Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan kepastian pencaplokan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara Indonesia untuk ditukar dengan PT Geo Dipa Energi (Persero) diputuskan bulan ini.

Geo Dipa merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kemenkeu yang berstatus Special Mission Vehicle (SMV). Adapun BUMN ini berfokus kepada pengembangan dan pengelolaan energi panas bumi atau geothermal dalam menghasilkan listrik bersih.

"Itu kan untuk implementasinya memang perlu waktu, tapi persetujuannya dalam bulan ini udah selesai," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Ia mengatakan proses pembicaraan terkait pengalihan PNM sudah mendapatkan lampu hijau dari Danantara.

Purbaya pernah mengungkap kalau ia telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PNM dari Danantara Indonesia.

Sang Bendahara Negara ingin mengambil alih PNM karena gerah dengan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini, PNM berada di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

"Nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR. Daripada BRI nyalurin KUR, kadang-kadang banyak protes banyak yang enggak kebagian," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Rencananya, Purbaya ingin PNM menjadi Bank UMKM yang akan berada di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengaku telah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana pemindahan salah satu BUMN, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam pertemuan tersebut, ungkap Dony, keduanya mendiskusikan mekanisme jika PNM berada di bawah Kemenkeu.

Dony menegaskan pada prinsipnya Danantara tidak keberatan dengan rencana tersebut.

"Prinsipnya kan sama saja. Indonesia sama Indonesia. Bagi kami tidak ada masalah, mana yang terbaik untuk masyarakat," kata Dony di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Ia mengatakan pembahasan masih mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme pemindahan, risiko, hingga skema pengelolaan ke depan. Pendanaan juga menjadi salah satu fokus diskusi.

Selama ini, pendanaan PNM didukung oleh perbankan, terutama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi induk perusahaan.

"Nanti ke depan kalau dialihkan, Pak Purbaya sudah menghitung juga berapa besar funding yang harus ditempatkan di PNM," ujar Dony.

Ia menyebut PNM saat ini memiliki basis nasabah yang besar, sekitar 16 juta masyarakat, dengan portofolio pembiayaan yang juga signifikan. Oleh karena itu, proses pemindahan harus dihitung secara matang.

Dony menegaskan dirinya dan Purbaya sepakat untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Perhitungan teknis masih terus dilakukan.

"Semuanya secara prinsip kita itu sama antara saya dengan Pak Purbaya. Kita menghitung teknisnya tidak mau buru-buru," ucap Dony.

"Semuanya sesuai arahan Bapak Presiden. Semuanya harus dipikirkan dengan detail dan rapi," imbuhnya.

Purbaya mengaku telah telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara Indonesia.

Sang Bendahara Negara ingin mengambil alih PNM karena gerah dengan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat ini, PNM berada di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

"Nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR. Daripada BRI nyalurin KUR, kadang-kadang banyak protes banyak yang ga kebagian," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Rencananya, Purbaya ingin PNM menjadi Bank UMKM yang akan berada di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ia menjelaskan selama ini pemerintah menanggung bunga KUR yang disalurkan melalui perbankan hingga 18 persen atau sekitar Rp40 triliun per tahun.

"Kalau KUR yang lewat bank-bank itu kan, saya bayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang setiap tahun Rp40 triliun," ujar Purbaya.

Ia menilai dana tersebut lebih baik disetor sebagai modal Bank UMKM untuk disalurkan kembali sebagai pembiayaan berbunga murah bagi pelaku UMKM.

Jika Kementerian Keuangan menginjeksi Rp40 triliun selama empat hingga lima tahun berturut-turut, Bank UMKM ini disebut bisa menjadi bank yang punya modal sebesar Rp200 triliun.

Purbaya mengaku sempat mempertimbangkan opsi lain, yakni hanya meminta PIP memonitor kinerja PNM. Namun, ia menilai langkah itu tidak akan efektif karena PNM masih berada di bawah BRI yang berorientasi pada profit.

"Dia pasti punya alasan tersendiri untuk membuat ini enggak bisa menjalankan public service obligation, kewajiban pemerintah, karena memang desain BRI untuk untung, bukan untuk membantu rakyat. Jadi itu mesti dipikirkan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta izin Presiden Prabowo untuk mengambil alih PNM. Menurut Purbaya, Prabowo telah memberikan lampu hijau terhadap rencana tersebut.

PT Sarana Multi Infrastruktur dan PIP telah diminta mempelajari skema KUR apabila nantinya menjadi induk baru PNM setelah berada di bawah Kementerian Keuangan.

Purbaya juga berencana membangun ekosistem Bank UMKM secara terintegrasi, mulai dari pendampingan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit untuk para pelaku UMKM.

"Kalau boleh, kalau didukung oleh Komisi 11 (DPR RI), saya akan eksekusi itu. Saya sudah lapor ke Pak Presiden. Dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi kita masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Surakarta, Jawa Tengah (ANTARA) - Pusat Investasi Pemerintah (PIP), salah satu Special Mission Vehicle (SMV) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyalurkan total kredit ultra mikro (UMi) senilai Rp105 miliar kepada para pelaku UMKM di Surakarta, Jawa Tengah.

Direktur Utama PIP Ismed Saputra menyatakan di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, bahwa pihaknya saat ini berkolaborasi dengan tujuh lembaga penyalur pembiayaan untuk melayani 25 ribu nasabah di kota tersebut.

Badan Layanan Umum (BLU) tersebut dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta kini tengah berupaya untuk memperluas ekosistem pembiayaan UMKM lokal dengan menjajaki kolaborasi bersama pihak penyalur pembiayaan lainnya, baik yang berbentuk lembaga keuangan maupun badan usaha.

“Yang kami kerja samakan juga salah satunya supaya Pemkot Surakarta mengidentifikasi apakah ada offtaker atau lembaga atau badan usaha (yang mau mendukung penyaluran kredit UMi), karena PIP bukan hanya (menyalurkan kredit melalui) koperasi, tetapi bisa menyalurkan melalui lembaga badan usaha,” kata Ismed.

Ia mengatakan, para offtaker tersebut nantinya dapat mengakses pembiayaan untuk ekosistem usaha lokal dengan bunga yang lebih murah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya, yakni sebesar 4 persen.

“Maksimal dari PIP kan bisa 4 persen, jadi kalau ada offtaker nanti debitur itu bisa (meminjam modal kerja dengan bunga) maksimal 4 persen karena offtaker tidak akan ambil untung dari pembiayaannya,” ujarnya.

Selain menjajaki kerja sama dengan pihak penyalur pembiayaan, PIP juga mendukung pembiayaan dan pemberdayaan UMKM yang dikelola oleh kelompok masyarakat desil 1 hingga 4, salah satunya di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta.

BLU tersebut juga terlibat dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpendapatan rendah di daerah tersebut.

“Karena di sini (Sangkrah) ada perumahan masyarakat desil 1-4, kami diminta mengidentifikasi dengan Dinas Koperasi (Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta) apa usaha yang bisa dikembangkan buat masyarakat yang memang punya usaha di wilayah ini,” ucap Ismed Saputra.

Dalam kesempatan tersebut, Ismed Saputra selaku Direktur Utama PIP dan Wakil Walikota Surakarta Astrid Widayani pun menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang pengembangan UMKM melalui penguatan ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan untuk memperluas dukungan terhadap pelaku usaha kecil di seluruh wilayah Surakarta.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Surakarta, Jawa Tengah (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk memperluas layanan pembiayaan ultra mikro (UMi) kepada para pelaku usaha lokal agar jumlah penerimanya dapat meningkat dari 25 ribu debitur saat ini.

Ia menyatakan, layanan keuangan tersebut disalurkan salah satunya oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang merupakan bagian dari Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Waktu dengar angka 25 ribu penerima UMi atau debitur (di Surakarta), saya rasa untuk kaliber Kota Solo harusnya bisa lebih besar, terlalu kecil menurut saya 25 ribu (debitur) itu untuk kaliber kota sebesar Surakarta,” ucap Suahasil Nazara di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis.

Ia pun mendorong Pemkot Surakarta untuk berkolaborasi dengan PIP untuk mengidentifikasi kegiatan usaha yang potensial untuk dapat menerima pendanaan dari BLU tersebut.

“Saya minta kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk aktif mencari usaha-usaha mikro yang bisa diberikan pembiayaan, kemudian kerja sama dengan Pemda (Pemerintah Daera), untuk menjadi kunci dari pembiayaan yang tepat sasaran dan bisa meningkatkan usaha mikro dan kecil tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan perbankan, bunga yang diterapkan PIP jauh lebih rendah, sehingga relatif terjangkau oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Bunga dari PIP itu bisa 2 persen, bisa 3 persen, maksimum 4 persen. Jadi, bunganya murah karena memang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, bukan bunga komersial,” ujar Suahasil.

Namun, PIP tidak langsung menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro. BLU tersebut berkolaborasi dengan berbagai lembaga penyalur, termasuk koperasi.

Hal tersebut mendorong adanya peningkatan biaya angsuran karena lembaga penyalur kredit seringkali memberikan penambahan bunga, di luar bunga dari PIP, untuk menutupi biaya operasional mereka serta biaya program pendampingan dan pemberdayaan pelaku UMKM.

Suahasil pun mengimbau agar penambahan biaya bunga dilakukan sewajarnya saja agar tidak memberatkan nasabah dan pembiayaan PIP masih dapat bersaing dengan layanan kredit dari perbankan.

“Biasanya pendampingan dan pemberdayaan (nasabah pelaku UMKM) ini butuh biaya juga, jadi bunga dari PIP agak ditambah juga oleh penyalur. Kalau ditambah boleh-boleh saja, tapi kami berharap jangan sampai setinggi bunga bank, karena kalau nggak ya (nasabah mending) pinjam ke bank saja,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026