Jakarta: Banyak orang memiliki lebih dari satu rekening bank. Ada yang digunakan setiap hari untuk transaksi, ada pula yang dibiarkan menganggur dalam waktu lama.

Namun mulai 7 Mei 2026, nasabah perlu lebih memperhatikan status rekening tabungan dan giro mereka.

Pasalnya, penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum menghadirkan penyesuaian klasifikasi status rekening.

Aturan ini bertujuan meningkatkan tata kelola rekening perbankan sekaligus memberikan kepastian bagi nasabah terkait kondisi rekening yang dimiliki.

Melalui aturan tersebut, rekening tabungan dan giro akan dikelompokkan menjadi tiga status, yakni rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dormant.

Status rekening tabungan dan giro

Rekening aktif: Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. Rekening ini dapat digunakan untuk melakukan transaski debit dan kredit.

Rekening tidak aktif: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari kalender. Rekening dengan status ini tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi keluar (debit). Namun masih dapat menerima dana masuk (kredit).

Rekening dormant: Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau mengecekan saldo lebih dari 1.800 hari kalender. Rekening ini tidak dapat digunakan untuk melakukan transkasi keluar (debit) maupun menerima dana masuk (kredit).

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat masih adanya rekening tidak aktif di perbankan. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai bukan persoalan utama selama tidak dimanfaatkan untuk hal yang melanggar.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan jumlah rekening tidak aktif saat ini sekitar 50 ribu rekening. Angka tersebut justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Rekening yang tidak aktif itu meningkat, tapi menurun sekitar 9 persen,” ujar Anggito ditemui usai Halal Bihalal Forum Group (FG) Ekonomi dan Keuangan Syariah PP-ISEI 2026 di BSI Tower, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurut dia, yang perlu menjadi perhatian bukan pada jumlah rekening tidak aktif, melainkan potensi penyalahgunaannya. “Yang penting bukan jumlahnya, tapi bagaimana supaya rekening tersebut tidak disalahgunakan,” katanya.

Anggito menambahkan, idealnya rekening tetap digunakan untuk aktivitas transaksi. Namun, keberadaan rekening tidak aktif masih bisa terjadi jika pemanfaatannya terbatas.

Di sisi lain, LPS melihat likuiditas perbankan masih cukup longgar. Dana masyarakat yang tersimpan di bank masih relatif besar, namun belum sepenuhnya tersalurkan ke kredit. “Uangnya masih menumpuk, masih ada di bank dalam bentuk simpanan,” ujar Anggito.

Ia menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan permintaan pembiayaan yang belum kuat. “Pertumbuhan simpanan di atas 10 persen, sementara kredit di bawah 10 persen. Itu menunjukkan ekspansi kredit belum kembali seperti normal,” katanya.

Data LPS juga menunjukkan, hingga akhir 2025 dana pihak ketiga tumbuh 13,83 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan kredit yang tumbuh 9,63 persen.

Ke depan, LPS menilai penguatan aktivitas ekonomi menjadi kunci agar dana yang ada di perbankan dapat lebih optimal disalurkan ke sektor produktif.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mendorong inklusi keuangan dengan memperluas kepemilikan rekening mulai diuji. Di tengah pertumbuhan jumlah nasabah perbankan, fenomena rekening dormantjustru meningkat.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu sebelumnya mengungkapkan terdapat 3 juta tambahan rekening yang dibuka oleh pihak bank pada 2025.

Kendati begitu, jumlah rekening tidak aktif sepanjang 2025 turut menanjak dibandingkan 2024, meski secara pertumbuhan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam paparan yang disampaikan Anggito, pertumbuhan rekening dormant sepanjang 2025 sebesar 9,23% secara tahunan (year on year/YoY), turun dibandingkan 2024 yang sebesar 10,18% YoY.

Namun, dia tidak mengungkapkan angka total jumlah rekening dormant lantaran bersifat konfidensial.

“Kami tidak menyampaikan angkanya karena ini cukup konfidensial, tapi kami bersama dengan OJK memerhatikan ini bahwa saat ini terjadi tambahan rekening yang tidak aktif itu meningkat,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Perencanaan Strategis, Penganggaran dan Riset LPS Ridwan Nasution mengungkapkan bahwa peningkatan rekening dormant diperkirakan terkait dengan masifnya pembukaan rekening simpanan baru oleh perseorangan, terutama melalui perbankan digital.

“Sebagian rekening baru ini bukan merupakan rekening utama milik nasabah sehingga seringkali tidak banyak digunakan,” ungkap Ridwan kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Inklusi Keuangan Belum Efektif?

Ridwan mengatakan, meningkatnya jumlah rekening dormant tak serta merta menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak efektif. Menurutnya, kondisi ini lebih mencerminkan bahwa capaian masih terkonsentrasi pada pembukaan akses rekening.

Untuk itu, dia menuturkan bahwa ke depan fokus LPS akan lebih diarahkan pada mendorong pemanfaatan rekening yang telah ada supaya lebih aktif digunakan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan dalam SNLIK 2025, inklusi keuangan didefinisikan bukan sekadar punya akses, melainkan akses dan pemanfaatan produk yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Karena itu, kata dia, jika rekening pasif ikut meningkat bersamaan dengan pembukaan rekening baru, hal ini memang menjadi sinyal bahwa inklusi keuangan nasional belum sepenuhnya berkualitas.

“Artinya, akses sudah melebar, tetapi penggunaan aktif, kecocokan produk, dan kebiasaan bertransaksi belum tumbuh secepat pertambahan jumlah rekening,” ujar Josua kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, ini juga sejalan dengan fakta bahwa secara nasional indeks inklusi 2025 sebesar 80,51%, masih lebih tinggi daripada indeks literasi 66,46%, sehingga akses tampak bergerak lebih cepat daripada pemahaman dan perilaku keuangan masyarakat.

Meski demikian, Josua tidak melihat target setiap warga memiliki rekening menjadi tidak relevan. Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 menargetkan agar dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, setiap warga negara harus memiliki rekening pribadi.

Josua menilai, target itu tetap penting sebagai kondisi minimum, karena rekening tetap menjadi pintu masuk untuk menerima gaji, bantuan sosial, menabung dengan aman, bertransaksi secara digital, dan membangun jejak keuangan.

Di sisi lain, Josua memandang bahwa target itu memang tidak boleh lagi dijadikan ukuran akhir. SNLIK 2025 menunjukkan perbankan masih menjadi penopang utama literasi dan inklusi keuangan, dan pemerintah masih membidik tingkat inklusi 93% pada 2029 dan 98% pada 2045.

“Jadi arah kebijakannya masih benar, tetapi ukuran keberhasilannya harus dinaikkan,” katanya.

Alih-alih mengejar berapa banyak orang yang membuka rekening, Josua menilai bahwa yang perlu dikejar saat ini adalah berapa banyak rekening yang tetap aktif, dipakai menerima dana masuk, dipakai belanja atau transfer, dan tidak mati setelah beberapa bulan.

Selain itu, menurutnya beberapa hal perlu dibenahi agar rekening yang telah dibuka tidak menjadi pasif. Dari sisi perbankan, Josua mendorong agar industri mengubah fokus dari sekadar mengejar pembukaan rekening menjadi mendorong pemakaian aktif.

Di sisi literasi, dia menyarankan agar literasi harus sangat terarah. Dia mengatakan, materi yang diberikan harus praktis, misalnya bagaimana memakai rekening untuk menerima pendapatan, membayar kebutuhan rutin, menabung sedikit demi sedikit, menjaga saldo tetap hidup, dan menghindari penipuan.

“Solusinya bukan meninggalkan target kepemilikan rekening, melainkan mengubah target itu menjadi kepemilikan yang aktif, berguna, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memastikan pengelolaan rekening nasabah, termasuk rekening dormant, dilakukan secara pruden, patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, serta menerapkan manajemen risiko yang disiplin.

EVP Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menyampaikan, perseroan akan menerapkan klasifikasi status rekening giro dan tabungan sesuai dengan POJK No. 24/2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, yang akan berlaku di BCA per 7 Mei 2026.

“Untuk menghindari perubahan status rekening menjadi tidak aktif atau dormant, BCA mengimbau nasabah untuk melakukan transaksi debit ataupun kredit secara berkala, serta melakukan pengecekan saldo melalui berbagai kanal BCA,” tutur Hera kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening tidak aktif alias rekening dormant sepanjang 2025 mengalami peningkatan, meski secara pertumbuhan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika melihat dari grafik jumlah rekening tidak aktif, terdapat peningkatan pada 2025 dibandingkan posisi 2024. Kendati begitu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa LPS tidak mengungkapkan angka total rekening dormant lantaran bersifat konfidensial

“Kami tidak menyampaikan angkanya karena ini cukup konfidensial, tapi kami bersama dengan OJK memerhatikan ini bahwa saat ini terjadi tambahan rekening yang tidak aktif itu meningkat,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Anggito menuturkan, sebuah rekening dikategorikan tidak aktif apabila memiliki saldo tertentu dalam waktu satu tahun, kriteria itu sedikit berbeda dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yakni 3 bulan.

Dalam paparan yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, pertumbuhan rekening dormant sepanjang 2025 sebesar 9,23% secara tahunan (year on year/YoY), menurun dibandingkan 2024 yang tumbuh sebesar 10,18% YoY.

Sementara itu, LPS mencatat terdapat 3 juta tambahan rekening yang dibuka oleh pihak bank pada 2025. Pada saat yang sama, jumlah rekening tidak aktif turut menanjak.

Kondisi ini lantas menjadi perhatian LPS dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebab, rekening-rekening tidak aktif ini berpotensi disalahgunakan.

“Jangan sampai rekening-rekening yang dibuka tersebut tidak aktif. Ini jumlah rekening yang tidak aktif meningkat, meskipun dari sisi pertumbuhannya menurun,” tuturnya.

Di sisi lain, LPS mengungkapkan sebanyak 15,3 juta penduduk belum memiliki rekening pribadi. Kondisi ini lantas menjadi tantangan bagi lembaga tersebut lantaran Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 menargetkan agar dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, setiap warga negara harus memiliki rekening pribadi.

Untuk itu, kata Anggito, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus melakukan sinergi bersama dengan Komisi XI DPR RI untuk memperkuat literasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memiliki rekening perbankan.

“Kami selalu bersama-sama dengan OJK untuk memastikan setiap tahun itu bisa dicapai lebih banyak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten perbankan antara lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), dan PT Bank Jago Tbk. (ARTO) akan menerapkan klasifikasi status rekening giro dan tabungan mulai Mei 2026 secara bertahap.

Penyesuaian itu dilakukan seiring diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.24/2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum. Melalui beleid ini, OJK menyeragamkan standar pengelolaan rekening di seluruh perbankan nasional ke dalam tiga kategori rekening.

Pertama, rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. Kedua, rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari. Ketiga, rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

BCA

Sejalan dengan ketentuan tersebut, BCA akan menerapkan klasifikasi tersebut mulai 7 Mei 2026. Perseroan menjelaskan bahwa penyesuaian status rekening Giro dan Tabungan ini dapat memengaruhi penggunaan atau akses ke Rekening Giro dan Tabungan.

Perseroan menuturkan, rekening berstatus aktif dapat digunakan untuk transaksi debit dan kredit, sementara rekening tidak aktif tidak bisa digunakan untuk transaksi debit, namun tetap dapat menerima dana masuk (kredit). Adapun rekening berstatus dormant tidak dapat digunakan untuk transaksi debit maupun kredit.

Untuk mencegah perubahan status menjadi tidak aktif atau dormant, nasabah dapat melakukan transaksi secara berkala, baik debit maupun kredit, serta rutin mengecek saldo melalui berbagai kanal yang tersedia.

Sementara itu, sesuai ketentuan POJK tentang pengelolaan rekening di bank umum, BCA akan menutup secara otomatis rekening giro dan tabungan dengan saldo nol yang tidak aktif selama enam bulan berturut-turut.

“Anda dapat melakukan pengaktifan kembali (reaktivasi) rekening tidak aktif dan dormant melalui kantor Cabang BCA terdekat atau melalui kanal BCA yang telah tersedia,” jelas perseroan, melansir laman resminya pada Minggu (29/3/2026).

CIMB Niaga

CIMB Niaga turut melakukan penyesuaian terhadap status rekening Tabungan dan Giro, seiring diterbitkannya POJK No.24/2025. Penyesuaian tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada 8 Mei 2026 secara bertahap.

“Penyesuaian status rekening tersebut direncanakan mulai 8 Mei 2026 secara bertahap,” tulis perseroan.

Perseroan menuturkan bahwa status rekening nasabah menentukan akses terhadap transaksi. Rekening berstatus aktif masih dapat digunakan untuk penarikan dana atau transaksi debit serta setor tunai dan menerima transfer masuk.

Pada rekening tidak aktif, nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana atau transaksi debit, termasuk transaksi terjadwal, kecuali aktivitas yang dihasilkan oleh sistem bank. Meski demikian, rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk mengaktifkannya kembali, nasabah dapat mengajukan reaktivasi melalui aplikasi OCTO, website OCTO, cabang, atau Digital Lounge.

Sementara itu, rekening berstatus dormant tidak dapat digunakan untuk transaksi debit maupun menerima dana masuk, termasuk transaksi terjadwal, kecuali aktivitas dari sistem bank. Untuk mengaktifkannya kembali, nasabah perlu mengajukan reaktivasi sekaligus melakukan pengkinian data (CDD) melalui aplikasi OCTO, website OCTO, cabang, atau Digital Lounge.

Bank Jago

Sementara itu, Bank Jago akan melakukan penyesuaian status & biaya terkait Rekening Tidak Aktif dan Rekening Dormant per 10 Mei 2026. Penyesuaian dilakukan secara bertahap.

Sebelumnya, Bank Jago menetapkan sebuah Kantong sebagai rekening Dormant oleh Bank, apabila tidak terdapat aktivitas transaksi selama 18 bulan berturut-turut. Kini, Kantong akan berstatus tidak aktif apabila tidak terdapat transaksi selama 360 hari, sedangkan Kantong yang tidak memiliki aktivitas hingga 1.800 hari akan ditetapkan sebagai dormant.

“Untuk melindungi keamanan nasabah, Bank berhak untuk meninjau serta menghapus Kantong yang berstatus Dormant atau Tidak Aktif,” tegas Perseroan.

Bank Jago juga menjelaskan, Kantong Nabung atau Bayar yang berstatus tidak aktif maupun dormant tidak dapat digunakan untuk bertransaksi. Sisa dana pada Kantong tersebut akan otomatis dipindahkan ke Kantong Utama.

Jika Kantong Utama berstatus tidak aktif atau dormant, maka rekening tidak dapat digunakan untuk transaksi dan akan dikenakan biaya Rp10.000 per bulan.

“Sesuai Ketentuan POJK No. 24 Tahun 2025, Kantong yang memiliki saldo nihil dan tidak ada aktivitas transaksi selama 6 bulan berturut-turut akan kami tutup secara otomatis,” jelas Bank Jago.

Nasabah dapat kembali mengaktifkan Kantong melalui aplikasi Jago dengan memilih tombol “aktifkan kembali”. Khusus untuk Kantong berstatus dormant, nasabah perlu melakukan verifikasi ulang data pribadi sebelum rekening dapat digunakan kembali.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan rekening dormant sebagai rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari atau 5 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pengaturan masa 5 tahun ini merujuk pada KUH Perdata Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata.

Kendati begitu, Dian menyebut bahwa bank dapat memberikan pengecualian pada rekening yang dibuka untuk tujuan penerimaan dana antara lain basic saving account (tabungan pelajar), tabungan rencana keagamaan (haji, umroh, kurban), tabungan rencana non keagamaan (pendidikan, pernikahan), dan rekening dana nasabah (RDN) untuk investasi.

“Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa proses penyusunan ketentuan tersebut juga didukung melalui proses kajian yang dilakukan oleh OJK serta merujuk pada praktik pengelolaan rekening di berbagai negara seperti US, UK, Singapore, Hongkong, Australia, dan Malaysia,” jelas Dian dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Isi Peraturan OJK

OJK melalui Peraturan OJK No.24/2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum menyeragamkan standar pengelolaan rekening di seluruh perbankan nasional ke dalam tiga kategori rekening.

Pertama rekening aktif, yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. Kedua, rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.

Terakhir rekening dormant, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

Dalam catatan Bisnis, Dian sebelumnya menuturkan bahwa penyamaan definisi ini menjadi fondasi untuk menghilangkan perbedaan perlakuan antarbank yang sebelumnya kerap menimbulkan kebingungan nasabah, termasuk terkait biaya administrasi dan mekanisme penanganan rekening pasif.

Pengawasan Ketat

Selain penyeragaman klasifikasi, POJK 24/2025 juga mengatur pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan dormant.

Dalam aturan bank diwajibkan memiliki sistem flagging rekening, menyusun kebijakan penatausahaan yang rinci, dan memperkuat kontrol risiko melalui penerapan prinsip perlindungan konsumen, APU–PPT, PPPSPM, hingga strategi anti fraud.

Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap meningkatnya potensi penyalahgunaan rekening pasif dalam kasus penipuan digital dan kejahatan finansial.

Dengan demikian, sektor perbankan diharapkan memiliki tata kelola rekening yang lebih disiplin, seragam, dan aman, sementara nasabah mendapatkan kepastian yang lebih kuat terkait hak dan perlakuan atas rekening mereka di semua bank.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.

Aturan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan standarisasi pengelolaan rekening di seluruh industri perbankan.

“Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis, 20 November 2025.

Standar baru untuk semua bank

Dalam penerapannya, OJK mewajibkan setiap bank memiliki kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengawasan dalam pengelolaan rekening.

Selain itu, bank juga harus memastikan nasabah dapat mengaktifkan atau menutup rekening dengan mudah melalui kanal fisik maupun digital.

Dian menegaskan, aturan ini menjadi bentuk komitmen OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Standarisasi ini juga bertujuan meminimalkan perbedaan layanan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah, serta meningkatkan transparansi.

Tiga klasifikasi rekening

POJK terbaru menetapkan klasifikasi rekening nasabah sebagai berikut:

1. Rekening Aktif
Rekening yang masih memiliki aktivitas seperti pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

2. Rekening Tidak Aktif
Rekening tanpa aktivitas selama lebih dari 360 hari.

3. Rekening Dormant
Rekening yang tidak memiliki aktivitas selama lebih dari 1.800 hari.

Kategori ini mendapat pengawasan ekstra ketat karena paling rentan terhadap penyalahgunaan.

Hak dan kewajiban nasabah tetap dilindungi

Dalam POJK ini diatur secara lebih seimbang terkait hak nasabah dan bank dalam membuka dan mengelola rekening. Nasabah juga diwajibkan memberikan informasi yang benar, memperbarui data, serta memiliki itikad baik dalam hubungan dengan bank. Bank akan menampilkan status rekening nasabah dalam kanal digital dan fisik yang menjadi media komunikasi dengan nasabah.

Selain itu, dalam ketentuan ini diatur bahwa bank harus:

- Memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening nasabah, mencakup: penetapan kriteria rekening tidak aktif dan dormant, mekanisme komunikasi kepada nasabah, serta pembebanan biaya administrasi dan bunga.
- Memiliki sistem yang dapat melakukan flagging rekening. Bank juga menyediakan fitur pengaktifan kembali atau penutupan rekening melalui kanal yang tersedia.
- Melakukan pelindungan data pribadi dan kerahasiaan nasabah melalui penerapan prinsip pelindungan konsumen, APU–PPT–PPPSPM, strategi anti fraud, dan manajemen risiko dalam setiap aspek pengelolaan rekening termasuk pengawasan yang lebih ketat pada rekening tidak aktif dan dormant untuk mencegah penyalahgunaan rekening.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 24/2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum sebagai upaya menyamakan standar pengelolaan rekening di seluruh perbankan nasional.

Selain itu POJK ini juga memperkuat pengawasan terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant untuk mencegah potensi penipuan dan penyalahgunaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa selama ini tiap bank memiliki interpretasi serta perlakuan yang berbeda terhadap rekening pasif, mulai dari penentuan status rekening hingga pembebanan biaya.

POJK baru ini, katanya, menjadi kerangka baku yang harus diterapkan semua bank demi transparansi dan perlindungan yang lebih kuat bagi nasabah.

“Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan,” ujar Dian dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Melalui standar baru tersebut, semua bank kini wajib menerapkan tiga kategori yang seragam. Adapun diantaranya yang pertama rekening aktif, yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

Kedua, rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.

Ketiga yaitu rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

Dian menilai bahwa penyamaan definisi ini menjadi fondasi untuk menghilangkan perbedaan perlakuan antarbank yang sebelumnya kerap menimbulkan kebingungan nasabah, termasuk terkait biaya administrasi dan mekanisme penanganan rekening pasif.

Selain penyeragaman klasifikasi, POJK 24/2025 juga mengatur pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan dormant.

Dalam aturan bank diwajibkan memiliki sistem flagging rekening, menyusun kebijakan penatausahaan yang rinci, dan memperkuat kontrol risiko melalui penerapan prinsip perlindungan konsumen, APU–PPT, PPPSPM, hingga strategi antifraud.

Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap meningkatnya potensi penyalahgunaan rekening pasif dalam kasus penipuan digital dan kejahatan finansial.

OJK menegaskan bahwa harmonisasi kebijakan ini bertujuan besar yaitu memastikan bahwa nasabah memiliki perlakuan yang sama di seluruh bank, serta meningkatkan kepercayaan pada sistem perbankan.

Standarisasi pengelolaan rekening nasabah diharapkan dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank dan meningkatkan transparansi layanan perbankan.

Sehingga sektor perbankan diharapkan memiliki tata kelola rekening yang lebih disiplin, seragam, dan aman, sementara nasabah mendapatkan kepastian yang lebih kuat terkait hak dan perlakuan atas rekening mereka di semua bank.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) menilai rancangan aturan pengelolaan rekening yang bakal diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat efektif melindungi nasabah dari penyalahgunaan rekening.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik rancangan aturan tersebut mengingat pengelolaan rekening dormant bagi perbankan seperti pisau bermata dua.

“Di satu sisi adanya keuntungan bagi bank atas biaya administrasi yang dikenakan atas rekening dorman dan juga dana mengendap, tapi di sisi lain ada risiko atas penyalahgunaan rekening-rekening tersebut,” ungkap Ganda kepada Bisnis, dikutip Senin (13/10/2025).

Adapun salah satu yang bakal diatur dalam beleid itu yakni terkait jenis rekening. Nantinya, rekening akan dibagi menjadi tiga jenis yakni rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dorman.

Untuk rekening tidak aktif dan dorman akan dibedakan dengan parameter keaktifan nasabah melakukan transaksi aktif berupa penyetoran, penarikan, dan cek atau inquiry saldo, baik di kantor fisik maupun melalui delivery channel.

Kategori ini dikecualikan untuk rekening yang tujuan pembukaannya untuk tujuan khusus atau penerimaan dana saja.

Selain itu, OJK melalui beleid itu juga akan mewajibkan perbankan memiliki kebijakan pengelolaan rekening yang mencakup komunikasi dengan nasabah, flagging rekening, serta pemantauan dan pengendalian internal terhadap rekening tidak aktif dan rekening dorman.

Melihat rancangan aturan tersebut, Ganda melihat bahwa regulasi ini cukup efektif dalam meningkatkan pengelolaan rekening dan mencegah penyalahgunaan rekening nasabah.

“Jika melihat rancangan aturan tersebut, saya menilai cukup efektif dalam peningkatan pengelolaan rekening dan mencegah penyalahgunaan rekening nasabah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merampungkan rancangan aturan baru yang akan menyeragamkan kebijakan pengelolaan rekening tidak aktif atau dormantaccount di seluruh perbankan.

Selama ini, setiap bank memiliki kriteria berbeda dalam menentukan rekening dormant. Padahal, rekening dorman semula hanya bersifat administratif untuk membantu bank melakukan kontrol terhadap rekening nasabah.

“OJK sedang menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang pengelolaan rekening, termasuk rekening dorman, untuk menyeragamkan kebijakan antarbank, melindungi nasabah, dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae.

Aturan baru ini akan menjadi pedoman bagi industri perbankan dalam mengelola rekening nasabah, dengan mengacu kepada praktik di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Hongkong, Australia, Bahama, dan Malaysia.

Dalam rancangan tersebut, rekening nasabah akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dorman. Pembedanya didasarkan pada tingkat aktivitas nasabah dalam melakukan transaksi seperti penyetoran, penarikan, atau inquiry saldo, baik di kantor cabang maupun melalui kanal digital (delivery channel).

Namun, OJK menegaskan pengecualian bagi rekening yang dibuka untuk tujuan khusus, seperti penerimaan dana tertentu.

“Bank diwajibkan memiliki kebijakan pengelolaan rekening yang mencakup komunikasi dengan nasabah, flagging rekening, pemantauan, serta pengendalian internal terhadap rekening tidak aktif dan dorman,” jelasnya

Selain itu, nasabah diberi keleluasaan untuk mengaktifkan kembali rekening tidak aktif atau dorman baik secara langsung di kantor cabang maupun melalui aplikasi digital bank. OJK juga mengingatkan pentingnya nasabah memperbarui data pribadi dan menjaga keaktifan transaksi dengan itikad baik.

Aturan ini nantinya akan diberlakukan dengan masa transisi guna memastikan kesiapan sistem informasi perbankan. OJK menekankan bahwa kebijakan baru ini tidak hanya memberi kepastian hukum bagi bank, tetapi juga memperkuat perlindungan bagi nasabah.

“Tujuan akhirnya adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank akan meningkat tanpa kekhawatiran,” ujar OJK.

Lebih lanjut, Dian memastikan bahwa pengelolaan rekening dorman akan dilakukan dengan tingkat kerahasiaan tinggi agar data nasabah tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Harapan kami, setelah aturan ini berlaku, tidak akan ada lagi sengketa atau persoalan chaotic terkait rekening dorman seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tutup Dian.

Sebelumnya, Dian menegaskan kepada seluruh perbankan agar tidak serta-merta melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah yang tidak aktif atau dormant. pihaknya saat ini tengah mengkaji pengaturan khusus mengenai pengelolaan rekening tidak aktif.

“OJK mengimbau industri perbankan untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening tidak aktif, kecuali terindikasi transaksi keuangan mencurigakan atau tindak pidana,” ujar Dian.

Selain itu, OJK juga mendorong bank untuk lebih proaktif menghubungi nasabah yang rekeningnya tidak bertransaksi dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini dilakukan agar nasabah bisa segera melakukan aktivasi ulang rekeningnya sekaligus menjalani proses customer due diligence (CDD) ulang.

Langkah tersebut, menurut Dian, diharapkan dapat memperkuat prinsip kehati-hatian, menjaga kepercayaan nasabah, sekaligus memastikan kepatuhan industri perbankan terhadap standar tata kelola.