Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp131,52 triliun. Di samping itu, Kejagung telah mengungkap deretan kasus besar yang ditangani mulai dari kasus tata kelola niaga PT Timah Tbk. (TINS) hingga kasus PT Asabri.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana khusus dalam kurun waktu 2020 sampai 2026 yang telah diselesaikan dan dieksekusi mencapai Rp35 triliun.

Kemudian, jumlah yang ditetapkan berdasarkan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp131,52 triliun.

Raupan tersebut berasal dari berbagai upaya paksa yang dilakukan penyidik seiring dengan proses penanganan perkara. Lalu, aset yang berhasil diamankan diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA).

"Ini karena ada strategi atau perubahan paradigma dalam proses penanganan perkara atau prioritas yang ditangani oleh penyidik di bidang pidsus [pidana khusus]," katanya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (24/6/2026).

Strategi yang dimaksud adalah, kini Bidang Pidsus di Kejagung menurutnya telah menangani sejumlah perkara strategis yang tidak hanya memiliki nilai kerugian negara yang besar, tetapi berdampak pada perekonomian nasional, tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, serta masyarakat luas.

Adapun, Febrie juga membeberkan sejumlah perkara strategis yang telah ditangani oleh Kejagung. Perkara strategis itu memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara.

Perkara strategis yang ditangani di antaranya kasus korupsi tata niaga PT Timah pada 2015-2022 yang telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Lalu, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri pada 2012-2019 yang telah merugikan negara hingga Rp22,78 triliun.

Febrie juga membeberkan bahwa Kejagung telah menangani perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya dengan kerugian negara Rp6,04 triliun serta kerugian perekonomian Rp12,31 triliun.

Kini, Kejagung pun sedang menangani kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025-2026 dengan kerugian yang sedang dihitung BPKP.

"Yang baru-baru ini sedang kami tangani yaitu tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025-2026 dengan enam tersangka dari unsur mantan pimpinan BGN [Badan Gizi Nasional] dan pihak swasta. Penyidikan masih terus kami kembangkan dan penghitungan kerugian keuangan senang dilakukan oleh auditor di BPKP," ujar Febrie.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BBTN) mengalihkan portofolio bisnis pensiun senilai Rp19,9 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk fokus pada area bisnis inti yang dinilai lebih berkelanjutan dan scalable.

Pengalihan portofolio tersebut mencakup kredit kepada pensiunan dan prapensiunan yang dijamin oleh PT Taspen dan PT Asabri, serta beberapa jenis pembiayaan lainnya. Kesepakatan pengalihan ini telah diteken kedua belah pihak pada 22 Mei 2026.

Head of Retail Lending Business PT Bank SMBC Indonesia Tbk Purnomo Soetadi mengatakan layanan pensiun yang saat ini dikelola SMBC Indonesia akan dialihkan secara bertahap kepada BTN.

“SMBC Indonesia bersama Bank BTN berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengalihan portofolio ini berjalan dengan baik untuk memastikan kepentingan nasabah tetap menjadi fokus utama,” ujar Purnomo kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Dia menambahkan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi bisnis SMBC Indonesia untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Meski melepas portofolio kredit pensiun, SMBC Indonesia menegaskan tetap berkomitmen terhadap pasar Indonesia melalui layanan perbankan universal yang menjangkau berbagai segmen nasabah.

“SMBC Indonesia bersama dengan anak usaha (BTPNS dan Grup OTO) tetap berkomitmen terhadap pasar Indonesia sebagai bank universal yang melayani berbagai segmen nasabah, mulai dari nasabah korporasi sampai retail,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim telah memberikan kemudahan investasi di pasar modal bagi investor institusi.

Ketua OJK Mahendra Siregar mengatakan kemudahan tersebut telah diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/2025 Tentang Tata Cara Pengelolaan Investasi oleh PT Taspen dan PT Asabri (Persero).

"[Upaya untuk mengajak investor institusi masuk ke pasar modal] sudah dan akan terus dilakukan. Kami berharap peraturan untuk BPJS akan menyusul," kata Mahendra di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (29/1/2026).

Adapun, PMK 118/2025 merupakan perubahan atas PMK Nomor 66/PMK.02/2021. Aturan itu memperbarui tata kelola pengelolaan iuran dan pelaporan keuangan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi menyebut menjelaskan PMK 118 telah sejalan dengan kebijakan OJK bahwa free float akan ditetapkan sebesar 15%. Jadi, pada saat PMK 118 tersebut, BPJS-TK dengan Asabri bisa masuk ke saham-saham yang free float-nya 15%.

Peningkatan batas free float membuka peluang masuknya investor institusi domestik untuk memperkuat likuiditas pasar.

"Saya rasa Danantara untuk meningkatkan liquidity, bisa lewat liquidity provider [LP]. Jadi tidak langsung sebagai LP, tapi dari anak usaha seperti Mansek [Mandiri Sekuritas] dan lainnya,” katanya.

Sebelumnya, Danantara Indonesia menyatakan tetap aktif melakukan akumulasi saham di pasar modal domestik.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengungkapkan pihaknya terus melakukan investasi secara bertahap dan terukur untuk menjaga stabilitas portofolio di tengah volatilitas tinggi.

Dia membeberkan bahwa Danantara telah memulai langkah investasi sejak akhir tahun lalu secara senyap. Meski kondisi pasar tertekan hingga memicu trading halt selama dua hari berturut-turut, institusi pengelola investasi negara ini memilih untuk tetap masuk ke pasar dengan strategi yang sangat selektif.

“Sebagai masukan, kami dari akhir tahun lalu sudah mulai masuk setiap hari ke pasar modal, kami invest. Tapi ya kita diam-diam ajalah karena kalau info semua, Anda tahu sendiri bagaimana respons pasar,” kata Pandu dalam Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan alokasi investasi di industri dana pensiun merupakan kewenangan masing-masing perusahaan asalkan sesuai ketentuan yang telah diterbitkan OJK.

Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono kala menanggapi alokasi investasi di industri dana pensiun per Juli 2025 mengalami pergeseran.

Ogi menyebut misalnya BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri (Persero), dan PT Taspen (Persero) punya aturan lebih baku yakni minimal harus sekitar 50% mengalokasikan dana di Surat Berharga Negara (SBN). Namun, sisanya dikembalikan ke tiap-tiap perusahaan.

“Jadi memang betul bahwa sebagian besar itu masih di SBN dan juga di deposito, sementara yang lainnya itu sedikit,” ungkapnya seusai acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

Dia meneruskan memang bila dana pensiun ingin menyimpan asetnya dalam instrumen di luar SBN dan deposito, itu benar-benar harus penuh dengan kehati-hatian.

Sebelumnya, dia sempat merincikan proporsi investasi asuransi yang terdiversifikasi pada berbagai instrumen dengan SBN menjadi penempatan paling dominan sebesar 50,38%, deposito sebesar 25,8%, dan saham sebesar 15,8%.

“Perubahan variabel ekonomi utama termasuk suku bunga menjadi bagian pengelolaan investasi oleh berbagai pilar tata kelola di perusahaan baik manajemen, dewan komisaris maupun komite-komite sehingga dapat memengaruhi perubahan/peralihan jenis investasi,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Agustus 2025, (17/9/2025).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Tondy Suradiredja berpendapat volatilitas pasar saham yang cenderung tinggi menjadi faktor utama dana pensiun menggeser alokasi investasinya.

“Bila dibandingkan deposito ataupun SBN yang menawarkan tingkat stabilitas dan risiko yang lebih rendah. Prioritas dana pensiun adalah menjamin ketersediaan dana pada masa pensiun,” ujarnya kepadaBisnis, Rabu (22/10/2025) malam.

Tondy menilai strategi tersebut bersifat sementara dalam konteks merespons terhadap volatilitas tahun ini. Namun, kurang lebih dalam tiga tahun ke depan bisa terintegrasi sebagai arah jangka menengah untuk menjaga keseimbangan risiko imbal hasil selama kondisi pasar dan ekonomi belum sepenuhnya stabil.

“Strategi ini dilakukan untuk mengelola risiko secara hati-hati (prudent) untuk kembali meningkatkan alokasi pada aset pertumbuhan,” tutupnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data OJK per Juli 2025 portofolio saham industri dana pensiun turun 9,82% (year on year/YoY) menjadi Rp23,2 triliun.

Sebaliknya, penempatan aset di deposito berjangka justru melonjak 20,24% (YoY) menjadi Rp101,64 triliun. Adapun, penempatan di surat berharga negara (SBN) naik 2,76% menjadi Rp138 triliun.