Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Aturan baru itu mengatur mengenai mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta TNI dan Polri. Meski demikian, soal penerima, komponen, besaran dan waktu atas pemberian nantinya bakal diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," bunyi pasal 2 ayat (2) PMK No.13/2026, dikutip Rabu (4/3/2026).

Pada PMK tersebut, Purbaya mengatur bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan.

Namun, khusus untuk lembaga nonstruktural yang bukan satuan kerja, maka pembayaran akan dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga/satuan kerja induk lembaga nonstruktural.

Wajib Dibayar Langsung Ke Penerima

Otoritas fiskal juga mewajibkan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dilaksanakan dengan pembayaran langsung kepada penerima. Dalam hal tidak bisa dilaksanakan, maka pembayaran langsung dilakukan melalui bendahara pengeluaran.

Pembayaran THR nantinya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang berdasarkan masing-masing kelompok penerima. Kemudian, nantinya SPM-LS diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun, ada pengecualian untuk satuan kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, serta untuk satuan kerja perwakilan luar negeri. Bagi satker-satker dimaksud, penyampaian SPM-LS ke KPPN serta penerbitan SP2D akan dilakukan sesuai dengan PMK terkait serta PMK mengenai pelaksanaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi alias SAKTI.

Pengecualian juga tercantum pada pasal 7, yang mana mengatur pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk satker badan layanan umum (BLU). Pembayaran kepada satker BLU yang berasal dari sumber penerimaan negara bukan pajak BLU dipertanggungjawabkan melalui pengesahan belanja dengan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Sisa Dana THR Dikembalikan ke Kas Negara

Kemudian, pada pasal 8, Purbaya mengatur bahwa apabila ada sisa dana THR dan gaji ke-13 maka harus dikembalikan ke kas negara.

"Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero)," bunyi pasal 10 ayat (1).

Adapun sebelumnya Menkeu Purbaya menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri dari APBN senilai Rp55 triliun. Pada rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dia awalnya menyebut THR akan dicairkan pekan pertama puasa.

"[THR ASN dicairkan] minggu pertama puasa," terang Purbaya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa pemerintah resmi menetapkan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus/Bantuan Hari Raya (BHR) tahun 2026 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pegawai swasta, hingga pengemudi dan kurir online. Penyaluran ditegaskan wajib dilakukan paling lambat H-7 sebelum Idulfitri 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026), atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Atas izin dan instruksi Bapak Presiden, akan diumumkan besaran dan peruntukan tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya (BHR) periode 2026,” ujar Teddy.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran menteri, pimpinan perusahaan, serta para pengemudi online yang hadir dalam konferensi pers tersebut.

THR ASN 2026 Capai Rp55 Triliun, Naik 10%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan total anggaran THR 2026 untuk ASN pusat dan daerah, PPPK, TNI-Polri, serta pensiunan mencapai Rp55 triliun, meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp49 triliun.

“Ini meningkat 10% dari tahun lalu, sesuai arahan Presiden,” kata Airlangga.

Rinciannya Rp22,2 triliun untuk 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri. Kemudian, Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN daerah dan Rp12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan. Berbeda dengan masa pandemi, tahun ini THR dipastikan dibayarkan 100%.

THR itu mencakup gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang nantinya penyalurannya telah mulai dilakukan bertahap sejak 26 Februari 2026.

Airlangga menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni.

BHR Ojol Total Rp220 Miliar, Grab-Gojek Rata-rata Rp250.000-Rp275.000

Selain THR bagi ASN dan pegawai formal, pemerintah juga mendorong pemberian BHR bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online. Total nilai BHR tahun ini mencapai Rp220 miliar, dengan estimasi penerima sekitar 850.000 mitra pengemudi.

Mitra pengemudi Gojek dan Grab rata-rata menerima Rp250.000-Rp275.000 per orang. Pengemudi aktif roda dua di aplikasi lain seperti Maxim dan inDrive rata-rata menerima Rp150.000. Untuk roda empat bisa mencapai Rp200.000.

Gojek dan Grab masing-masing diperkirakan mengalokasikan antara Rp100 miliar hingga Rp200 miliar untuk sekitar 400.000 mitra. Sementara Maxim menargetkan sekitar 51.000 mitra penerima dan InDrive sekitar 500 mitra.

“Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” tegas Airlangga.

Aturan BHR Diatur Lewat SE Kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa ketentuan BHR ojol dan kurir online diatur dalam Surat Edaran (SE) terbaru Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam SE tersebut disebutkan BHR diberikan kepada pengemudi/kurir yang terdaftar resmi dalam 12 bulan terakhir dan besaran BHR paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Adapun, BHR dibayarkan dalam bentuk uang tunai serta perusahaan wajib transparan dalam perhitungan. Kemudian, pembayaran paling lambat H-7 Lebaran.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian terhadap pekerja formal maupun mitra ekonomi digital, guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi jelang Idulfitri 2026.

Dengan total alokasi THR dan BHR yang signifikan tahun ini, pemerintah berharap momentum Lebaran dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2026.

Teddy menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan perusahaan dan pelaku usaha yang diharapkan mematuhi ketentuan pembayaran tepat waktu.

“Kepada para pimpinan perusahaan masing-masing, terima kasih, Bapak/Ibu. Dan juga, rekan-rekan pengemudi online, terima kasih. Demikian tadi penyampaian detail dan teknis mengenai tunjangan hari raya dan bonus hari raya di tahun 2026 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, swasta, pengemudi online, dan juga peserta BPJS,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA --- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan segera mencairkan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI-Polri, hingga pensiunan. Alokasi anggaran THR sebesar Rp55 triliun.

Purbaya memunta setiap pihak untuk bersabar karena pencairan tersebut sedang dalam proses karena menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti begitu presiden pulang [dari Amerika Serikat], mungkin dia akan umumkan. Saya enggak tahu, masih diproses, tapi dana-dana sudah siap," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ketika dikonfirmasi apakah pencairannya pada pekan ini, dia kembali menekankan bahwa keputusan ada di tangan kepala negara dan pemerintahan.

Skema Pencairan THR

Adapun, skema THR ASN 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, THR terdiri dari beberapa komponen.

Pertama, gaji pokok yang disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja. Kedua, tunjangan keluarga yang meliputi tunjangan suami/istri dan anak sesuai ketentuan.

Ketiga, tunjangan pangan, yang biasanya dalam bentuk tunjangan beras atau pengganti nilai beras. Keempat, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan umum bagi ASN non-jabatan.

Kelima, tunjangan kinerja (tukin) yang pemberiannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, yang bisa dibayarkan penuh atau sebagian.

Sementara untuk PNS daerah, THR juga dapat mencakup tambahan penghasilan daerah (TPP) maksimal sebesar penghasilan satu bulan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Adapun, THR dibayarkan 100% tanpa potongan iuran. Umumnya, perhitungannya mengacu pada masa kerja.

Rumusnya: masa kerja lebih dari 12 bulan = 1 bulan gaji pokok + tunjangan tetap (jika berlaku). Sementara masa kerja kurang dari 12 bulan = (masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan segera mencairkan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI-Polri, hingga pensiunan sebesar Rp55 triliun.

Purbaya menjelaskan pencairan tersebut sedang dalam proses. Kendati demikian, dia meminta setiap pihak bersabar karena menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti begitu presiden pulang [dari Amerika Serikat], mungkin dia akan umumkan. Saya enggak tahu, masih diproses, tapi dana-dana sudah siap," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ketika dikonfirmasi apakah pencairannya pada pekan ini, dia kembali menekankan bahwa keputusan ada di tangan kepala negara dan pemerintahan.

Adapun, skema THR ASN 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, THR terdiri dari beberapa komponen.

Pertama, gaji pokok ya.g disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja. Kedua, tunjangan keluarga yang meliputi tunjangan suami/istri dan anak sesuai ketentuan.

Ketiga, tunjangan pangan, yang biasanya dalam bentuk tunjangan beras atau pengganti nilai beras. Keempat, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan umum bagi ASN non-jabatan.

Kelima, tunjangan kinerja (tukin) yang pemberiannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, yang bisa dibayarkan penuh atau sebagian.

Sementara untuk PNS daerah, THR juga dapat mencakup tambahan penghasilan daerah (TPP) maksimal sebesar penghasilan satu bulan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Adapun, THR dibayarkan 100% tanpa potongan iuran. Umumnya, perhitungannya mengacu pada masa kerja.

Rumusnya: masa kerja lebih dari 12 bulan = 1 bulan gaji pokok + tunjangan tetap (jika berlaku). Sementara masa kerja kurang dari 12 bulan = (masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok.