Bisnis.com, SURABAYA — Guru Besar Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Bambang Sudarmanta angkat bicara mengenai kesiapan masyarakat dalam penerapan campuran solar dan bahan bakar nabati berbasis sawit 50% atau B50, yang mulai berlaku Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan karakteristik biodiesel yang berbeda dari diesel fosil dapat menimbulkan perubahan signifikan, baik pada sifat fisik, kimia, maupun perilaku pembakaran pada mesin kendaraan.

"Hal seperti itu yang secara langsung memengaruhi performa, keandalan, hingga umur sistem mesin," ungkap Bambang, Rabu (1/7/2026).

Karena itu, Bambang menilai pendekatan implementasi B50 tidak dapat hanya berbasis pada kebijakan semata. Menurut dia, penerapan bahan bakar tersebut sepatutnya dilakukan melalui pendekatan berbasis mesin (engineering-driven approach) yang komprehensif.

"Dari sisi fisik mesinnya, biodiesel memiliki densitas [tingkat kepadatan massa] dan viskositas [tingkat kekentalan] yang lebih tinggi dibandingkan diesel fosil," ujarnya.

Ia menyebut densitas yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan massa bahan bakar yang terinjeksi dalam sistem berbasis volumetrik sehingga berpotensi menimbulkan over-fueling (pasokan bahan bakar terlalu pekat/berlebih) dan perubahan karakter pembakaran.

Sementara itu, viskositas yang lebih tinggi juga menyebabkan atomisasi, yakni proses pemecahan cairan bahan bakar menjadi kabut halus, menjadi kurang optimal.

"Hal itu akan menghasilkan ukuran droplet [butiran cair] yang lebih besar dan penyebaran partikel tidak homogen [tidak merata]," katanya.

Secara teknis, kondisi tersebut menurunkan kualitas pencampuran bahan bakar dan udara. Selain itu, kondisi tersebut dapat memperlambat evaporasi serta meningkatkan kecenderungan terbentuknya rich mixture, yakni kondisi ketika jumlah bahan bakar terlalu banyak dibandingkan pasokan udara.

"Hal tersebut dapat menjadi sumber utama pembentukan deposit kerak dan emisi partikulat [polusi asap]," tambahnya.

Di sisi lain, sifat biodiesel yang higroskopis atau mudah menarik kandungan air dari udara luar juga memicu tantangan baru, yakni pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur.

Bambang menjelaskan mikroorganisme tersebut dapat berkembang pada antarmuka air dan bahan bakar. Fenomena ini menghasilkan biofilm (kumpulan mikroorganisme) dan senyawa asam yang menyebabkan korosi (karat), penyumbatan filter, serta degradasi kualitas bahan bakar.

Dalam jangka panjang, Bambang menyebut fenomena tersebut dapat menyebabkan kegagalan sistem bahan bakar, terutama pada injektor (komponen penyemprot bahan bakar) dan pompa bertekanan tinggi. Oleh sebab itu, ia berpendapat pengendalian kadar air melalui sistem penyimpanan tertutup, penggunaan separator air-bahan bakar, serta pemantauan kadar air menjadi keharusan.

Kemudian, lanjut Bambang, kandungan methyl ester jenuh dalam biodiesel, seperti palmitat dan stearat, dapat memicu pembentukan gumpalan menyerupai kristal lilin pada suhu rendah.

"Kondisi seperti itu dapat menyumbat filter bahan bakar serta mengganggu kinerja mesin secara sistemik," bebernya.

Fenomena cold flow properties atau karakteristik bahan bakar pada suhu rendah menjadi hambatan utama dalam implementasi B50. Bambang mengungkapkan kondisi tersebut berisiko menurunkan efisiensi pembakaran hingga menyebabkan kegagalan start mesin (kendaraan mogok/sulit dinyalakan), terutama saat kendaraan berada di wilayah berudara dingin atau pegunungan.

"Maka, penggunaan cold flow improver [zat aditif antibeku], sistem pemanas bahan bakar, dan penyesuaian desain distribusi menjadi langkah krusial untuk mengatasi kendala operasional tersebut," ungkap Bambang.

Implementasi biodiesel B50 memang menghadapi tantangan teknis yang kompleks akibat karakteristik kimia bahan bakar, terutama kerentanan terhadap oksidasi serta risiko kontaminasi gliserin dan logam yang dapat membentuk deposit pada komponen mesin.

Selain itu, sifat pembakaran biodiesel yang berbeda dari diesel fosil memengaruhi efisiensi atomisasi dan distribusi panas yang, jika tidak dikelola dengan tepat, berpotensi menurunkan kinerja mesin serta meningkatkan emisi.

Guna mengantisipasi hambatan tersebut, Bambang memaparkan diperlukan strategi mitigasi terintegrasi yang berfokus pada pengendalian kualitas bahan bakar secara ketat melalui penggunaan aditif serta penyesuaian parameter teknis pada sistem injeksi dan ruang bakar.

"Langkah ini bertujuan meminimalisasi risiko injector fouling dan nozzle coking [kondisi lubang injektor tersumbat oleh kerak karbon], sekaligus memastikan bahwa mesin dapat beradaptasi dengan perubahan sifat fisik dan kimia biodiesel," tuturnya.

Lebih lanjut, penerapan sistem pemantauan berbasis sensor dan digital twin (teknologi replika mesin fisik secara real-time) menjadi kunci untuk beralih menuju metode predictive maintenance, yaitu metode perawatan prediktif untuk mendeteksi potensi kerusakan sebelum mesin benar-benar mengalami gangguan.

Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan rekayasa bahan bakar, optimasi desain mesin, dan pengawasan berbasis digital, implementasi B50 diharapkan dapat berjalan secara andal untuk mendukung keberlanjutan sistem energi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni sebesar 0,44 persen (month to month/mtm). Pendorongnya adalah kenaikan harga oli hingga bensin yang terjadi sepanjang bulan lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan inflasi tertinggi terjadi di kelompok transportasi sebesar 2,29 persen dengan andil 0,28 persen.

"Inflasi kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara dan juga pelumas atau oli mesin," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

PT Pertamina memang memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax sebesar Rp3.950 dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi menjadi Rp16.250 per liter yang baru efektif per 10 Juni 2026.

"Komoditas bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi," kata Ateng.

Senada, untuk kenaikan harga oli disampaikan oleh konsumen. Ganti pelumas yang biasanya Rp50 ribu saja menjadi Rp70 ribu saat ini.

[Gambas:Youtube]

"Saya biasanya ganti oli Rp50 ribu sudah sama jasa. Sekarang kata abang bengkelnya oli aja yang Rp50 ribu, sama jasa jadi Rp70 ribu," kata Marcel seorang pekerja di Jakarta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara disebabkan oleh tingginya permintaan karena bertepatan dengan libur anak sekolah.

Di sisi lain, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama disebabkan oleh kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan beras.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Pemerintah bakal merilis bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yakni biodiesel 50 persen (B50) pada 1 Juli 2026. Adapun untuk harga BBM baru ini belum diumumkan resmi.

Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan B50 pada 1 Juli.

"B50, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan di-launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli," imbuhnya.

Laode menjelaskan implementasi B50 akan diterapkan secara nasional. Ada masa transisi selama 3 bulan untuk penyesuaian di lapangan, termasuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran (blending).

"Secara nasional. Secara nasional tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya ya. Jadi, artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan 3 bulan. Jadi, penyesuaiannya hingga menjadi 100 persen pemulihan ke B50," pungkasnya.

Adapun terkait harga, ia membocorkan harganya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang berlaku saat ini untuk solar.

"Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6) dikutip Detik Finance.

[Gambas:Youtube]

Pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang implementasi mandatori yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Bahlil mengatakan pengujian telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

"Tadi kita rapat tentang persiapan implementasi B50 yang agendanya 1 Juli insya Allah akan dilakukan peresmian. Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM di bawah pimpinan Ibu Dirjen EBTKE, Prof Enya, dan hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, salah satu temuan dari pengujian tersebut adalah kandungan air pada B50 yang lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya, yakni B40.

"Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," katanya.

Bahlil menegaskan hasil pengujian tersebut diperoleh setelah B50 diuji di berbagai sektor transportasi dan industri.

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik itu alat berat, kapal, kereta api, dan beberapa kendaraan lainnya, tambang, ekskavator, semuanya, alat pertanian, semuanya sudah diuji cobakan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada awal bulan depan. Penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar.

"Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya jenis tertentu yang selama ini masih kita impor," ujarnya.

Kementerian ESDM menargetkan mandatori B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan program biodiesel B40 yang telah diterapkan sejak awal tahun lalu.

Implementasi B50 diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026.

Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini.

PT Pertamina (Persero) menurunkan 3 harga BBM mereka mulai 1 Juli ini.

Penurunan harga pertama mereka lakukan terhadap BBM jenis Pertamax Turbo. Mengutip situs Pertamina, harga BBM jenis ini dipatok Rp19.300 per liter di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB.

Harga ini turun jika dibandingkan dengan yang berlaku sejak 10 Juni lalu. Saat itu harga BBM jenis Pertamax Turbo di wilayah tersebut dipatok Rp20.750 per liter.

Sementara untuk daerah Aceh,  Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan seluruh provinsi di Sulawesi, harga BBM jenis ini dipatok Rp19.750.

Penurunan kedua, dilakukan Pertamina terhadap harga BBM jenis Dexlite. Per 1 Juli ini, harga Dextlite di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dipatok di Rp19.700, turun dari harga sebelumnya yang Rp23 ribu per liter.

Sementara untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan seluruh provinsi di Sulawesi, harga BBM jenis ini dipatok Rp20.150.

Sedangkan penurunan ketiga dilakukan terhadap BBM jenis Pertamina Dex. Per 1 Juli, Harga BBM jenis ini di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT dipatok Pertamina di Rp21.150 per liter.

Harga ini turun dibandingkan sebelumnya yang Rp24.800 per liter.

Sementara itu untuk harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax tetap dipertahankan Pertamina di Rp10 ribu, Rp6.800 dan Rp16.250 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak para perusahaan bahan bakar minyak (BBM) untuk segera menurunkan harga jual bensin. Dia bahkan memperingatkan akan ada masalah besar apabila para peritel tidak segera mengikuti arahannya.

Melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin (29/6/2026) waktu setempat, Trump meminta seluruh pengecer bensin segera memangkas harga di tingkat konsumen.

"Para pengecer bensin harus segera menurunkan harga jual mereka. Segera." Kata Trump dikutip dari Al Jazeera, Selasa (30/6/2026).

Dia juga menegaskan bahwa praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan (price gouging) merupakan tindakan ilegal.

"Jika para peritel tidak melakukannya, akan ada masalah besar. Mulailah menargetkan harga sekitar US$2,50 per galon," tulisnya.

Trump menambahkan para pengecer harus segera merespons seruannya dan menurunkan harga demi kepentingan masyarakat Amerika.

Selain menyasar para peritel, Trump juga mengkritik pemerintah negara bagian California. Dia mendesak California untuk menurunkan pajak atas bahan bakar yang dinilai telah membebani konsumen.

Menurut Trump, tarif pajak bahan bakar di California berpotensi melampaui harga produk itu sendiri apabila tidak segera dikoreksi.

"Sebentar lagi pajaknya akan lebih tinggi daripada harga produknya. Amerika Serikat tidak akan membiarkan hal itu terjadi, begitu pula rakyat California yang dirugikan oleh pajak yang tidak masuk akal dan pemerintah mereka sendiri," ujarnya.

Gubernur California Gavin Newsom, dari Partai Demokrat, merupakan salah satu pengkritik paling vokal terhadap Trump pada masa jabatan keduanya, terutama terkait kebijakan pemerintah federal yang mendorong peningkatan produksi bahan bakar fosil.

Di sisi lain, California justru terus mempercepat pengembangan energi terbarukan dan menargetkan sistem kelistrikan bebas emisi karbon dalam dua dekade mendatang.

Namun, seiring lonjakan harga bensin setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, pemerintahan Trump mendorong peningkatan produksi energi domestik.

Pemerintah juga menggunakan kewenangan darurat untuk mengaktifkan kembali salah satu jaringan pipa minyak di California yang ditutup sejak 2015 akibat tumpahan minyak berskala besar.

Secara terpisah, pekan lalu Trump mengaku telah memerintahkan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan minyak besar terkait tingginya harga bensin.

Menurut Trump, perusahaan migas belum menurunkan harga jual BBM di SPBU meskipun harga minyak mentah yang mereka beli telah turun tajam.

"Harga minyak turun seperti batu. Dengan kata lain, konsumen sedang diperas. Saya telah menginstruksikan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk segera menyelidiki hal ini," tulis Trump dalam unggahan Truth Social pada 24 Juni.

Desakan Trump agar harga bensin segera diturunkan muncul ketika dirinya menghadapi kritik atas keputusan melancarkan perang terhadap Iran serta dampaknya terhadap meningkatnya biaya hidup jutaan warga Amerika Serikat.

Tekanan politik juga semakin besar menjelang pemilihan paruh waktu (midterm) yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.

Trump berulang kali menyatakan harga bahan bakar akan "turun drastis" setelah konflik dengan Iran berakhir. Namun, sejumlah ekonom menilai klaim tersebut terlalu optimistis dan memperkirakan konflik tersebut justru akan memicu dampak ekonomi yang lebih panjang, termasuk terhadap harga energi.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan bahan bakar biodesel B50 untuk angkutan penyeberangan. Sebab penggunaan bahan bakar tersebut berpotensi mengganggu operasional kapal.

Meski demikian di sisi lain, Gapasdap mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya solar impor.

Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan, karakter operasional kapal berbeda dengan moda transportasi lainnya. "Kapal penyeberangan membawa penumpang, dan beroperasi di perairan dengan arus, gelombang, cuaca yang dinamis, dan membutuhkan kehandalan mesin secara terus-menerus," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Rakhmatika menjelaskan, dalam kerangka regulasi internasional, IMO menempatkan campuran biofuel dengan kandungan lebih dari 30 persen dalam rezim persyaratan yang lebih ketat. MEPC.1/Circ.795/Rev.9 menyatakan campuran biofuel atau synthetic fuel tidak lebih dari 30% mengikuti Regulation 18.3.1 Marpol Annex VI.

Sedangkan campuran lebih dari 30% harus memenuhi Regulation 18.3.2 Marpol Annex VI untuk mesin diesel kapal, bahan bakar tersebut dapat digunakan sepanjang tidak mengubah komponen kritis NOx atau pengaturan operasi di luar approved technical file mesin. "Apabila tidak tercakup dalam kondisi tersebut, diperlukan pembuktian bahwa penggunaan bahan bakar tidak menyebabkan mesin melampaui batas emisi NOx yang berlaku," paparnya.

Rakhmatika juga memaparkan sejumlah studi ITS yang telah memberikan catatan penting. Rakhmatika menjelaskan, penelitian Himmawan Aan Listyanto mengenai performa biodiesel B50–B100 pada mesin diesel berbasis simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi full load, B50 mengalami penurunan daya sebesar 6,38% dibanding HSD, sementara nilai specific fuel oil consumption atau SFOC B50 naik 6,8% dibanding HSD pada kondisi full load dan rpm maksimal.

Lihat video: Cuaca Buruk, Penyeberangan Merak Ditutup



"Temuan ini menunjukkan adanya potensi penurunan performa dan peningkatan konsumsi bahan bakar ketika kandungan biodiesel meningkat," tandas pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Kajian ITS lainnya juga mencatat biodiesel masih memiliki beberapa kelemahan teknis, antara lain densitas yang lebih tinggi, nilai kalor yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, serta potensi emisi NOx yang lebih tinggi. "Pada kapal penyeberangan, penurunan nilai kalor berarti konsumsi BBM dapat menjadi lebih boros," ucapnya.

Rakhmatika menyebut dari sisi aspek penyimpanan juga perlu mendapat perhatian. "Penelitian ITS menyebutkan bahwa biodiesel rentan mengalami degradasi seiring lamanya penyimpanan, antara lain melalui hidrolisis, oksidasi, penguraian termal, dan kontaminasi bakteri," sambungnya.

Pada pengujian tersebut, B50 murni mengalami kenaikan bilangan asam sebesar 29,61% dan peningkatan koloni bakteri sebesar 2.900% selama periode penyimpanan enam minggu. Dalam operasi kapal, bahan bakar berada dalam tangki, settling tank, service tank, pipa, separator, dan filter, sehingga terkait dengan masalah penyimpanan tersebut, maka adanya air, bakteri, sludge, serta stabilitas bahan bakar menjadi sangat berpengaruh.

Sedangkan dari perspektif keselamatan pelayaran, FAME sebagai bahan pencampur HSD, memiliki sifat pelarut yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya sludge dan kebutuhan pembersihan bahan bakar lebih sering, terutama pada awal penggunaan ketika kotoran lama di tangki dan saluran bahan bakar dapat terdispersi kembali sehingga ada beban tambahan pada separator dan risiko filter clogging.

Akibatnya, kapal perlu menyiapkan suku cadang yang cukup serta pemantauan lebih ketat oleh awak kapal. "Apabila filter tersumbat, suplai bahan bakar ke mesin dapat terganggu, tenaga mesin melemah, atau mesin berhenti," ucapnya.

Jika pada kendaraan darat, gangguan seperti ini mungkin dapat ditangani dengan berhenti di tepi jalan. Namun pada kapal, kehilangan daya dorong berarti kehilangan kemampuan olah gerak. Dalam kondisi arus kuat, alur sempit, kepadatan lalu lintas, atau saat mendekati dermaga, kapal yang kehilangan tenaga dapat terdorong arus, berisiko tubrukan, kandas, atau mengalami unstability yang dapat menyebabkan kapal terbalik. "Konsekuensi akhirnya adalah biaya operasional," ucapnya.

Penerapan B50 pada kapal penyeberangan dikatakan Rakhmatika berpotensi menambah biaya melalui konsumsi BBM yang lebih besar, penggantian filter yang lebih sering, pembersihan tangki, penyesuaian separator, kebutuhan aditif, penyediaan suku cadang tambahan, serta potensi peningkatan frekuensi perawatan.

"Biaya-biaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari standar keselamatan, karena operator kapal tetap wajib menjaga keandalan mesin dan keselamatan pelayanan," katanya.

Di samping itu, kondisi ini menjadi semakin memberatkan pengusaha angkutan pelayaran, karena tarif angkutan penyeberangan saat ini tertinggal dari perhitungan biaya pokok. Berdasarkan perhitungan HPP tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya sebenarnya. "Dengan adanya penerapan B50, ketertinggalan tarif terhadap biaya berpotensi semakin melebar," ujarnya.

Rakhmatika menegaskan, apabila operator harus menanggung tambahan biaya bahan bakar, perawatan, filter, serta mitigasi keselamatan tanpa adanya kompensasi atau penyesuaian tarif, maka tekanan terhadap keberlanjutan layanan penyeberangan akan semakin besar.

“Gapasdap mengharapkan pemerintah segera memberikan perhatian terhadap usulan penyesuaian tarif angkutan, agar layanan angkutan penyeberangan terutama dari aspek keselamatan dan kenyamanan dapat berjalan sesuai dengan standardisasi berdasarkan UU 17 Tahun 2008,” katanya.

biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring dengan penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

“Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen,” ujar Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia juga menyoroti sifat hidroskopik pada bahan bakar nabati yang mudah menyerap air, sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meskipun demikian, ia menyatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan, salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak dari kebijakan mandatori tersebut pun diproyeksikan dapat menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.

Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther pun mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit untuk pengembangan industri dan kesejahteraan petani, salah satunya lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

“Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan harga Pertamax bisa mencapai Rp20 ribu per liter apabila dijual mengikuti harga keekonomian tanpa intervensi pemerintah.

Bambang mengatakan informasi tersebut diperolehnya setelah berdiskusi dengan PT Pertamina terkait struktur biaya bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax dengan angka oktan atau RON 92.

Menurut dia, pada 10 Juni lalu biaya pokok atau modal Pertamax mencapai sekitar US$1,1 per liter. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya berada di kisaran Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

"Saya tanya kepada kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 ketika tanggal 10 Juni, sebetulnya modal kalian berapa? Itu US$1,1 dolar per liter. Kalau kita rupiahkan, artinya sekitar Rp19.000 sampai Rp20 ribu," ujar Bambang dalam acara Energy Forum, Kamis (25/6).

Namun, ia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan harga jual Pertamax di bawah harga keekonomian tersebut. Saat ini Pertamax dijual seharga Rp16.250 per liter di sejumlah daerah.

Menurut Bambang, kondisi itu menunjukkan pemerintah tetap melakukan intervensi terhadap harga BBM nonsubsidi dan tidak membiarkan harga sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

"Artinya apa? Sebetulnya untuk harga-harga nonsubsidi ini Pertamina juga tidak dibiarkan menjual penuh dengan harga ekonomi," jelasnya.

Ia menilai masyarakat perlu mengetahui bahwa perhatian pemerintah tidak hanya diberikan kepada BBM subsidi, tetapi juga terhadap BBM nonsubsidi yang banyak digunakan kalangan menengah ke atas.

Bambang juga menyinggung kondisi pelaku usaha SPBU swasta yang menurutnya belum tentu bersedia menjual BBM dengan harga seperti yang berlaku saat ini apabila harus mengikuti harga keekonomian.

Karena itu, ia menegaskan pemerintah masih berperan aktif dalam mengatur harga BBM nonsubsidi guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pasokan energi tetap tersedia.

"Nah, jadi kita melihat terkait dengan BBM bahwa kita harus kasih apresiasi. Secara umum ketersediaan pasokan itu dapat dijamin untuk BBM," pungkas Bambang.

Hanoi (ANTARA) - Kementerian Keuangan Vietnam telah mengusulkan perpanjangan insentif pajak terhadap produk-produk minyak bumi, input produksi bahan bakar, dan bahan bakar penerbangan hingga 30 September untuk membantu menstabilkan harga energi domestik di tengah ketidakpastian pasar global, lansir harian lokal Nguoi Lao Dong pada Kamis (25/6).

Di bawah usulan tersebut, tarif impor istimewa sebesar nol persen akan tetap diberlakukan untuk produk-produk minyak bumi dan input produksi bahan bakar, sementara pajak perlindungan lingkungan akan tetap berada di angka nol dan pajak pertambahan nilai (PPN) akan terus dibebaskan untuk produk-produk tersebut serta bahan bakar penerbangan.

Kementerian itu menyatakan bahwa risiko terhadap pasar minyak global masih membayangi akibat ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah, dengan pemulihan kembali pajak bahan bakar dalam waktu dekat kemungkinan akan meningkatkan harga bahan bakar domestik dan tekanan inflasi.

Vietnam awalnya memangkas tarif impor terhadap sejumlah produk minyak bumi dan input produksi menjadi nol hingga 30 April, kemudian memperpanjang kebijakan tersebut hingga 30 Juni, imbuh laporan itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG— Tren peralihan masyarakat menuju kendaraan yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan mulai terlihat di Sumatra Selatan (Sumsel).

Hingga Juni 2026, permintaan Toyota Veloz Hybrid di provinsi tersebut telah menembus lebih dari 240 unit, terdiri atas sekitar 186 surat pemesanan kendaraan (SPK) dan 55 calon pembeli yang masih menunggu antrean pengiriman.

Tingginya permintaan ini menjadi sinyal semakin diterimanya teknologi hybrid oleh konsumen, di tengah meningkatnya kesadaran akan efisiensi biaya operasional kendaraan.

Kepala Cabang Auto2000 Veteran Palembang Julian mengatakan salah satu faktor yang mendorong tingginya minat konsumen terhadap mobil hybrid adalah efisiensi bahan bakar yang ditawarkan.

Seperti produk Toyota Veloz Hybrid, yang diklaim mampu mencatat konsumsi bahan bakar hingga 28,9 kilometer per liter, menjadikannya salah satu kendaraan paling irit di segmen Low Multi Purpose Vehicle (LMPV).

“Untuk Toyota Veloz Hybrid sebanyak 156 unit telah diserahterimakan kepada pelanggan di berbagai daerah di Sumsel. Sementara itu, masih adanya daftar inden menunjukkan permintaan pasar yang terus tumbuh,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Toyota Veloz Hybrid mengusung kombinasi mesin bensin dan motor listrik yang bekerja secara otomatis tanpa memerlukan pengisian daya eksternal. Kendaraan ini juga dilengkapi fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense (TSS) yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara.

“Dan rata-rata penjualan yang kita target itu berkisar 50-60 unit per bulan. Dan dibanding dengan Velos sebelumnya, kenaikan yang dari hybrid ke angka 20-30% penjualannya,” katanya.

Julian menambahkan, Toyota Veloz Hybrid memiliki dua tipe yakni tipe V dan Q yang penjualannya hampir merata, berkisar 30% sampai 40%. Sementara itu, varian yang dilengkapi fitur keselamatan yaitu Q TSS juga mencatat permintaan yang cukup tinggi.

“Tipe Q TSS juga cukup banyak dipilih karena sudah dilengkapi fitur Toyota Safety Sense yang memberikan perlindungan dan kenyamanan lebih saat berkendara,” jelasnya.

Rosdiana, salah satu pengguna Toyota Veloz Hybrid mengaku telah menggunakan kendaraan jenis hybrid selama kurang lebih dua bulan.

Setelah pemakaian, menurutnya, mengalami penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai jutaan dalam satu bulan.

“Kalau selama ini pakai kendaraan lama saya itu bisa Rp1,2 juta per bulan untuk BBM, sekarang pakai (Toyota) hybrid ini hanya Rp200 sampai Rp250 ribu per bulan,” tutupnya.