kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Lesca Gadai Premier menghadirkan alternatif akses pendanaan berbasis aset bernilai tinggi bagi pelaku usaha dan kalangan high net worth individuals (HNWI) yang membutuhkan proses pembiayaan dengan tingkat privasi yang lebih tinggi.

Layanan eksklusif tersebut bernama White Glove Service yang dibalut dalam kampanye bertajuk Discreet Liquidity.

Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia.

Ia menjelaskan waktu merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan bagi para pemimpin bisnis.

Pada pertengahan tahun, peluang ekspansi maupun kebutuhan pendanaan strategis dapat muncul dalam waktu yang singkat. Sementara proses persetujuan kredit melalui perbankan konvensional membutuhkan tahapan yang relatif lebih panjang.

Oleh sebab itu, melalui konsep Discreet Liquidity, Bastian menyampaikan bahwa perusahaan menghadirkan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan tersebut dengan tetap mengedepankan aspek privasi.

Menurut perusahaan, layanan White Glove Service meredefinisi seluruh proses pergadaian konvensional menjadi sebuah pengalaman transaksi keuangan privat yang setara dengan layanan private banking internasional.

Tahapan layanan diawali dengan konsultasi serta kesepakatan awal yang dapat dilakukan melalui platform daring maupun WhatsApp.

Setelah terdapat kesepahaman awal, nasabah dapat menyerahkan aset secara langsung atau memanfaatkan layanan penjemputan yang disediakan perusahaan untuk membawa aset ke pusat penilaian resmi.

Perusahaan memastikan, seluruh proses logistik ditangani oleh tim operasional yang profesional guna memastikan aspek keamanan aset tetap terjaga dengan ketat selama perjalanan menuju tempat pengecekan. Setelah pemeriksaan teknis dan verifikasi aset selesai dilakukan, pencairan dana dapat diproses.

“Kami memperlakukan setiap transaksi layaknya sebuah kemitraan strategis yang sangat rahasia. Tidak ada antrean, tidak ada publikasi, dan tidak ada catatan publik yang dapat diakses oleh pihak luar. Ini adalah murni pertukaran nilai yang cepat, profesional dan senyap,” kata Bastian.

Perusahaan juga telah menerapkan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi.

Dengan standar tersebut, perusahaan menyatakan untuk terus berkomitmen dalam menjaga keutuhan data fisik maupun digital milik nasabah pada setiap tahapan dalam layanan White Glove Service.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebutuhan akses pendanaan yang cepat dinilai semakin penting bagi pelaku usaha memasuki paruh kedua 2026. Di tengah rencana ekspansi bisnis dan meningkatnya aktivitas korporasi, sebagian perusahaan juga mempertimbangkan aspek kerahasiaan transaksi pendanaan untuk menjaga persepsi pasar.

Melihat kebutuhan tersebut, PT Lesca Gadai Premier memperkenalkan kampanye Discreet Liquidity melalui layanan White Glove Service. Perusahaan pergadaian swasta ini menawarkan fasilitas pendanaan dengan jaminan aset barang mewah yang dirancang khusus untuk menjaga privasi mutlak para pemilik bisnis dan kalangan High Net Worth Individuals(HNWI).

Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama mengatakan, pelaku usaha kini tidak hanya membutuhkan akses pendanaan yang cepat, tetapi juga proses yang menjaga kerahasiaan transaksi.

"Bagi para pemimpin bisnis, waktu dan reputasi adalah komoditas yang paling berharga. Di tengah tahun seperti ini, peluang ekspansi sering kali datang dengan tenggat waktu yang sangat ketat, bisa dalam hitungan hari atau bahkan jam. Menunggu proses persetujuan kredit perbankan konvensional yang memakan waktu berminggu-minggu tentu akan membuat momentum tersebut hilang," ujar Bastian dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

"Di sisi lain, mereka tidak ingin pasar mencium bahwa mereka sedang membutuhkan dana taktis. Di sinilah konsep Discreet Liquidity yang kami tawarkan menjadi solusi mutlak," tambah dia.

Menurut perusahaan, kebutuhan menjaga kerahasiaan pendanaan menjadi salah satu pertimbangan bagi sebagian pelaku usaha karena aktivitas pendanaan dalam skala besar dapat memunculkan persepsi tertentu di kalangan investor maupun pelaku pasar.

Dalam teori keuangan korporat, aktivitas pendanaan sering kali memicu signaling effect atau efek sinyal di mata publik dan kompetitor. Pengajuan pinjaman institusional berskala besar atau penjualan aset operasional secara terbuka kerap disalahartikan oleh pasar sebagai indikasi masalah arus kas.

Bagi para CEO, pendiri startup, dan konglomerat, spekulasi semacam ini dapat mengganggu stabilitas harga saham, menurunkan kepercayaan investor, hingga memberikan celah bagi pesaing bisnis.

Melalui White Glove Service, proses konsultasi awal melalui daring termasuk WhatsApp, dilanjutkan dengan penilaian aset yang dapat dilakukan melalui layanan penjemputan maupun penyerahan langsung oleh nasabah.

Begitu rangkaian pemeriksaan teknis selesai dan kondisi aset dinyatakan valid, proses pencairan dana dengan nominal yang signifikan hingga miliaran rupiah dapat segera dilakukan secara cepat dan aman.

"Kami memperlakukan setiap transaksi layaknya sebuah kemitraan strategis yang sangat rahasia. Tidak ada antrean, tidak ada publikasi, dan tidak ada catatan publik yang dapat diakses oleh pihak luar. Ini adalah murni pertukaran nilai yang cepat, profesional, dan senyap," kata Bastian.

Lesca Gadai Premier menyatakan telah menerapkan standar manajemen mutu ISO 9001:2015 serta standar sistem manajemen keamanan informasi ISO/IEC 27001:2022 sebagai bagian dari pengelolaan layanan dan perlindungan data nasabah.

Perusahaan menyediakan layanan pembiayaan dengan jaminan aset barang mewah, seperti jam tangan premium, tas bermerek, dan perhiasan bernilai tinggi. Layanan tersebut ditujukan bagi pelaku usaha maupun individu dengan kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Gadai Mas Nusantara melihat persaingan industri pergadaian ke depan akan semakin kompetitif, seiring bertambahnya pelaku usaha yang berkembang secara nasional.

Coporate Secretary & Legal Gadai Mas Nusantara, Evi Mayanti Situmorang menilai kondisi itu menjadi momentum positif bagi industri untuk terus mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.

Untuk terus dapat memperkuat daya saing, lanjut Evi, perusahaan fokus pada peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola perusahaan, dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah.

“Selain itu, perusahaan juga terus memperluas jaringan layanan secara bertahap dan memperkuat manajemen risiko agar pertumbuhan usaha dapat berjalan sehat, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya, Senin (29/6/2026).

Kendati begitu, Gadai Mas Nusantara memperkirakan pada tahun ini industri pergadaian menghadapi sejumlah tantangan seperti persaingan usaha yang semakin kompetitif, fluktuasi harga emas yang dipengaruhi kondisi ekonomi global, serta perubahan kebutuhan dan perilaku nasabah yang semakin mengutamakan kemudahan layanan.

“Untuk menghadapinya, perusahaan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, kualitas pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian serta peningkatan kualitas layanan agar tetap tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” tegas Evi.

Oleh karena itu, dia berpendapat ke depannya daya saing perusahaan tidak hanya ditentukan oleh skala usaha, tetapi juga oleh kualitas layanan, tata kelola yang baik dan kemampuan memahami kebutuhan nasabah.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

Perluasan lingkup wilayah usaha ini dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai informasi, OJK mencatat penyaluran pinjaman industri pergadaian meningkat sebesar 56,80% (year on year/YoY) menjadi Rp157,20 triliun pada April 2026. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85% dari total penyaluran pinjaman industri Pergadaian.

Bisnis.com, JAKARTA — Peta persaingan industri pergadaian kian dinamis setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha pergadaian skala nasional kepada perusahaan yang sebelumnya hanya beroperasi di tingkat provinsi. Kondisi ini mendorong pelaku usaha gadai untuk memperkuat strategi bisnis guna menarik nasabah dan memperluas pangsa pasar.

Sebelumnya, OJK resmi memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

Persetujuan kepada PT Gadai Sakti Jakarta diberikan melalui Surat OJK Nomor S-43/PL.02/2026 tanggal 7 Mei 2026. Sebelum itu, OJK juga telah memberikan persetujuan kepada PT Gadai Mas Nusantara yang berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk PT Gadai Mas Nusantara, ada tujuh entitas Gadai Mas yang bergabung (merger) ke dalam PT Gadai Mas Nusantara.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan dengan persetujuan itu, PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia.

“Dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

OJK, katanya, berharap perluasan lingkup wilayah usaha ini dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

“Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong penguatan industri pergadaian melalui peningkatan skala usaha, penguatan tata kelola, dan perluasan akses layanan keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat,” tegas Agus.

Untuk diketahui, OJK mencatat penyaluran pinjaman industri pergadaian meningkat 56,80% (year on year/YoY) menjadi Rp157,20 triliun pada April 2026. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85% dari total penyaluran pinjaman industri pergadaian.

Adapun, sumber pendanaan pergadaian periode April 2026 mencapai Rp123,31 triliun meningkat 73,07 persen YoY. Sumber pendanaan Perusahaan Pergadaian berasal dari pinjaman yang diterima Rp105,39 triliun (85,46%) dan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebesar Rp17,93 triliun (14,54%).

Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) menilai dengan kondisi adanya perusahaan gadai berizin nasional itu membuat peta persaingan industri pergadaian ke depannya akan semakin ketat.

“Namun, persaingan yang sehat tentu yang bisa membuat konsumen atau pengguna jasa gadai diuntungkan, akan memperoleh bunga yang rendah dan layanan yang semakin baik,” kata Sekretaris Umum PPGI, Holilur Rohman kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Holilur optimistis bahwa perusahaan gadai itu mampu bersaing di tengah dominasi PT Pegadaian (Persero), meski pangsa pasar yang diambil hanya sekian persen dan segmen yang berbeda.

Cara Gaet Nasabah Gadai

Holilur melanjutkan, untuk memperkuat daya saing dan memperluas pangsa pasar, perusahaan gadai dapat mendirikan outlet di tempat yang tepat, menghadirkan harga yang bersaing, dan layanan yang baik serta transparan.

“Adapun, tantangan yang perlu diwaspadai adalah fluktuasi harga emas, nilai tukar karena akan berpengaruh pada harga barang-barang elektronik yang menjadi jaminan. Perusahaan gadai harus rajin update kedua hal tersebut day to day untuk menetapkan nilai taksiran barang jaminan,” tegasnya.

Sementara itu, PT Budi Gadai Indonesia memandang bertambahnya perusahaan gadai berskala nasional sebagai tantangan sekaligus peluang. Pasalnya, perusahaan meyakini pasar gadai masih terbuka luas dan persaingan akan semakin sehat.

Sebab itu, Direktur Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring berujar bertambahnya perusahaan gadai yang berizin dan berskala nasional, perusahaannya tidak melihat hal tersebut sebagai ancaman utama.

“Untuk mempertahankan daya saing, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas layanan, proses gadai yang lebih humanis, penguatan jaringan cabang, serta rencana ekspansi cabang secara bertahap menuju skala nasional,” bebernya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Adapun, lanjut Budi, tantangan yang perlu diwaspadai industri pergadaian pada tahun ini adalah fluktuasi harga emas karena penurunan harga emas memengaruhi nilai taksiran, risiko tata kelola dan kepatuhan, serta dinamika ekonomi dan suku bunga.

Sependapat, PT Gadai ValueMax Indonesia berpandangan tantangan industri pergadaian tahun ini antara lain kondisi ekonomi yang masih dinamis serta pergerakan suku bunga, perubahan daya beli masyarakat, persaingan yang semakin meningkat, serta kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekspektasi nasabah.

Menghadapi hal itu, Direktur Utama Gadai ValueMax Indonesia Brian Wiraatmadja mengemukakan perusahaan terus memperkuat fundamental perusahaan. Mulai dari pengelolaan risiko, kualitas sumber daya manusia, inovasi layanan, hingga menjaga kedekatan dengan nasabah.

“Fokus kami adalah membangun PT Gadai ValueMax Indonesia menjadi perusahaan gadai yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, dan memberikan solusi keuangan yang mudah, cepat dan relevan bagi kebutuhan nasabah,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Untuk tetap memperkuat daya saing, Gadai ValueMax Indonesia terus fokus pada beberapa hal utama seperti meningkatkan kualitas layanan cabang, memperkuat proses operasional, meningkatkan customer experience, serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan nyaman bagi nasabah.

“Selain itu, kami juga terus melakukan pengembangan jaringan secara terukur untuk semua cabang kami dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio pembiayaan dan prinsip kehati-hatian,” beber Brian.

Semakin Kompetitif

Oleh karena itu, Brian melihat perkembangan industri pergadaian ke depan akan sekami kompetitif, terutama dengan semakin banyaknya perusahaan yang memperluas cakupan wilayah usaha.

Dia menyebut bahwa hal ini adalah hal yang positif karena menunjukkan industri pergadaian semakin dipercaya dan memiliki peluang pertumbuhan yang besar. Bahkan, perusahaannya pun merencanakan ekspansi cabang walaupun secara terencana dan tidak sporadis.

“Bagi kami, persaingan bukan hanya mengenai jumlah cabang atau skala usaha, tetapi bagaimana setiap perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah melalui layanan yang cepat, aman, nyaman, transparan, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan masyarakat,” sebut Brian.

Adapun, PT Indonesia Gadai Oke melihat perkembangan ini adalah sinyal positif bagi industri pergadaian nasional. Dengan adanya perusahaan yang memperoleh izin perluasan wilayah usaha menjadi nasional, tingkat kompetisi tentu akan meningkat.

Kami memandang persaingan tersebut akan mendorong seluruh pelaku industri untuk meningkatkan kualitas layanan, inovasi produk, serta tata kelola perusahaan yang lebih baik,” ucap Direktur Gadai Oke Danioko Sastra Sembiring kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Untuk tetap dapat memperkuat daya saing, Danioko membeberkan lima cara yang dilakukan perusahaan. Pertama, transformasi digital, dengan cara mengembangkan aplikasi dan layanan online untuk mempermudah proses pengajuan, pembayaran, dan pemantauan pinjaman.

Kedua, meningkatkan kualitas layanan, dengan mempercepat proses pencairan dana dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ketiga, diversifikasi produk sehingga tidak hanya fokus pada gadai emas, tetapi juga memperluas pembiayaan berbasis aset bergerak lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, ekspansi jaringan dan kemitraan, baik melalui pembukaan cabang baru di lokasi strategis. Kelima, menguatkan manajemen risiko, guna menjaga kualitas portofolio pembiayaan serta memastikan pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami optimistis industri pergadaian masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah akan tetap tinggi. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, menjaga kualitas layanan, serta menerapkan tata kelola yang baik akan memiliki peluang besar untuk tumbuh secara berkelanjutan,” tutup Danioko.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

"Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik," kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada PT Gadai Sakti Jakarta diberikan melalui Surat OJK Nomor S-43/PL.02/2026 tanggal 7 Mei 2026.

Persetujuan tersebut diberikan setelah perusahaan memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Sebelumnya, OJK juga telah memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada PT Gadai Mas Nusantara yang berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

OJK menyampaikan, perluasan lingkup wilayah usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong penguatan industri pergadaian melalui peningkatan skala usaha, penguatan tata kelola, dan perluasan akses layanan keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Pada April 2026, penyaluran pinjaman industri pergadaian mengalami peningkatan sebesar 56,80 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp157,20 triliun, berdasarkan data OJK.

Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85 persen dari total penyaluran pinjaman industri pergadaian.

Adapun sumber pendanaan pergadaian periode April 2026 sebesar Rp123,31 triliun, meningkat 73,07 persen (yoy). Sumber pendanaan perusahaan pergadaian berasal dari pinjaman yang diterima sebesar Rp105,39 triliun (85,46 persen) dan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp17,93 triliun (14,54 persen).

OJK pun menegaskan terus mendorong pengembangan industri pergadaian yang sehat, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan inklusi keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal di seluruh Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp102,07 triliun per April 2026.

Nilai tersebut tumbuh 26,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pertumbuhan pembiayaan pinjol masih berlanjut hingga April tahun ini.

"Sementara itu pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen year on year dengan nominal sebesar Rp102,07 triliun rupiah," kata Agusman dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Meski terus bertumbuh, tingkat risiko kredit macet industri pinjol secara agregat masih tercatat di level 4,62 persen. Angka tersebut tercermin dari tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90.

Selain pinjol, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai Rp514,65 triliun pada April 2026.

Nilai tersebut tumbuh 2,08 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu terutama ditopang peningkatan pembiayaan modal kerja yang naik 10,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi kualitas pembiayaan, profil risiko industri multifinance dinilai masih terjaga. Rasio non-performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,89 persen dan NPF net sebesar 0,78 persen.

Sementara itu, gearing ratio atau rasio utang terhadap modal berada di level 2,14 kali, masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan sebesar 10 kali.

Di sisi lain, pembiayaan modal ventura mengalami kontraksi 0,87 persen secara tahunan menjadi Rp16,35 triliun pada April 2026.

OJK juga mencatat industri pergadaian membukukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor pembiayaan lainnya. Penyaluran pembiayaan pergadaian mencapai Rp157,20 triliun pada April 2026 atau meningkat 56,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebagian besar pembiayaan tersebut berasal dari produk gadai yang nilainya mencapai Rp132,29 triliun atau setara 84,15 persen dari total pembiayaan industri pergadaian.

Di tengah pertumbuhan industri, OJK masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan modal minimum. Agusman mengungkapkan terdapat delapan dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.

Selain itu, terdapat 14 dari 94 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Menurut Agusman, seluruh perusahaan tersebut telah menyampaikan rencana aksi kepada OJK untuk memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

"Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan atau merger," ujarnya.

Sepanjang Mei 2026, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri sektor pembiayaan, modal ventura, dan pinjol.

Sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan, 18 perusahaan modal ventura, dan 19 penyelenggara pinjol atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maupun hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan.

Di sisi pengembangan industri, OJK telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan buy now pay later (BNPL) bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagai aturan pelaksana dari POJK Nomor 32 Tahun 2025.

Selain itu, OJK juga tengah menyusun aturan baru mengenai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP). Regulasi tersebut akan mengatur antara lain ruang lingkup pengawasan OJK, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, hingga uji kemampuan dan kepatutan bagi calon direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan gadai PT Lesca Gadai Premier menyebut terdapat tren peningkatan layanan gadai barang mewah pada kuartal kedua 2026 di tengah volatilitas pasar keuangan global dan meningkatnya kebutuhan likuiditas nasabah premium.

Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama mengatakan kondisi fluktuasi pasar modal, penyesuaian suku bunga, dan ketidakpastian geopolitik mendorong sebagian investor serta individu beraset tinggi menyesuaikan portofolionya.

“Mereka membutuhkan likuiditas cepat untuk menangkap peluang bisnis atau menjaga arus kas, tetapi tidak ingin melepas aset yang berpotensi terus mengalami apresiasi,” kata Bastian dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, barang mewah kini tidak lagi hanya dipandang sebagai simbol status, tetapi juga sebagai instrumen penyimpan nilai atau safe haven.

“Banyak pengusaha dan kolektor yang menyadari bahwa menjual aset mewah mereka saat ini bukanlah langkah yang bijak, karena potensi kenaikan harganya di masa depan sangat tinggi,” ujarnya.

Lesca mengaku telah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menjadi perusahaan pegadaian swasta pertama di Indonesia yang memiliki sertifikasi ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 27001 untuk keamanan informasi secara bersamaan.

Untuk mendukung layanan penilaian aset, perusahaan menggunakan instrumen dan akses basis data pasar global guna menentukan nilai pasar wajar sebagai dasar plafon pinjaman.

Selain itu, perusahaan menyediakan layanan white glove service, yakni proses transaksi mulai dari penilaian hingga pencairan dana yang dilakukan di lokasi nasabah tanpa perlu mendatangi gerai.

Layanan tersebut menyasar kalangan profesional dengan mobilitas tinggi yang mengutamakan privasi, keamanan, dan efisiensi transaksi.

Lebih lanjut, Bastian menyebut perseroan berencana memperluas jangkauan layanan ke Surabaya, Medan, dan sejumlah kota besar lain dalam satu hingga dua tahun ke depan.

“Kami optimistis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi stabilitas finansial personal para nasabah di tahun 2026,” ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data OJK, pembiayaan industri pergadaian mencapai Rp153,49 triliun per Maret 2026 atau tumbuh 60,27 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Nilai aset industri pergadaian pada periode yang sama tercatat mencapai Rp182,84 triliun atau meningkat 58,77 persen dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar Rp115,16 triliun.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan gadai PT Lesca Gadai Premier menyebut terdapat tren peningkatan layanan gadai barang mewah pada kuartal kedua 2026 di tengah volatilitas pasar keuangan global dan meningkatnya kebutuhan likuiditas nasabah premium.

Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama mengatakan kondisi fluktuasi pasar modal, penyesuaian suku bunga, dan ketidakpastian geopolitik mendorong sebagian investor serta individu beraset tinggi menyesuaikan portofolionya.

“Mereka membutuhkan likuiditas cepat untuk menangkap peluang bisnis atau menjaga arus kas, tetapi tidak ingin melepas aset yang berpotensi terus mengalami apresiasi,” kata Bastian dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, barang mewah kini tidak lagi hanya dipandang sebagai simbol status, tetapi juga sebagai instrumen penyimpan nilai atau safe haven.

“Banyak pengusaha dan kolektor yang menyadari bahwa menjual aset mewah mereka saat ini bukanlah langkah yang bijak, karena potensi kenaikan harganya di masa depan sangat tinggi,” ujarnya.

Lesca mengaku telah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menjadi perusahaan pegadaian swasta pertama di Indonesia yang memiliki sertifikasi ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 27001 untuk keamanan informasi secara bersamaan.

Untuk mendukung layanan penilaian aset, perusahaan menggunakan instrumen dan akses basis data pasar global guna menentukan nilai pasar wajar sebagai dasar plafon pinjaman.

Selain itu, perusahaan menyediakan layanan white glove service, yakni proses transaksi mulai dari penilaian hingga pencairan dana yang dilakukan di lokasi nasabah tanpa perlu mendatangi gerai.

Layanan tersebut menyasar kalangan profesional dengan mobilitas tinggi yang mengutamakan privasi, keamanan, dan efisiensi transaksi.

Lebih lanjut, Bastian menyebut perseroan berencana memperluas jangkauan layanan ke Surabaya, Medan, dan sejumlah kota besar lain dalam satu hingga dua tahun ke depan.

“Kami optimistis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi stabilitas finansial personal para nasabah di tahun 2026,” ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data OJK, pembiayaan industri pergadaian mencapai Rp153,49 triliun per Maret 2026 atau tumbuh 60,27 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Nilai aset industri pergadaian pada periode yang sama tercatat mencapai Rp182,84 triliun atau meningkat 58,77 persen dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar Rp115,16 triliun.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan pergadaian syariah pada Maret 2026 meningkat 35,38 % (year on year/YoY) menjadi Rp22,99 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pembiayaan itu didominasi oleh produk Rahn (Gadai) dengan porsi 82,45% atau sebesar Rp18,96 triliun.

Dia menilai bahwa pertumbuhan tersebut antara lain disorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk gadai syariah.

“Adapun, perbedaan antara gadai syariah dengan konvensional antara lain terkait skema imbal hasil, yang mana gadai syariah menggunakan akad berbasis prinsip syariah seperti ujrah [biaya pemeliharaan],” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Rabu (13/5/2026).

Di sisi lain, Agusman turut mengingatkan industri pergadaian syariah untuk perlu memperhatikan dampak dari dinamika suku bunga, antara lain terhadap efisiensi dan pengelolaan sumber dana secara prudent.

Adpaun, pada kuartal I/2026 ini sumber pendanaan pergadaian syariah didominasi oleh pinjaman yang diterima dengan porsi 62,45% atau sebesar Rp8,61 triliun.

Lebih jauh, OJK juga mengimbau agar industri pergadaian perlu mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, seiring perkembangan digitalisasi.

“Walau begitu, keberadaan kantor cabang masih memiliki peran penting, terutama untuk layanan yang membutuhkan interaksi langsung seperti penilaian barang jaminan, sehingga digitalisasi dan jaringan fisik dapat saling melengkapi,” tegas Agusman.

Bisnis.com, CIREBON —Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Gadai Dwijaya Utama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-58/KO.12/2026 tertanggal 4 Mei 2026.

Pencabutan izin usaha dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri yang diajukan perusahaan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan proses pencabutan izin telah melalui tahapan evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

“OJK senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam setiap proses pengawasan industri jasa keuangan. Kami memastikan proses pembubaran perusahaan dilakukan secara tertib, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan konsumen,” kata Agus, Senin (11/5/2026).

Sebelum izin usaha dicabut, OJK terlebih dahulu memberikan persetujuan atas rencana pembubaran perusahaan melalui surat Nomor SR-165/KO.12/2025 tertanggal 15 Desember 2025.

Persetujuan tersebut diterbitkan setelah OJK melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan dan kelengkapan administratif perusahaan. Dengan demikian, proses penghentian kegiatan usaha dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi industri pergadaian.

Agus menjelaskan, PT Gadai Dwijaya Utama juga telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan dan pengumuman kepada publik sebelum pencabutan izin usaha diberlakukan secara efektif.

"Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh informasi yang jelas terkait penghentian operasional perusahaan," terangnya.

Dengan dicabutnya izin usaha, kata Agus, PT Gadai Dwijaya Utama tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha pergadaian. Perusahaan juga diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya kepada para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban tersebut mencakup penyelesaian hubungan hukum dengan konsumen, mitra usaha, maupun pihak lain yang masih memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

OJK menegaskan proses pembubaran perusahaan jasa keuangan harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Pengawasan terhadap penyelesaian kewajiban perusahaan juga menjadi bagian dari langkah OJK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor pergadaian," terang Agus.

Agus mengatakan, OJK Cirebon memastikan akan terus memperkuat pengawasan terhadap industri jasa keuangan di wilayah kerjanya. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penguatan pengawasan juga diarahkan untuk mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang sehat, tertib, dan berintegritas di daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, OJK terus memperketat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan pergadaian, agar seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan dan perlindungan konsumen.

"Kami berharap seluruh perusahaan jasa keuangan dapat menjalankan operasional secara transparan dan bertanggung jawab sehingga stabilitas industri tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian nasional," tutupnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perusahaan pergadaian tidak diperbolehkan mengambil margin keuntungan dari hasil lelang barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan hal ini mengacu pada ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

“Hasil lelang hanya digunakan untuk kondensasi pinjaman pokok, bunga, biaya lelang, biaya penyelamatan, dan pajak. Apabila terdapat selisih lebih, perusahaan wajib mengembalikannya kepada nasabah sebagai uang kelebihan serta mencatatnya secara terpisah dari keuangan perusahaan,” jelasnyadalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Agusman menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nasabah tidak menebus barang jaminannya. Salah satu alasan utama adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Dalam hal pengawasan, kata Agusman, OJK secara aktif memantau aktivitas perusahaan pergadaian melalui laporan berkala. Laporan tersebut mencakup informasi terkait barang agunan yang dijual atau dilelang. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa proses lelang berjalan sesuai ketentuan serta hak nasabah, terutama terkait pengembalian kelebihan dana, dipenuhi dengan baik.

Sebagai informasi,tren penyaluran pembiayaan tercatat cukup kuat dari industri pergadaian. Hal ini dinilai menjadi katalis positif bagi prospek industri pada 2026.

OJK mencatat penyaluran pembiayaan oleh pergadaian tumbuh 38,89% (year on year/YoY) menjadi Rp120,45 triliun pada Oktober 2025.

“Prospek industri pergadaian pada 2026 dipandang positif dengan peluang pertumbuhan lanjutan [per Desember 2024 46,76% YoY], sejalan dengan tren penyaluran pembiayaan yang kuat,” kata Direktur Riset Core Indonesia, Etika Karyani Suwondo kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Selain hal itu, Etika menyoroti tumbuhnya perusahaan gadai sebesar 12% dengan total aset yang meningkat 23%, dan pendapatan tumbuh 37,5%. Kemudian, ada juga penguatan industri dengan terbitnya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 oleh OJK.

Meski demikian, dia tidak menampik masih adanya tantangan yang perlu dihadapi industri pergadaian pada tahun depan. Di antaranya adalah rendahnya kreativitas SDM, keterbatasan modal untuk ekspansi dan digitalisasi, serta rendahnya literasi konsumen terhadap layanan gadai.

“Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan inovasi digital, memperkuat perlindungan konsumen, dan membangun kapabilitas SDM yang adaptif,” sebut Etika.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Mitra Gadai Abadi melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-52/KO.12/2026 tertanggal 24 April 2026.

Langkah ini menandai berakhirnya operasional perusahaan pergadaian yang berlokasi di Jalan Sukajadi Nomor 66, Kota Bandung tersebut.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan pencabutan izin usaha ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri yang diajukan oleh PT Mitra Gadai Abadi pada 5 Februari 2025.

"Keputusan pembubaran tersebut diambil selaras dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa perusahaan," katanya.

Seluruh tahapan permohonan ini menurutnya telah dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap dokumen pendukung, OJK telah memberikan persetujuan atas rencana pembubaran melalui surat Nomor S-4/KO.12/2026 pada 10 Januari 2026.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan berkelanjutan OJK dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas ekosistem sektor jasa keuangan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, PT Mitra Gadai Abadi juga telah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajibannya secara berkala hingga April 2026, termasuk melakukan pengumuman resmi di surat kabar harian nasional selama tiga hari berturut-turut.

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (5) POJK Nomor 39 Tahun 2024, OJK secara definitif mencabut izin usaha entitas tersebut.

Pascapencabutan izin usaha, perusahaan dilarang melakukan segala bentuk kegiatan usaha di bidang pergadaian. Selain itu, PT Mitra Gadai Abadi diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.