Jakarta: Pelaku usaha yang berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Blibli perlu memahami aturan baru terkait mekanisme pemungutan pajak. Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi memberlakukan skema pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui platform marketplace yang telah ditunjuk.

Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan pajak baru. Perubahan yang dilakukan hanya pada mekanisme pemungutannya agar administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, transparan, dan tertib.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan masa transisi selama satu bulan kepada marketplace agar dapat menyesuaikan sistem sebelum kebijakan tersebut berlaku efektif.

Selama satu bulan kepada empat perusahaan marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak agar dapat menyesuaikan sistem sebelum mulai melakukan pemungutan kepada para penjual (seller).

Adapun empat marketplace yang ditunjuk tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

"Jadi pajak ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Yang berubah hanya mekanisme pemungutannya, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo dilansir Antara, Rabu, 1 Juli 2026.

Bagaimana cara kerja pajak marketplace?

Pajak marketplace diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Bimo menjelaskan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kesiapan marketplace dalam melakukan pemungutan dan pelaporan pajak secara elektronik.

Dalam skema tersebut, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual, yakni nilai transaksi yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mekanismenya, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Kemudian, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan tagihan (invoice), menyetorkan pungutan ke kas negara, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Meski demikian, Bimo menegaskan pemungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta dalam satu tahun.

"Misal pedagang menjual barang senilai Rp2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp2.000.000 = Rp10.000. Pajak sebesar Rp10.000 rupiah tersebut bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri,” jelas Bimo.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace.

"Kami tegaskan kembali bahwa PMK Nomor 37 Tahun 2025 ini hadir bukan untuk menghambat ekonomi digital, melainkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan dalam tata kelola kenegaraan yang sehat, adil, dan setara," ujarnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk empat platformmarketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform tersebut.

Penunjukan tersebut dilakukan seiring mulai diberlakukannya kebijakan pemungutan PPh oleh marketplace kepada pedagang online pada 1 Juli 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, atas pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan, dirinya menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22.

"Hari ini kami menyampaikan bahwa ada empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPH Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri. Adapun keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menjelaskan, penunjukan keempat marketplace dilakukan setelah DJP menilai kesiapan masing-masing platform, mulai dari sistem teknologi, skala transaksi, kapasitas administrasi, hingga penggunaan mekanisme rekening penampung (escrow). Keempat marketplace tersebut juga dinilai siap menjalankan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 secara elektronik.

"Penunjukan ini tentu dilakukan setelah mempertimbangkan segala hal dari hulu sampai hilir," kata Bimo.

Dia mengungkapkan, PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang menjual barang atau jasa melalui marketplace. Dalam aturan tersebut, pihak lain yang dimaksud adalah marketplace atau platform digital yang menyediakan sarana transaksi.

Adapun mekanisme pemungutannya dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang dan mencantumkan besaran pajak yang dipungut dalam tagihan atau invoice elektronik.

Invoice elektronik tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sehingga pedagang tidak perlu memperoleh dokumen terpisah.

"Jadi tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke Kas Negara," jelasnya.

Setelah itu, marketplace menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Dengan mekanisme tersebut, Bimo berharap proses administrasi perpajakan bagi pedagang maupun marketplace menjadi lebih sederhana karena seluruh proses pemungutan hingga pelaporan dilakukan melalui sistem digital yang telah terintegrasi.

"Dengan mekanisme ini kami berharap dan kami yakin bahwa marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace," tuturnya.

Sebagai informasi, pajak atas transaksi perdagangan melalui e-commerce pada dasarnya bukan merupakan jenis pajak baru.

Pemerintah tetap mengenakan PPh atas penghasilan yang diperoleh pelaku usaha, baik yang berjualan secara konvensional maupun melalui platform digital.

Perbedaannya, sebelum terbitnya PMK Nomor 37 Tahun 2025, pedagang yang berjualan di marketplace menyetor sendiri kewajiban PPh atas penghasilannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kini, melalui aturan tersebut, pemerintah menunjuk marketplace tertentu sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 sehingga proses pembayaran pajak dilakukan secara otomatis melalui sistem platform.

Skema ini diterapkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus menciptakan perlakuan yang setara antara pedagang online dan pelaku usaha yang berjualan secara offline.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Di Kalimantan Timur, batu bara mendominasi pendapatan dari sektor pertambangan. Selain menjadi sumber utama anggaran provinsi, sektor ini menyerap puluhan ribu pekerja. Terutama, bagi mereka yang tidak memiliki alternatif di sektor industri lain.

Sedangkan Nusa Tenggara Timur tidak memiliki cadangan batu bara. Namun, terdapat sinar matahari yang melimpah dan angin yang konsisten. Persoalannya, tidak ada dana khusus untuk memanfaatkan kedua sumber energi tersebut.

Dua provinsi dengan sumber energi. Namun, dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, kedua provinsi tersebut dibahas dengan narasi yang sama. Dalam pandangan kami, menyamakan kondisi keduanya akan menimbulkan masalah.

KEN 2025 sebetulnya langkah maju dibandingkan kerangka kerja energi sebelumnya. Rencana ini membatasi pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru dan memberlakukan pajak karbon. Selain itu, mengikat Indonesia pada jalur pencapaian batas kenaikan suhu 1,5 derajat, serta menargetkan porsi energi terbarukan sebesar 70%-72% pada 2060.

Pada periode 2020-2024, pangsa batu bara dalam konsumsi energi akhir meningkat tajam. Menurut beberapa perhitungan, kenaikannya bahkan hampir dua kali lipat. Hal ini mengingat sekitar dua pertiga listrik di Tanah Air masih berasal dari batu bara.

KEN bertujuan untuk membalikkan tren tersebut. Namun, ambisi bukanlah arsitektur. Target nasional yang mengabaikan keragaman struktural dari 38 provinsi bukanlah sebuah rencana. Itu hanyalah aspirasi yang masih mencari mekanisme pelaksanaannya.

Pilihan desain inti yang dihadapi Jakarta bersifat biner: memberlakukan mandat seragam bagi setiap provinsi; atau membangun arsitektur yang terdiferensiasi yang menyesuaikan kewajiban dengan kapasitas.

KEN memilih opsi pertama. Pasal 16(1)(n) menetapkan batu bara sebagai “cadangan strategis.” Sebuah klausul yang ditafsirkan oleh provinsi-provinsi penghasil batu bara sebagai izin untuk melanjutkan. Sementara provinsi-provinsi yang siap beralih ke energi terbarukan menganggapnya tidak relevan.

Klausul ini secara bersamaan mengizinkan kelanjutan dan menjanjikan penghentian bertahap. Inilah permasalahannya sehingga menyebabkan klausul tersebut lemah. Peraturan ini mengarah ke segala arah, tapi tidak memiliki komitmen apapun.

Bisa saja dikatakan bahwa Indonesia sudah memiliki mekanisme untuk implementasi di tingkat subnasional, yaitu Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Namun, pada kenyataannya tidak demikian.

RUED berada dua tingkat di bawah KEN dalam hierarki regulasi. RUED tidak memiliki kewenangan fiskal, melainkan hanya dokumen perencanaan. RUED tidak menentukan pos anggaran.

Lebih parahnya lagi, RUED yang ada saat ini masih mengikuti peraturan nasional yang lama, sehingga target-targetnya tidak lagi selaras. RUED Kalimantan Timur hanya menargetkan 28,72% energi terbarukan pada 2050, yang nyaris sepertiga dari apa yang diproyeksikan KEN satu dekade kemudian.

Tidak ada mekanisme yang memaksa provinsi-provinsi untuk memperbarui rencana mereka. Tidak ada sanksi jika mereka tidak melakukannya. Instrumen yang dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi nasional dan realitas lokal tidak pernah diberi alat untuk melakukannya.

Namun, kegagalan ini lebih mendalam daripada sekadar dokumen yang sudah usang. Sebagaimana ditunjukkan oleh Setyowati dan Quist, kapasitas provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan transisi energi sangat bervariasi. Baik dalam hal keahlian teknis, sumber daya fiskal, maupun kemauan politik.

Hasilnya adalah ketidaksesuaian struktural: batas atas nasional yang ambisius bertumpu pada batas bawah subnasional yang dibangun berdasarkan standar yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya bahkan sudah usang selama puluhan tahun.

Mandat seragam yang diterapkan pada provinsi-provinsi yang heterogen tidak akan menghasilkan hasil yang seragam. Hal ini justru menimbulkan kelambanan di daerah dengan kapasitas rendah dan penolakan di daerah dengan kepentingan yang tinggi.

Ketergantungan fiskal ini nyata: batu bara menyumbang lebih dari 90% ekspor energi Indonesia. Provinsi-provinsi yang menambangnya pun bergantung pada royalti, sama seperti daerah lain yang bergantung pada pertanian.

Beberapa provinsi akan tetap melakukan transisi, terutama yang memiliki sumber daya terbarukan dan tidak memiliki cadangan batu bara yang perlu dilindungi. Namun, kebijakan nasional tidak dapat dinilai berdasarkan provinsi-provinsi yang akan tetap bergerak maju tanpa adanya kebijakan tersebut.

Alternatifnya adalah arsitektur yang terdiferensiasi. Indonesia telah mendesentralisasikan kebijakan kesehatan dan pendidikan, dengan menyadari bahwa kapasitas daerah berbeda-beda.

Kebijakan energi seharusnya mengikuti logika yang sama, meskipun dengan jaminan yang jelas terhadap fragmentasi regulasi. Begitu pun dengan kekurangan kapasitas yang kadang-kadang ditimbulkan oleh desentralisasi pasca-1998.

Pedoman nasional dapat mengklasifikasikan provinsi berdasarkan ketergantungan pada batu bara, potensi energi terbarukan, dan kekuatan fiskal. Ini dapat menggantikan target seragam dengan ekspektasi yang terdiferensiasi. Diferensiasi tanpa akuntabilitas berbahaya, tetapi keseragaman tanpa kapasitas hanyalah ilusi.

Kriteria klasifikasi yang transparan dan tinjauan berkala dapat mengelola risiko penyalahgunaan. Saluran pendapatan akan mengikuti: Pasal 83 Undang-Undang Energi mewajibkan pajak karbon, tetapi rancangan penyalurannya masih terbuka.

Provinsi yang bergantung pada batu bara dapat memanfaatkan pendapatan tersebut untuk diversifikasi ekonomi menjelang pengurangan bertahap. Daerah yang kaya akan sumber daya terbarukan dapat mengarahkan dana ke infrastruktur jaringan listrik. Pemerintah pusat menetapkan hasil emisi agregat. Jalur menuju hasil tersebut tetap berada di tangan daerah.

Dalam perbandingan dengan negara lain, Jerman menawarkan preseden yang parsial tetapi penuh pelajaran. Melalui Strukturstärkungsgesetz tahun 2019, Berlin mengalokasikan 40 miliar euro kepada negara bagian yang bergantung pada batu bara. North Rhine-Westphalia (NRW) menanggapi hal tersebut dengan mempercepat penghentian penggunaan batu bara menjadi tahun 2030, delapan tahun lebih awal dari batas waktu nasional.

Analogi ini memiliki batasan: Jerman adalah negara federal yang makmur, dan NRW memiliki alternatif yang beragam—sesuatu yang tidak dimiliki Kalimantan Timur. Namun, wawasan politik-ekonomi ini tetap berlaku. Dukungan fiskal yang ditargetkan untuk wilayah-wilayah penghasil batu bara tidak memperlambat transisi Jerman. Sebaliknya, hal itu justru mempercepatnya.

Mandat energi terbarukan yang berbeda-beda di setiap negara bagian di India menunjukkan bahwa prinsip ini juga berlaku dalam konteks negara berkembang. Gujarat dan Rajasthan berlomba-lomba mengembangkan tenaga surya, sementara Jharkhand tetap bergantung pada batu bara, sebuah pola yang mencerminkan geografi ketimpangan energi di Indonesia sendiri.

Indonesia tidak perlu meniru kedua mekanisme tersebut. Yang dibutuhkan adalah logika yang sama: sesuaikan kewajiban dengan kapasitas, sehingga kapasitas akan memenuhi kewajiban.

Namun, jendela waktu untuk merancang arsitektur tersebut sangat sempit. KEN baru disahkan beberapa bulan yang lalu. Peraturan pelaksanaannya, termasuk rancangan pajak karbon, ketentuan transisi yang adil, dan pedoman RUED yang direvisi, saat ini sedang disusun.

Jika dirumuskan sebagai satu paket terpadu, peraturan-peraturan ini dapat menghubungkan target nasional dengan anggaran provinsi serta mewujudkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Jika dirancang secara terpisah, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Pada akhirnya, KEN akan tetap seperti rencana energi Indonesia selama ini: sebuah dokumen yang dibaca secara seragam di Jakarta, tetapi diimplementasikan secara tidak merata di seluruh Nusantara.

Ambisi tersebut nyata. Yang masih kurang adalah sebuah kerangka kerja yang memberikan alternatif kredibel bagi provinsi-provinsi penghasil batu bara sebelum menuntut mereka meninggalkan satu-satunya sumber ekonomi yang mereka kenal.

Pemerintah memperluas batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak membeli rumah subsidi hingga Rp8,5 juta per bulan di sejumlah wilayah.

Bahkan, batas penghasilan penerima rumah subsidi di kawasan Jabodetabek kini mencapai Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang telah menikah.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Kebijakan itu memunculkan pertanyaan. Di satu sisi, pemerintah ingin memperluas akses kepemilikan rumah. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran MBR berpenghasilan rendah justru harus bersaing dengan calon pembeli yang secara finansial lebih kuat.

Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perluasan batas penghasilan MBR pada dasarnya merupakan koreksi atas skema lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Secara prinsip, revisi batas penghasilan MBR dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 bisa dibenarkan karena skema lama sudah tidak lagi mencerminkan disparitas biaya hidup antarwilayah. Pembagian berbasis zona lebih realistis karena memasukkan inflasi, daya beli, dan perbedaan harga rumah," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/6).

Menurut Yusuf, banyak pekerja formal selama ini berada di posisi tanggung. Penghasilannya terlalu tinggi untuk masuk kategori penerima bantuan, tetapi belum cukup kuat untuk membeli rumah komersial.

Meski demikian, ia mengingatkan perluasan definisi MBR berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak diikuti peningkatan pasokan rumah subsidi dan dukungan anggaran yang memadai.

"Ketika definisi MBR diperluas tanpa diikuti tambahan pasokan rumah subsidi dan anggaran yang sepadan, yang terjadi adalah kompetisi internal di dalam kelompok MBR sendiri," ujarnya.

Ia menilai kelompok dengan penghasilan mendekati batas atas akan lebih mudah memperoleh pembiayaan dibanding masyarakat berpenghasilan rendah.

Yusuf juga menilai persoalan kepemilikan rumah tidak semata-mata ditentukan oleh syarat pendapatan penerima. Keterbatasan pasokan rumah subsidi di lokasi strategis masih menjadi hambatan utama.

"Akses rumah bukan cuma soal eligibility, tapi juga harga, lokasi, dan affordability jangka panjang. Selama stok rumah subsidi masih dominan di pinggiran, keterjangkauan jadi parsial karena biaya transportasi menggerus manfaat cicilan murah," ujar Yusuf.

Ia menambahkan berbagai insentif yang diberikan pemerintah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), memang dapat menurunkan biaya transaksi. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan.

"Insentif seperti pembebasan BPHTB dan PBG memang menurunkan biaya transaksi, tapi tidak menyentuh akar masalah yaitu ketersediaan lahan dan produksi rumah di lokasi produktif," katanya.

Dari sisi sosial, Yusuf menilai perluasan kelompok penerima rumah subsidi juga dapat memunculkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

"Ini lebih soal legitimasi kebijakan daripada konflik langsung, tetapi tetap bisa menggerus dukungan publik jika tidak diimbangi transparansi dan penambahan unit," ujarnya.

Sementara dari sisi perbankan, ia melihat risiko kredit secara agregat justru dapat membaik karena masuknya debitur dengan kemampuan keuangan yang relatif lebih kuat.

"Risiko kredit secara agregat bisa membaik karena masuknya debitur yang lebih kuat secara cash flow. Namun heterogenitas segmen menuntut underwriting yang disiplin, karena tekanan target bisa mendorong pelonggaran standar di segmen bawah," kata Yusuf.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kenaikan batas penghasilan MBR merupakan langkah yang realistis mengingat kenaikan biaya hidup dan harga rumah dalam beberapa tahun terakhir.

"Batas lama membuat banyak pekerja formal berada di posisi tanggung. Penghasilannya terlalu tinggi untuk masuk kategori bantuan, tetapi belum cukup kuat untuk membeli rumah komersial," kata Syafruddin.

Menurut dia, kemiskinan perumahan tidak selalu identik dengan kemiskinan pendapatan. Pekerja bergaji Rp8 juta per bulan tetap bisa kesulitan membeli rumah jika tinggal di wilayah dengan harga tanah mahal, biaya transportasi tinggi, dan memiliki tanggungan keluarga yang besar.

Namun, Syafruddin mengingatkan perluasan kriteria penerima berpotensi memperketat persaingan bagi kelompok berpenghasilan lebih rendah.

"Jika kuota FLPP, pasokan rumah subsidi, dan anggaran subsidi tidak bertambah sebanding, kelompok berpenghasilan Rp4 juta sampai Rp6 juta dapat tersisih oleh calon pembeli bergaji Rp8 juta yang lebih bankable di mata perbankan," ujarnya.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menerapkan sistem prioritas, bukan sekadar memperluas batas maksimal penghasilan penerima. Perluasan akses belum tentu menyelesaikan persoalan kepemilikan rumah jika harga rumah dan lokasi hunian masih menjadi kendala.

[Gambas:Photo CNN]

"Kebijakan ini dapat meningkatkan kepemilikan rumah karena memperluas jumlah rumah tangga yang memenuhi syarat pembiayaan subsidi. Akan tetapi, persoalan utama tetap berada pada harga rumah, lokasi, dan kemampuan mencicil," ujarnya.

Menurut dia, rumah murah yang berada jauh dari pusat aktivitas ekonomi justru dapat menimbulkan beban baru bagi masyarakat.

"Rumah murah di lokasi jauh dapat menciptakan beban baru karena biaya transportasi dan waktu tempuh meningkat. Kepemilikan rumah harus menaikkan kesejahteraan, bukan menambah beban utang jangka panjang," katanya.

Dari sisi sosial, Syafruddin melihat potensi kecemburuan sosial tetap terbuka apabila masyarakat berpenghasilan rendah merasa haknya direbut oleh kelompok yang lebih mampu.

"Persepsi ketidakadilan dapat muncul dari kelompok berpenghasilan lebih rendah yang merasa haknya direbut oleh pekerja bergaji lebih tinggi," ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan proses verifikasi penerima berjalan ketat dan transparan.

Sementara dari sisi pembiayaan, ia menilai perluasan segmen penerima rumah subsidi memang dapat meningkatkan penyaluran KPR. Namun, perbankan tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Calon pembeli bergaji hingga Rp8,5 juta mungkin terlihat lebih layak kredit, tetapi kemampuan bayar tidak hanya ditentukan oleh gaji bulanan. Bank harus menilai stabilitas pekerjaan, beban utang lain, jumlah tanggungan, lokasi kerja, biaya transportasi, dan ketahanan pendapatan terhadap guncangan ekonomi," ujarnya.

Menurut Syafruddin, perluasan akses rumah subsidi dapat menjadi langkah positif selama pemerintah mampu menjaga pasokan rumah, memperbesar kuota subsidi, dan memastikan kelompok berpenghasilan rendah tetap menjadi prioritas utama penerima manfaat.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 untuk pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia.

Peresmian tersebut berlangsung di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), dan dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, serta tokoh masyarakat secara langsung maupun melalui konferensi video.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat hingga ke pelosok desa.

“Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas membutuhkan infrastruktur yang memadai agar biaya logistik dapat ditekan dan distribusi barang menjadi lebih efisien.

Menurutnya, pembangunan jalan yang baik akan mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus menurunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya.

Dia memastikan pemerintah akan terus meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur daerah hingga ke tingkat desa pada tahun-tahun mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek jalan daerah tersebut.

“Semua pengeluaran uang rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kualitas pembangunan yang sudah baik ini harus dipertahankan,” katanya.

Di akhir acara, Prabowo secara resmi meresmikan jalan daerah hasil program Inpres Tahun 2025.

“Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, dengan ini saya resmikan Instruksi Presiden Tahun 2025 Jalan Daerah sepanjang 1.151 kilometer di seluruh Indonesia,” ucapnya saat peresmian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga minyak goreng di pasar rakyat menembus Rp20.163 per liter hingga minggu kedua Juni 2026.

Angka tersebut mencakup seluruh jenis minyak goreng yang dipantau Kementerian Perdagangan (Kemendag), mulai dari minyak goreng curah, premium, hingga Minyakita.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan harga minyak goreng masih terjadi di berbagai daerah meski harga Minyakita menunjukkan tren yang lebih stabil dalam beberapa bulan terakhir.

"Kalau Minyakita di pasar rakyat harga relatif stabil di kisaran Rp16.355 per liter. Namun demikian, secara rata-rata harga minyak goreng di pasar rakyat pantauan Kemendag termasuk seluruh kualitas curah, premium dan Minyakita sampai dengan minggu kedua Juni 2026 harganya rata-rata Rp20.163 per liter," ujar wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6).

Winny menjelaskan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng terjadi di 165 kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang masih perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi pangan.

Berdasarkan data SP2KP Kemendag, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas di pasar rakyat naik 0,81 persen dibandingkan Mei 2026. Hingga minggu kedua Juni, harga rata-rata nasional tercatat sebesar Rp20.167 per liter, naik dari sekitar Rp20.005 per liter pada bulan sebelumnya.

Data juga menunjukkan harga minyak goreng tertinggi tercatat di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang mencapai Rp60 ribu per liter. Setelah itu, harga tertinggi berikutnya berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, sebesar Rp52.500 per liter dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sebesar Rp42.500 per liter.

Sementara itu, untuk Minyakita, Winny mengatakan harga produk minyak goreng rakyat tersebut berhasil ditekan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Menurut dia, harga Minyakita yang sempat berada di kisaran Rp17 ribu per liter kini turun menjadi Rp16.355 per liter. Namun, angka tersebut masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

"Kalau kita lihat harga Minyakita di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan dari Rp17 ribu dan sekarang menjadi Rp16.355 (per liter), walaupun ini masih di atas HET yang sebesar Rp15.700," ujarnya.

Data Kemendag menunjukkan rata-rata harga Minyakita per Jumat (12/6) berada di level Rp15.876 per liter. Secara tahunan, harga tersebut turun 6,43 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dan turun 5,95 persen dibandingkan posisi sebelum pemberlakuan Permendag Nomor 43 Tahun 2025 pada akhir Desember 2025.

Kemendag juga mencatat tren harga Minyakita mengalami penurunan signifikan setelah kebijakan distribusi baru diberlakukan.

Saat ini, mayoritas wilayah Indonesia mencatat harga Minyakita mendekati HET. Sebanyak 29 provinsi atau sekitar 76,31 persen wilayah yang dipantau memiliki harga sesuai HET dengan toleransi maksimal 2 persen atau sekitar Rp16 ribu per liter.

Meski demikian, sejumlah wilayah masih mencatat harga Minyakita lebih dari 5 persen di atas HET, antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, serta sejumlah provinsi di Papua yang menjadi fokus intervensi pasokan pemerintah.

Selain Minyakita, BPS juga mengingatkan bahwa masyarakat pada umumnya membeli minyak goreng dari berbagai jenis dan merek.

Karena itu, tekanan harga yang dirasakan konsumen lebih tercermin dari rata-rata harga minyak goreng nasional yang kini telah menembus Rp20 ribu per liter, bukan hanya dari harga Minyakita semata.

Jakarta: Banyak orang memiliki lebih dari satu rekening bank. Ada yang digunakan setiap hari untuk transaksi, ada pula yang dibiarkan menganggur dalam waktu lama.

Namun mulai 7 Mei 2026, nasabah perlu lebih memperhatikan status rekening tabungan dan giro mereka.

Pasalnya, penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum menghadirkan penyesuaian klasifikasi status rekening.

Aturan ini bertujuan meningkatkan tata kelola rekening perbankan sekaligus memberikan kepastian bagi nasabah terkait kondisi rekening yang dimiliki.

Melalui aturan tersebut, rekening tabungan dan giro akan dikelompokkan menjadi tiga status, yakni rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dormant.

Status rekening tabungan dan giro

Rekening aktif: Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. Rekening ini dapat digunakan untuk melakukan transaski debit dan kredit.

Rekening tidak aktif: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari kalender. Rekening dengan status ini tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi keluar (debit). Namun masih dapat menerima dana masuk (kredit).

Rekening dormant: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau mengecekan saldo lebih dari 1.800 hari kalender. Rekening ini tidak dapat digunakan untuk melakukan transkasi keluar (debit) maupun menerima dana masuk (kredit).

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan salah satu instrumen utama untuk mendorong kebangkitan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas pemerataan pembangunan hingga ke tingkat akar rumput.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan program tersebut menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berpusat di desa.

"Pada 16 Mei yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di lokasi Desa Nglawak, Nganjuk, Jawa Timur," ujar Qodari saat memberikan keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Menurut Qodari, kehadiran langsung Presiden dalam peresmian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok, pembiayaan usaha mikro, hingga penyerapan hasil produksi petani dan peternak.

"Kehadiran langsung Presiden menjadi pesan kuat bahwa negara hadir berpihak dan berkomitmen penuh mendorong Koperasi Desa dan Kelurahan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Mulai dari pengadaan kebutuhan pokok, pembiayaan usaha mikro, hingga penyerapan hasil pertanian dan peternakan dari masyarakat," katanya.

Qodari menjelaskan program KDKMP merupakan implementasi dari dua agenda prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Pertama, mewujudkan swasembada pangan nasional, dan kedua, memperkuat pembangunan yang dimulai dari desa untuk menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, yakni melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Melalui kedua regulasi tersebut, pemerintah mendorong percepatan pembentukan koperasi sekaligus pembangunan infrastruktur pendukung seperti gerai usaha, pergudangan, dan perlengkapan operasional di tingkat desa dan kelurahan.

"Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan sistem distribusi nasional berbasis desa," ujar Qodari.

Lebih lanjut, dia menegaskan KDKMP tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan. Pemerintah berharap koperasi dapat menjadi wadah yang mempertemukan produksi, distribusi, dan pembiayaan dalam satu sistem yang saling terintegrasi.

"Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil," katanya.

Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan seluruh pegawai non-ASN/honorer yang ada di instansi pemerintah dan tidak mendapatkan formasi dalam seleksi calon pegawai negari sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Kebijakan ini adalah bagian dari penyelesaian non ASN agar tak ada lagi honorer di instansi pemerintah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2024 ada sebanyak 1.789.051 pegawai non ASN. Namun, jumlah tersebut lebih besar dari formasi PPPK yang diusulkan oleh instansi pemerintah yakni hanya 1.017.111.

"Berdasarkan angka informasi yang diusulkan kepada kami sebanyak 1.017.000 itu, maka kita lakukan seleksi awal," ujar Rini dalam Rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Kendati, dari 1.017.000 formasi yang dibuka, hanya 689.826 honorer yang diterima menjadi pegawai PPPK. Kemudian dibuka tahap II dan yang terserap pun hanya 186.562 orang sehingga masih ada beberapa yang tidak terakomodasi.

"Maka terhadap non-ASN yang mengikuti seleksi yang setelah mengikuti seleksi, namun tidak mendapatkan formasi karena tidak diusulkan oleh instansi pemerintah, maka akan diangkat menjadi PPK paru-waktu yang berdasarkan KemenPANRB nomor 16 tahun 2025," kata Rini.

Rini menyebutkan ada sebanyak 1.251.256 pegawai honorer sampai saat ini yang sudah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Semuanya tetap mendapatkan fasilitas yang sama dengan PPPK, misalnya diberikan nomor NIP PPPK dan perjanjian kerja 1 tahun serta bisa diangkat menjadi PPPK.

"Jadi PPPK Paruh Waktu itu memang bisa menjadi PPPK itu apabila memang disesuaikan dengan kerja dan ketersediaan anggaran," tegasnya.

Sementara, untuk CASN yang mengikuti seleksi pada 2024 lalu dipastikan sudah semuanya diangkat menjadi PNS.

"Proses pengangkatan CASN tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp102,07 triliun per April 2026.

Nilai tersebut tumbuh 26,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pertumbuhan pembiayaan pinjol masih berlanjut hingga April tahun ini.

"Sementara itu pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen year on year dengan nominal sebesar Rp102,07 triliun rupiah," kata Agusman dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Meski terus bertumbuh, tingkat risiko kredit macet industri pinjol secara agregat masih tercatat di level 4,62 persen. Angka tersebut tercermin dari tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90.

Selain pinjol, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai Rp514,65 triliun pada April 2026.

Nilai tersebut tumbuh 2,08 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu terutama ditopang peningkatan pembiayaan modal kerja yang naik 10,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi kualitas pembiayaan, profil risiko industri multifinance dinilai masih terjaga. Rasio non-performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,89 persen dan NPF net sebesar 0,78 persen.

Sementara itu, gearing ratio atau rasio utang terhadap modal berada di level 2,14 kali, masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan sebesar 10 kali.

Di sisi lain, pembiayaan modal ventura mengalami kontraksi 0,87 persen secara tahunan menjadi Rp16,35 triliun pada April 2026.

OJK juga mencatat industri pergadaian membukukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor pembiayaan lainnya. Penyaluran pembiayaan pergadaian mencapai Rp157,20 triliun pada April 2026 atau meningkat 56,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebagian besar pembiayaan tersebut berasal dari produk gadai yang nilainya mencapai Rp132,29 triliun atau setara 84,15 persen dari total pembiayaan industri pergadaian.

Di tengah pertumbuhan industri, OJK masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan modal minimum. Agusman mengungkapkan terdapat delapan dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.

Selain itu, terdapat 14 dari 94 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Menurut Agusman, seluruh perusahaan tersebut telah menyampaikan rencana aksi kepada OJK untuk memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

"Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan atau merger," ujarnya.

Sepanjang Mei 2026, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri sektor pembiayaan, modal ventura, dan pinjol.

Sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan, 18 perusahaan modal ventura, dan 19 penyelenggara pinjol atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maupun hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan.

Di sisi pengembangan industri, OJK telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan buy now pay later (BNPL) bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagai aturan pelaksana dari POJK Nomor 32 Tahun 2025.

Selain itu, OJK juga tengah menyusun aturan baru mengenai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP). Regulasi tersebut akan mengatur antara lain ruang lingkup pengawasan OJK, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, hingga uji kemampuan dan kepatutan bagi calon direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.

[Gambas:Youtube]

Kementerian ESDM bakal mewajibkan pengusaha SPBU swasta mencampur bahan bakar minyak (BBM) nya dengan bahan bakar nabati bioetanol sebesar 5 persen mulai semester II 2026. Tahap awal akan berlaku di seluruh Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan kewajiban ini berdasarkan arahan langsung dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Jadi untuk semester II tahun 2026 ini, seluruh badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran, hal ini sesuai dengan peraturan Menteri nomor 4 tahun 2025," ujar Eniya dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6).

Menurut Eniya, kewajiban pencampuran etanol bakal menyasar BBM nonsubsidi. Pertamina sudah melakukan pencampuran ini yakni Pertamax dengan bioetanol dengan nama produk Pertamax Green.

"Perlu diketahui bioetanol nanti bisa di-blending dengan bensin dan ini hanya di sektor non-PSO saja," imbuhnya.

Eniya menyebutkan nantinya pencampuran BBM dengan bioetanol akan dilakukan di infrastruktur milik Pertamina. Aturan turunannya untuk hal ini akan dirilis pada bulan ini.

"Pencampuran bioetanol di dalam non-PSO itu nantinya akan menggunakan gerai-gerai yang sudah ada di Pertamina dan dalam mandatori yang akan dikeluarkan di keputusan Menteri pada bulan ini," jelasnya.

Ia menyebutkan telah ada tiga pabrik yang mampu mengolah bioetanol dan BBM dengan tingkat bahan bakar atau fuel grade dengan kadar di atas 99 persen.

"Nah, dari sini 3 perusahaan akan masuk ke dalam mandatory dan kita akan menentukan berapa banyak volume yang nanti ditetapkan di keputusan menteri," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha sebagai upaya memperkuat iklim investasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Jawa Barat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan perda tersebut menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi yang berkualitas.

"Perda ini hadir untuk menciptakan iklim investasi yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Tujuannya bukan hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," katanya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Dedi, perda tersebut mengatur berbagai aspek strategis mulai dari perencanaan investasi, pelaksanaan penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan investasi, hingga pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, juga menegaskan komitmen dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi.

"Perda ini bukan hanya soal mempercepat izin atau menarik investor besar. Yang lebih penting, perda ini harus menjadi alat untuk pemerataan kesejahteraan, memperkuat UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan mendorong hilirisasi produk daerah," ujarnya.

Menurutnya salah satu fokus utama dalam implementasi perda tersebut adalah memperkuat kemitraan antara usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pola kemitraan yang sehat akan menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan pintu masuk penting untuk menciptakan investasi baru yang berdampak langsung pada masyarakat. Ketika investasi tumbuh dan UMKM ikut terlibat dalam rantai pasok, maka manfaat ekonominya akan lebih merata," katanya.

Perda tersebut turut disosialisasikan melalui kegiatan yang digelar DPMPTSP Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat, DPMPTSP Kabupaten Cirebon, DPMPTSP Kota Cirebon, dan DPMPTSP Kabupaten Kuningan. Kegiatan itu diikuti sekitar 35 pelaku usaha besar dan 100 pelaku UMKM dari wilayah Cirebon, Kota Cirebon, dan Kuningan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai regulasi kemitraan terbaru yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha skala besar sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem investasi yang inklusif.

Sebagai bentuk dukungan nyata kepada pelaku UMKM, DPMPTSP Jawa Barat juga membuka layanan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis. NIB merupakan legalitas dasar yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan.

Dedi menambahkan, Pemprov Jawa Barat juga mendorong implementasi investasi hijau yang berkelanjutan serta membuka ruang kemitraan yang lebih luas bagi koperasi dan UMKM.

"Kami ingin investasi yang masuk ke Jawa Barat tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan usaha lokal," ujarnya.

Menurut Dedi, keberhasilan Perda Nomor 4 Tahun 2025 akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar regulasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.

Melalui perda tersebut, Pemprov Jawa Barat berharap dapat memperkuat posisi Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi nasional sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang tercipta mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.