Kenaikan harga bahan bakar minyak, terutama dengan bauran bioetanol (biofuel) oleh pemerintah beberapa waktu lalu seolah membenturkan keras dua realitas kebijakan: nilai keekonomian produk transisi energi dan realitas dampak lingkungan yang menyertainya. Secara telanjang hal ini menunjukan adanya cacat struktural dalam kalkulasi tekno-ekonomi dan keadilan sosial-ekologis.

Terlepas dari fakta kenaikan harga BBM sebagai respons dari berbagai tekanan global dan penyempitan ruang fiskal karena krisis. Penerapan harga biofuel yang terpaut lebih tinggi dari produk dasarnya menunjukkan produk andalan pemerintah bertajuk green biofuel berpotensi gagal. Hal ini karena tidak mampu menyediakan sumber energi murah dan ramah emisi.

Rilis kajian Celios dan TrendAsia (12 Juni 2026) menunjukan varian produk ini terutama Pertamax Green 95 selain lebih mahal dari Pertamax Murni (RON95) juga berpotensi merugikan anggaran pemerintah dan juga telah berdampak pada kerusakan alam yang masif akibat ekspansi komoditas tebu sebagai penghasil bioetanol.

Dilema Efisiensi, Pasokan Komoditas dan Deforestasi

Akar dari tingginya harga jual keekonomian bioetanol di Indonesia bersumber dari inefisiensi konversi bahan baku komoditas di tingkat hulu. Secara teknis, industri hilirisasi bioetanol domestik masih sangat bergantung pada pemanfaatan tetes tebu (molases), yang merupakan produk sampingan dari proses kristalisasi gula konsumsi. Untuk menghasilkan 1 liter bioetanol fullgradedibutuhkan 4 kg molases yang dihasilkan dari penggilingan tebu.

Sementara 1 ton tebu bisa menghasilkan 40-50 kg molases atau 10-12 liter bioetanol. Nilai ini terpaut jauh dari sisi efisiensi pengolahan per-ton tebu segar menjadi bioetanol dibandingkan di Brasil yang bisa menghasilkan 75-85 liter atau India (60-70 liter).

Dengan kapasitas yang ada, untuk memenuhi kebutuhan skema E5 (5% bauran etanol) pada 2025 dengan serapan minimal 900.000 kilo liter (kL) target nasional, industri akan memerlukan pasokan tetes tebu sedikitnya 3,6 juta ton. Hal ini berarti harus mengekstrak dari hasil giling 72 hingga 90 juta ton tebu segar. Kebutuhan ini akan meningkat berlipat pada 2026 jika pemerintah meningkatkan bauran 10% (E10) akan membutuhkan sekitar 120 juta ton tebu segar komersial.

Sementera di sisi yang lain, realisasi giling tebu nasional tahun 2025 hanya berkisar 39,07 juta ton dan diproyeksikan merayap ke level 41–43 juta ton pada 2026 yang mana seluruh kapasitas dari lahan eksisting (luas areal panen ±576.538 hektare) telah terkunci sepenuhnya untuk mengejar swasembada gula konsumsi nasional sebesar 2,8 juta ton. Maka terdapat jurang defisit bahan baku riil sebesar puluhan juta ton jika industri ini dipaksa memasok kebutuhan mandatori kebutuhan bioetanol tanpa membuka lahan baru.

Di sinilah mengerikannya. Jika pemerintah memaksakan diri ekspansi produk bioetanol maka tekanan pada deforestasi hutan akan melambung tajam. Ancaman telah ada di depan mata ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 yang menetapkan penambahan lahan komoditas baru seluas 700 ribu hektare untuk fase awal, dan bisa melebar hingga 1 juta hektare untuk mengamankan skema mandatori E10 nasional berskala penuh.

Inilah kenapa hutan Merauke (PSN Food Estate) telah terdeforestasi sebesar 61.370 hektare dan akan terus berlanjut sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 yang memberikan konsesi 486.939 hektare atas hutan Papua Selatan.

Ketimpangan Penghitungan Emisi

Hal yang tertutupi di balik polesan wajah ramah lingkungan biofuel adalah ketimpangan emisi karbon. Jika dihitung total emisi bensin dengan angka moderat dari rerata konsumsi nasional sebesar 35 juta Kl/tahun dan setiap liter bensin menghasilkan emisi 2,3 Kg CO2, maka total emisinya adalah 80,5 juta ton CO2. Dengan skema E5 dan E10, total pengurangan emisi tahunan hanya berkisar 4,02 juta ton dan 8,05 juta ton CO2 atau hanya 10%-nya saja.

Jika hutan Papua yang menurut data LHK dan IPCC menyimpan karbon sebesar 200 – 254 ton per hektare (tc/ha), maka dikali factor 3,67 karena di-land clearing, total pelepasan karbon per hektar rata-rata sebesar 800 ton. Maka untuk deforestasi 61.370 hektare di Papua Selatan telah melepas 49,09 juta ton emisi CO2. Jika digunakan skenario mitigasi pengurangan emisi biofuel E5 yang mengurangi 4 juta ton CO2, maka dibutuhkan sekitar 12 tahun untuk dapat melunasi utang karbon akibat deforestasi yang ditimbulkannya sekarang ini di hutan Papua.

Belum lagi, jika dihitung melalui skema premium dengan memperhitungkan kerusakan ekosistem, keanekaragaman hayati satwa endemik dan hilangnya ruang hidup, wilayah buruan, dan sumber pangan subsisten masyarakat adat Papua secara turun-temurun. Angka utang karbonnya akan lebih besar.

Jika dihitung potensi kerugian fiskalnya, di mana menurut Celios dan TrendAsia, ongkos investasi untuk mendanai mega-proyek lahan perkebunan komoditas bioetanol ini menembus angka US$11 miliar atau setara Rp176 triliun dalam rentang waktu satu dekade.

Selain menyempitkan ruang fiskal, skema insentif biofuel ini juga dikhawatirkan justru tidak mengalir dalam bentuk bahan bakar murah dan ramah buat rakyat. Namun, menumpuk pada para pemodal dan penikmat di baliknya seperti halnya kegagalan struktural skema subsidi kelapa sawit melalui BPDPKS.

Memaksakan target mandatori bioetanol bensin dengan metode ekspansi lahan monokultur tebu berskala raksasa merupakan kebijakan transisi energi yang semu. Kerugian ekologis akibat deforestasi hutan primer dan beban finansial yang menekan APBN jauh melampaui nilai efisiensi energi yang dihasilkan.

Pemerintah Indonesia perlu merombak arah kebijakan transisi dengan menghentikan pembukaan lahan baru berbasis pembabatan hutan primer apalagi dilakukan di wilayah rawan sosial-ekologis seperti Papua.

Prioritas substitusi energi sektor transportasi harus digeser secara fundamental ke arah pembangunan infrastruktur transportasi publik berbasis listrik massal interkoneksi, yang secara empiris dan terbukti secara sains jauh lebih efektif mereduksi emisi karbon jangka panjang tanpa harus mengorbankan hak ruang hidup masyarakat adat serta benteng hijau hutan tropis yang tersisa di Nusantara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga minyak dunia pada perdagangan Kamis (25/6/2026) mengalami penurunan seiring dibukanya Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Merosotnya harga minyak dunia diprediksi akan mendorong penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi setelah sebelumnya sempat melonjak akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Transportasi minyak mentah dunia melalui Selat Hormuz sebesar 20 persen saat ini sudah kembali normal. Sehingga bersamaan dengan dibukanya Selat Hormuz, transportasi berjalan lancar dan membuat harga minyak mentah mengalami penurunan yang cukup signifikan," kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Terpantau, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Adapun harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan global turun 4 persen ke level sekitar 73 dolar AS per barel.

Harga minyak mentah dunia sebelumnya melambung tinggi di tengah konflik Timur Tengah hingga menembus 120 dolar AS per barel. Seiring langkah gencatan senjata antara AS dan Iran serta dibukanya Selat Hormuz, harga minyak pun mulai mereda.

"Apalagi kita melihat bahwa saat ini terjadi oversupply. Bahkan di pasaran harga minyak mentah dunia ada yang dijual 10 dolar AS per barel. Artinya, oversupply cukup besar. Produksi yang sebelumnya 103,1 juta barel per hari saat ini menjadi 103,3 juta barel per hari. Sedangkan permintaan yang tadinya 100 juta barel per hari turun menjadi di bawah 100 juta barel per hari," terangnya.

Ibrahim memprediksi seiring kondisi tersebut harga minyak mentah akan terus mengalami penurunan. Bahkan, pada pekan depan harganya berpotensi menyentuh level 65 dolar AS per barel. Ia kemudian menyoroti perlunya pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian sejalan dengan turunnya harga minyak dunia. Menurut dia, harga BBM non-subsidi yang belakangan naik tajam sudah dapat diturunkan.

"Kemungkinan besar ini masih akan terus berlanjut pada Juli. Dan pemerintah wajib menurunkan harga BBM non-subsidi, terutama Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan lain-lain. Karena harga minyak dunia sudah berada di bawah asumsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yakni 70 dolar AS per barel," jelasnya.

Menurut prediksinya, pemerintah akan menurunkan harga BBM non-subsidi dalam waktu sekitar lima hari ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga Pertamax Green 95 memunculkan pertanyaan baru mengenai keekonomian bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Di tengah dorongan pemerintah memperluas penggunaan bioetanol untuk mendukung ketahanan energi, harga bahan bakar campuran etanol justru naik lebih tinggi dibandingkan bensin non-bioetanol.

Pertamax Green 95 yang merupakan campuran Pertamax dan 5% bioetanol naik 31,7% dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter per 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut melampaui kenaikan harga Pertamax yang meningkat dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kondisi itu menunjukkan peningkatan campuran bioetanol tidak otomatis membuat harga bahan bakar lebih murah bagi konsumen.

“Jadi makin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan smakin besar juga beban defisit APBN dan akhirnya akan menambah utang pemerintah yang sekarang sudah hampir Rp10.000 triliun,” kata Bhima bersama Manajer Program Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Pemerintah saat ini tengah mendorong pengembangan bahan baku bioetanol melalui proyek food estate tebu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Program tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, laporan Celios bertajuk "Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi" memperkirakan pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol membutuhkan investasi lebih dari US$11 miliar atau sekitar Rp176 triliun dalam periode 10 tahun.

Menurut Bhima, kebutuhan dana tersebut setara sekitar 89% dari total anggaran subsidi energi pada 2026.

Dia menilai tingginya biaya pengembangan bioetanol tidak hanya berasal dari produksi bahan baku, tetapi juga dari pembukaan lahan skala besar untuk food estate dan energy estate, termasuk di Merauke, Papua Selatan.

Bhima mengatakan biaya investasi dan logistik yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan produsen dalam harga jual produk ke Pertamina. Di sisi lain, Pertamina juga menghadapi tekanan karena harus menanggung selisih antara harga riil dan harga keekonomian bahan bakar.

Dia juga mengatakan masyarakat di lokasi food estate juga tidak menikmati hasil dari proyek bioetanol dari segi biaya hidup yang makin mahal. Pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan pangan juga dia nilai harus dihitung sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol.

Sementara itu, Amalya menyoroti kebijakan pemerintah yang di satu sisi mendorong pembukaan lahan untuk pengembangan tebu, tetapi di sisi lain menyetujui impor etanol hingga 1 juta ton per tahun dari Amerika Serikat.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan kebijakan pengembangan bioetanol nasional.

Selain itu, dia menilai permintaan pasar terhadap bahan bakar nabati masih terbatas karena masyarakat maupun industri otomotif belum menunjukkan minat besar untuk melakukan modifikasi kendaraan agar dapat menggunakan bahan bakar berbasis bioetanol.

Amalya juga menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan perkebunan tebu untuk mendukung program bioetanol.

Berdasarkan kajian Trend Asia, pelepasan kawasan hutan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan berpotensi menyebabkan deforestasi seluas 61.370 hektar.

“Artinya Indonesia bisa kehilangan karbon dari hutan begitu besar untuk proyek strategis nasional energi, namun kenyataannya produk nabati yang sampai di pasar harganya mahal dan sepi peminat,” katanya.

Dia menambahkan Papua Selatan telah kehilangan kawasan hutan seluas 486.939 hektar akibat perubahan fungsi kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025.

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkap alasan di balik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Simon menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.

Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah.

"Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan," ujar Simon.

Perseroan, sambung Simon, memahami setiap penyesuaian harga BBM tentu akan menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Simon, penyesuaian harga tidak hanya dilakukan oleh SPBU Pertamina, tetapi juga oleh sejumlah SPBU milik badan usaha swasta.

[Gambas:Instagram]

"Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta," ujar Simon.

Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Simon menjamin Pertamina, dengan dukungan penuh dari Pemerintah, terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Simon juga berterimakasih kepada masyarakat atas dukungan yang diberikan selama ini dan mengajak masyarakat menggunakan energi secara bijak.

"Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat selama ini dan mari kita bersama-sama bijak menggunakan energi," ujarnya.

PT Pertamina Patra Niaga buka-bukaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di DIY usai penyesuaian harga pada BBM non-subsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green, mulai Rabu (10/6).

Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17 ribu per liter.

Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Taufiq Kurniawan memaparkan data ketersediaan BBM di DIY untuk menjawab kemungkinan peralihan sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite setelah penyesuaian harga diterapkan.

Menurut Taufiq, cadangan Pertalite yang tersedia saat ini setara dengan 12 kali konsumsi harian normal. Sementara itu, stok Solar berada pada level 20 kali kebutuhan harian, kemudianstok  Pertamax dan Pertamina Dex masing-masing mencapai sekitar 18 kali lipat dari konsumsi normal.

Terkait kemungkinan meningkatnya antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Pertamina akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pola konsumsi masyarakat.

"Kita evaluasi berkala pasca perubahan harga," kata Taufiq, Rabu (10/6).

Taufiq juga memastikan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan BBM di DIY. Menurutnya, stok baik di fasilitas penyimpanan maupun jaringan SPBU berada dalam kondisi aman.

"Stok aman sekali di (Fuel Terminal) Rewulu dan di SPBU," bebernya.

Berdasarkan data konsumsi BBM hingga Juni 2026 di wilayah Jawa Bagian Tengah, penggunaan BBM masih didominasi oleh produk subsidi dan penugasan yang tidak mengalami perubahan harga.

Pada segmen gasoline, Pertalite menyumbang 73,3 persen dari total konsumsi, sedangkan Pertamax sebesar 25,9 persen. Adapun gabungan konsumsi Pertamax Turbo dan Pertamax Green hanya sekitar 0,9 persen.

Sementara pada segmen gasoil, Biosolar mendominasi dengan pangsa 96,6 persen. Konsumsi Dexlite dan Pertamina Dex secara kumulatif tercatat sekitar 3,4 persen.

Data tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat masih mengandalkan BBM yang tidak terdampak kebijakan penyesuaian harga.

Adapun Pertamax Turbo dan Pertamax Green secara total hanya sekitar 0,9 persen. Sedangkan pada segmen gasoil, konsumsi Biosolar mencapai 96,6 persen, sementara Dexlite dan Pertamina Dex secara total hanya sekitar 3,4 persen.

Dengan komposisi tersebut, lebih dari 98 persen konsumsi BBM masyarakat berasal dari produk yang harganya tetap, sehingga dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap masyarakat secara umum diperkirakan tidak terlalu signifikan.

"Pertamina sebagai operator menjalankan penyesuaian harga BBM non-subsidi sesuai ketentuan pemerintah dan mekanisme yang berlaku, dengan tetap memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi bagi seluruh masyarakat," tutup Taufiq.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

Roberth juga menyampaikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan kenaikan harga Pertamax sebesar Rp3.950 per liter dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter adalah hal yang lumrah. Sebab, harganya memang mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

Menurut Dony, harga minyak dunia naik cukup tinggi setelah perang di Timur Tengah pecah pada Februari lalu. Namun, pemerintah sebelumnya berusaha menahan, tetapi setelah melalui pembahasan, akhirnya harga BBM memang perlu dinaikkan.

"Itu memang mandatnya kalau Pertamax itu harus mengikuti harga pasar kan. Kalau tidak (naik), nanti masa ditanggung terus-terusan," ujar Dony ditemui usai Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (10/6).

Dony menekankan keputusan menaikkan harga Pertamax sudah dibahas oleh lintas kementerian terkait. Kendati demikian, untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dipastikan tak akan ada perubahan harga hingga akhir tahun.

Selain itu, Dony menyebutkan harga Pertamax saat ini masih jauh di bawah harga keekonomiannya meski sudah dinaikkan. Namun, ia tidak merinci harga sebenarnya di kisaran berapa.

"Itu pun (setelah naik) sebetulnya kita hanya 50 persen dari harga real-nya," imbuhnya.

Dony juga memastikan kenaikan harga Pertamax tidak akan berdampak besar ke inflasi. Sebab, penggunanya adalah kelompok kelas menengah ke atas.

"Tidak akan berdampak (besar ke inflasi) karena kan pemakaian Pertamax ini kan kelas menengah ke atas. Bukan untuk industri, bukan untuk transportasi massal. Jadi tidak akan berdampak terhadap inflasi. Tidak usah terlalu khawatir dan kita harus optimis dan tenang," pungkasnya.

Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green per Rabu 10 Juni 2026.

Harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan menyampaikan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 92 di pasar internasional berada di kisaran Rp 20.000 hingga Rp 21.000 per liter. Pertamina baru saja menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.

"RON 92 itu kalau di pasar harganya sudah Rp 20.000-Rp 21.000-an. Di Thailand, RON 92 atau RON 91 mencapai Rp 23.000-an jika dikonversi ke rupiah," ujar Sigit dalam Sarasehan Energi bertajuk Transisi Energi dalam Memitigasi Konflik Global yang digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026).

Berdasarkan paparan Sigit, pada April 2026 batas atas harga Pertamax sesungguhnya mencapai Rp 18.745 per liter, naik dari Rp 12.397 per liter pada Maret.

Kenaikan batas atas tersebut dihitung berdasarkan Harga Indeks Pasar (HIP) dan kurs sesuai formula harga BBM jenis bahan bakar umum (JBU).

Konflik geopolitik yang terjadi sejak akhir Februari 2026 memberikan dampak terhadap kenaikan formula harga BBM JBU pada April 2026. Kenaikan batas atas berkisar Rp 6.300 hingga Rp 7.300 per liter untuk solar dan Rp 10.800 hingga Rp 10.930 per liter untuk bensin.

Batas atas harga Pertamax kembali melonjak pada Mei 2026 menjadi Rp 20.157 per liter dan meningkat lagi menjadi Rp 20.942 per liter pada Juni 2026.

Sementara itu, pada periode yang sama, Pertamina tetap menahan harga Pertamax di level Rp 12.300 per liter.

"Kami masih tahan, masih berupaya menahan di Rp 12.300 per liter. Pertamax Green juga seperti itu, masih bisa kami tahan kemarin. Meskipun akhirnya dua produk itu per hari ini kami naikkan," ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax untuk menjaga ketersediaan stok.

Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green naik di seluruh wilayah Indonesia per Rabu (10/6).

Di Jawa, harga BBM Pertamax (RON 92) menanjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Adapun harga BBM Pertamax dan Pertamax Green 95 berbeda di setiap provinsi yang dipengaruhi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), biaya distribusi, serta status kawasan perdagangan bebas (FTZ).

Mengutip mypertamina.id, harga Pertamax Rp16.250 per liter berlaku di seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara, Pertamax dibanderol Rp16.650 per liter di Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. 

Harga yang sama juga berlaku di seluruh provinsi di Pulau Papua dan Sulawesi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur.

Untuk Pertamax yang dibanderol Rp17.000 per liter berlaku di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya, Pertamax dijual seharga Rp15.250 per liter di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Sabang dan Batam.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Roberth pun menegaskan penyesuaian harga diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Roberth dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (10/6).

Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia. Adapun harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

"Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina," ujar Roberth.

1. Seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp16.250 per liter.

2. Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Lampung, seluruh provinsi di Pulau Papua dan Sulawesi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur: Rp16.650 per liter.

3. Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara: Rp17.000 per liter.

4. Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Sabang dan Batam: Rp15.250 per liter.

JAKARTA - Pertamax kini Rp 16.250 per liter, naik dari Rp 12.300. Pertamax Green 95 menjadi Rp 17.000 dari Rp 12.900. Kenaikan hampir Rp 4.000 per liter ini membuat mobil bermesin besar makin membebani, dan hybrid menjadi jalan keluar paling masuk akal — irit tanpa repot mencari pengisian daya.

Pasar Hybrid Menguat, Harga Mulai Naik

Data Gaikindo mencatat penjualan hybrid kuartal I-2026 mencapai 16.940 unit, tumbuh 21,3 persen, sementara PHEV Januari–April melonjak ke 2.089 unit dari hanya 91 unit setahun sebelumnya.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyebut industri "mematok target sebanyak 850 ribu unit" untuk 2026.

Nah, SindoNews akan membagi mobil hybrid yang paling murah hingga paling mahal bagi konsumen yang ingin beralih dari ICE ke hybrid.

Bayangkan, jika kapasitas mobil Anda 40 liter. Normalnya Anda mengisi penuh Pertamax sekitar Rp492 ribu. Dengan kenaikan harga BBM, jadi Rp650.000.

Nah, ternyata, harga mobil hybrid di Indonesia juga tidak murah-murah amat. Model termurah masih diatas Rp250 juta. Nah berikut pembagiannya.

Daftar Harga Hybrid Juni 2026 (OTR Jakarta) per Kategori

Rp 200 Juta–Rp300 juta

Ertiga Hybrid: Rp 274,9–300,8 juta

Fronx GX MT: Rp 283,9 juta

XL7 Hybrid Beta MT: Rp 292,9 juta

Rocky e-Smart: Rp 299,85 juta

Rp 300 Juta–Rp400 juta

Fronx AT–SGX: Rp 302,2–330,3 juta

Veloz Hybrid: Rp 303–389 juta (12 varian)

XL7 Hybrid lainnya: Rp 304,1–321,3 juta

BYD M6 DM: mulai Rp 310 jutaan (estimasi)

Tiggo Cross CSH: Rp 329,8 juta

MG VS Hybrid: Rp 392,9 juta; Chery C5 CSH: Rp 399,9 juta

Rp 400 Juta–Rp500 juta

Yaris Cross Hybrid: Rp 399–463,3 juta

Haval Jolion: Rp 408 juta (naik Rp 3 juta)

Grand Vitara: Rp 416–419 juta

Almaz RS Pro/Almaz Hybrid: Rp 445/479 juta

Eksion PHEV dan Cortez Darion PHEV: Rp 449–499 juta

HR-V e:HEV: Rp 449–488 juta; Vios Hybrid: Rp 460,5–465,5 juta

Tiggo 8 CSH Comfort: Rp 449,9 juta; Zenix G HV: Rp 478,3 juta; Starray EM-i: Rp 499 juta

Rp500 Juta–Rp700 juta

Jaecoo J7 SHS: Rp 509,9 juta; Tiggo 8 Premium: Rp 519,9 juta

Kicks e-Power: Rp 522,6–524,6 juta

BAIC BJ30 Hybrid FWD (Front-Wheel Drive): Sekitar Rp499.000.000

BAIC BJ30 Hybrid AWD (All-Wheel Drive): Sekitar Rp575.000.000

Zenix V–Q HV: Rp 530,8–629,8 juta (naik tipis Rp 600–700 ribu)

Lepas L8: Rp 589 juta (pre-book)

Corolla Cross: Rp 606,4–651,6 juta; Altis Hybrid: Rp 639,9–649,7 juta

Step WGN e:HEV: Rp 637,8 juta; Serena e-Power: Rp 655 juta; Civic RS Hybrid: Rp 699 juta

Di atas Rp700 juta

Tiggo 9 CSH: Rp 739,9 juta; Tucson Hybrid: Rp 766,6 juta; X-Trail e-Power: Rp 795 juta

CR-V RS: Rp 825,8 juta; J8 SHS: Rp 828 juta; Santa Fe: Rp 830,9–914,7 juta

Tank 300: Rp 849 juta (naik Rp 12 juta); Accord: Rp 970,9 juta; Camry: Rp 976,1 juta

Palisade Hybrid: Rp 1.131,9–1.391,8 juta; RAV4 GR Sport PHEV: Rp 1,15 miliar

CX-80: Rp 1.199,9 juta; Tank 500: Rp 1.208 juta

Alphard: Rp 1.388–1.741 juta; Vellfire HEV: Rp 1.872,8 juta (naik Rp 4,7 juta)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia.

Menurut dia, pengaruh kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang.

"(Dampaknya) harusnya relatif minim karena kan Pertamax ga dipakai angkutan barang," ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Harusnya (dampak ke inflasi) limited karena bukan buat angkutan umum. Angkutan barang juga enggak pakai Pertamax," ujar Purbaya.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Robert dalam keterangan tertulis.

Roberth juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," ujar Robert.

Adapun untuk harga Pertamax Turbo tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol Rp 20.750 per liter. Begitu juga untuk BBM Solar non subsidi tidak mengalami perubahan harga yaitu Pertamina Dex tetap Rp 24.800 per liter dan Dexlite masih dengan harga Rp 23.000.

Sementara, untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) juga tetap dengan harga Rp10.000 dan Solar bersubsidi masih tetap Rp6.800 per liter.

SPBU BP ikut menaikkan harga sejumlah BBM pada hari ini, Rabu (10/6), menyusul Pertamina. BBM jenis RON 92 atau BP 92 naik dari Rp12.390 menjadi Rp16.670 per liter.

Kemudian, harga BP Ultimate atau jenis RON 95 juga naik dari Rp12.930 menjadi Rp17.240 per liter. Sedangkan BBM jenis solar yakni BP Ultimate Diesel tetap Rp 25.060 per liter.

BP 92: Rp16.670

BP Ultimate: Rp17.240

BP Ultimate Diesel: Rp25.060

Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Per Rabu 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Berdasarkan keterangan pers Pertamina, Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Roberth kenaikan harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Perusahaan menyampaikan harga BBM selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik. Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter. Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

"Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina," kata Roberth.

Pertamax SeriesPertamax (RON 92): dari Rp 12.300/liter menjadi Rp 16.250/literPertamax Green 95 (RON 95): dari Rp 12.900/liter menjadi Rp 17.000/liter.Pertamax Turbo (RON 98): Rp 20.750/liter (tetap)

DexSeriesDexlite (CN 51): Rp 23.000/liter (tetap)Pertamina Dex (CN 53): Rp 24.800/liter (tetap).

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamina mulai Rabu (10/6/2026) menuai reaksi dari masyarakat. Lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai terlalu tinggi dan memberatkan, terutama bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online (ojol) .

Salah seorang pengemudi ojol asal Tambak, Manggarai, Syahrul mengaku kenaikan harga Pertamax berdampak langsung terhadap biaya operasional sehari-harinya. Pertamax Naik Rp3.950 Jadi Rp16.250/Liter, Ini Daftar Lengkap Harga BBM di SPBU Pertamina



"Kalau buat kita sebagai pekerja ojol, sangat memberatkan. Soalnya biasa kita pakai harga sesuai itu, eh tiba-tiba naik, karena benar-benar memberatkan gitu, Pak," kata Syahrul saat diwawancarai di SPBU Pertamina di kawasan Ampera, Jakarta Selatan.

Menurutnya, penghasilan sebagai pengemudi ojol tidak menentu sehingga kenaikan biaya bahan bakar menjadi tantangan tersendiri. Ia mengatakan, pendapatan harian sangat bergantung pada jumlah order yang diterima.

Harga BBM Pertamax Cs Resmi Naik per Rabu 10 Juni 2026, Pertalite dan Solar Subsidi Tetap



Untuk menyiasati kondisi tersebut, Syahrul mengaku akan mencari sumber pendapatan tambahan di luar pekerjaan utamanya sebagai pengemudi ojol. "Paling kita ya misalkan ada sampingan yang lain buat kita selain ojol, misalkan, selain ngojek, ya kita ambil, Pak, gitu kan. Tapi kalau gak ada, mau gak mau kita siasatin dengan cara lain," sebutnya.

Syahrul pun berharap pemerintah dapat menahan laju kenaikan harga BBM di masa mendatang agar tidak semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

"Buat kita ya, jangan terlalu tinggi lah, jangan terlalu dinaikin, karena banyak masyarakat di bawah, khususnya kita para ojol, kalau bisa jangan naik," tutupnya.

Keluhan serupa disampaikan Ijong, warga Kebayoran yang mengaku sesekali menggunakan Pertamax meski sehari-hari lebih sering memakai Pertalite. Ia menilai kenaikan harga Pertamax hingga menembus Rp16.250 per liter terlalu drastis dan memberatkan masyarakat.

"Harusnya naiknya perlahan dulu. Kayak Rp1.000, Rp2.000. Cuma kalau langsung ke Rp16.000 sih, kalau saya rasa sih ya rakyat juga (berat)," ujarnya.

Ijong menambahkan, masyarakat kini harus kembali mengatur pengeluaran rumah tangga agar dapat beradaptasi dengan kenaikan harga BBM. "Mau gak mau kita putar otak lagi sih. Kayak pengeluaran kita coba manage lagi, kita kita atur lagi sih kalau kalau kayak gitu sih ke depannya," lanjut Ijong.

Ia berharap pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Sebagai informasi, berdasarkan laman resmi Pertamina, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter mulai 10 Juni 2026.