya, maka jalannya roda pemerintahan akan semakin lancar menuju cita-cita Indonesia Maju yang kita impikan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum diputuskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di tengah wacana efisiensi anggaran.

Menurut Purbaya, pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut sehingga gaji ke-13 masih belum ditetapkan dan masih dalam proses pembahasan, termasuk kemungkinan skema penyesuaian di tengah upaya penghematan fiskal, seiring meningkatnya tekanan akibat gejolak harga minyak dunia.

“Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13 ASN),” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut konsep efisiensi anggaran, termasuk opsi pemangkasan gaji, masih dibahas dalam rapat internal dan belum menghasilkan keputusan. Hingga kini, arah kebijakan efisiensi fiskal pemerintah masih dalam tahap perumusan dan belum ditetapkan secara final.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan gaji ke-13 bagi ASN direncanakan cair pada Juni 2026.

Adapun penerimanya mencakup sebagai berikut:

• Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat negara
• Pensiunan

Untuk skema pembayaran gaji ke-13 tahun ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Adapun komponennya terdiri atas gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian Gaji ke-13 ASN

Secara umum, besaran gaji ke-13 setara dengan satu kali penghasilan bulanan ASN. Meski demikian, nominal yang diterima dapat berbeda, bergantung pada golongan, jabatan, serta komponen tunjangan yang melekat.

Berikut kisaran kisaran gaji pokok ASN berdasarkan golongan yang menjadi dasar perhitungan:

Golongan I

Ia: Rp1.685.700 – Rp2.522.600

Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700

Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700

Id: Rp1.999.900 – Rp2.901.400

Golongan II

IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400

IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500

IIc: Rp2.485.900 – Rp3.958.200

IId: Rp2.591.100 – Rp4.125.600

Golongan III

IIIa: Rp2.785.700 – Rp4.575.200

IIIb: Rp2.903.600 – Rp4.768.800

IIIc: Rp3.026.400 – Rp4.970.500

IIId: Rp3.154.400 – Rp5.180.700

Golongan IV

IVa: Rp3.287.800 – Rp5.399.900

IVb: Rp3.426.900 – Rp5.628.300

IVc: Rp3.571.900 – Rp5.866.400

IVd: Rp3.723.000 – Rp6.114.500

IVe: Rp3.880.400 – Rp6.373.200

Namun demikian, apabila kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dibahas pemerintah nantinya ditetapkan, tidak menutup kemungkinan skema gaji ke-13 akan mengalami penyesuaian, termasuk potensi pengurangan besaran yang diterima ASN.

Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13 ASN),

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah adanya efisiensi anggaran masih belum diputuskan.

Menurut dia, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan.

“Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13 ASN),” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Menkeu menuturkan bahwa pihaknya saat ini belum dapat memberikan keputusan final dan meminta publik menunggu hasil kajian lebih lanjut.

“Nanti ditunggu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah menerapkan efisiensi anggaran seiring besarnya potensi tekanan belanja subsidi energi imbas dari tingginya gejolak harga minyak dunia.

Sejumlah opsi penghematan turut dibahas, termasuk kemungkinan penyesuaian insentif bagi ASN yang masih dalam pengkajian.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, gaji ke-13 bagi ASN akan dibayarkan pada Juni 2026.

Penerima gaji ke-13 meliputi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga pensiunan.

Adapun skema pembayaran gaji ke-13 tahun ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Komponen gaji ke-13 mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani sejak 3 Maret 2026 itu mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Besaran THR dan gaji ketiga belas:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Aturan baru itu mengatur mengenai mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta TNI dan Polri. Meski demikian, soal penerima, komponen, besaran dan waktu atas pemberian nantinya bakal diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," bunyi pasal 2 ayat (2) PMK No.13/2026, dikutip Rabu (4/3/2026).

Pada PMK tersebut, Purbaya mengatur bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan.

Namun, khusus untuk lembaga nonstruktural yang bukan satuan kerja, maka pembayaran akan dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga/satuan kerja induk lembaga nonstruktural.

Wajib Dibayar Langsung Ke Penerima

Otoritas fiskal juga mewajibkan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dilaksanakan dengan pembayaran langsung kepada penerima. Dalam hal tidak bisa dilaksanakan, maka pembayaran langsung dilakukan melalui bendahara pengeluaran.

Pembayaran THR nantinya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang berdasarkan masing-masing kelompok penerima. Kemudian, nantinya SPM-LS diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun, ada pengecualian untuk satuan kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, serta untuk satuan kerja perwakilan luar negeri. Bagi satker-satker dimaksud, penyampaian SPM-LS ke KPPN serta penerbitan SP2D akan dilakukan sesuai dengan PMK terkait serta PMK mengenai pelaksanaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi alias SAKTI.

Pengecualian juga tercantum pada pasal 7, yang mana mengatur pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk satker badan layanan umum (BLU). Pembayaran kepada satker BLU yang berasal dari sumber penerimaan negara bukan pajak BLU dipertanggungjawabkan melalui pengesahan belanja dengan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Sisa Dana THR Dikembalikan ke Kas Negara

Kemudian, pada pasal 8, Purbaya mengatur bahwa apabila ada sisa dana THR dan gaji ke-13 maka harus dikembalikan ke kas negara.

"Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero)," bunyi pasal 10 ayat (1).

Adapun sebelumnya Menkeu Purbaya menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri dari APBN senilai Rp55 triliun. Pada rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dia awalnya menyebut THR akan dicairkan pekan pertama puasa.

"[THR ASN dicairkan] minggu pertama puasa," terang Purbaya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta TNI dan Polri.

Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Aturan tersebut mencakup ihwal pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13 pada 2026 yang bersumber dari APBN. Namun, nantinya penerima, komponen, besaran dan waktu atas pemberian bakal diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," bunyi pasal 2 ayat (2) PMK No.13/2026, dikutip Rabu (4/3/2026).

Pada PMK tersebut, Purbaya mengatur bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan.

Namun, khusus untuk lembaga nonstruktural yang bukan satuan kerja, maka pembayaran akan dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga/satuan kerja induk lembaga nonstruktural.

Otoritas fiskal juga mewajibkan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dilaksanakan dengan pembayaran langsung kepada penerima. Dalam hal tidak bisa dilaksanakan, maka pembayaran langsung dilakukan melalui bendahara pengeluaran.

Pembayaran THR nantinya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang berdasarkan masing-masing kelompok penerima. Kemudian, nantinya SPM-LS diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun, ada pengecualian untuk satuan kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, serta untuk satuan kerja perwakilan luar negeri. Bagi satker-satker dimaksud, penyampaian SPM-LS ke KPPN serta penerbitan SP2D akan dilakukan sesuai dengan PMK terkait serta PMK mengenai pelaksanaan sistem SAKTI.

Pengecualian juga tercantum pada pasal 7, yang mana mengatur pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk satker badan layanan umum (BLU). Pembayaran kepada satker BLU yang berasal dari sumber penerimaan negara bukan pajak BLU dipertanggungjawabkan melalui pengesahan belanja dengan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Kemudian, pada pasal 8, Purbaya mengatur bahwa apabila ada sisa dana THR dan gaji ke-13 maka harus dikembalikan ke kas negara.

"Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero)," bunyi pasal 10 ayat (1).

Adapun sebelumnya Menkeu Purbaya menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri dari APBN senilai Rp55 triliun. Pada rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dia awalnya menyebut THR akan dicairkan pekan pertama puasa.

"[THR ASN dicairkan] minggu pertama puasa," terang Purbaya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.