ekBis

OPINI: Mencermati Potensi Krisis Utang Pemerintah RI

Bisnis.com, JAKARTA - Seperti riak air di permukaan yang terlihat begitu tenang, posisi utang pemerintah Indonesia terlihat relatif aman, jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Namun, ketika tren, komposisi, dan dinamika pasar mulai ditelusuri lebih mendalam, terlihat sejumlah sinyal peringatan bahwa Indonesia menghadapi risiko struktural yang berpotensi memicu krisis utang yang siap meledak bila tidak segera ditangani secara serius.

Kekhawatiran terhadap krisis utang tidak bisa dianggap angin lalu, mengingat Indonesia baru saja mendapatkan tamparan keras dari lembaga pemeringkat internasional Moody’s, yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan alasan kekhawatiran terhadap tata kelola dan prediktabilitas kebijakan fiskal. Meskipun peringkatnya tetap Baa2 (investment grade), langkah ini mencerminkan kekhawatiran bahwa tren kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa reformasi struktural dapat mengikis kepercayaan pasar.

Sentimen pasar juga tecermin dalam perilaku investor asing. Beberapa ulasan media mencatat bahwa indeks saham dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan akibat kebijakan moneter dan fiskal yang kurang tepat, termasuk defisit anggaran yang melebar dan spekulasi atas masa depan kebijakan Bank Indonesia. Arus keluar modal asing, kenaikan biaya pinjaman, dan volatilitas pasar dapat membuat biaya utang negara makin mahal (cost of funds). Jika tidak dikelola dengan baik, fenomena ini sering menjadi awal dari tekanan fiskal yang lebih serius.

MENGGERUS APBN

Kebijakan utang tentunya bukanlah fenomena asing bagi negara berkembang. Banyak negara memanfaatkan utang untuk membiayai proses pembangunannya yang kian cepat. Namun, perlu diingat, krisis utang biasa muncul bukan hanya karena besarnya utang, tetapi juga karena ketidakseimbangan fiskal, beban bunga yang membesar, dan penurunan kepercayaan pasar, yang bisa menjadi ancaman nyata. Oleh sebab itu, masing-masing negara harus memiliki alarm dini (early warning system) terhadap dampak kebijakan utang tersebut.

Data Kementerian Keuangan mencatat, total utang pemerintah pusat Indonesia mencapai sekitar Rp9.138,05 triliun per Juni 2025, setara dengan 39,86% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini meningkat dari posisi Desember 2024 yang sekitar Rp8.813 triliun, meskipun secara rasio masih di bawah ambang batas aman menurut ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, sebesar 60%. Akan tetapi, secara nominal sudah mendekati angka 40% dari PDB, batas yang dipandang sebagai tingkat di mana risiko semakin nyata.

Menurut Bank Dunia dalam The Macro Poverty Outlook (MPO) edisi April 2025, rasio utang Indonesia dikalkulasikan akan mencapai sekitar 40,1% dari PDB pada akhir 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 40,8% pada 2026 dan mencapai 41,4% pada 2027. Peningkatan ini juga berdampak terhadap pembayaran bunga utang yang semakin besar dalam anggaran negara. Dalam APBN 2026, pemerintah harus mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang sebesar Rp599,44 triliun. Jumlah ini setara dengan sekitar 19,1% dari total pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp3.136,5 triliun.

Fenomena ini mencerminkan bahwa meski rasio utang Indonesia secara formal berada di bawah batas aman, arus anggaran yang makin banyak terserap untuk membayar bunga utang dapat menghambat kebijakan dan ruang fiskal pemerintah yang makin terbatas. Kondisi ini jika dicermati, mirip dengan pola pada beberapa negara seperti Sri Lanka, Pakistan, dan Venezuela yang kemudian mengalami krisis utang karena ketidakseimbangan antara beban utang dan kapasitas fiskal yang mereka miliki.

Krisis utang sering kali tidak dimulai ketika rasio utang tinggi, tetapi dipicu oleh perubahan ekspektasi pasar, penurunan kepercayaan investor, atau kondisi fiskal jangka pendek yang buruk, terutama ketika utang menjadi makin sulit dikelola. Rasio utang Indonesia yang menjelang 40% dari PDB menandakan bahwa ruang fiskal negara makin sempit. Ketergantungan pada utang untuk membiayai defisit anggaran, belanja publik, dan proyek infrastruktur membuat kemampuan pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi berikutnya menjadi lebih terbatas.

Risiko lain yang sering luput dari perhatian publik adalah struktur pembiayaan utang Indonesia. Sebagian besar utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang diperdagangkan di pasar keuangan. Artinya, stabilitas pembiayaan sangat bergantung pada kepercayaan investor. Ketika kondisi global memburuk, terjadi kenaikan suku bunga dunia atau gejolak investor global, maka arus modal bisa berbalik dengan cepat. Stabilitas utang negara bergantung pada kepercayaan pasar, bukan hanya pada angka rasio utang yang dimilikinya.

Kondisi perekonomian global yang tidak menentu pada 2025 dan kemungkinan akan berlanjut hingga 2027 memberikan tekanan tersendiri terhadap pengelolaan utang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah, telah memicu risiko kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang secara langsung memperberat beban pembayaran utang pemerintah. Apalagi jika investor asing menarik dananya secara masif, biaya utang Indonesia bisa melonjak tajam.

LANGKAH ANTISIPATIF

Langkah Moody’s untuk menurunkan prospek peringkat kredit Pemerintah Indonesia, dari stabil ke negatif, perlu mendapat perhatian serius. Persoalan tata kelola pemerintahan, kebijakan yang sulit diduga, dan masalah komunikasi. Ketika komunikasi kebijakan tidak jelas atau berubah-ubah, persepsi risiko akan meningkat. Dalam situasi global yang sensitif, perubahan persepsi ini bisa berdampak besar terhadap biaya utang dan stabilitas nilai tukar.

Penguatan tata kelola juga mencakup evaluasi proyek-proyek besar yang didanai utang. Setiap proyek harus melalui analisis kelayakan yang ketat dan berbasis manfaat ekonomi jangka panjang. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko pembengkakan biaya dan rendahnya imbal hasil dapat meningkatkan tekanan fiskal. Kepercayaan investor dan transparansi dalam pengelolaan utang, menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas fiskal.

Pada akhirnya, untuk mengantisipasi krisis utang yang timbul, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas yang konsisten dan berkelanjutan. Ekonomi yang kuat dan inklusif akan memperluas basis pajak, meningkatkan daya beli, dan memperbaiki keseimbangan fiskal dan moneter secara keseluruhan.

UU Belum Terbit, Istana Klaim Prabowo Punya Ruang Utak-atik APBN 2026

Bisnis.com, BOGOR -- Pemerintah mengklaim bahwa memiliki ruang untuk melakukan sejumlah perubahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kendati undang-undangnya sampai kini belum terbit.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan bahwa APBN telah disusun secara matang sejak awal dan telah disahkan sebagai undang-undang.

Namun dia menekankan bahwa APBN memiliki ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jika terjadi dinamika ekonomi maupun perkembangan kebijakan, pemerintah tetap dapat melakukan penyesuaian tanpa harus mengubah undang-undang.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola fiskal untuk memastikan pemerintah tetap responsif terhadap kondisi aktual, sekaligus menjaga kepastian hukum dan disiplin anggaran.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” ujar Prasetyo.

UU APBN dan DIPA

Seperti diberitakan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam periode pemerintahan sebelumnya, penyerahan DIPA dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025. Namun hingga awal Januari 2026, penyerahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum dilakukan. Belum terbitnya undang-undang maupun peraturan presiden mengenai rincian APBN juga memunculkan pertanyaan publik.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menegaskan komitmen percepatan penyaluran belanja negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah, agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Ia menyatakan, penyerahan DIPA lebih bersifat seremoni sehingga keterlambatan agenda tidak menghambat pelaksanaan program.

Menurut Purbaya, penyerahan DIPA yang semula direncanakan pada Selasa (16/12/2025) diundur mengikuti agenda Presiden.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

Pemerintah Melanggar Hukum?

Pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu Beni Kurnia Illahi menyoroti bahwa tahun anggaran 2026 telah berjalan beberapa hari, tetapi dokumen hukum yang menjadi landasan operasional belanja negara tersebut belum dapat diakses oleh publik.

Beni menegaskan bahwa dalam kacamata hukum keuangan negara, kondisi ini mencederai prinsip transparansi. Padahal, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara meletakkan transparansi dan ketaatan pada hukum sebagai kewajiban imperatif, bukan sekadar etika administrasi.

"Hal itu merupakan amanat langsung dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Bila Perpres [Rincian APBN] belum diundangkan dan diumumkan, maka secara hukum keberlakuannya masih lemah," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Lebih lanjut, Beni menjelaskan bahwa Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara menetapkan rincian APBN dalam Perpres sebagai dasar operasional belanja. Tanpa adanya publikasi resmi, pelaksanaan anggaran saat ini berada dalam kondisi rawan cacat asas legalitas dan ketidakpastian hukum.

"Sehingga akan memunculkan spekulasi-spekulasi bila pemerintah melaksanakan anggaran," tambahnya.

Selain tinjauan keuangan negara, Beni juga menyoroti potensi pelanggaran dari sisi hukum administrasi negara. Merujuk pada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan asas legalitas, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, peraturan yang belum dipublikasikan tidak dapat dianggap efektif mengikat, baik bagi aparatur maupun publik.

"Dalam konteks ini, keterlambatan publikasi instrumen hukum APBN berpotensi dikualifikasi sebagai malaadministrasi berupa penundaan kewajiban hukum, karena negara menjalankan fungsi fiskalnya tanpa memastikan terlebih dahulu akses publik atas dasar hukumnya," tegas Beni.

DIPA APBN 2026 Belum Diumumkan, Mensesneg Sebut Penyesuaian Revisi Anggaran Diatur Mekanisme

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah belum diumumkannya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurut dia, APBN telah disusun secara matang sejak awal dan telah disahkan sebagai undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Nggak, kalau APBN kan sejak awal juga sudah dirancang sedemikian rupa dan itu juga sudah disahkan ya di dalam Undang-Undang APBN,” ujarnya.”

Kendati demikian, Prasetyo menekankan bahwa APBN memiliki ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jika terjadi dinamika ekonomi maupun perkembangan kebijakan, pemerintah tetap dapat melakukan penyesuaian tanpa harus mengubah undang-undang.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola fiskal untuk memastikan pemerintah tetap responsif terhadap kondisi aktual, sekaligus menjaga kepastian hukum dan disiplin anggaran.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” tandas Prasetyo.

Seperti diberitakan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam periode pemerintahan sebelumnya, penyerahan DIPA dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025. Namun hingga awal Januari 2026, penyerahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum dilakukan. Belum terbitnya undang-undang maupun peraturan presiden mengenai rincian APBN juga memunculkan pertanyaan publik.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menegaskan komitmen percepatan penyaluran belanja negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah, agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Ia menyatakan, penyerahan DIPA lebih bersifat seremoni sehingga keterlambatan agenda tidak menghambat pelaksanaan program.

Menurut Purbaya, penyerahan DIPA yang semula direncanakan pada Selasa (16/12/2025) diundur mengikuti agenda Presiden.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

DIPA APBN 2026 Belum Diumumkan, Mensesneg Sebut Penyesuaian APBN 2026 Diatur Mekanisme