KOMPAS.com – Cara login ASN Digital masih menjadi informasi yang banyak dicari aparatur sipil negara (ASN), terutama setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerapkan sistem keamanan tambahan berupa Multi-Factor Authentication (MFA).

Melalui platform ASN Digital, pegawai kini dapat mengakses berbagai layanan kepegawaian dalam satu akun terintegrasi. Mulai dari myASN, SIASN, e-Kinerja, hingga sejumlah layanan administrasi kepegawaian lainnya dapat digunakan melalui satu pintu akses.

Seiring penguatan keamanan sistem digital BKN, proses login ASN Digital tidak lagi cukup menggunakan username dan password. Setiap pengguna kini wajib mengaktifkan MFA sebelum dapat masuk ke dashboard dan menggunakan layanan yang tersedia.

Lalu, bagaimana cara aktivasi MFA dan login ASN Digital 2026? Simak penjelasannya berikut ini.

Apa itu MFA pada ASN Digital?

MFA atau Multi-Factor Authentication merupakan metode keamanan berlapis yang diterapkan BKN untuk melindungi akun ASN dari risiko penyalahgunaan, pencurian identitas, maupun akses ilegal terhadap data kepegawaian.

Dengan sistem ini, pengguna harus melakukan verifikasi tambahan menggunakan kode OTP (One Time Password) yang dihasilkan oleh aplikasi autentikator, seperti Google Authenticator atau FreeOTP.

Artinya, setiap kali login ke ASN Digital, ASN perlu memasukkan tiga komponen utama, yaitu:

• Username atau NIP
• Password akun
• Kode OTP dari aplikasi autentikator

Kode OTP tersebut akan berubah secara otomatis dalam jangka waktu tertentu sehingga keamanan akun menjadi lebih optimal.

Cara aktivasi MFA ASN Digital

Bagi ASN yang belum mengaktifkan MFA, berikut cara aktivasi MFA ASN Digital yang perlu dilakukan:

• Buka laman ASN Digital, https://asndigital.bkn.go.id/
• Login menggunakan username dan password akun myASN
• Setelah berhasil masuk, akan muncul notifikasi aktivasi MFA
• Klik menu Aktifkan MFA (OTP)
• Pilih metode OTP yang tersedia, seperti Google Authenticator atau FreeOTP
• Unduh aplikasi autentikator melalui Play Store atau App Store apabila belum terpasang
• Pindai QR Code atau barcode yang ditampilkan pada layar
• Masukkan kode OTP yang muncul pada aplikasi autentikator
• Isi nama perangkat yang digunakan
• Klik Submit untuk menyelesaikan proses aktivasi.

Jika seluruh tahapan berhasil dilakukan, fitur MFA akan aktif dan siap digunakan saat login ASN Digital.

laman resmi BKN Cara Login ASN Digital setelah aktivasi MFA. Cara login ASN Digital.

Cara login ASN Digital 2026

Setelah MFA berhasil diaktifkan, ASN dapat mengakses berbagai layanan BKN melalui akun ASN Digital dengan langkah berikut:

• Kunjungi laman ASN Digital, https://asndigital.bkn.go.id/
• Masukkan username atau NIP
• Ketik password akun ASN Digital
• Buka aplikasi autentikator di ponsel
• Masukkan kode OTP yang ditampilkan aplikasi
• Klik tombol Masuk atau Login
• Tunggu hingga dashboard ASN Digital terbuka.

Setelah berhasil login, pengguna dapat langsung mengakses berbagai layanan yang telah terintegrasi, seperti myASN, SIASN, e-Kinerja, dan layanan kepegawaian lainnya.

Sebagai informasi, penerapan MFA merupakan bagian dari upaya BKN memperkuat keamanan layanan digital kepegawaian.

Dengan adanya lapisan verifikasi tambahan berupa OTP, risiko pembobolan akun dapat ditekan meskipun password diketahui oleh pihak lain.

Karena itu, ASN yang belum mengaktifkan MFA tidak dapat mengakses layanan melalui ASN Digital hingga proses aktivasi selesai dilakukan.

Selain meningkatkan perlindungan akun, penerapan MFA juga mendukung transformasi layanan kepegawaian nasional yang semakin terintegrasi, modern, dan berbasis teknologi digital.

Solusi jika gagal login ASN Digital

Apabila mengalami kendala saat login ASN Digital, ada beberapa hal yang perlu diperiksa:

• Pastikan aplikasi autentikator masih aktif dan dapat digunakan
• Periksa apakah waktu pada perangkat sudah tersinkronisasi secara otomatis
• Gunakan kode OTP sebelum masa berlakunya habis
• Pastikan username, password, dan OTP yang dimasukkan sudah benar.

Dengan memahami cara aktivasi MFA dan login ASN Digital, ASN dapat mengakses berbagai layanan kepegawaian seperti myASN, SIASN, dan e-Kinerja dengan lebih aman dan tanpa hambatan.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran tetap terjaga pada Mei 2026, didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama periode hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Dalam Survei Penjualan Eceran terbaru, bank sentral memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Mei 2026 mencapai 225,0. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang lainnya.

"Penjualan eceran pada Mei 2026 diprakirakan terjaga. Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2026 diprakirakan sebesar 225,0, ditopang terutama oleh peningkatan penjualan secara tahunan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, dan Barang Lainnya," tulis BI dalam keterangan resminya, Kamis (11/6).

Secara bulanan, penjualan eceran pada Mei diperkirakan masih mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/ mtm). Namun, angka tersebut membaik dibandingkan April 2026 yang terkontraksi hingga 11,6 persen.

Menurut BI, perbaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur dan perayaan Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, serta Iduladha.

Sementara itu, pada April 2026, IPR tercatat sebesar 226,9. Secara tahunan, penjualan eceran masih tumbuh terutama pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang budaya dan rekreasi.

Adapun secara bulanan, penjualan eceran pada April menurun 11,6 persen seiring normalisasi konsumsi masyarakat setelah periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Dari sisi harga, BI memperkirakan tekanan inflasi dalam tiga bulan mendatang atau Juli 2026 relatif stabil. Hal itu tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 yang berada di level 175,8, hampir tidak berubah dibandingkan Juni 2026 sebesar 175,6.

Namun, tekanan harga dalam enam bulan ke depan diperkirakan meningkat. Tercatat, IEH Oktober 2026 sebesar 167,6. Angka indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan IEH September 2026 yang sebesar 163,2.

Lebih lanjut, bank sentral menyebut kenaikan ekspektasi harga tersebut didorong oleh meningkatnya biaya bahan baku yang berpotensi menekan harga barang di tingkat konsumen.

Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan seluruh pegawai non-ASN/honorer yang ada di instansi pemerintah dan tidak mendapatkan formasi dalam seleksi calon pegawai negari sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Kebijakan ini adalah bagian dari penyelesaian non ASN agar tak ada lagi honorer di instansi pemerintah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2024 ada sebanyak 1.789.051 pegawai non ASN. Namun, jumlah tersebut lebih besar dari formasi PPPK yang diusulkan oleh instansi pemerintah yakni hanya 1.017.111.

"Berdasarkan angka informasi yang diusulkan kepada kami sebanyak 1.017.000 itu, maka kita lakukan seleksi awal," ujar Rini dalam Rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Kendati, dari 1.017.000 formasi yang dibuka, hanya 689.826 honorer yang diterima menjadi pegawai PPPK. Kemudian dibuka tahap II dan yang terserap pun hanya 186.562 orang sehingga masih ada beberapa yang tidak terakomodasi.

"Maka terhadap non-ASN yang mengikuti seleksi yang setelah mengikuti seleksi, namun tidak mendapatkan formasi karena tidak diusulkan oleh instansi pemerintah, maka akan diangkat menjadi PPK paru-waktu yang berdasarkan KemenPANRB nomor 16 tahun 2025," kata Rini.

Rini menyebutkan ada sebanyak 1.251.256 pegawai honorer sampai saat ini yang sudah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Semuanya tetap mendapatkan fasilitas yang sama dengan PPPK, misalnya diberikan nomor NIP PPPK dan perjanjian kerja 1 tahun serta bisa diangkat menjadi PPPK.

"Jadi PPPK Paruh Waktu itu memang bisa menjadi PPPK itu apabila memang disesuaikan dengan kerja dan ketersediaan anggaran," tegasnya.

Sementara, untuk CASN yang mengikuti seleksi pada 2024 lalu dipastikan sudah semuanya diangkat menjadi PNS.

"Proses pengangkatan CASN tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati," pungkasnya.

KOMPAS.com – Cara login ASN Digital masih menjadi informasi yang banyak dicari aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mengakses berbagai layanan kepegawaian milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Melalui platform ASN Digital, pegawai dapat mengakses sejumlah layanan dalam satu akun terintegrasi, mulai dari myASN, SIASN, e-Kinerja, hingga berbagai layanan administrasi kepegawaian lainnya.

Saat ini, proses login ASN Digital tidak lagi hanya mengandalkan username dan password. BKN mewajibkan penggunaan Multi-Factor Authentication (MFA) sebagai lapisan keamanan tambahan untuk melindungi data dan akun ASN.

Karena itu, sebelum dapat masuk ke dashboard ASN Digital, pengguna harus memastikan fitur MFA telah diaktifkan pada akun masing-masing.

Apa itu MFA ASN Digital?

MFA atau Multi-Factor Authentication merupakan sistem keamanan berlapis yang diterapkan BKN untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akun, pencurian identitas, hingga akses tidak sah terhadap data kepegawaian.

Dengan MFA, ASN harus melakukan verifikasi tambahan menggunakan kode OTP (One Time Password) yang dihasilkan aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau FreeOTP.

Artinya, setiap kali login ke ASN Digital, pengguna wajib memasukkan tiga komponen utama, yaitu:

• Username atau NIP
• Password akun
• Kode OTP dari aplikasi autentikator

Kode OTP tersebut akan berubah secara otomatis dalam interval waktu tertentu sehingga keamanan akun menjadi lebih terjaga.

Cara aktivasi MFA ASN Digital

Bagi ASN yang belum mengaktifkan MFA, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

• Buka laman ASN Digital di https://asndigital.bkn.go.id
• Login menggunakan username dan password yang biasa digunakan pada akun MyASN
• Setelah berhasil masuk, sistem akan menampilkan notifikasi aktivasi MFA
• Klik menu Aktifkan MFA (OTP)
• Pilih metode OTP yang tersedia, seperti Google Authenticator atau FreeOTP
• Unduh aplikasi autentikator melalui Play Store atau App Store jika belum terpasang
• Pindai barcode atau QR Code yang muncul pada layar
• Masukkan kode OTP yang ditampilkan aplikasi autentikator
• Isi nama perangkat yang digunakan
• Klik Submit untuk menyelesaikan proses aktivasi.

Apabila seluruh tahapan berhasil dilakukan, MFA akan aktif dan dapat digunakan untuk login pada layanan ASN Digital.

laman resmi BKN Cara Login ASN Digital setelah aktivasi MFA. Cara login ASN Digital.

Cara login ASN Digital 2026

Setelah MFA aktif, ASN dapat masuk ke berbagai layanan BKN melalui satu akun ASN Digital dengan langkah berikut:

• Kunjungi laman https://asndigital.bkn.go.id
• Masukkan username atau NIP
• Ketik password akun ASN Digital
• Buka aplikasi autentikator di ponsel
• Masukkan kode OTP yang muncul pada aplikasi
• Klik tombol Masuk atau Login
• Tunggu hingga dashboard ASN Digital terbuka.

Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses berbagai layanan yang telah terintegrasi, termasuk myASN, SIASN, e-Kinerja, dan layanan kepegawaian lainnya.

Mengapa login ASN Digital harus menggunakan MFA?

Penerapan MFA dilakukan sebagai bagian dari penguatan keamanan sistem digital BKN. Dengan adanya verifikasi tambahan berupa OTP, risiko pembobolan akun dapat diminimalkan meski password diketahui pihak lain.

Karena itu, ASN yang belum mengaktifkan MFA tidak dapat mengakses layanan kepegawaian melalui ASN Digital hingga proses aktivasi selesai dilakukan.

Keberadaan sistem keamanan berlapis ini juga mendukung transformasi layanan kepegawaian nasional yang semakin terintegrasi dan berbasis teknologi digital.

Bagi ASN yang mengalami kendala saat login, pastikan aplikasi autentikator masih aktif, waktu pada perangkat tersinkronisasi dengan benar, dan kode OTP dimasukkan sebelum masa berlakunya berakhir.

Itulah panduan cara login ASN Digital 2026 beserta langkah aktivasi MFA yang perlu diketahui agar akses ke layanan myASN, SIASN, dan e-Kinerja dapat dilakukan tanpa hambatan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap alasan menunjuk Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU.

Dody menilai Arnold adalah sosok yang profesional dan memiliki latar belakang sesuai, yaitu pernah bertugas di Korps Zeni TNI.

"Ya memang profesional di bidangnya. Kan beliau juga Zeni kan," kata Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan Korps Zeni TNI memiliki tugas yang berkaitan dengan konstruksi dan infrastruktur seperti Kementerian PU.

Dody mengatakan dirinya sengaja menghadirkan "darah baru" dari luar Kementerian PU agar pola kerja bisa lebih baik.

"Kita masukkan darah baru dari luar. Siapa tahu kemudian cara kerjanya bisa lebih bagus lagi dibandingkan yang kemarin," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, kehadiran Arnold juga dibutuhkan untuk melakukan dan penyelesaian sejumlah proyek strategis, termasuk bendungan yang sempat mangkrak.

Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan jaringan irigasi untuk menghadapi ancaman El Nino berkepanjangan.

"Saya merasa perlu darah baru dari luar dan kebetulan Pak Presiden berkenan dengan salah satu yang diusulkan dari kami," kata Dody.

Ia turut menjelaskan alasan pelantikan Arnold dilakukan pada hari libur. Dody mengatakan ini semata-mata untuk percepatan jalannya program pemerintah.

Dody membantah pelantikan dilakukan diam-diam karena berlangsung pada tanggal merah. Menurut dia, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada istilah hari libur.

"Presiden saja dilantik hari Minggu. Di pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu enggak ada hari libur," ujar Dody.

"Kalau Sabtu Minggu itu saya mesti jalan cek proyek, mesti ke lapangan. Enggak ada tanggal merah (di pemerintahan ini), semua tanggal hitam," jelasnya.

Ia menjelaskan pelantikan sudah melalui konsultasi dengan Kementerian Sekretariat Negara serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mereka mengizinkan.

Dody menegaskan tidak ada yang ditutupi dalam proses pelantikan ini.

Poisisi Direktur Jenderal SDA Kementerian PU sebelumnya diisi oleh Dwi Purwantoro. Ia mengundurkan diri bersama Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana beberapa bulan lalu. Mereka mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat ini.

Terbaru, Dwi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Ia terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan/atau suap dan/atau gratifikasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemerintah akan memperluas uji coba sistem perlindungan sosial digital terintegrasi (Perlinsos Digital) ke 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada Juni 2026.

Perlinsos Digital adalah sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengungkapkan uji coba perdana sebelumnya dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025 lalu.

Uji coba dilakukan melalui portal perlinsos.kemensos.go.id di mana 350 ribu warga mendaftar dengan bansos yang menjadi fokus Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Mulai Juni nanti, kita akan roll-out (uji coba Perlinsos Digital) di 42 kabupaten/kota. Ini skalanya jauh lebih besar 42 kali lipat daripada Banyuwangi," ujar Mira dalam Media Briefing di Jakarta pada Senin (18/5).

Mira mengungkapkan uji coba itu akan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga.

"Semua tercakup mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, Bali, Nustra, semua terwakili," ujarnya.

Demi kelancaran uji coba, pihaknya akan memastikan kesiapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) termasuk tersedianya layanan internet di daerah uji coba.

"Tantangan bagi kami bukan hanya pertukaran data tetapi juga infrastruktur internet karena semua sudah digitalisasi. Tidak menutup kemungkinan di 42 kota tadi ada yang (infrastrukturnya) sudah bagus, ada yang masih belum," ujarnya.

Anggota Dewan Ekonomi NasionalAriefAnshoriYusuf mengungkapkan angka kesalahan penargetan penyaluran bansos di Indonesia masih sangat besar.

"Angka exclusion error cukup parah 70 persen. Artinya, 70 persen orang yang berhak tidak mendapatkan bantuan," ujar Arif di tempat yang sama.

Di sisi lain, masih banyak orang yang tidak berhak mendapatkan bansos, malah menerimanya. Hal itu bisa terjadi karena data acuan yang digunakan belum ter-update.

"Angka inclusion error 40 persen atau 40 persen yang masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bansos, mendapatkan bansos," ujarnya.

Perlinsos Digital, menurut Arif, akan membantu menyelesaikan masalah penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran itu dengan lebih cepat.

Pasalnya, sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial hanya dengan NIK, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai hanyadalamsatu hari.

Proses bisa dilakukan dengan cepat karena menggunakan SPLPyang menghubungkan data dari berbagai sumber.

Sumber data yang menjadi bagian dari Perlinsos Digital antara lain Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.

Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika menambahkan Perlinsos Digital memiliki pendekatan people centric. Untuk mendampingi proses registrasi, pemerintah menyiapkan agen lokal yang bisa berasal dari agen dinsos (PKH), kader dasawisma, hingga perangkat desa.

"Untuk uji coba di 42 kabupaten/kota sekarang sedang dalam proses semua. Sudah ada puluhan ribu agen yang digalang oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

Pelaksanaan perluasan uji coba Perlinsos Digital akan dilakukan secara bertahap (staging) berdasarkan tingkat kesiapan pimpinan daerah dan setelah agen memastikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berjalan optimal.

Berikut daftar kabupaten/ kota yang akan dilakukan uji coba Perlinsos Digital:

Kota: Medan, Padang, Jambi, Metro, Palembang, Mojokerto, Surabaya, Malang, Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Kupang, Mataram, Ternate, Ambon, Manokwari, Denpasar.

Kabupaten: Belitung Timur, Pali, Ogan Ilir, Sumedang, Bogor, Ciamis, Banyumas, Tegal, Kolaka, Donggala, Polewali Mandar, Lombok Timur, Sorong, Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Tapanuli Utara, Sleman, Bangli, Manokwari.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan telah menegur juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang dinilai tidak adil dalam memberikan penilaian kepada peserta lomba.

"Sudah, tadi kita panggil, sudah kita tegur," katanya kepada awak media, Rabu (13/5/2026).

MPR RI juga telah menonaktifkan juri dalam perlombaan tersebut sehingga tidak dapat menjadi juri sampai waktu tertentu. Terkait sanksi administratif, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah pemberian sanksi administratif harus ditelaah.

Dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan sanksi administratif sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya. Ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini, karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN," ucapnya.

MPR telah memutuskan agar laga final LCC di Kalimantan Barat diulang dan akan digelar dalam jangka waktu dekat. Selain itu, juri yang akan dihadirkan merupakan juri independen.

Siti menyampaikan bahwa juri dalam perlombaan ulang terdiri dari unsur akademisi dan dinas terkait. Siti menjelaskan, penilaian juri yang dianggap tidak adil karena adanya kendala teknis.

"Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauhnya, karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan, yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi," tambahnya.

MPR mengapresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan catatan atas jalannya perlombaan dan berjanji akan mengevaluasi acara perlombaan agar berlangsung secara kompetitif.

Polemik LCC Empat Pilar MPR

LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat mencuat di permukaan publik usai juri dianggap tidak adil dalam memberikan penilaian. Babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Saat itu, perlombaan masuk dalam sesi yang mengharuskan peserta cepat menjawab usai diberikan pertanyaan. MC memberikan pertanyaan yang secara garis besar terkait lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota BPK.

Salah satu perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jelas perwakilan Grup C.

Setelahnya, juri memberikan nilai -5. Pertanyaan disampaikan ulang oleh MC, perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab sama seperti yang disampaikan perwakilan Grup C. Juri pun memberikan nilai 10

"Inti jawabannya sudah benar, nilai 10," kata salah satu juri.

Sontak hal ini membuat perwakilan dari Grup C memprotes keputusan juri, musabab jawaban yang dirinya lontarkan sama seperti Grup B.

Alasan juri memberikan nilai yang berbeda karena jawaban dari Grup C tidak memuat unsur DPD. Namun pernyataan ini dibantah oleh Grup C, dengan mengucapkan ulang jawaban. Perwakilan Grup C sampai meminta pendapat dari para penonton untuk memberikan kesaksian.

Namun, alih-alih mendapatkan koreksi, MC menyampaikan bahwa dewan juri yang hadir berkompeten dan menilai protes dari Grup C hanya sekadar perasaan saja.

Di sela-sela MC berbicara, salah satu juri melontarkan pernyataan kepada perwakilan Grup C.

"Begini ya kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya...itu berarti dewan juri berhak memberikan nilai -5," kata Indri Wahyuni Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) merespons laporan gangguan sistem computer assisted test (CAT) dalam seleksi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ramai disampaikan peserta melalui media sosial.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan gangguan tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan panitia seleksi nasional (Panselnas) untuk ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan seleksi manajer Kopdes Merah Putih merupakan rekrutmen bersama yang dikoordinasikan oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN, sedangkan pelaksanaan teknisnya berada di bawah BKN, termasuk penggunaan fasilitas kantor regional BKN di 26 provinsi.

Menurut dia, Kemenkop berperan sebagai bagian dari Panselnas yang bertugas mengoordinasikan berbagai laporan dan masukan terkait proses seleksi.

“Nah kami tentu saja bagian dari Panselnas itu mengkoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),” ujar dia.

Wamenkop menambahkan penjelasan lebih rinci terkait kendala teknis akan disampaikan langsung oleh BKN sebagai pelaksana teknis tes CAT.

Sementara itu, BKN dalam keterangannya, Jumat, menyebut telah mencermati sejumlah dinamika di lapangan, termasuk tantangan peserta dalam menyelesaikan soal ujian dengan waktu terbatas.

BKN mengimbau peserta tetap tenang dan tidak melakukan klik jawaban secara berulang karena setiap jawaban yang disimpan sudah otomatis masuk ke pangkalan data sistem.

Peserta juga diminta memberi jeda agar sistem dapat memproses jawaban secara optimal saat trafik akses sedang tinggi.

Selain itu, BKN memastikan akses sistem terus dioptimalkan untuk mengakomodasi pelaksanaan tes massal secara bersamaan, termasuk dari aspek keamanan sistem CAT selama ujian berlangsung.

Hingga hari keempat pelaksanaan tes, tercatat sebanyak 140.211 peserta telah mengikuti ujian CAT dari total 483.648 pelamar yang lolos tahap seleksi administrasi. Tes kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 3-12 Mei 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mencatat tingginya minat masyarakat terhadap rekrutmen pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dari total ratusan ribu pendaftar.

Zulhas mengatakan, pemerintah membuka 35.476 formasi yang terdiri atas 30 ribu manajer KDKMP dan 5.476 pegawai KNMP. Antusiasme masyarakat disebut melampaui perkiraan sejak awal pembukaan rekrutmen.

“Selama proses pendaftaran, animo masyarakat sangat tinggi melampaui ekspektasi kami,” kata Zulhas saat konferensi pers Perkembangan Pengadaan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026, jumlah pelamar tercatat mencapai 639.732 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 487.819 pelamar melengkapi dokumen administrasi dan 483.648 orang dinyatakan memenuhi syarat.

“Saat ini seleksi telah memasuki pelaksanaan tes kompetensi yang akan berlangsung dari 3 Mei hingga 12 Mei 2026,” katanya.

Tes kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia. Peserta diberi kesempatan memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili masing-masing. “Tes CAT BKN ini adalah sistem yang sudah teruji,” katanya.

Tahapan berikutnya meliputi seleksi kompetensi tambahan berupa tes mental ideologi dan pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 31 Mei 2026. Pengumuman hasil akhir direncanakan pada 7 Juni 2026 sebelum peserta mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad) serta pelatihan manajerial dan kompetensi bidang.

“Panitia Seleksi Nasional akan mengawal secara ketat pelaksanaan pengadaan SDM KDKMP dan KNMP dengan tetap menjamin proses berjalan dengan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Zulhas.

Zulhas menegaskan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya dan tidak ada jalur khusus yang dapat menjamin kelulusan peserta. Informasi resmi hanya disampaikan melalui portal resmi.

“Kalau ada yang bilang bisa lulus kalau bayar, itu penipuan. Jadi kami tegaskan itu penipuan, laporin kepada pihak berwajib,” kata Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan bahwa seleksi penerimaan karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dilakukan secara transparan.

Salah satunya yakni dengan melaksanakan tes berbasis sistem Computer Assisted Test (CAT). Tes ini biasa dilakukan untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS.

“Sistem CAT memungkinkan proses seleksi berlangsung secara transparan, dengan hasil yang dapat diketahui langsung oleh peserta, sehingga meminimalisir potensi kecurangan,” ujar Wakil Kepala BKN, Suharmen, Minggu (3/5).

Melansir situs resmi BKN, seleksi penerimaan karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimulai pada Minggu, 3 Mei 2026.

Kemudian seleksi dijadwalkan akan berlangsung hingga 12 Mei 2026.

Seleksi CAT Kopdes Merah Putih ini berlangsung serentak di titik lokasi Kantor BKN yang tersebar di wilayah Indonesia, dan sejumlah tilok mandiri.

Untuk seleksi yang dilakukan di pusat, para calon peserta Kopdes Merah Putih akan menghadapi ujian di Gedung CAT Kantor BKN Pusat, Jakarta.

Tahapan Seleksi Rekrutmen Manajer di Kopdes Merah Putih 2026

Adapun tahapan seleksi rekrutmen sebagai manajer di Kopdes Merah Putih yakni sebagai berikut:

• Pengumuman Seleksi 15-24 April 2026
• Pendaftaran Seleksi 15-24 April 2026
• Seleksi Administrasi 15-25 April 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 26-27 April 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 1-4 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 5-14 Mei 2026
• Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi 17-19 Mei 2026
• Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan 20-23 Mei 2026
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan 24 Mei - 7 Juni 2026
• Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan) 15-17 Juni 2026.

Beredar surat di berbagai platform media sosial sejak awal April 2026 yang memuat rencana pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara otomatis.

Surat bernomor KP.01.01/D.I/2611/2026 itu mencatut kop Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyebutkan adanya pengalihan status bagi pegawai medis dan kesehatan Non-ASN yang telah bekerja minimal 6 bulan untuk langsung diusulkan menjadi CPNS.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, menegaskan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan isi surat tersebut.

Dia mengonfirmasi dokumen itu hanyalah surat pemberitahuan untuk kebutuhan administratif internal, bukan instruksi pengangkatan langsung.

Menanggapi kegaduhan yang timbul di lingkungan RS Kemenkes maupun di masyarakat umum, pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan permohonan maaf atas ambiguitas informasi yang beredar

"Surat ini merupakan surat pemberitahuan dan bukan surat proses pengangkatan sebagai CPNS. Tujuannya adalah kami ingin mendata para tenaga kesehatan di RS Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan," kata Azhar Jaya dalam keterangannya, Jumat (10/4), dikutip dari Detikhealth.

[Gambas:Youtube]

Pihak Kemenkes menegaskan bahwa wewenang pengangkatan PNS berada di bawah kendali lembaga pemerintah non-kementerian yang berwenang, bukan dilakukan secara sepihak oleh Kemenkes.

"Perlu kami tegaskan bahwa semua pengangkatan PNS harus mengikuti peraturan yang ada, dalam hal ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB," ucapnya.

IDXChannel- Pemerintah terus memperkuat pengendalian harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman dan mencukupi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengatakan pemerintah secara intensif melakukan pemantauan harga bahan pokok di berbagai daerah menjelang Lebaran. Upaya ini dilakukan dengan koordinasi erat bersama berbagai pihak terkait.

“Menjelang Lebaran, beberapa hari sebelum lebaran, kami pantau terus harga bahan pokok di lapangan, saya bersama pak menteri bagi-bagi tugas. Dan kebetulan saya berada di Pasar Mayestik. Saya di sini bersama pemerintah daerah juga, dari DKI Jakarta, dan kemudian juga dari Badan Pangan Nasional,” ujar Wamendag Roro di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, dikutip keterangan pers Rabu (18/3/2026).

“Jadi ini bentuk kerja sama kita bersama-sama, bukan hanya memantau harga, tapi juga memastikan bahwa dari segi suplainya aman, dan dari segi harga, itu juga kita bisa evaluasi bersama,” tutur dia.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, harga sejumlah komoditas strategis terpantau stabil. Minyak goreng rakyat (Minyakita) dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di kisaran Rp15.700 per liter. Komoditas lain seperti telur ayam ras, bawang merah, dan bawang putih juga relatif stabil.

Namun demikian, terdapat kenaikan harga pada komoditas cabai, khususnya cabai rawit merah. Menyikapi hal ini, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan harga melalui intervensi yang terukur.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menuturkan harga cabai mulai menunjukkan tren penurunan seiring membaiknya pasokan dari daerah sentra produksi.

“Pasokan cabai dari daerah seperti Kediri mulai meningkat, sehingga harga secara bertahap menurun. Fasilitasi distribusi yang dilakukan Bapanas juga semakin optimal dalam memperlancar pasokan ke wilayah konsumen seperti Jakarta,” ujar Ketut.

Berdasarkan data Asosiasi Petani Cabai Indonesia, pasokan harian cabai di Pasar Induk Pare, Kediri, Jawa Timur, pada 15 Maret 2026 meningkat masing-masing 66,7 persen untuk cabai besar, 85 persen untuk cabai merah keriting, dan 51,4 persen untuk cabai rawit merah.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa secara nasional ketersediaan pangan dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Stok pangan secara keseluruhan sangat aman. Beras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam dalam kondisi sangat cukup,” kata dia.

Kecukupan stok pangan tercermin dari proyeksi neraca pangan sampai dengan April 2026. Sejumlah komoditas pangan pokok strategis dalam kondisi yang surplus, di antaranya ketersediaan beras 27,5 juta ton dan kebutuhan 10,3 juta ton, sehingga surplus mencapai 17,2 juta ton.

Untuk cabai rawit, ketersediaannya mencapai 409 ribu ton, dan kebutuhan 304 ribu ton sehingga surplus 105 ribu ton. Sedangkan daging ayam ketersediaannya 2,07 juta ton dan kebutuhan 1,34 juta ton, sehingga surplus 727 ribu ton. Bawang merah ketersediaan 479 ribu ton dan kebutuhan 422 ribu ton dengan kondisi surplus sebesar 57 ribu ton.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa stok pangan pada momentum HBKN idulfitri kali ini dalam kondisi yang cukup, tinggal distribusinya yang membutuhkan pengawasan intensif terutama menjelang hari raya.

Oleh karena itu, sejak awal Februari 2026, pihaknya menurunkan Tim Satgas Saber Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan di seluruh daerah untuk memantau kondisi harga pangan baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

Bahkan Kepala Bapanas Amran juga menegaskan, telah meminta kepolisian untuk menindak pelaku usaha yang mengambil kesempatan momentum puasa dan lebaran untuk menaikkan harga jauh di atas ketentuan yang ditetapkan, atau melakukan penimbunan yang menyebabkan kelangkaan pasokan dan fluktuasi harga pangan.

(kunthi fahmar sandy)