JAKARTA - Sebanyak 105.597 pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2026 dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi. Berikut tahapan selanjutnya.

Dikutip dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2026, hasil kelulusan bisa dilihat di akun SSCASN.

Dari hasil verifikasi seleksi administrasi, sebanyak 13.279 pelamar mendaftar pada formasi Jabatan Fungsional Guru. Dari jumlah tersebut, 12.510 pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan 769 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Sementara itu, pada formasi Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat , terdapat 148.252 pelamar yang mengajukan lamaran. Hasil seleksi administrasi menunjukkan 93.087 pelamar memenuhi syarat, sedangkan 55.165 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Panitia seleksi menyampaikan bahwa daftar nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui akun SSCASN masing-masing.

Pelamar dapat mengecek hasil seleksi administrasi dengan login menggunakan akun yang telah didaftarkan pada portal https://sscasn.bkn.go.id.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi, tahapan selanjutnya adalah mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Adapun informasi mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi akan diumumkan kemudian melalui portal SSCASN maupun laman resmi Kementerian Sosial.

Sementara itu, pelamar yang belum lolos seleksi administrasi masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

Masa sanggah hanya dapat digunakan untuk mengajukan keberatan atas hasil verifikasi administrasi dan bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah sebelumnya.

Setelah masa sanggah berakhir, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh sanggahan yang masuk. Hasil akhir seleksi administrasi setelah masa sanggah nantinya akan diumumkan kembali melalui portal SSCASN dan laman resmi Kementerian Sosial.

Ketentuan bagi Pelamar yang Lulus Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026

1. Pelamar wajib mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

2. Lokasi Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan di fasilitas CAT yang disediakan dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3. Detail jadwal, waktu, serta lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan kemudian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://kemensos.go.id.

Ketentuan bagi Pelamar yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026

1. Pelamar dapat mengajukan sanggahan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id selama 1 (satu) hari sejak pengumuman ditayangkan pada laman https://kemensos.go.id.

2. Pelamar tidak diperkenankan memperbaiki maupun memperbarui dokumen persyaratan yang telah diunggah sebelumnya.

3. Panitia Seleksi Instansi akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh sanggahan yang diajukan pelamar.

4. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan apabila kesalahan yang terjadi bukan berasal dari pelamar.

5. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak mengajukan sanggahan, maka hasil seleksi administrasi dinyatakan final, tidak dapat diganggu gugat, dan pelamar dianggap menerima keputusan panitia seleksi.

6. Hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah akan diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://kemensos.go.id.

Demikian informasi pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026. Semoga bermanfaat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD.

Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Lantas, apakah pelonggaran batas belanja pegawai pemda merupakan solusi untuk APBN yang tekor?

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pelonggaran ini kurang tepat dibaca sebagai upaya menutup masalah APBN pusat. Ia menyebut justru yang sedang dihadapi pemerintah adalah tekanan fiskal di daerah.

Yusuf menyampaikan akar persoalannya terdapat pada UU HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Masa transisinya akan berakhir pada Januari 2027, sementara masih banyak daerah yang rasio belanja pegawainya jauh di atas angka tersebut.

"Ketika tenggat itu semakin dekat, muncul kekhawatiran karena daerah seolah dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara mengurangi PPPK atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang," ujar Yusuf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/6).

Karena itu, pemerintah memilih memperpanjang masa transisi melalui UU APBN. Yusuf menuturkan rencana tersebut merupakan langkah untuk meredakan tekanan fiskal daerah dan menjaga agar pembayaran gaji PPPK tetap berjalan, bukan karena pemerintah pusat sedang mencari cara menutup defisit anggaran.

Yusuf menegaskan batas belanja pegawai 30 persen itu tidak dihapus, tetapi hanya berubah jadwal penerapannya. Ia mengatakan secara hukum pemerintah memanfaatkan UU APBN sebagai dasar untuk memperpanjang masa transisi tanpa harus merevisi UU HKPD.

"Tetapi tentu ada konsekuensinya. Filosofi awal batas 30 persen adalah mendorong daerah agar tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran untuk belanja aparatur dan memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan serta layanan publik," terangnya.

Ia menuturkan ketika masa transisi diperpanjang, ruang untuk mencapai tujuan itu ikut tertunda. Akibatnya, belanja pegawai tetap mendominasi APBD dan belanja yang sifatnya produktif, seperti infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik, berpotensi semakin tertekan.

Yusuf mengungkapkan permasalahan ini muncul akibat dari beberapa faktor. Di satu sisi, transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian sehingga kapasitas APBD ikut tertekan. Di sisi lain, pengangkatan PPPK dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir memang menambah beban belanja pegawai yang harus ditanggung daerah.

Namun, menurutnya, persoalan yang lebih mendasar sebenarnya adalah kapasitas fiskal daerah yang memang lemah. Banyak kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka relatif kecil sehingga tambahan beban pegawai sekecil apa pun akan langsung terasa.

"Jadi saya tidak melihat masalah ini semata-mata akibat rekrutmen yang berlebihan atau kesalahan pemerintah daerah. Lebih tepatnya ada ketidaksinkronan antara kebijakan pengangkatan pegawai dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayainya," ungkap Yusuf.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai batas belanja pegawai maksimal 30 persen dibuat untuk mencegah APBD berubah menjadi mesin pembayaran birokrasi. Hal tersebut karena daerah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk jalan, irigasi, sekolah, puskesmas, air bersih, pasar, dan layanan ekonomi lokal.

Syafruddin menjelaskan, rencana pemerintah melonggarkan aturan karena banyak daerah menghadapi kewajiban gaji PPPK, terutama guru dan tenaga kesehatan di tengah pemotongan TKD dan PAD yang lemah.

"Masalahnya, pelonggaran ini hampir pasti mengorbankan belanja modal dan belanja layanan publik. Gaji pegawai bersifat wajib dan sulit ditunda, sedangkan proyek infrastruktur, pemeliharaan fasilitas publik, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi sekolah, dan program ekonomi lokal lebih mudah dipangkas," kata Syafruddin.

Ia mengatakan daerah mungkin berhasil membayar pegawai, tetapi masyarakat kehilangan kualitas layanan dan kesempatan ekonomi. Karena itu, relaksasi harus bersifat sementara, berbasis data, dan hanya berlaku untuk pegawai layanan dasar yang benar-benar dibutuhkan.

[Gambas:Photo CNN]

Kemudian, Syafruddin mengungkapkan solusi konkret dari permasalahan tersebut harus dimulai dari audit nasional kebutuhan aparatur daerah. Pemerintah perlu memisahkan PPPK layanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan dari pegawai administratif yang tidak mendesak.

"Kebutuhan gaji PPPK layanan dasar harus masuk dalam formula DAU (Dana Alokasi Umum) secara jelas, sehingga daerah tidak menanggung kewajiban nasional tanpa dana yang cukup," tuturnya.

Setelah itu, pemda wajib menyusun peta jalan penurunan belanja pegawai menuju batas 30 persen tanpa mengganggu layanan dasar.

Ia mengusulkan pemerintah juga perlu melindungi belanja modal minimum agar APBD tidak habis untuk gaji. Daerah yang menerima dukungan tambahan harus membatasi rekrutmen baru, mengurangi belanja seremonial, memperbaiki PAD, mendigitalisasi pajak daerah, dan melaporkan struktur belanja secara terbuka.

"Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu melanggar atau mengubah UU. Pemerintah cukup menjalankan transisi fiskal yang disiplin, pegawai layanan publik tetap dibayar, APBD disehatkan, dan belanja pembangunan daerah tetap dijaga," pungkas Syafruddin.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD. Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

Menurut dia, kebijakan itu telah dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, memang saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai yang jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Sebab yang 30 persen itu banyak pemda ada yang 40 persen, 50 persen sehingga kemudian relaksasi kita buka. Jadi tidak apa-apa yang di atas 30 persen dan kita pakai amanat UU APBN," katanya.

[Gambas:Youtube]

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Ia menilai pelonggaran aturan tersebut akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran tanpa dibayangi risiko pelanggaran terhadap batasan yang sulit dipenuhi.

Relaksasi itu juga diharapkan dapat membantu daerah yang tengah menghadapi tekanan belanja pegawai, termasuk akibat bertambahnya kebutuhan pembiayaan PPPK yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Jadi itu solusi yang diusulkan pemerintah dan nanti mohon dukungan dari Banggar. Kita akan lakukan relaksasi di UU APBN sehingga pemda bisa tetap tenang," pungkasnya.

Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada 39 pemerintah daerah (Pemda) yang tak mampu untuk membayar gaji PPPK nya. Hal ini dikarenakan porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, daerah ini perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persen di APBDnya.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen. Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Kemendagri mencatat, sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya akan membuka rekrutmen untuk guru yang akan di tempatkan di Sekolah Rakyat. Rekrutmen ini akan dibuka dengan kuota 5.000 guru.

Mensos menyampaikan bahwa terdapat sejumlah titik di daerah yang masih memerlukan tambahan guru untuk di sekolah Rakyat.

"Karena tentu seiring dengan proses pembelajaran di sana, kita memerlukan guru-guru tambahan dan juga tenaga kependidikan. Memang ada di beberapa titik yang kita masih kekurangan guru, tetapi selama ini masih bisa diback-up oleh guru-guru yang ada," kata Mensos di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kendati demikian, Mensos tak menjabarkan lebih jauh titik mana saja yang masih membutuhkan kehadiran guru tambahan. Yang pasti, kata dia, Kemensos akan membuka rekrutmen untuk tahun ini.

"Tahun ini, kita buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru lebih dari 5.000 lebih guru dan tenaga kependidikan yang kita buka kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk mengabdi di lingkungan sekolah rakyat,"pungkasnya.

Pemerintah telah mencairkan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) senilai Rp15,2 triliun hingga 8 Juni 2026.

Dana tersebut telah diterima oleh 2.400.920 aparatur negara di lingkungan pemerintah pusat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan realisasi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara di pemerintah pusat terus berjalan dan seluruh kementerian/lembaga telah mengajukan pencairan.

"Realisasi pembayaran gaji ketiga belas yang telah dibayarkan sebesar Rp15,2 triliun untuk 2.400.920 pegawai/personel," ujar Deni dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Dari total tersebut, pembayaran terbesar diberikan kepada PNS dengan nilai Rp8,53 triliun untuk 918.838 pegawai. Selanjutnya, gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah disalurkan sebesar Rp1,23 triliun kepada 394.581 pegawai.

Sementara itu, anggota Polri telah menerima gaji ke-13 senilai Rp1,94 triliun yang dibayarkan kepada 488.252 personel dan pegawai. Adapun prajurit TNI menerima gaji ke-13 sebesar Rp3,37 triliun untuk 584.402 personel.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah juga telah menyalurkan gaji ke-13 kepada PPNPN sebesar Rp154,7 miliar untuk 14.827 pegawai.

Deni menyebut seluruh satuan kerja kementerian dan lembaga telah menyelesaikan proses pembayaran gaji ke-13. Tercatat sebanyak 8.969 satuan kerja atau 100 persen telah melakukan pembayaran.

Selain itu, seluruh 98 kementerian dan lembaga juga telah mengajukan pencairan gaji ke-13.

Di luar aparatur aktif, pemerintah juga telah menyalurkan gaji ke-13 kepada para pensiunan. Hingga 8 Juni 2026, pembayaran telah mencapai Rp12,24 triliun yang diterima oleh 3.745.172 pensiunan atau setara 99,7 persen dari total penerima.

Rinciannya, PT Taspen (Persero) telah menyalurkan Rp10,8 triliun kepada 3.241.652 pensiunan atau sekitar 99,8 persen dari total penerima. Sementara PT Asabri telah membayarkan Rp1,44 triliun kepada 503.520 pensiunan atau sekitar 98,9 persen dari total penerima.

Sementara itu, realisasi pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara di pemerintah daerah hingga 8 Juni 2026 tercatat mencapai Rp3,85 triliun untuk 772.857 pegawai.

Penyaluran tersebut telah dilakukan oleh 105 pemerintah daerah dari total 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia atau sekitar 19,23 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan kepala daerah yang tidak memiliki anggaran untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir 2026. Bendahara negara ini menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian.

“Nanti akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Mendagri,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).

Purbaya menyampaikan, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp 306,1 triliun atau 44,2% dari pagu APBN, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan 2025.

"Transfer ke daerah juga tersalur dengan efektif, utamanya untuk daerah-daerah yang terkena bencana," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (5/6).

Ia menjelaskan, penyaluran TKD pada Mei 2026 didorong oleh pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, serta Dana Otonomi Khusus.

Purbaya menyebut pemerintah menyalurkan TKD tambahan senilai Rp 10,65 triliun, dengan tingkat penyaluran mencapai 99,8% dari pagu.

Keluhan sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda yang menyebut provinsinya tidak memiliki uang lagi untuk membayar PPPK hingga akhir 2026. Sherly menuturkan, arahan pemerintah yang memberikan relaksasi agar belanja pegawai bisa melebihi 30% tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum,” kata Sherly dalam rapat bersama Komisi II DPR dan sejumlah kepala daerah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang tak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Saat ditanya kenapa pemda tak bisa membayarkan gaji tersebut dan mengindikasikan adanya risiko transfer tersendat dan lainnya, Purbaya menjawab akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri.

"Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri," jawabnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, puluhan daerah tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

[Gambas:Youtube]

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persen dari APBD.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen. Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen ini rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027.

Selain itu, sebelum aturan diimplementasikan, Tito mengungkap telah mengeluarkan surat edaran agar para pemerintah daerah membedah lagi anggarannya.

Apabila ada kegiatan yang tak memberikan dampak langsung kepada masyarakat agar ditunda saja, misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti dipelototi dan kemudian, ya tadi ada hal-hal yang keluar-keluarnya tidak perlu itu tolong koreksi juga," pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Usulan itu muncul seiring meningkatnya beban belanja pegawai yang kini telah mencapai 38% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Imron, banyak pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal setelah pemerintah mendorong pengangkatan PPPK sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN.

Di sisi lain, pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Para bupati melalui Apkasi dan para gubernur mengusulkan agar gaji dan tunjangan PPPK ditarik kembali ke pusat seperti halnya PNS," kata Imron, Selasa (9/6/2026).

Dia menjelaskan, belanja pegawai menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam APBD daerah. Kondisi itu semakin berat setelah jumlah PPPK bertambah dalam beberapa tahun terakhir.

Di Kabupaten Cirebon, proporsi belanja pegawai saat ini mencapai sekira 38% dari total APBD. Angka tersebut melampaui batas ideal yang selama ini menjadi acuan pemerintah, yakni maksimal 30%. "Kalau Kabupaten Cirebon sekarang sekira 38%," ujar Imron.

Besarnya porsi belanja pegawai tersebut dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan maupun pelayanan publik lainnya.

Semakin besar anggaran yang terserap untuk penggajian, semakin terbatas pula kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, persoalan keuangan daerah menjadi salah satu isu utama yang dibahas. Selain menyangkut belanja pegawai, pemerintah pusat juga menegaskan kebijakan penataan tenaga non-ASN yang saat ini masih berlangsung.

Imron mengatakan, daerah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer baru.

Sementara tenaga non-ASN yang telah terdata dan belum diangkat menjadi PPPK penuh waktu akan tetap dipertahankan melalui skema PPPK paruh waktu sesuai ketentuan yang sedang disiapkan pemerintah.

"Kita tetap harus mengikuti ketentuan yang ada. Tidak boleh lagi menghadirkan atau mengangkat honorer baru," katanya.

Meski mendukung kebijakan penataan aparatur sipil negara, Imron menilai pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurut dia, beban penggajian PPPK yang terus meningkat dapat menjadi tantangan serius bagi daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas.

Karena itu, pemerintah daerah berharap ada formulasi baru yang dapat menciptakan keseimbangan antara kebijakan pengangkatan pegawai dan kemampuan anggaran daerah.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah mengembalikan tanggung jawab pembayaran gaji dan tunjangan PPPK kepada pemerintah pusat.

Usulan tersebut, menurut Imron, bukan semata-mata untuk mengurangi kewajiban daerah, melainkan agar pemerintah kabupaten dan kota memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk menjalankan fungsi pembangunan.

"Harapannya tentu ada solusi dari pemerintah pusat sehingga daerah tetap bisa menjalankan pembangunan dengan baik tanpa terbebani oleh kenaikan belanja pegawai yang terus meningkat," kata Imron.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II DPR mengusulkan agar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu di daerah, khususnya untuk formasi pelayanan dasar seperti guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan (nakes), tidak lagi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan dialihkan menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa usulan tersebut dirumuskan usai pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan kepala daerah dari seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (8/6/2026).

Dalam rapat tersebut, banyak pemerintah daerah (Pemda) yang mengeluhkan beban gaji PPPK. Oleh sebab itu, perlu ada relaksasi yang salah satunya lewat pengangkatan beban tersebut.

"Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama untuk pemenuhan pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat," ujar Rifqinizamy usai rapat.

Rifqinizamy memaparkan, usulan pemindahan beban pembiayaan ke pemerintah pusat ini merupakan buntut dari ketidakmampuan mayoritas pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Beleid tersebut mematok batas maksimal porsi belanja pegawai di angka 30% dari total APBD.

Ternyata di lapangan, target tersebut jauh panggang dari api. Komisi II mencatat ada dua faktor utama yang memicu pembengkakan rasio belanja pegawai di berbagai daerah.

Pertama, adanya kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari pusat, sehingga ruang fiskal APBD menjadi sangat terbatas. Kedua, beban pembiayaan gaji PPPK dan PPPK paruh waktu yang sepenuhnya dibebankan ke APBD.

Relaksasi Aturan hingga Revisi UU HKPD

Sebagai solusi, Komisi II DPR merumuskan dua solusi berjenjang. Untuk jangka pendek, parlemen mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait relaksasi batas maksimal belanja pegawai 30% dari APBD.

KMK itu dinilai penting sebagai landasan hukum sementara bagi daerah-daerah yang porsi belanja pegawainya terpaksa melampaui batas 30%.

"Tentu akan dibangun nanti klasterisasi daerah-daerah mana sesuai dengan klasternya masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, untuk memberikan kepastian hukum jangka panjang, Komisi II DPR bersiap menginisiasi revisi UU HKPD. Rifqinizamy mengaku bahwa desakan perombakan peraturan ini merupakan aspirasi langsung dari para kepala daerah.

"Kami akan segera melaporkan kepada pimpinan DPR agar ini [revisi UU HKPD] masuk di dalam Prolegnas [Program Legislasi Nasional]," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi keuangan daerah yang dinilainya semakin tertekan akibat tingginya beban belanja pegawai.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Sherly mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kesulitan untuk memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga penghujung 2026.

Pernyataan itu disampaikan Sherly saat menghadiri rapat kerja antara Komisi II DPR dengan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan relaksasi yang memungkinkan porsi belanja pegawai melampaui batas 30% belum mampu menjawab persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah.

"Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah, bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum," ujar Sherly.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menyinggung ketidakpastian transfer fiskal dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. Dia mempertanyakan kemungkinan kembali terjadinya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027, sebagaimana yang dialami sejumlah daerah pada tahun ini.

Meski mengakui pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sherly menilai ruang gerak pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi fiskal sangat terbatas. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata dia, kerap terbentur kewenangan yang kini berada di tangan pemerintah pusat.

"Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi," katanya.

Sherly juga menyoroti berbagai regulasi kepegawaian yang dinilai membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Menurut dia, tambahan relaksasi yang diberikan pemerintah tidak serta-merta mengatasi ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dan kewajiban belanja pegawai.

"Kemudian PPPK kita tidak boleh ada tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang... Dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak... Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma Rp960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp1,1 triliun," ujarnya.

Dari perhitungan tersebut, Sherly menilai beban belanja pegawai Maluku Utara telah melampaui besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. Karena itu, dia mengusulkan agar sebagian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini dikelola pemerintah pusat dapat dikembalikan kepada daerah penghasil.

Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif membantu daerah menjaga keseimbangan fiskal dibandingkan hanya memberikan relaksasi atas batas belanja pegawai. Sherly menegaskan usulan tersebut bukan berarti meminta pemerintah pusat menanggung pembayaran gaji PPPK melalui APBN.

"Jika itu dikembalikan, kita kan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Sherly.

Ia memperingatkan bahwa apabila daerah dipaksa mengalihkan porsi anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan pegawai, maka pembangunan infrastruktur berpotensi terhambat.

Padahal menurut dia, investasi infrastruktur masih menjadi salah satu prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa banyak tim sukses masuk menjadi pegawai honorer sehingga menambah beban belanja pegawai.

Menurut Tito, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari tenaga honorer selama ini telah meningkatkan beban keuangan daerah.

Dia memberi catatan bahwa tidak masalah jika tenaga honorer menyangkut kebutuhan tenaga yang memiliki kompetensi khusus, seperti guru dan tenaga kesehatan.

"Tapi kalau tenaga administrasi kan, mohon maaf, dulunya banyak (anggota) tim sukses dijadikan tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun, ya mereka minta diangkat menjadi P3K. Setelah itu, beban APBD jadi berat," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (8/6/2026).

Dia mengingatkan bahwa besarnya belanja pegawai dapat membatasi ruang fiskal daerah dan berpotensi melampaui ketentuan yang mengatur porsi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.

Berdasarkan data yang dia paparkan sebanyak 479 atau 87,73% daerah memiliki porsi beban belanja pegawai di atas 30%, sedangkan di bawah 30% hanya 67 daerah tahun anggaran 2026.

Menurut Tito, pola menitipkan tim sukses agar dapat bekerja di ruang lingkup pemerintahan hanya akan menjadi beban secara terus menerus seiring bergantinya kepempimpinan suatu daerah.

Terlebih, anggaran daerah seharusnya lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah, layanan kesehatan, dan program pelayanan publik lainnya.

"Yang kedua, jadi beban bagi (pemimpin) berikutnya. Sedapat mungkin APBD yang ada itu, sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan rakyat. Bangun jalan, perbaiki sekolah, kesehatan, dan lain-lain, dibanding merekrut pegawai yang banyak itu loh, ya?" jelasnya.

Namun dirinya menegaskan kepada pemerintah daerah agar tidak memberhentikan pegawai yang sudah bekerja karena berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran.

Dia memberikan sederet strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) mulai tahun 2027.

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan Tambahan Penghasilan Karyawan (TPP) dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Dari aspek postur belanja, Tito menyarankan Pemda untuk lebih kreatif mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan catatan tidak membebankan rakyat. Dia memberikan contoh Wali Kota Pekanbaru 2024 yang mampu mendongkrak PAD dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dirinya hingga menurunkan tim khusus guna mengulik cara Pemda tersebut menumbuhkan PAD. Jawabannya adalah memberikan kemudahan perizinan kepada masyarakat.

"Resepnya ternyata mempermudah perizinan. Masyarakat juga banyak yang mau membayar pajak retribusi, tapi kemudian kadang-kadang dipersulit. Akhirnya mereka tidak bayar, karena dipersulit. Tapi begitu dipermudah, mereka bayar," ungkapnya.

Tito menambahkan contoh lainnya, yaitu Pemda Bali di mana pemerintah setempat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak sehingga mampu menghubungkan langsung para wajib pajak dengan pemerintah daerah sehingga penerimaan retribusi dan pajak dapat tercatat lebih transparan.

Menurutnya selama ini pajak restoran sebesar 10% yang dipungut dari konsumen terlebih dahulu dikelola oleh pelaku usaha sebelum disetorkan ke dinas pendapatan daerah (Dispenda). Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh penerimaan tersebut selalu masuk secara optimal ke kas daerah.

"Oleh karena dibuat sistem, yang langsung dari restoran, hotel, langsung masuk ke dispenda, dan itu naik. Nah ini kreatif, tapi tidak beratkan rakyat," jelasnya.

Selain itu, Tito meminta kepada Pemda dapat memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pintu pemasukan bagi kas daerah. Langkah lain untuk memberikan stimulus ekonomi daerah adalah Transfer ke Daerah (TKD).

Tito mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 140 daerah yang menjadi perhatian dalam upaya penguatan kapasitas fiskal daerah. Temuan tersebut diperoleh saat pelaksanaan retret bersama para sekretaris daerah (sekda) di Jatinangor.

Menurutnya, para sekda umumnya memahami aspek teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Karena itu, kepala daerah, terutama yang masih baru menjabat, diminta untuk cepat beradaptasi dan memanfaatkan masukan dari sekda, kepala badan pendapatan daerah (Bapenda), serta badan keuangan dan aset daerah (BKAD).

Namun, dari sekitar 140 daerah yang telah dipetakan, terdapat 39 daerah yang kondisinya dinilai paling mendesak karena tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).

Akibatnya, daerah-daerah tersebut memerlukan tambahan dukungan melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Dan ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk men-top up ke APBD, TKD, sehingga pendapatannya menjadi tinggi. Kalau pendapatannya tinggi, maka otomatis belanja pegawainya nanti presentasinya akan menjadi lebih rendah. Menjadi mudah-mudahan di bawah 30%," urai Tito.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap alasan 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurutnya, puluhan pemda tak mampu membayar gaji PPPK lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Karena itu, Tito menilai 39 pemda tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persendari APBD.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen.Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen, dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen ini rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027.

Selain itu, sebelum aturan diimplementasikan, Tito mengungkap telah mengeluarkan surat edaran agar para pemerintah daerah membedah lagi anggarannya.

Apabila ada kegiatan yang tak memberikan dampak langsung kepada masyarakat agar ditunda saja, misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti dipelototi dan kemudian, ya tadi ada hal-hal yang keluar-keluarnya tidak perlu itu tolong koreksi juga," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]