Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia Perry Barman Slangor menyatakan perseroan menargetkan penyaluran pembiayaan meningkat sebesar 12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8,2 triliun pada tahun ini.

“Kami tetap menargetkan pertumbuhan double digit, yaitu sebesar 12 persen, atau pembiayaan baru mencapai Rp8,2 triliun (pada 2026)," ucap Perry Barman Slangor di Jakarta, Kamis sore (5/3).

Untuk merealisasikan target pertumbuhan tersebut, perseroan telah mencanangkan sejumlah strategi utama, salah satunya memanfaatkan inovasi dan kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Ia mengatakan, perseroan berupaya untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam penilaian kelayakan kredit konsumen (credit scoring).

"Sistem credit scoring ini mampu untuk memitigasi risiko dan juga membantu kami untuk memperluas penyaluran yang lebih sustainable (berkelanjutan) dan lebih sehat," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan integrasi AI dan deepfake verification dalam sistem verifikasi wajah (face recognition)untuk mendeteksi profil nasabah secara seketika (liveness), sekaligus menekan potensi penipuan siber (scam).

Perry menyampaikan, strategi lainnya untuk mencapai target pembiayaan tersebut adalah dengan melakukan ekspansi bisnis ke berbagai wilayah baru yang potensial di luar Pulau Jawa, terutama di kota-kota tier 2 dan 3 nasional.

Ia mengatakan, saat ini 68 persen bisnis perseroan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara baru 32 persen yang tersebar di luar Pulau Jawa.

Ia menyatakan, pihaknya menargetkan pendalaman pasar ke Pulau Sumatera serta kawasan timur Indonesia agar distribusi pembiayaan lebih merata.

Meskipun demikian, Perry menyoroti adanya sejumlah tantangan dalam upaya ekspansi tersebut, terutama dengan adanya perbedaan gaya hidup masyarakat serta kekuatan daya beli masyarakat yang selama ini memang masih lebih tinggi di Pulau Jawa.

Untuk mempersiapkan ekspansi bisnis tersebut, ia mengatakan perseroan juga aktif mendiversifikasi pendanaan melalui kemitraan bersama 16 institusi perbankan, salah satunya Maybank, Superbank, Sampoerna, J-Trust Bank, hingga Hana Bank.

“Dan kami berupaya untuk terus mendiversifikasi kami, dan bahkan kami mencoba untuk even explore potential possibility (menjajaki kemungkinan potensial) untuk melakukan offshore borrowing (pendanaan dari luar negeri) juga,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tercatat telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp185,87 triliun sejak 2010 hingga awal 2026.

Menteri Perumahan Rakyat periode 2010–2011, Suharso Monoarfa, menilai capaian tersebut perlu terus ditingkatkan guna memastikan kinerja penyaluran perumahan berjalan optimal.

"Mari kita bersama-sama membantu pemerintah, karena persoalan perumahan bukan hanya persoalan individu, melainkan tanggung jawab bersama,” jelas Suharso dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Sejalan dengan torehan tersebut, BP Tapera mengantongi penghargaan Anugerah Forwapera 2026 kategori Garda Terdepan Rumah Subsidi. Sepanjang 2025 sendiri, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 278.868 unit.

Khusus untuk tahun ini, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyampaikan komitmen BP Tapera untuk menyalurkan pembiayaan bagi 350.000 unit rumah subsidi.

"Pentingnya sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, dan bank penyalur untuk mendukung target penyaluran 350 ribu unit rumah subsidi pada 2026. Kami berharap sinergi yang lebih baik agar program perumahan subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujar Sid.

Sebelumnya, pemerintah melalui BP Tapera menargetkan penyaluran rumah subsidi sedikitnya mencapai 285.000 unit.

Dalam laporan terbarunya, total kebutuhan anggaran untuk memenuhi rencana penyaluran sepanjang tahun ini mencapai Rp37,1 triliun.

Perinciannya, anggaran Rp37,1 triliun tersebut bersumber dari DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat akumulasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyasar 1.877.747 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 2010 hingga 2025.

Manajemen BP Tapera mengatakan, total dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk membantu MBR memiliki hunian pertama tersebut mencapai Rp185,87 triliun. Realisasi pada 2025 bahkan mencatatkan sejarah tertinggi dengan penyaluran 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa tren permintaan rumah subsidi terus menunjukkan kurva positif, terutama setelah masa pandemi. Dia mencatat profil debitur pada 2025 didominasi oleh MBR dengan penghasilan di rentang Rp3 juta—Rp5 juta per bulan.

"Kami melihat profil debitur ini tidak akan banyak berubah pada 2026. Keberhasilan realisasi 2025 juga didorong oleh kemudahan akses pembiayaan awal yang bergantung pada skema uang muka (down payment/DP) yang minim," ujar Heru dalam keterangan resmi, Rabu (14/1/2026).

Secara segmentasi, sektor swasta masih menjadi motor utama penyerapan KPR Sejahtera FLPP dengan porsi mencapai 73,63% atau setara 205.330 unit rumah pada tahun lalu, sedangkan mayoritas debitur memilih tenor cicilan di kisaran 10 hingga 15 tahun.

Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah memasang target yang lebih agresif. Heru mengungkapkan bahwa sesuai Nota Keuangan 2026, terdapat alokasi pencadangan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran hingga 350.000 unit rumah.

Saat ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang tersedia telah dipatok untuk 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana Rp36,6 triliun.

"Dana tersebut terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok (revolving fund) sebesar Rp10,2 triliun, dan saldo awal tahun 2026 sebesar Rp4,6 triliun," ujarnya.

Heru optimistis target 350.000 unit dapat tercapai mengingat tingkat kesiapan stakeholder yang semakin matang.

Adapun, saat ini, BP Tapera telah menjalin kerja sama dengan 43 bank penyalur dan 8.113 pengembang yang tersebar di 13.249 lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengusulkan agar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran bisa dijual lebih dari 2 kemasan alias pak.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa usulan ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan realisasi penyaluran beras SPHP pada 2026. Target penyaluran beras SPHP mencapai 1,5 juta ton.

“Kita akan lebih mudahkan, mungkin kami akan lebih fleksibel, khususnya dengan jumlah kuantitasnya nanti. Karena kalau dulu satu orang hanya bisa beli dua pak, mungkin sekarang juga ditambah,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).

Menurut Rizal, langkah ini diharapkan dapat mendongkrak perputaran penjualan beras SPHP yang selama ini dibatasi dua pak per kepala.

Namun demikian, dia menyampaikan bahwa konsep ini baru akan diajukan kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Dia kemudian menjelaskan bahwa beras SPHP akan disalurkan secara penuh sepanjang tahun ini, berbeda dengan penyaluran pada 2025 yang terbagi ke dalam beberapa periode.

Menurutnya, skema itu pula yang membuat Perum Bulog tak optimal menyalurkan beras SPHP pada tahun lalu. Realisasi penyaluran beras SPHP Bulog pada 2025 pun hanya berkisar 802.939 ton dari target 1,5 juta ton.

“Jauh dari target karena kepotong-potong. Januari sampai Maret penjualan, terus awal April berhenti, Agustus baru jualan lagi. Ke depan, penjualan SPHP ini berjalan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember [2026], jadi tidak ada yang terputus,” ujar purnawirawan TNI berpangkat Letjen ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan ritel modern membatasi pembelian beras SPHP maksimal 2 kemasan per orang.

Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan, pembatasan beras SPHP ini dilakukan agar bisa terdistribusi secara merata kepada masyarakat.

“Kalau untuk Bulog, saya batasi hanya dua pieces. Untuk beras yang ditugasi oleh Bulog ya, [beras] SPHP,” kata Solihin saat ditemui seusai acara Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkap potensi pasokan rumah subsidi terhambat memenuhi target pada tahun ini akibat terkendala aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah mengungkapkan kebijakan tersebut dinilai menjadi tantangan utama bagi para pengembang daerah dalam mengeksekusi suplai hunian untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Junaidi menuturkan, jika pemerintah tidak segera memberikan relaksasi terhadap aturan LSD, target penyaluran hunian FLPP yang dipatok sebanyak 350.000 unit akan sulit tercapai.

Dia turut memperkirakan realisasi maksimal suplai rumah subsidi kemungkinan besar hanya mampu menyentuh angka 300.000 unit jika hambatan regulasi lahan tersebut terus berlanjut.

"Kalau selama LSD ini tidak ada relaksasi, khususnya bagi pengembang yang sudah mengantongi izin, saya yakin akan berat untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit. Realisasi maksimal suplai mungkin saja hanya di angka 300.000 unit," ujar Junaidi kepada Bisnis, dikutip Senin (5/1/2026).

Menurutnya, kebijakan LSD ini sangat dirasakan oleh para pengembang yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tanpa adanya kepastian hukum terkait lahan yang sudah memiliki izin, para pelaku usaha di sektor perumahan rakyat ini terancam mengalami kerugian finansial.

Sebagai solusi, Apersi mengusulkan agar pemerintah tidak memberlakukan aturan LSD bagi lahan yang proses perizinannya sudah berjalan. Junaidi menekankan bahwa pengecualian ini krusial demi melindungi keberlangsungan usaha pengembang kecil sekaligus menjamin ketersediaan hunian bagi masyarakat luas.

"Sebaiknya yang sudah berizin itu untuk tidak diberlakukan LSD yang sudah berizin. Yang proses izinnya sudah jalan itu tidak diberlakukan, kecuali untuk yang baru. Jadi, supaya tidak melibatkan kerugian-kerugian bagi para pengusaha," pungkasnya.

Untuk diketahui, sepanjang tahun ini pemerintah menyediakan kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP mencapai 350.000 unit.

Meski demikian, mempertimbangkan tantangan yang ada, BP Tapera menargetkan penyaluran program FLPP dapat menyentuh angka 285.000 unit pada 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut total kebutuhan anggaran untuk memenuhi rencana penyaluran rumah subsidi tersebut mencapai Rp37,1 triliun.

"Target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun," jelasnya saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Perinciannya, anggaran Rp37,1 triliun itu bakal berasal dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 270.985 unit hingga periode 22 Desember 2025.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan total nilai pembiayaan yang telah disalurkan tersebut mencapai Rp33,66 triliun.

"Penyaluran ini melibatkan 39 bank penyalur dan kolaborasi dengan 8.058 pengembang yang tersebar di 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," jelas Heru dalam agenda Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Bank Penyalur FLPP di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Untuk diketahui, BP Tapera resmi menggandeng 43 bank penyalur. Terdiri dari 5 bank Himbara, 4 bank swasta, dan 33 BPD untuk mengejar target penyaluran sebanyak 285.000 unit rumah pada 2026.

Adapun, total kebutuhan dana untuk target tersebut mencapai Rp37,1 triliun. Sumber pendanaan akan berasal dari DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok (revolving) Rp10,4 triliun, serta saldo awal tahun sebesar Rp1,6 triliun.

“Sesuai Nota Keuangan 2026, Pemerintah juga mencadangkan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target hingga 350.000 unit rumah tahun depan,” tegas Heru.

Pada saat yang sama, Heru mengungkap pihaknya turut meningkatkan alokasi penyaluran untuk sektor non-formal dari sebelumnya hanya 10% di tahun 2025, kini dinaikkan menjadi 15% per bank penyalur pada 2026.

Keputusan tersebut diambil guna memastikan pemerataan pembiayaan KPR Sejahtera FLPP bagi masyarakat luas.

"Jika tahun 2025 dalam PKS hanya mengalokasikan 10% untuk non formal untuk setiap bank, namun tahun ini meningkat menjadi 15%. Sehingga diharapkan akan semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia," pungkas Heru.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah Menteri menghadiri rapat evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 dan rencana penyaluran pada 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Ekonomi, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Menurut pantauan, sejumlah Menteri yang hadir diantaranya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Men Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ekraf Teuku Rifky, Wamen Pelindung Pekerja Migran Christina Aryani, dan juga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Rapat berlangsung sejak pukul 11.00 dan selesai sekitar pukul 13.00.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan telah melaporkan pencapaian penyaluran KUR UMKM sepanjang 2025 yang secara nilai masih on track.

"Dari target yang sudah ditentukan Rp 286 triliun, alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp238 triliun, jadi sekitar 83 persen," katanya saat jumpa awak media, Senin (17/11/2025).

"Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96 persen yaitu Rp2,25 juta," sambungnya.

Ia juga membeberkan bahwa debitur gradasi atau yang naik kelas sudah mencapai 1,3 juta debitur yang targetnya 1,2 juta debitur.

Selain itu, target penyaluran plafon KUR UMKM ke sektor produksi diungkapkan telah terealisasi 60,7 persen, di atas target 60 persen. "Nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. Insyaallah di Desember akhir kita tercapai di 61 persen," tuturnya.

Adapun potensi penyerapan tenaga kerja, kata Maman mencapai sekitar 8-11 juta. Namun dengan catatan masih ada tantangan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM rata-rata masih sektor informal.

"Saya tadi mendapatkan amanah dan saya laporkan juga di komite bahwa target kementerian UMKM ke depan, kita akan mengupayakan membuat program untuk yang dari sektor informal kita geser ke sektor formal," katanya.

Maman juga menjelaskan adanya peningkatan target penyaluran KUR UMKM pada 2026.

"Terus saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp 320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5 persen."

Kemudian, ada aturan baru yang dijelaskan Maman, yakni tidak ada lagi batasan berapa kali debitur dapat mengambil KUR dan adanya penetapan bunga flat walau mengambil KUR berkali-kali.

"Dan yang menarik saya sampaikan bahwa, kalau selama ini KUR itu dibatasi pengambilannya sampai 4 kali saja. Satu kali ngajuin KUR, yang kedua ngajuin KUR, yang ketiga, keempat, hanya maksimal 4 kali untuk sektor produksi dan 2 kali untuk yang perdagangan, sekarang sudah dibuka. Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas," tuturnya.

"Lalu yang kedua, yang tadinya, kan sekarang ini pengajuan pertama 6 persen. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7 persen. KUR yang ketiga naik 8 persen. KUR yang keempat naik 9 persen. Sekarang semua sama 6 persen."

Maman mengungkapkan bahwa peraturan baru tersebut sedang dibuat dan rencananya dapat berlaku pada Januari 2026. "Mulai awal Januari 2026. Itu permenkonya nanti akan disiapkan," ucap Maman.