Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Aturan baru itu mengatur mengenai mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta TNI dan Polri. Meski demikian, soal penerima, komponen, besaran dan waktu atas pemberian nantinya bakal diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," bunyi pasal 2 ayat (2) PMK No.13/2026, dikutip Rabu (4/3/2026).

Pada PMK tersebut, Purbaya mengatur bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan.

Namun, khusus untuk lembaga nonstruktural yang bukan satuan kerja, maka pembayaran akan dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga/satuan kerja induk lembaga nonstruktural.

Wajib Dibayar Langsung Ke Penerima

Otoritas fiskal juga mewajibkan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dilaksanakan dengan pembayaran langsung kepada penerima. Dalam hal tidak bisa dilaksanakan, maka pembayaran langsung dilakukan melalui bendahara pengeluaran.

Pembayaran THR nantinya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang berdasarkan masing-masing kelompok penerima. Kemudian, nantinya SPM-LS diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun, ada pengecualian untuk satuan kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, serta untuk satuan kerja perwakilan luar negeri. Bagi satker-satker dimaksud, penyampaian SPM-LS ke KPPN serta penerbitan SP2D akan dilakukan sesuai dengan PMK terkait serta PMK mengenai pelaksanaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi alias SAKTI.

Pengecualian juga tercantum pada pasal 7, yang mana mengatur pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk satker badan layanan umum (BLU). Pembayaran kepada satker BLU yang berasal dari sumber penerimaan negara bukan pajak BLU dipertanggungjawabkan melalui pengesahan belanja dengan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Sisa Dana THR Dikembalikan ke Kas Negara

Kemudian, pada pasal 8, Purbaya mengatur bahwa apabila ada sisa dana THR dan gaji ke-13 maka harus dikembalikan ke kas negara.

"Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero)," bunyi pasal 10 ayat (1).

Adapun sebelumnya Menkeu Purbaya menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri dari APBN senilai Rp55 triliun. Pada rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dia awalnya menyebut THR akan dicairkan pekan pertama puasa.

"[THR ASN dicairkan] minggu pertama puasa," terang Purbaya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Senior Associate One Community Consultant (OCC) Ariel Sharon menyarankan dunia usaha untuk memperkuat sistem kepatuhan seiring dengan implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Dengan Coretax, perbedaan antara data yang dilaporkan wajib pajak dan data yang dimiliki otoritas semakin mudah terdeteksi. Bagi dunia usaha, ini menjadi sinyal penting untuk memperkuat sistem kepatuhan," kata Ariel dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Menurutnya, di era Coretax, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan berbasis sistem.

Maka dari itu, SP2DK perlu disikapi sebagai risiko bisnis yang dikelola secara strategis.

Menurut Ariel, kesiapan menghadapi SP2DK sangat ditentukan oleh keselarasan antara laporan keuangan dengan pelaporan pajak, baik Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, SPT Masa PPh, maupun SPT Tahunan.

"Ketidaksinkronan keduanya dapat meningkatkan risiko koreksi yang berdampak pada arus kas dan perencanaan usaha," tambahnya.

Dia mendorong wajib pajak untuk menerapkan accounting treatment atau tax follows accounting yang menitikberatkan pada tax compliance, yakni memastikan bahwa pengakuan transaksi dan pencatatan dalam laporan keuangan telah selaras dengan pelaporan pajak.

Pendekatan tersebut, kata dia, bisa memberikan konsistensi data sekaligus memudahkan klarifikasi apabila terjadi pengawasan.

Di samping itu, penerapan Coretax yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 juga membawa perubahan fundamental pada fungsi pengawasan pajak yang menjadi instrumen penegakan dini atau early enforcement.

Meski regulasi memberikan waktu hingga 21 hari untuk menanggapi SP2DK, ia menilai jangka waktu tersebut relatif singkat bagi perusahaan yang belum memiliki data historis yang tertata, terutama jika klarifikasi menyangkut transaksi beberapa tahun sebelumnya.

Dalam praktik pendampingan, ia menyebut rekonsiliasi antara laporan keuangan, SPT Masa, dan SPT Tahunan, termasuk ekualisasi bulanan, perlu dilakukan agar kewajiban pajak lebih terpetakan.

Selain aspek teknis, ia menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara wajib pajak dan account representative (AR) di KPP. Penjelasan mengenai proses bisnis dan alur transaksi, menurutnya, dibutuhkan untuk mengurangi potensi kesalahpahaman dalam tindak lanjut SP2DK.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026