Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga minyak goreng di pasar rakyat menembus Rp20.163 per liter hingga minggu kedua Juni 2026.

Angka tersebut mencakup seluruh jenis minyak goreng yang dipantau Kementerian Perdagangan (Kemendag), mulai dari minyak goreng curah, premium, hingga Minyakita.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan harga minyak goreng masih terjadi di berbagai daerah meski harga Minyakita menunjukkan tren yang lebih stabil dalam beberapa bulan terakhir.

"Kalau Minyakita di pasar rakyat harga relatif stabil di kisaran Rp16.355 per liter. Namun demikian, secara rata-rata harga minyak goreng di pasar rakyat pantauan Kemendag termasuk seluruh kualitas curah, premium dan Minyakita sampai dengan minggu kedua Juni 2026 harganya rata-rata Rp20.163 per liter," ujar wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6).

Winny menjelaskan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng terjadi di 165 kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang masih perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi pangan.

Berdasarkan data SP2KP Kemendag, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas di pasar rakyat naik 0,81 persen dibandingkan Mei 2026. Hingga minggu kedua Juni, harga rata-rata nasional tercatat sebesar Rp20.167 per liter, naik dari sekitar Rp20.005 per liter pada bulan sebelumnya.

Data juga menunjukkan harga minyak goreng tertinggi tercatat di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang mencapai Rp60 ribu per liter. Setelah itu, harga tertinggi berikutnya berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, sebesar Rp52.500 per liter dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sebesar Rp42.500 per liter.

Sementara itu, untuk Minyakita, Winny mengatakan harga produk minyak goreng rakyat tersebut berhasil ditekan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Menurut dia, harga Minyakita yang sempat berada di kisaran Rp17 ribu per liter kini turun menjadi Rp16.355 per liter. Namun, angka tersebut masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

"Kalau kita lihat harga Minyakita di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan dari Rp17 ribu dan sekarang menjadi Rp16.355 (per liter), walaupun ini masih di atas HET yang sebesar Rp15.700," ujarnya.

Data Kemendag menunjukkan rata-rata harga Minyakita per Jumat (12/6) berada di level Rp15.876 per liter. Secara tahunan, harga tersebut turun 6,43 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dan turun 5,95 persen dibandingkan posisi sebelum pemberlakuan Permendag Nomor 43 Tahun 2025 pada akhir Desember 2025.

Kemendag juga mencatat tren harga Minyakita mengalami penurunan signifikan setelah kebijakan distribusi baru diberlakukan.

Saat ini, mayoritas wilayah Indonesia mencatat harga Minyakita mendekati HET. Sebanyak 29 provinsi atau sekitar 76,31 persen wilayah yang dipantau memiliki harga sesuai HET dengan toleransi maksimal 2 persen atau sekitar Rp16 ribu per liter.

Meski demikian, sejumlah wilayah masih mencatat harga Minyakita lebih dari 5 persen di atas HET, antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, serta sejumlah provinsi di Papua yang menjadi fokus intervensi pasokan pemerintah.

Selain Minyakita, BPS juga mengingatkan bahwa masyarakat pada umumnya membeli minyak goreng dari berbagai jenis dan merek.

Karena itu, tekanan harga yang dirasakan konsumen lebih tercermin dari rata-rata harga minyak goreng nasional yang kini telah menembus Rp20 ribu per liter, bukan hanya dari harga Minyakita semata.

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan sebagian dari keuntungan bersih perusahaan sepanjang 2025 sebesar Rp70,2 triliun ke negara.

Penyetoran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada April 2026.

Secara rinci, dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan 2025.

"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Menurut Tony, nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, jumlah dividen bisa bertambah apabila operasional perusahaan bisa kembali berjalan 100 persen.

"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal 2028," kata Tony.

Tony menegaskan selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial. Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar US$100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga 2041.

"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," jelas Tony.

Adapun rincian pembagian dividen Rp4,8 triliun yang dicairkan pada April 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat sebesar Rp1,92 triliun (4 persen)2. Provinsi Papua Tengah sebesar Rp720,5 miliar (1,5 persen)3. Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun (2,5 persen)4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah masing-masing sebesar Rp137,2 miliar, yakni:-Kabupaten Nabire-Kabupaten Paniai-Kabupaten Puncak-Kabupaten Puncak Jaya-Kabupaten Dogiyai-Kabupaten Deiyai-Kabupaten Intan Jaya.

[Gambas:Youtube]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul dan sejumlah kalimat dalam paragraf terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait pada Jumat (8/5).

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan sebagian dari keuntungan bersih perusahaan sepanjang 2025 sebesar Rp75 triliun ke negara.

Penyetoran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun pada April 2026.

Secara rinci, dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan 2025.

"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).

Menurut Tony, nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, jumlah dividen bisa bertambah apabila operasional perusahaan bisa kembali berjalan 100 persen.

"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal 2028," kata Tony.

Tony menegaskan selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial. Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar US$100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga 2041.

"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," jelas Tony.

Adapun rincian pembagian dividen Rp4,8 triliun yang dicairkan pada April 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat sebesar Rp1,92 triliun (4 persen)2. Provinsi Papua Tengah sebesar Rp720,5 miliar (1,5 persen)3. Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun (2,5 persen)4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah masing-masing sebesar Rp137,2 miliar, yakni:-Kabupaten Nabire-Kabupaten Paniai-Kabupaten Puncak-Kabupaten Puncak Jaya-Kabupaten Dogiyai-Kabupaten Deiyai-Kabupaten Intan Jaya.

[Gambas:Youtube]

Harga cabai rawit dan minyak goreng merek Minyakita masih menanjak pada pekan ketiga Desember 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas wilayah mengalami tekanan harga, terutama untuk cabai rawit yang kini berada jauh di atas harga acuan nasional.

Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi mengatakan komoditas tersebut menjadi penyumbang utama kenaikan indeks perubahan harga (IPH) di berbagai daerah jelang akhir tahun.

"Komoditas-komoditas yang mendorong kenaikan IPH secara nasional di antaranya adalah cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (22/12).

Menurut Windhiarso, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga lebih banyak dibandingkan yang mencatat penurunan.

"Secara nasional jumlah kabupaten-kota yang mengalami kenaikan IPH lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan. Jumlah wilayah dengan kenaikan IPH juga bertambah dibandingkan minggu sebelumnya. Ini menunjukkan tekanan harga yang semakin meluas menjelang akhir tahun," terangnya.

Kenaikan terlihat jelas di Pulau Sumatra, terutama di wilayah yang terdampak bencana. Kabupaten Nias Utara mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 13,04 persen, dipicu oleh kenaikan harga daging ayam ras, cabai merah, dan beras, sementara komoditas penyumbang di wilayah lain didominasi cabai rawit, bawang merah, dan daging sapi.

Data BPS menunjukkan cabai rawit menjadi komoditas yang paling mencolok dari sisi harga. Secara nasional, harga rata-rata cabai rawit di pekan ketiga Desember tercatat Rp66.841 per kilogram (kg), naik 52,86 persen dibanding November 2025 dan sudah berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

Kabupaten Nduga mencatat harga tertinggi hingga Rp200 ribu per kg, sedangkan harga terendah berada di kisaran Rp26.800. Di sejumlah daerah lain, seperti Barito Timur, harga mencapai Rp106 ribu per kg atau 85,96 persen di atas HAP.

Kabupaten Tuban berada di Rp70.333 per kg, Kabupaten Kediri Rp65.333, dan Lombok Tengah Rp67.833 per kg, seluruhnya berada di atas acuan dengan selisih 10 hingga 23 persen.

Wilayah dengan kenaikan IPH paling besar secara persentase mencakup Jeneponto dan Takalar, masing-masing naik 278,98 persen dan 242,45 persen dibanding bulan sebelumnya, meskipun harga di kabupaten tersebut masih di bawah batas acuan. Secara keseluruhan, BPS mencatat kenaikan IPH cabai rawit terjadi di 76,67 persen wilayah Indonesia.

Windhiarso menyebut cabai rawit dan Minyakita menjadi dua komoditas yang perlu perhatian khusus karena perubahan harga dan level harga keduanya relatif tinggi.

"Jika kita bandingkan antara level harga yaitu rata-rata harga di minggu ketiga Desember dengan harga acuannya, ada dua komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu komoditas minyak goreng dan komoditas cabai rawit," ujarnya.

Untuk minyak goreng secara umum, rata-rata harga nasional pada pekan ketiga Desember naik 0,42 persen dibanding November menjadi Rp19.574 per liter.

Sementara untuk Minyakita, rata-rata harga tercatat Rp17.406 per liter atau naik 0,72 persen dan secara agregat masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Di tingkat daerah, harga Minyakita berada jauh di atas HET, terutama di luar Pulau Jawa. Kabupaten Pegunungan Bintang mencatat harga Rp50 ribu per liter, atau selisih 218,47 persen dari HET. Kabupaten Puncak Jaya dan Yahukimo masing-masing di Rp40 ribu per liter, sementara Kabupaten Lanny Jaya berada di Rp35 ribu per liter.

Di Pulau Jawa, harga tertinggi tercatat di Kota Kediri Rp18.500 per liter, Kota Salatiga Rp18.178, Kabupaten Subang Rp17.867, hingga Kabupaten Bondowoso Rp17.644 per liter.

Secara keseluruhan, dari 492 kabupaten/kota yang diamati BPS, sebanyak 411 masih mencatat harga Minyakita di atas HET. Sebaran terbesar terjadi di luar Pulau Jawa sebanyak 315 kabupaten/kota, sedangkan Pulau Jawa mencatat 96 kabupaten/kota dengan harga di atas HET.

Windhiarso menegaskan cabai rawit telah mengalami kenaikan signifikan baik dari sisi harga maupun IPH, sementara minyak goreng, khususnya Minyakita, meski kenaikannya lebih rendah, tetap berada di atas acuan harga.

"Untuk cabai rawit ini menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus karena secara nasional sampai dengan minggu ke 3 Desember 2025 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan harganya sudah di atas harga acuan penjualan," jelasnya.

Ia menambahkan harga minyak goreng juga perlu diwaspadai karena sebagian besar wilayah masih mencatat level harga di atas HET.

"Secara umum masih berada di atas harga eceran tertinggi. Minyak goreng Minyakita di kota-kota di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa sudah berada di atas harga eceran tertingginya," ujarnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan memanggil perusahaan-perusahaan besar menyusul kenaikan harga telur ayam ras di berbagai daerah.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali.

"Nanti kami panggil, kami panggil perusahaan-perusahaan besarnya," ujar Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Amran menjelaskan pemerintah saat ini tengah mendorong peningkatan produksi dengan memperbanyak pasokan bibit ayam (day old chick/DOC) dan menambah stok indukan (grand parent stock).

Upaya tersebut diharapkan dapat menekan harga sekaligus memberi peluang bagi peternak untuk kembali bangkit setelah sebelumnya banyak yang merugi.

"Kita sekarang ini mengeluarkan DOC, menambah grand parent stock-nya, semua kita tambah. Kita dorong peternak supaya berproduksi. Ini kesempatan peternak untuk bangkit. Kan banyak peternak merugi sebelumnya, kan. Nah, ini kesempatan. Inilah dampak positif daripada MBG (Makan Bergizi Gratis)," katanya.

Ia menilai kenaikan harga telur saat ini tidak sepenuhnya berdampak negatif karena turut menggerakkan ekonomi di sektor peternakan. Amran menyebut harga telur tiga bulan lalu masih berada di kisaran Rp18 ribu per kilogram (kg), sementara kini melonjak di sejumlah wilayah.

"Kita sekarang mendorong karena kan ada MBG. Ini kan kenaikannya dampak bagus untuk pergerakan ekonomi. Kan tiga bulan lalu harga telur kan Rp18 ribu, iya kan?" ujarnya.

Dalam jangka pendek, pemerintah berencana meningkatkan produksi nasional menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk menjaga ketersediaan stok di pasaran.

"Kita tingkatkan produksi, DOC-nya kita tambah, grand parent stock-nya kita tambah, semua kita tambah," imbuhnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Amran mengatakan pemerintah akan membangun ekosistem produksi telur dan ayam secara terintegrasi agar rantai pasok lebih efisien dan berkelanjutan.

"Solusi permanennya adalah kita akan bangun ekosistem untuk telur dan ayam. Kita membangun secara terintegrasi ekosistemnya untuk memenuhi MBG," tuturnya.

Kebijakan ini sejalan dengan langkah pemerintah yang menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia. Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat pasokan bahan pangan untuk mendukung program MBG.

Amran sebelumnya menjelaskan pembangunan peternakan ayam ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat finalisasi hilirisasi sektor pertanian, pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan bersama sejumlah kementerian dan lembaga.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga pekan pertama November 2025, harga telur ayam ras tercatat mengalami kenaikan di 43,33 persen wilayah Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga terjadi di tengah meningkatnya permintaan akibat berbagai kegiatan masyarakat, seperti hajatan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta kebutuhan pasokan untuk program MBG.

Beberapa daerah mencatat harga yang jauh di atas harga acuan penjualan (HAP). Di Kabupaten Kampar, harga telur mencapai Rp48.333 per kg atau 61,11 persen di atas HAP.

Di Kabupaten Melawi, harga berada di level Rp42 ribu per kg, sementara di Kabupaten Alor mencapai Rp39.667.

Harga tertinggi secara nasional tercatat di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp100 ribu per kg, disusul Kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya yang masing-masing mencapai Rp90 ribu per kg. Harga terendah di kisaran Rp23.300 per kg di beberapa daerah sentra produksi.

Kenaikan harga telur juga dipengaruhi faktor distribusi, pasokan pakan yang tidak stabil, serta kenaikan harga di tingkat produsen dan pemasok.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjelaskan penyebab tingginya harga beras di sejumlah wilayah Papua disebabkan oleh faktor distribusi yang tidak mudah.

Menurut Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu, beras di daerah tersebut harus diangkut menggunakan pesawat sehingga biaya logistiknya menjadi tinggi.

"Terutama tadi (beras) medium di Papua. Memang agak berat karena harus naik pesawat. Beras harus naik pesawat. Kami sudah ketemu gubernurnya, bupatinya. Itu harus, kami diskusi tadi, itu ternyata harus naik pesawat," ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Selasa (4/11).

Amran mengatakan pemerintah melalui Bapanas telah menurunkan tim untuk memantau langsung harga beras di 51 kabupaten dan kota yang tercatat mengalami kenaikan.

"Kami sudah minta Bapanas seluruh daerah yang harga tinggi dengan dirjennya, deputinya. Itu langsung turun. Posko di tempat itu. Bangun sistem yang baik, kemudian kolaborasi dengan (Perum) Bulog. Bulog adalah intervensi pasar untuk beras. Kemudian Bapanas memantau sebagai regulator," ujarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sejumlah wilayah di Papua tercatat mengalami kenaikan harga beras hingga kisaran 7 persen sepanjang Oktober 2025.

Kabupaten Intan Jaya mencatat kenaikan harga paling tinggi, yakni 7,68 persen pada minggu keempat Oktober. Kenaikan signifikan juga terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Pulang Pisau, dan Barito Timur.

Total ada 51 kabupaten/kota di Indonesia yang tercatat mengalami kenaikan harga beras per Oktober 2025, termasuk wilayah di Jawa Barat, Banten, Lampung, hingga Kalimantan Timur.

Amran menambahkan tim dari Bapanas dan Bulog sudah diterjunkan ke seluruh daerah tersebut untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar serta menekan disparitas harga antarwilayah.

Meski begitu, Amran memastikan stok dan produksi beras nasional dalam kondisi aman.

"Tapi yang terpenting sekarang adalah kita swasembada beras berkat hasil kerja keras kita semua. Insya Allah jagung aman, beras, ayam. Ayam memang membuat juga naik. Ini bagus, naiknya ini bagus karena ada MBG (makan bergizi gratis). Inilah program strategis Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Ada pergerakan ekonomi di desa-desa," ujarnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog membentuk tim khusus untuk mengawal harga beras di 51 daerah.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Mentan/Kepala Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya akan fokus mengawal 51 kabupaten/kota yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) harga berasnya masih mahal, di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Kita kan tujuannya menurunkan harga, kan? Sudah turun. Kita lihat. Operasi pasar, alhamdulillah berhasil, karena tadi kata BPS, harga turun dan bahkan beras deflasi. Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia," ungkap Amran saat dijumpai awak media di Tangerang, Banten, Senin (3/11).

"Tetapi tidak boleh puas sampai di sini. Kami buat lagi program, kawal per kabupaten. Nah, ini menarik. Kami bentuk tim untuk mengawal tiap kabupaten dan untuk mengawal harga komoditas pangan, khususnya beras. Bapanas tandem dengan Bulog. Harga di 51 daerah yang masih di atas HET. Kami minta kawal 51 kabupaten kota itu," tambahnya.

Adapun 51 kabupaten/kota yang akan ditingkatkan pengawasan harga beras tersebar di 22 provinsi.

Adapun 51 daerah itu di antaranya Kabupaten Intan Jaya yang per Oktober 2025 harga berasnya paling berfluktuasi di angka 7,68 persen. Lalu, Kabupaten Puncak Jaya dengan 4,77 persen, Kabupaten Pulang Pisau 3,48 persen, dan Kabupaten Barito Timur 3,35 persen. Selebihnya berada di bawah 3 persen.

Berdasarkan data BPS per Oktober 2025, harga beras turun di 225 kabupaten/kota. Jumlah daerah yang harga berasnya turun ini meningkat dibandingkan minggu pertama Oktober, yang saat itu hanya 179 kabupaten/kota saja.

BPS melaporkan secara nasional penurunan rata-rata harga beras terjadi untuk jenis beras medium dan premium. Harga beras medium rata-rata turun 0,46 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Beras premium pun juga menurun 0,71 persen. Beras pun mengalami deflasi kembali secara bulanan di level 0,27 persen.