Jakarta: Pelaku usaha yang berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Blibli perlu memahami aturan baru terkait mekanisme pemungutan pajak. Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi memberlakukan skema pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui platform marketplace yang telah ditunjuk.

Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan pajak baru. Perubahan yang dilakukan hanya pada mekanisme pemungutannya agar administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, transparan, dan tertib.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan masa transisi selama satu bulan kepada marketplace agar dapat menyesuaikan sistem sebelum kebijakan tersebut berlaku efektif.

Selama satu bulan kepada empat perusahaan marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak agar dapat menyesuaikan sistem sebelum mulai melakukan pemungutan kepada para penjual (seller).

Adapun empat marketplace yang ditunjuk tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

"Jadi pajak ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Yang berubah hanya mekanisme pemungutannya, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo dilansir Antara, Rabu, 1 Juli 2026.

Bagaimana cara kerja pajak marketplace?

Pajak marketplace diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Bimo menjelaskan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kesiapan marketplace dalam melakukan pemungutan dan pelaporan pajak secara elektronik.

Dalam skema tersebut, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual, yakni nilai transaksi yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mekanismenya, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Kemudian, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan tagihan (invoice), menyetorkan pungutan ke kas negara, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Meski demikian, Bimo menegaskan pemungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta dalam satu tahun.

"Misal pedagang menjual barang senilai Rp2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp2.000.000 = Rp10.000. Pajak sebesar Rp10.000 rupiah tersebut bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri,” jelas Bimo.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace.

"Kami tegaskan kembali bahwa PMK Nomor 37 Tahun 2025 ini hadir bukan untuk menghambat ekonomi digital, melainkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan dalam tata kelola kenegaraan yang sehat, adil, dan setara," ujarnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk empat platformmarketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform tersebut.

Penunjukan tersebut dilakukan seiring mulai diberlakukannya kebijakan pemungutan PPh oleh marketplace kepada pedagang online pada 1 Juli 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, atas pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan, dirinya menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22.

"Hari ini kami menyampaikan bahwa ada empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPH Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri. Adapun keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menjelaskan, penunjukan keempat marketplace dilakukan setelah DJP menilai kesiapan masing-masing platform, mulai dari sistem teknologi, skala transaksi, kapasitas administrasi, hingga penggunaan mekanisme rekening penampung (escrow). Keempat marketplace tersebut juga dinilai siap menjalankan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 secara elektronik.

"Penunjukan ini tentu dilakukan setelah mempertimbangkan segala hal dari hulu sampai hilir," kata Bimo.

Dia mengungkapkan, PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang menjual barang atau jasa melalui marketplace. Dalam aturan tersebut, pihak lain yang dimaksud adalah marketplace atau platform digital yang menyediakan sarana transaksi.

Adapun mekanisme pemungutannya dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang dan mencantumkan besaran pajak yang dipungut dalam tagihan atau invoice elektronik.

Invoice elektronik tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sehingga pedagang tidak perlu memperoleh dokumen terpisah.

"Jadi tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke Kas Negara," jelasnya.

Setelah itu, marketplace menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Dengan mekanisme tersebut, Bimo berharap proses administrasi perpajakan bagi pedagang maupun marketplace menjadi lebih sederhana karena seluruh proses pemungutan hingga pelaporan dilakukan melalui sistem digital yang telah terintegrasi.

"Dengan mekanisme ini kami berharap dan kami yakin bahwa marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace," tuturnya.

Sebagai informasi, pajak atas transaksi perdagangan melalui e-commerce pada dasarnya bukan merupakan jenis pajak baru.

Pemerintah tetap mengenakan PPh atas penghasilan yang diperoleh pelaku usaha, baik yang berjualan secara konvensional maupun melalui platform digital.

Perbedaannya, sebelum terbitnya PMK Nomor 37 Tahun 2025, pedagang yang berjualan di marketplace menyetor sendiri kewajiban PPh atas penghasilannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kini, melalui aturan tersebut, pemerintah menunjuk marketplace tertentu sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 sehingga proses pembayaran pajak dilakukan secara otomatis melalui sistem platform.

Skema ini diterapkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus menciptakan perlakuan yang setara antara pedagang online dan pelaku usaha yang berjualan secara offline.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa penerapan pajak untuk niaga elektronik atau e-commerce belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah baru akan menjalankannya ketika ekonomi nasional benar-benar pulih, atau tumbuh di atas 6 persen.

“Saya bilang akan kita jalankan kalau ekonomi sudah recover. Mungkin kita sudah akan recover. Tapi belum recover fully. Let's say ekonomi tumbuh 6 persen atau lebih, baru saya pertimbangkan,” ujar Purbaya dilansir Antara, Jumat, 10 Oktober 2025.

Fokus pemerintahp pulihkan ekonomi

Menurut Purbaya, pemungutan pajak di sektor digital harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani pelaku usaha.

Ia menegaskan bahwa keputusan kapan kebijakan itu akan diterapkan sepenuhnya berada di tangan dirinya.

“Kan menterinya saya,” ucapnya lagi.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam memperluas basis pajak, terutama di sektor yang masih berkembang pesat seperti e-commerce.

Pajak e-Commerce bukan pajak baru

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur pajak e-commerce. Namun, beleid tersebut lebih menekankan pada penyederhanaan administrasi dibandingkan peningkatan penerimaan negara.

Aturan itu menyebut bahwa pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun dikenai pajak sebesar 0,5 persen, baik bersifat final maupun non-final.

Bedanya, untuk pedagang daring, pungutan dilakukan otomatis oleh lokapasar (marketplace) tempat mereka berjualan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)