Bisnis.com, MAKASSAR – Pengembang properti PT Ghezz Patombong Perkasa (GPP) memperluas ekspansi portofolio propertinya dengan meluncurkan proyek perumahan subsidi terbaru, Taman Ria Regency, di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Direktur Taman Ria Regency Rochmad Bustari mengungkapkan bahwa kehadiran proyek ini merupakan komitmen jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak dengan harga yang kompetitif di pasar.

"Keberhasilan tahap sebelumnya menjadi motivasi besar bagi kami untuk kembali menghadirkan kawasan hunian yang nyaman, berkualitas, dan terjangkau. Kami ingin membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat, terutama kalangan MBR, untuk memiliki rumah sendiri," ujar Rochmad melalui keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Proyek yang membidik segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini berlokasi di Jalan Hasanudin Toto, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat.

Langkah tersebut diambil menyusul kesuksesan korporasi dalam memasarkan tahap terdahulu, yakni Taman Ria Estate Tahap I dan II, yang mencatatkan penjualan hingga lebih dari 600 unit.

Dalam mengeksekusi proyek teranyar ini, pengembang menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Cabang Palu guna memfasilitasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi calon konsumen.

Peluncuran proyek ini mencatatkan respons positif dari pasar. Berdasarkan data internal perusahaan, tercatat sekitar 1.700 peminat telah mendaftar untuk melakukan peninjauan lokasi, dengan sejumlah calon pembeli menyatakan komitmen siap membayar uang muka (down payment/DP).

Momentum peluncuran ini dinilai strategis karena bertepatan dengan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Pengembang memanfaatkan momentum tersebut dengan merilis stimulus pasar berupa promo uang muka yang sangat miring.

"Hari Kemerdekaan RI, kita harus merdeka dari yang mahal-mahal. Itulah visi kami. Konsumen cukup membayar DP sebesar Rp81.000 dan bisa langsung menerima kunci rumah," kata Rochmad.

Selain sebagai strategi penetrasi pasar, proyek Taman Ria Regency ini juga dirancang untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pihak pengembang optimistis skema pembiayaan yang mudah dijangkau akan mempercepat penyerapan backlog perumahan di daerah.

Secara total, Taman Ria Regency diproyeksikan merangkum 239 unit rumah subsidi tipe 36 dengan luas lahan mencapai 96 meter persegi per unit. Dari total target tersebut, pengembang melaporkan sebanyak 87 unit saat ini sudah memasuki tahapan konstruksi di lapangan.

Dari sisi aksesibilitas, proyek ini diuntungkan oleh lokasinya yang berada di dalam area perkotaan. Lokasi perumahan hanya berjarak sekitar 10 menit menuju Palu Grand Mall serta memiliki konektivitas yang dekat dengan pusat perbelanjaan, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pusat layanan publik.

Pengembang mematok harga normal unit hunian ini sebesar Rp173 juta. Namun, guna menstimulus daya beli selama masa promo, konsumen disajikan sejumlah insentif tambahan, antara lain DP khusus senilai Rp81.000, bebas biaya akad dan biaya notaris, bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bonus fasilitas pemasangan kanopi rumah tanpa biaya tambahan.

Manajemen optimistis kombinasi antara lokasi yang strategis, rekam jejak (track record) perusahaan, serta insentif finansial yang ditawarkan akan mampu mengerek kinerja penjualan Taman Ria Regency di pasar properti Sulawesi Tengah pada kuartal ini.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan program 3 juta rumah agar dapat berjalan dengan baik sejak awal hingga selesai.

“Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP tidak hanya berperan melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan agar tata kelola program terlaksana secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, meminimalisasi potensi penyimpangan, serta menjaga agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang menjadi perhatian utama BPKP adalah memastikan program ini benar-benar tepat sasaran. Dia menekankan bahwa manfaat yang diberikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan para pekerja informal yang jumlahnya cukup besar, khususnya di wilayah Cikarang dan Bekasi, Jawa Barat.

“Kami sebagai auditor dapat tugas dari Presiden, khususnya Menteri PKP, untuk mendampingi, mengawal program ini dengan baik, supaya program ini bisa berjalan dengan lancar, tata kelolanya baik, tidak ada penyimpangan dan terakhir terutama supaya bisa tepat sasaran, bener-bener diterima para masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama para pekerja informal yang tentu sangat banyak di daerah Cikarang, Bekasi,” kata Ateh.

Untuk itu, BPKP berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan program ini melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Danantara, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

BPKP berharap melalui pengawalan yang kuat dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, program ini dapat terlaksana secara efektif, memiliki tata kelola yang baik, bebas dari penyimpangan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai tambahan, pemerintah menerima hibah lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah susun subsidi yang ditujukan bagi MBR. Kehadiran lahan hibah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan hunian vertikal di wilayah penyangga Jakarta.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Pemerintah terus mendorong penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melalui Danantara Housing.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan proyek tersebut akan dibangun di atas lahan hibah yang disiapkan untuk mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara Housing akan membangun rumah susun atau rusun subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lahan hibah kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun. Dan juga tentunya kalau pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting, kita juga akan menghitung berapa pastinya agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Rosan di Jakarta dilansir Antara, Selasa, 30 Juni 2026.

Danantara siapkan pembangunan dan skema pembiayaan

Ia mengatakan sebagai pelaksana pembangunan dan juga pembiayaan, Danantara sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyiapkan perencanaannya, targetnya, implementasinya, agar semua dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Karena yang dibangun itu berupa rumah susun subsidi untuk segmen MBR, maka ia mengatakan nantinya harganya tentu harus terjangkau.

"Dan tidak hanya mulai dari segi pembangunan perumahan tersebut, tapi kita pun melakukan pembiayaan, baik pembiayaan untuk proyek itu sendiri (maupun) juga tentunya pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar bisa mendapatkan akses finansialnya dari pihak perbankan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan lahan hibah di wilayah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bakal dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

Proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian untuk MBR dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.

Proyek tersebut merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

IDXChannel - Pemerintah resmi menerima hibah lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya dalam bentuk hunian vertikal atau rumah susun (rusun).

Menurut Ara, hibah dari Lippo Cikarang ini menjadi bentuk nyata dukungan dunia usaha terhadap program pemerintah sekaligus menjadi bukti semangat gotong royong dalam mewujudkan keadilan sosial.

"PT Lippo Cikarang sebagai bagian dari dunia usaha memberikan kontribusi nyata dan contoh nyata untuk gotong royong dalam rangka keadilan sosial yang sering disampaikan Presiden Prabowo yaitu Sila ke-5. Bagaimana itu bisa dijalankan dengan baik dan dengan tata kelola yang benar," kata Ara usai penandatanganan komitmen hibah lahan Meikarta di Wisma Danantara, Senin (29/6/2026).

Dia memastikan, proses tersebut mendapat pengawasan dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta telah dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di mana KPK telah menyatakan lahan tersebut berstatus clear and clean, sehingga proses hibah kepada negara dapat dilanjutkan.

"Saya 4 bulan lalu datang ke KPK dan sudah dinyatakan oleh KPK tanahnya adalah clear and clean dalam proses itu. Jadi kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Dia menilai, hibah lahan ini menjadi terobosan penting untuk mempercepat pembangunan rumah susun bersubsidi. Pasalnya, berdasarkan data pemerintah, pembiayaan rumah susun subsidi dalam lima tahun terakhir baru mencapai sekitar 140 unit.

Di atas lahan seluas sekitar 30 hektare tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian dengan berbagai tipe, mulai dari satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar. Selain itu, desain juga mencakup unit berukuran 45 meter persegi yang diprioritaskan bagi keluarga.

"Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan," katanya.

Ara menambahkan, pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,64 juta unit.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti...

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp689,80 miliar dipergunakan membangun 5.292 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro di Makassar, Senin, mengatakan, anggaran Rp689,80 miliar itu digunakan untuk 5.292 unit rumah yang berhasil dibangun di 22 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan per Mei 2026.

"Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Mei 2026 sudah dibangun 5.292 unit rumah dengan penyaluran Rp689,80 miliar," ujarnya.

Angkaswantoro menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia mengatakan akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR masih terbatas sehingga diperlukan instrumen pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan berjangka panjang, mengingat sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi serta pencipta efek berganda di daerah.

"Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau," katanya.

Menurut dia, dari total rumah yang dibangun, penyaluran anggaran yang direalisasikan mencapai Rp689,80 miliar itu disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Angkaswantoro menegaskan bahwa realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

"Jadi mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memperluas kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui aturan terbaru. Kini, pekerja dengan penghasilan hingga Rp 8,5 juta per bulan di sejumlah wilayah, bahkan pasangan suami istri dengan pendapatan gabungan hingga Rp 14 juta di Jabodetabek, masuk dalam kategori MBR dan berhak mengakses program rumah subsidi.

Kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan masyarakat memiliki hunian layak sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah. Aturan tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 April 2025.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penyesuaian dilakukan karena batas penghasilan MBR sebelumnya sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di berbagai daerah. Pemerintah juga mengubah pembagian wilayah dari dua menjadi empat zona agar penetapan batas penghasilan lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

"Putusan ini sudah dibuat, dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi, untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan, membangun rumah. Ataupun juga bagi para pengembang, membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah," kata Tito, beberapa waktu lalu.

Dalam aturan terbaru, Zona 1 yang meliputi Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menetapkan batas penghasilan maksimal Rp 8,5 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp 10 juta bagi yang telah menikah.

Untuk Zona 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara, batas penghasilan maksimal ditetapkan Rp 9 juta bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp 11 juta bagi yang telah menikah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun telah disetujui Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lantas, bagaimana gambaran cicilan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan masa tenor pembiayaan hingga 40 tahun?

Seperti diketahui, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Dengan perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Adapun, pelonggaran masa tenor KPR rumah subsidi hingga 40 tahun itu diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan MBR dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah ataubacklognasional.

Maruarar mengatakan Komite Tapera telah menyetujui perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/6/2026).

Pemerintah juga meyakini kebijakan tersebut akan mendukung target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang 2026. Peningkatan akses pembiayaan itu sekaligus diharapkan mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.

Implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di bawah pengawasan Komite Tapera.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah memperluas batasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga 14 juta per bulan memicu pro dan kontra dari sejumlah pihak. Beberapa di antaranya khawatir keputusan tersebut akan mengaburkan hak akses terhadap perumahan bagi masyarakat desil bawah.

Sejumlah pengamat perumahan menilai pergeseran batas MBR tidaklah menyelesaikan persoalan. Justru, keputusan itu dipandang berisiko mengalihkan alokasi subsidi negara ke kelompok masyarakat menengah yang secara ekonomi lebih mampu menanggung skema komersial.

Akibatnya, kelompok masyarakat dengan rentang penghasilan riil Rp3 juta—Rp5 juta dikhawatirkan makin cekak dan tersisih dari kuota bantuan perumahan yang tersedia.

Penggiat Koperasi Perumahan, Alfred Condo menekankan ketidakyakinannya bahwa keputusan perluasan tersebut bakal mendorong serapan rumah subsidi. Pasalnya, dia menjelaskan bahwa minimnya serapan tersebut akibat dari lemahnya daya beli masyarakat saat ini.

“Jadi, FLPP anjlok bukan karena orang berpenghasilan Rp12 juta hingga Rp14 juta terhalang membeli. FLPP anjlok karena masyarakat berpenghasilan Rp3 hingga 5 juta yang memang penghuni terbesar backlog perumahan tidak mampu membayar,” jelasnya dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/6/202).

Alfred melanjutkan, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Susenas 2025, saat ini ketimpangan pemilikan rumah terkonsentrasi pada desil 3 hingga desil 5 dengan rentang pendapatan di angka Rp800.000 hingga Rp1,5 juta per bulan.

Alfred berpandangan, masyarakat dengan pendapatan hingga Rp14 juta dinilai telah mampu membeli hunian komersial.

“Sehingga, menaikkan batas MBR ke Rp14 juta bukan memperluas akses bagi yang membutuhkan, itu justru menggeser subsidi ke kelompok yang secara ekonomi sebenarnya sudah mampu menanggung pembiayaan komersial,” tambahnya.

Senada, Ketua Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto menilai langkah ini justru berpotensi memicu masalah baru dalam ketepatan sasaran distribusi rumah subsidi.

Dia menyebut, golongan masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dikhawatirkan makin terpinggirkan dari persaingan pasar.

“Kebijakan tersebut justru semakin membuat penyaluran rumah subsidi tidak tepat sasaran. Masyarakat yang berpenghasilan Rp8 juta kebawah, semakin tidak mampu mengakses rumah subsidi atau FLPP dari negara. Sehingga saya merasa kebijakan ini tidak ada pengaruhnya,” ujar Zulfi.

Ketimbang melonggarkan batas atas pendapatan, pemerintah disarankan perlu menelurkan skema atau instrumen baru bagi masyarakat berpenghasilan tanggung. Beberapa opsi solutif yang bisa diambil mencakup program subsidi untuk rumah sewa ataupun metode sewa-beli (rent to own).

Zulfi menekankan agar pemerintah tidak semata mengejar kuantitas serapan angka seremonial. Hal ini penting diperhatikan agar kelompok miskin ekstrem tetap mendapatkan prioritas utama dalam memiliki hunian bersubsidi.

Pemerintah Pastikan Akses Bantuan MBR Desil Bawah

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut akan senantiasa memastikan akses bantuan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya desil bawah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menjelaskan bahwa keputusan memperluas akses MBR tersebut sejatinya dilakukan dalam rangka memberikan insentif pada masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang sebelumnya juga terhimpit.

“Awalnya kan 8 juta ke bawah yang dapat. Sekarang kita naikin jadi 14 juta. Jadi yang pendapatan 8 juta ke bawah pun dapat. Jadi bukan menghilangkan yang 8 juta,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (25/6/2026).

Fitrah menjelaskan, pihaknya akan memastikan akses pembiayaan baik FLPP maupun program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat tersalurkan secara tepat ke MBR.

“Di aturan kita, keswadayaan itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu juga enggak apa-apa, tetap dikasih bantuan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa masyarakat yang masuk dalam kategori MBR akan mendapat manfaat bebas biaya BPHTB hingga PBG.

Selain itu, salah satu manfaat utamanya yakni hak untuk mengakses rumah subsidi dengan skema pembiayaan bersubsidi yang beban bunga KPR-nya ditetapkan flat di level 5%.

Bahkan, di tengah lonjakan suku bunga acuan Kementerian PKP memastikan tarif KPR subsidi tidak akan mengalami kenaikan.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5% agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar.

Terbaru, pemerintah juga akan mengguyur MBR dengan skema cicilan rumah subsidi hingga 40 tahun. Dengan demikian, kewajiban bayar bulanan KPR Subsidi dapat ditekan makin terjangkau.

Berdasarkan laporan Kementerian PKP, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Akan tetapi, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

Pasar Kian Lebar, Pasokan Tetap Tegar?

Untuk diketahui, alokasi kuota rumah subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini ditetapkan sebanyak 350.000 unit dengan total anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp35 triliun.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru pudyo Nugroho menjelaskan bahwa kuota tersebut masih aman untuk memenuhi permintaan hunian subsidi masyarakat.

Adapun 24 Juni 2026, penyaluran FLPP dilaporkan baru mencapai 81.600 unit atau setara 23,22% dari target tahun ini. Selanjutnya, terdapat 21.000 unit yang saat ini dalam proses akad berjalan.

Apabila diakumulasikan, Heru menyebut total rumah subsidi FLPP yang tersalur baru ada di kisaran 103.000 unit. Posisinya jauh lebih rendah sekitar 8% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya mencapai 112.000 unit.

Saat dikonfirmasi mengenai pelemahan tersebut, Heru menjelaskan hal itu terjadi lantaran adanya dinamika kuota rusun subsidi.

“Tahun lalu itu kenapa ada kenaikan? Ya, karena tahun lalu itu kan ada semacam carry over, kuota di 2024 hanya 200.000 sementara outstanding yang sudah mengajukan kredit itu lebih dari itu ada 14.000-an, yang kemudian ditagihkan di 2025," ujarnya.

Karena itu, Heru menjelaskan pergerakan pasar pada tahun 2026 diproyeksi akan berjalan jauh lebih natural mengingat besarnya pagu kuota yang disediakan hingga 350.000 unit.

Selain itu, mempersiapkan lonjakan permintaan hunian subsidi di tengah keterbatasan area lahan, pemerintah juga tengah mengembangan skema pembiayaan FLPP untuk satuan rumah susun subsidi.

Dalam laporannya, pemerintah bahkan membuka peluang konsep peminatan KPR Rusun Inden, yaitu mekanisme pendaftaran calon pembeli rumah susun yang belum selesai dibangun melalui fasilitas pembiayaan kredit perbankan.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertegas komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau melalui berbagai instrumen fiskal.

Adapun Purbaya mengatakan dalam rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), disepakati pemanfaatan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk menjaga stabilitas harga jual rusun agar tidak melambung di luar daya beli target pasar.

“Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan dan dukungan fiskal agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses rumah pertama mereka secara terjangkau dan berkelanjutan," ujar Purbaya dalam Rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dikutip Kamis (25/6/2026).

Purbaya menekankan bahwa keberhasilan program ini menuntut adanya integrasi kebijakan yang solid antara pemerintah pusat, otoritas daerah, sektor perbankan, asosiasi pengembang, hingga seluruh pemangku kepentingan.

Di samping merumuskan insentif perpajakan, agenda rapat tersebut juga dimanfaatkan untuk membedah rapor kinerja serta rencana program kerja BP Tapera sepanjang tahun anggaran 2026.

Komite memberikan catatan mengenai urgensi penguatan tata kelola (good governance), pematangan inovasi program, serta penguatan kemitraan strategis demi memastikan dana pembiayaan perumahan tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, Purbaya mengingatkan bahwa setiap stimulus finansial yang digelontorkan dari kas negara wajib memberikan dampak instan yang nyata di masyarakat, sekaligus selaras dengan peta jalan pembangunan nasional.

"Pemanfaatan mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga rumah susun subsidi sekaligus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola dan keberlanjutan fiskal," kata Purbaya.

Untuk mempercepat realisasi fisik di lapangan, pemerintah bersama Komite Tapera memastikan akan mengawal ketat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Sinergi ini diharapkan mampu memperkokoh ekosistem pembiayaan perumahan nasional yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

(NIA DEVIYANA)

Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi, sehingga menjadi semakin banyak.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi, karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.

"Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Heru dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan.

Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan, untuk memiliki rumah pertama.

Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.

Ara mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Menurut dia, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah memastikan skema tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan oleh perbankan sebagai penyalur pembiayaan.

Selain menyepakati tenor yang lebih panjang, pemerintah juga memutuskan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap sebesar 5 persen meski terjadi kenaikan BI-rate.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menetapkan batas baru bagi masyarakat miskin yang bisa membeli rumah subsidi berkisar Rp8,5 juta - Rp14 juta per bulan sesuai zona wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang memperluas batasan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp14 juta per bulan dinilai berisiko menggerus hak kelompok masyarakat desil bawah untuk mendapatkan hunian rumah bersubsidi.

Penggiat Koperasi Perumahan Alfred Condo memperingatkan bahwa revisi batasan MBR tersebut bukanlah sebuah terobosan fundamental bagi penyelesaian masalah ketimpangan kepemilikan rumah (backlog).

Sebaliknya, instrumen itu justru berisiko tinggi memicu misalokasi anggaran negara yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, masyarakat dengan penghasilan riil rendah di kisaran Rp3 juta—Rp5 juta diproyeksikan semakin terjepit dalam memperoleh alokasi hunian komersial bersubsidi.

“Menaikkan batas MBR ke Rp14 juta bukan memperluas akses bagi yang paling membutuhkan, itu justru menggeser subsidi ke kelompok yang secara ekonomi sebenarnya sudah mampu menanggung pembiayaan komersial,” ujar Alfred dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Alfred membeberkan bahwa penurunan serapan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) belakangan ini dipicu oleh ketidakmampuan finansial masyarakat lapis bawah untuk menjangkau uang muka dan cicilan.

Dia menyebut, kelompok berpenghasilan Rp3 juta—Rp5 juta merupakan segmen yang paling babak belur akibat keterbatasan daya beli tersebut.

"Ini bukan kebijakan perumahan rakyat. Ini perluasan pasar untuk pengembang," pungkas Alfred.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah resmi memperluas kategori MBR sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 5/2025.

Adapun, Permen PKP Nomor 5/2025 sebenarnya telah diterbitkan sejak April 2025. Kendati demikian, implementasi beleid tersebut baru akan masif dilaksanakan saat ini di berbagai daerah usai Kementerian PKP resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penandatanganan SKB ini juga menjadi tindak lanjut dari pemberian insentif perumahan berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Tito menjelaskan, langkah pemutakhiran kategori MBR ini diambil setelah mencermati kondisi riil serta dinamika kebutuhan papan masyarakat di lapangan.

“Keputusan bersama ini dibuat agar masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah memiliki acuan yang sama, yaitu pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR berdasarkan kriteria terbaru yang telah ditetapkan dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025,” katanya.

Selain memberikan insentif fiskal, SKB tersebut turut mengatur kelonggaran yang signifikan dari aspek domisili para pemohon rumah subsidi. Masyarakat kini tetap berhak memperoleh pembebasan BPHTB dan PBG sekalipun membeli hunian di luar daerah asal atau berbeda dengan alamat KTP masing-masing.