Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini mengakhiri rekor surplus neraca dagang selama 72 bulan berturut-turut.

Defisit pada Mei terjadi karena nilai ekspor sebesar US$23,20 miliar lebih rendah dibandingkan impor yang mencapai US$24,81 miliar. Defisit disebabkan komoditas migas yang minus US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari hasil minyak dan minyak mentah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai defisit neraca perdagangan Mei 2026 menjadi sinyal bantalan eksternal Indonesia mulai menipis, tetapi belum bisa langsung disebut sebagai krisis.

Menurut dia, defisit tersebut bukan berarti seluruh perdagangan Indonesia memburuk. Sektor nonmigas masih mencatat surplus US$2,15 miliar, meski belum mampu menutup defisit migas sebesar US$3,76 miliar.

Secara kumulatif Januari-Mei 2026, neraca perdagangan juga masih surplus US$4,03 miliar. Namun, angkanya turun tajam dibandingkan surplus US$15,38 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

"Pesan utamanya adalah surplus masih ada secara kumulatif, tetapi ruang amannya menyempit tajam," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor, terutama impor migas serta bahan baku dan penolong.

Pada Mei 2026, impor mencapai US$24,81 miliar atau naik 22,16 persen secara tahunan, sedangkan ekspor turun 5,73 persen menjadi US$23,20 miliar.

Impor migas melonjak 70,78 persen, terutama karena impor hasil minyak naik 99,49 persen. Di saat yang sama, impor bahan baku dan penolong meningkat 25,17 persen dan menjadi penyumbang terbesar kenaikan impor.

"Artinya, defisit ini lebih banyak dipicu sisi impor, bukan semata-mata karena ekspor jatuh," ujar Josua.

Ia mengatakan defisit tersebut tidak bisa dijelaskan hanya karena pelemahan rupiah. Merosotnya kurs memang membuat biaya impor lebih mahal, tetapi kenaikan impor juga mencerminkan meningkatnya pembelian barang impor secara riil.

Hal itu terlihat dari impor mesin dan peralatan mekanis yang naik 16,92 persen, mesin dan perlengkapan elektrik naik 14,48 persen, serta plastik dan barang dari plastik meningkat 15,83 persen sepanjang Januari-Mei 2026.

"Rupiah adalah faktor yang memperberat biaya, tetapi penyebab utama defisit adalah kombinasi kebutuhan impor migas, bahan baku, barang modal, dan pelemahan ekspor bulanan," ujar Josua.

Dari sisi ekspor, Josua menilai persoalannya bukan karena daya saing Indonesia langsung runtuh, melainkan adanya tekanan sektoral dan siklikal.

Ekspor Mei 2026 turun 5,73 persen secara tahunan dengan ekspor nonmigas turun 4,50 persen. Seluruh sektor nonmigas mengalami penurunan, mulai dari pertanian, pertambangan, hingga industri pengolahan.

Namun, secara kumulatif Januari-Mei 2026, total ekspor masih tumbuh 3,02 persen dan ekspor nonmigas naik 3,89 persen. Industri pengolahan bahkan masih tumbuh 6,80 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan daya saing Indonesia belum hilang secara menyeluruh. Namun, ekspor semakin rentan karena masih bergantung pada komoditas tertentu, harga global, permintaan negara mitra dagang, serta struktur industri yang masih mengandalkan bahan baku impor.

Josua mengingatkan yang perlu diwaspadai adalah apabila kenaikan impor tidak diikuti peningkatan produksi dan ekspor dalam beberapa bulan ke depan.

Indeks manufaktur Juni 2026 turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei. Pesanan baru maupun pesanan ekspor baru juga menurun tajam sejak Agustus 2021, sedangkan biaya bahan baku meningkat akibat kenaikan harga dan nilai tukar yang tidak menguntungkan.

"Bila impor bahan baku naik tetapi produksi melemah, maka impor berubah dari tanda ekspansi menjadi kebocoran permintaan ke luar negeri. Ini belum alarm merah, tetapi jelas lampu kuning. Masih wajar karena neraca perdagangan kumulatif masih surplus dan nonmigas masih kuat, tetapi tidak boleh diremehkan karena tren surplus menyempit sangat cepat dan defisit migas makin besar," ujarnya.

Josua mengingatkan risiko terbesar adalah apabila defisit perdagangan terjadi berulang hingga melebar menjadi defisit transaksi berjalan, menekan rupiah, dan mengurangi ruang Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter.

PIER juga memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 melebar menjadi sekitar 1,07 persen dari PDB, naik dari 0,11 persen pada 2025.

Josua menyarankan pemerintah tidak membatasi impor secara luas, karena sebagian besar merupakan bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri.

Pemerintah sebaiknya memilah impor produktif dan konsumtif, mengurangi ketergantungan impor BBM melalui penguatan energi domestik, menjaga stabilitas rupiah, mempercepat restitusi dan pembiayaan ekspor, memperbaiki logistik pelabuhan, serta mendorong industri substitusi impor dan produk bernilai tambah.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai defisit neraca perdagangan kali ini mengirim sinyal bahwa bantalan eksternal Indonesia mulai menipis ketika pasar sedang sensitif terhadap pergerakan rupiah, inflasi, dan suku bunga.

Menurutnya, apabila defisit terus berulang dalam beberapa bulan ke depan, investor akan meminta premi risiko lebih tinggi, yield SBN sulit turun, BI makin sulit melonggarkan bunga, dan biaya input impor makin mahal bagi industri.

"Defisit ini belum berarti krisis, tetapi menandai fase baru, yakni stabilitas eksternal tidak lagi gratis dan ekonomi harus membayar lebih mahal untuk menjaga kepercayaan pasar," ujarnya. kepada CNNIndonesia.com

Ia juga menilai pelemahan daya saing Indonesia memperbesar tantangan ekspor. Merujuk World Competitiveness Ranking 2026 yang dirilis IMD, posisi Indonesia disebut turun ke peringkat 48 dari 70 negara. Penurunan tersebut dikaitkan dengan melemahnya efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan kualitas infrastruktur.

Menurut dia, kondisi tersebut relevan dengan ekspor karena daya saing rendah berarti biaya logistik tinggi, kepastian kebijakan lemah, perizinan lambat, produktivitas rendah, dan infrastruktur belum memadai.

Akibatnya, ekspor manufaktur bernilai tambah luas sulit tumbuh cepat. Indonesia, kata Syafruddin, akhirnya tetap bergantung pada komoditas seperti batu bara, baja, dan mineral tertentu.

[Gambas:Photo CNN]

"Saat permintaan global melemah, ekspor langsung turun karena basis produk ekspor belum cukup beragam dan belum cukup kompetitif," ujarnya.

Oleh karena itu, Syafruddin menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan struktural, mulai dari menekan defisit migas melalui efisiensi BBM, penguatan transportasi publik, substitusi energi impor, peningkatan produksi energi domestik, dan kebijakan energi yang tidak menyembunyikan beban fiskal.

Di sisi ekspor, ia mengatakan pemerintah harus memperluas basis manufaktur bernilai tambah, mempercepat diversifikasi pasar, memperbaiki logistik, menurunkan biaya kepatuhan, dan memastikan hilirisasi tidak berhenti pada mineral tertentu.

Di sisi makro, disiplin fiskal harus dijaga agar defisit perdagangan tidak berubah menjadi krisis kepercayaan. BI bisa menahan rupiah dengan bunga tinggi, tetapi pemerintah wajib mengurangi sumber tekanan dari energi, impor, fiskal, dan daya saing.

"Jika agenda ini tertunda, defisit perdagangan dapat berlanjut, rupiah tetap rentan, inflasi impor naik, dan pertumbuhan akan dibeli dengan ongkos stabilitas yang makin mahal," ujar Syafruddin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus 12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) minus US$6,23 miliar.

Kemudian, plastik dan barang dari plastik (HS 39) defisit US$3,74 miliar, Serelia (HS 10) minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) minus US$1,56 miliar.

Berdasarkan negaranya, penyumbang defisit terbesar adalah China senilai US$10,73 miliar, Australia minus US$3,62 miliar dan Prancis minus US$1,29 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wiman) atau turis asing yang masuk ke Indonesia naik 10,69 persen (month to month/mtm) menjadi 1,38 juta kunjungan sepanjang Mei 2026.

Angka tersebut juga naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan turis asing masuk ke dalam negeri melalui tiga pintu masuk utama, yakni udara 932,85 ribu kunjungan, laut 215,61 ribu kunjungan dan darat mencapai 45,09 ribu kunjungan.

"Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1,19 juta kunjungan dan melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 188,53 ribu kunjungan," kata Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman dari Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta, meningkat 7,68 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut Ateng, secara umum, jumlah kunjungan wisman berfluktuasi selama Januari-Mei 2026. Jumlah kunjungan wisman tercatat sebesar 1,19 juta kunjungan pada Januari, kemudian menurun menjadi 1,16 juta kunjungan pada Februari dan kembali turun menjadi 1,09 juta kunjungan pada Maret.

Pada April dan Mei 2026, jumlah kunjungan wisman kembali meningkat menjadi 1,25 juta kunjungan dan 1,38 juta kunjungan.

Berdasarkan paspor yang dipegang, jumlah kunjungan turis ke Indonesia pada Mei 2026 didominasi oleh pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan (21,58 persen).

Selanjutnya, wisman pemegang paspor Australia tercatat sebanyak 155,03 ribu kunjungan (11,22 persen), diikuti Singapura sebanyak 136,74 ribu kunjungan (9,89 persen), dan China sebanyak 125,46 ribu kunjungan (9,08 persen).

Dari sisi, rata-rata lama tinggal, turis yang meninggalkan Indonesia pada Mei 2026 telah menghabiskan waktu selama 10,14 malam di Tanah Air.

Banjarbaru (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan perubahan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat di tengah pesatnya transformasi model usaha dan transaksi berbasis digital.

Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga sistem pembayaran.

“Pergeseran tersebut melahirkan model usaha dan pola transaksi baru yang perlu didata secara menyeluruh agar mampu menggambarkan kondisi perekonomian terkini,” ujar dia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Banjarbaru.

Menurut dia, aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi transaksi konvensional kini semakin bergeser ke platform digital melalui marketplace, layanan daring, pembayaran nontunai menggunakan QRIS, hingga investasi emas digital.

“Perubahan yang berlangsung cepat tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan utama BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret seluruh pelaku usaha sesuai perkembangan zaman,” katanya.

Ia menjelaskan pendataan akan dilakukan secara langsung atau door-to-door guna menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk usaha yang berkembang di ekosistem digital dan tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pendekatan konvensional.

Dia berharap langkah tersebut menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Dadang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS.

Menurut dia, pelaksanaan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, media, serta masyarakat agar pendataan berjalan optimal.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai sarana sosialisasi, seperti surat edaran, videotron, baliho, dan media informasi lainnya.

“Dukungan tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta menyampaikan data yang benar selama proses pendataan,” ujar dia.

Selain pemerintah daerah, ia juga mengapresiasi insan media yang menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.

“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan menentukan kualitas data sensus yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi serta pengembangan dunia usaha pada masa mendatang,” ujar Dadang.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Muh Saichudin, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kalimantan Barat pada Mei 2026 mencapai 14.754 kunjungan, dengan sekitar 80 persen di antaranya masuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

"Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sepanjang awal 2026 menjadi salah satu pendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi Kalimantan Barat. Dampaknya mulai terlihat dari meningkatnya tingkat hunian hotel hingga bergairahnya sektor perdagangan, kuliner, dan usaha oleh-oleh di berbagai daerah tujuan wisata," kata Muh Saichudin saat menyampaikan keterangan pers di Kantor BPS Pontianak, Rabu.

Menurut dia, dominasi wisatawan asal Malaysia masih menjadi karakter utama kunjungan wisatawan asing ke Kalimantan Barat mengingat kedekatan geografis serta tingginya mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Mayoritas wisatawan mancanegara yang datang ke Kalimantan Barat masih berasal dari Malaysia karena memang aksesnya paling dekat, terutama melalui Entikong," katanya.

Selain kunjungan wisatawan asing, pergerakan wisatawan nusantara juga menunjukkan tren yang positif. Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, jumlah perjalanan wisatawan nusantara dengan tujuan Kalimantan Barat mencapai 6,33 juta perjalanan, atau meningkat 20,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Saichudin mengatakan, meningkatnya mobilitas wisatawan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor ekonomi. Tidak hanya industri perhotelan, tetapi juga usaha kuliner, transportasi, perdagangan, pusat oleh-oleh, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ikut merasakan manfaat dari meningkatnya aktivitas wisata.

"Dengan adanya wisatawan maupun perjalanan bisnis, tentu akan berdampak pada tingkat hunian hotel, perdagangan, kuliner, hingga penjualan oleh-oleh. Semua itu akan menggerakkan perekonomian Kalimantan Barat," ujarnya.

Peningkatan aktivitas wisata tersebut turut tercermin pada kinerja industri perhotelan. BPS mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kalimantan Barat pada Mei 2026 mencapai 56,26 persen, menunjukkan tingginya permintaan akomodasi baik dari wisatawan maupun pelaku perjalanan dinas dan bisnis.

Sementara itu, Rata-rata Lama Menginap (RLM) tamu hotel berbintang tercatat 1,41 malam. Meski relatif singkat, angka tersebut menunjukkan tingginya frekuensi mobilitas pengunjung yang datang ke Kalimantan Barat untuk berbagai keperluan, mulai dari wisata, perdagangan, hingga kegiatan pemerintahan dan bisnis.

Mobilitas masyarakat menuju Kalimantan Barat juga terlihat dari sektor transportasi. Pada Mei 2026, jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke Kalimantan Barat mencapai 100.778 orang, sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 95.681 orang. Adapun angkutan laut mencatat 8.252 penumpang datang dan 7.132 penumpang berangkat selama periode yang sama.

Menurut Saichudin, meningkatnya arus kedatangan melalui jalur udara, laut, maupun darat menunjukkan Kalimantan Barat semakin memiliki daya tarik sebagai tujuan perjalanan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata sekaligus memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi daerah.

Ia menambahkan, dengan semakin terbukanya konektivitas internasional, termasuk beroperasinya penerbangan langsung Pontianak-Singapura dan rencana pembukaan rute internasional lainnya, peluang peningkatan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat diperkirakan akan semakin besar.

"Momentum tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kualitas destinasi wisata, infrastruktur, serta layanan pariwisata agar dampak ekonomi yang dihasilkan semakin optimal," kata dia.

BPS menilai tren positif pada sektor pariwisata tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat tidak hanya menjadi daerah tujuan wisata berbasis perbatasan, tetapi juga mulai berkembang sebagai destinasi bisnis, perdagangan, dan investasi.

"Dengan dukungan konektivitas transportasi yang semakin baik serta pengembangan destinasi unggulan, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menyebut inflasi di Bengkulu dari Januari hingga Juni 2026 dicatat masih terkendali sebesar 1,77 persen (ytd) dan mengingatkan perlunya pengendalian harga komoditas terus diperkuat pada semester kedua.

"Inflasi Januari sampai Juni kita masih 1,77 persen, tetapi kita masih punya enam bulan lagi. Kalau tidak dijaga, bisa melewati target. Mudah-mudahan kalau kita menjaga pergolakan harga, kita masih dalam target," kata Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal di Bengkulu, Rabu.

Menurut dia, inflasi pada Juni memang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, namun kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya kenaikan harga sehingga pengendalian inflasi tidak boleh diabaikan.

Dia menjelaskan.capaian inflasi semester pertama 2026 belum dapat menjadi jaminan inflasi tahunan tetap rendah karena masih terdapat enam bulan yang akan mempengaruhi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Win mengatakan apabila laju inflasi pada semester kedua berlangsung dengan pola yang sama seperti semester pertama, maka inflasi tahunan berpotensi melampaui batas atas sasaran inflasi nasional.

Dia menyebutkan secara year on year inflasi Bengkulu tercatat 3,98 persen atau berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan rentang deviasi plus minus 1 persen.

Karena itu, kata dia pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu terus menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas yang memberikan pengaruh besar terhadap inflasi.

Selain menjaga harga, pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan barang di pasar agar gejolak harga dapat ditekan dan inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.

BPS berharap upaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan inflasi Bengkulu tetap berada dalam rentang sasaran nasional pada akhir 2026.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi masyarakat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton, meningkat 0,01 juta ton atau 0,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

"Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 juta ton atau meningkat 0,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng dalam Berita Resmi Statistik (BRS), di Jakarta, Rabu.

BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada Mei 2026 mencapai 2,84 juta ton. Sementara itu, potensi produksi beras pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 8,42 juta ton, meningkat 0,10 juta ton atau 1,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi beras tersebut ditopang oleh produksi padi yang juga mengalami kenaikan. BPS memperkirakan produksi padi pada Mei 2026 mencapai 4,92 juta ton gabah kering giling (GKG).

Adapun potensi produksi padi pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 14,61 juta ton GKG, meningkat 0,17 juta ton GKG atau 1,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dengan demikian produksi padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 43,89 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 juta ton GKG atau meningkat sekitar 0,06 persen dibandingkan periode Januari-Agustus tahun 2025," kata Ateng.

Kenaikan produksi tersebut berjalan seiring bertambahnya luas panen padi. Pada Mei 2026, luas panen padi tercatat mencapai 0,98 juta hektare.

Sementara itu, potensi luas panen pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai 2,88 juta hektare, meningkat 0,04 juta hektare atau 1,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Secara kumulatif, luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 8,35 juta hektare atau mengalami kenaikan seluas 0,04 juta hektare atau naik 0,43 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng.

Data BPS tersebut menunjukkan kapasitas produksi pangan nasional masih terjaga hingga pertengahan 2026. Peningkatan produksi beras yang didukung kenaikan produksi padi dan luas panen menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai defisit neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 mencerminkan tekanan yang datang dari kombinasi faktor domestik dan global, mulai dari kenaikan harga minyak dunia hingga pelemahan permintaan ekspor di pasar utama.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Defisit tersebut terutama dipicu oleh defisit neraca migas sebesar US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari komoditas hasil minyak dan minyak mentah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, posisi neraca perdagangan yang kembali mencatatkan defisit memang patut disayangkan. Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global dan nasional yang sedang berlangsung.

“Posisi neraca perdagangan yang negatif pada Mei 2026 sangat kami sayangkan. Namun, kami juga memahami bahwa konteks ekonomi global dan nasional yang berkembang saat ini memang tidak memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan surplus neraca dagang,” kata Shinta kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurut Shinta, terdapat banyak faktor yang saat ini menekan kinerja perdagangan Indonesia, di antaranya melambungnya harga migas global, pelemahan harga komoditas ekspor utama seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan emas, penurunan permintaan ekspor akibat upaya negara tujuan mengurangi ketergantungan impor dari Indonesia, termasuk penurunan permintaan batu bara dari India.

Selain itu, tekanan juga datang dari dampak inflasi energi terhadap daya saing industri manufaktur, meningkatnya biaya logistik perdagangan internasional, hingga ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Jadi ada banyak faktor, baik di sisi domestik maupun internasional yang memberatkan kinerja ekspor nasional dan pada saat yang sama menggelembungkan beban impor nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shinta mengakui permintaan ekspor di sejumlah pasar utama memang mengalami pelemahan. Kondisi tersebut dipicu oleh turunnya daya beli di negara-negara tujuan ekspor setelah inflasi energi serta sejumlah kebijakan perdagangan di negara mitra.

Dia mencontohkan India yang mulai mengurangi permintaan batu bara dari Indonesia. Di tingkat global, perlambatan perdagangan dunia juga diperkirakan akan terjadi.

Mengacu pada proyeksi UNCTAD, Shinta menuturkan pertumbuhan perdagangan global diperkirakan melambat dari 4,7% pada 2025 menjadi sekitar 3,2% pada 2026 akibat dampak konflik global terhadap harga komoditas serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, Shinta menilai pelemahan permintaan eksternal bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan posisi neraca perdagangan Indonesia. Menurutnya, dalam konteks Indonesia, dampak berbagai tekanan global tersebut juga tidak langsung tercermin dalam data perdagangan.

“Justru sebaliknya, dalam konteks Indonesia, efek-efek negatif ini mengalami penundaan/lagging sekitar 1–2 bulan sehingga kinerja negatif tersebut baru benar-benar tecermin pada kinerja perdagangan Mei,” ucapnya.

Karena itu, Apindo mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk memperkuat ekspor sekaligus mengendalikan kenaikan beban impor.

“Pemerintah sebaiknya mengambil langkah preemtif untuk menstimulasi kinerja ekspor dan mengendalikan inflasi beban impor agar kinerja perdagangan terus maksimal dan neraca dagang bisa terus berkontribusi positif terhadap ketahanan ekonomi nasional,” terangnya.

Berdasarkan data BPS, kinerja neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus secara kumulatif sepanjang Januari–Mei 2026, meskipun mulai tertekan akibat defisit yang terjadi pada Mei 2026.

Selama 5 bulan pertama tahun ini, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$4,03 miliar, yang ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar US$16,31 miliar. Namun, surplus tersebut tergerus oleh defisit neraca migas sebesar US$12,28 miliar sehingga nilai surplus keseluruhan menyusut dibandingkan periode sebelumnya.

Pada Mei 2026, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$1,61 miliar, mengakhiri tren surplus yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya. Defisit tersebut sepenuhnya dipicu oleh perdagangan sektor migas yang mencatat defisit sebesar US$3,76 miliar, sementara sektor nonmigas masih mampu membukukan surplus sebesar US$2,15 miliar.

Kepercayaan terhadap sebuah data tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dihimpun, tetapi juga oleh metodologi yang digunakan. Prinsip itu menjadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS menerapkan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengacu pada standar internasional. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan.

"BPS menyelenggarakan sensus ekonomi menggunakan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengikuti standar internasional agar informasi yang dihasilkan akurat, utuh, dan dapat dipercaya," bunyi keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Salah satu prinsip utama dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah pendataan secara lengkap. Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus dilakukan dengan mendata seluruh kegiatan usaha di setiap wilayah kerja statistik.

Petugas sensus tidak memilih usaha secara acak. Mereka mengidentifikasi seluruh aktivitas ekonomi yang ditemukan di wilayah tugasnya agar setiap usaha memiliki peluang yang sama untuk tercatat.

Pendekatan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, usaha rumah tangga, usaha informal, hingga perusahaan berskala besar. Usaha yang beroperasi tanpa lokasi fisik tetap juga menjadi bagian dari pendataan.

Menurut BPS, metode tersebut memungkinkan sensus menyajikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Pendekatan pendataan lengkap juga diterapkan oleh banyak negara dalam penyelenggaraan sensus ekonomi.

Selain pendataan lapangan, BPS memanfaatkan data administrasi sebagai salah satu sumber informasi. Data tersebut membantu memperkaya hasil sensus sekaligus meningkatkan efisiensi proses pendataan.

Namun, BPS mengingatkan bahwa data administrasi belum mampu menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi. Masih ada berbagai jenis usaha yang belum tercatat karena baru berdiri, belum memiliki izin, dijalankan dari rumah, atau beroperasi secara digital.

Karena itu, pendataan langsung tetap menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini memungkinkan usaha yang sebelumnya belum tercakup dalam data administrasi masuk ke dalam statistik resmi.

"Data administrasi dan pendataan lapangan saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap," tegas rilis resmi.

BPS juga menerapkan metodologi yang sama ketatnya pada seluruh tahapan penyelenggaraan sensus. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan konsep dan kuesioner, pelatihan petugas, pendataan, pengolahan data, hingga penyajian hasil.

Setiap tahapan melalui mekanisme penjaminan kualitas agar data yang dihasilkan memenuhi standar statistik resmi. Dengan demikian, kualitas informasi tetap terjaga sejak proses pengumpulan hingga publikasi.

Penyusunan pertanyaan dalam Sensus Ekonomi 2026 juga disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna data. Informasi yang dihimpun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi Indonesia.

BPS menilai metodologi yang terstandar menjadi fondasi penting dalam menghasilkan statistik yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi yang berkualitas diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat serta menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Singapura masih menjadi negara asal utama impor minyak dan gas (migas) Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, nilai impormigas dari Singapura mencapai 5,1 miliar dollar AS atau berkontribusi 29,38 persen terhadap total impor migas Indonesia selama lima bulan pertama tahun ini.

"Negara asal impor migas pada periode Januari sampai dengan Mei 2026 utamanya yang pertama dari Singapura," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Posisi kedua ditempati Malaysia dengan nilai impor migas sebesar 3,6 miliar dollar AS atau menyumbang 20,54 persen dari total impor migas nasional.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) berada di peringkat ketiga dengan nilai impor migas mencapai 1,4 miliar dollar AS atau sekitar 8,28 persen dari total impor migas Indonesia.

Ateng menambahkan, secara umum tidak terjadi perubahan komposisi negara asal utama impor migas dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Meski demikian, terdapat perubahan pada pemasok minyak mentah dimana Brazil kini naik menjadi negara asal impor minyak mentah terbesar keempat Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026.

"Tidak ada perubahan shifting negara asal utama impor migas jika dibandingkan dengan 2025 yang lalu. Hanya saja, khususnya untuk minyak mentah, Brazil menjadi peringkat keempat pada Januari-Mei tahun 2026," ucapnya.

Sebagai informasi, sepanjang Januari-Mei 2026, nilai impor migas Indonesia mencapai 17,45 miliar dollar AS atau meningkat 27,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara secara kumulatif, nilai impor Indonesia pada Januari-Mei 2026 mencapai 111,33 miliar dollar AS atau meningkat 15,24 persen secara tahunan. Dari jumlah tersebut, impor migas menyumbang 17,45 miliar dollar AS, sedangkan impor nonmigas mencapai 93,88 miliar dollar AS.

BPS juga mencatat kenaikan impor terjadi pada seluruh kelompok penggunaan barang. Impor bahan baku dan penolong menjadi yang terbesar dengan nilai 79,40 miliar dollar AS, disusul barang modal sebesar 22,12 miliar dollar AS dan barang konsumsi sebesar 9,81 miliar dollar AS.

Dinamika pasar valuta asing yang ditandai dengan keperkasaan mata uang Dolar AS mulai merembes pada label harga komoditas teknologi di pusat perbelanjaan lokal. Para konsumen terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk menebus perangkat elektronik baru.
Hal ini diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik (BRS), Rabu (1/7/2026).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menuturkan telepon seluler mengalami inflasi sebesar 1,16% dengan andil 0,01%. Sedangkan Laptop, memberikan sumbangsih inflasi sebesar 0,96%, namun andilnya tidak signifikan terhadap inflasi total.
"Komoditas telepon seluler itu dan laptop mengalami inflasi month-to-month Juni 2026 ya masing-masing ya. Untuk telepon seluler itu inflasinya 1,16% dan untuk laptop itu 0,96%," jelas Ateng, Rabu (1/7/2027).
Walau sama-sama merangkak naik, Ateng mengatakan, kontribusi kedua jenis gawai komputasi tersebut terhadap pembentukan agregat inflasi nasional memperlihatkan skala kepentingan yang berbeda. Ia melanjutkan, perangkat komunikasi genggam tercatat memiliki andil yang lebih nyata.
"Untuk telepon seluler itu memberikan andilnya 0,01% sedangkan laptop andilnya itu tidak kurang dominan ya, kurang signifikan lah untuk laptop itu ya tidak memberikan andil signifikan di inflasi di bulan Juni tahun 2026," tegas Ateng.
Kendati demikian, Ateng menyatakan bahwa korelasi langsung antara depresiasi mata uang Rupiah dengan lonjakan harga barang elektronik impor tersebut masih membutuhkan pembuktian riset komprehensif. Dia menyebutkan BPS enggan terburu-buru menarik kesimpulan sebab-akibat secara instan.

Bandung (ANTARA) - Kereta Cepat Whoosh menjadi pintu masuk dan magnet baru yang signifikan bagi pergerakan warga negara asing menuju Jawa Barat (Jabar) sepanjang lima bulan pertama 2026 dengan membawa hampir 70 ribu turis asing, menurut BPS.

"Selama periode Januari-Mei 2026, tercatat akumulasi sebanyak 69.874 kedatangan WNA ke Jawa Barat melalui Stasiun Whoosh. Khusus pada Mei 2026, kedatangan WNA melonjak 27,32 persen (month-to-month/mtm) menjadi 17.523 kunjungan, dengan Stasiun Padalarang menjadi pintu keluar paling dominan sebesar 86,62 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati di Bandung, Rabu.

Ari memaparkan, selain via kereta cepat, kunjungan wisatawan mancanegara langsung lewat Bandara Internasional Kertajati pada Mei 2026 mencapai 241 kunjungan atau tumbuh 11,06 persen secara bulanan, yang didominasi oleh warga negara Singapura sebesar 48,96 persen dan Malaysia sebesar 12,45 persen.

Atas keadaan tersebut, geliat pariwisata kian kokoh didorong oleh masifnya mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) di Jabar yang menembus 19,52 juta perjalanan pada Mei 2026, sehingga total akumulasi perjalanan wisnus Januari-Mei 2026 menyentuh 93,45 juta perjalanan atau naik 5,78 persen secara tahunan.

"Wilayah yang selalu menjadi favorit utama perjalanan wisnus yaitu Kabupaten Bogor sebesar 15,70 persen, dan Kota Bandung sebesar 10,88 persen," ujar Ari.

Ia mengatakan melonjaknya arus kunjungan pelancong berimbas positif pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang yang naik 1,95 poin menjadi 48,21 persen dengan TPK tertinggi di Kabupaten Purwakarta sebesar 66,83 persen, serta TPK hotel non-bintang yang merangkak naik 2,18 poin ke level 26,19 persen.

Di sektor transportasi publik, volume pengguna Kereta Cepat Whoosh secara total tumbuh 5,23 persen dan penumpang kereta api konvensional naik 6,95 persen secara bulanan.

Kendati demikian, lanjutnya, lonjakan paling fantastis justru terjadi pada kinerja angkutan udara internasional di Bandara Kertajati yang melesat hingga 93,98 persen akibat terpicu oleh musim haji.

"Lonjakan drastis pada rute penerbangan luar negeri ini disebabkan oleh momentum pemberangkatan jamaah haji asal Jawa Barat melalui Bandara Kertajati. Dan ini berimbas juga ke sektor kargo udara internasional yang ikut terkerek melesat naik sebesar 107,90 persen (mtm)," kata Ari.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026