Mataram (ANTARA) - Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyusun peta jalan industri agromaritim 2025-2029 sebagai alat untuk menata arah pembangunan industri yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti mengatakan ada 38 komoditas unggulan agromaritim yang telah dikonsepkan dan dipilah untuk menjadi prioritas pengembangan.

"Kami membangun ekosistem industri secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir," ujarnya dalam pernyataan di Mataram, Sabtu.

Nuryanti menjelaskan peta jalan tersebut disusun sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk arah Peraturan Presiden terkait hilirisasi industri.

Pemerintah NTB memfokuskan penguatan sektor hulu, pengembangan sentra industri yang tersebar di 10 kabupaten/kota, serta penguatan industri halal sebagai keunggulan daerah dalam lima tahun ke depan.

Menurut Nuryanti, pengembangan ekosistem industri agromaritim menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

Sejalan dengan pengembangan NTB sebagai pusat investasi, imbuhnya, industri agromaritim diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dengan penguatan ekosistem industri agromaritim, kami optimistis sektor industri dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian NTB,” kata Nuryanti.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB mengawal implementasi peta jalan tersebut guna mendukung target pertumbuhan sektor industri hingga tujuh persen.

Peta jalan industri agromaritim juga menjadi penguatan arah kebijakan pembangunan industri dalam mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berencana akan mengubah kualifikasi jalan di ruas provinsi terutama yang terkait dengan kelancaran di kawasan industri.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana merumuskan jalan industri akan dilakukan pada 2026 di mana jalan-jalan yang melewati kawasan industri akan bisa memuat 3 sampai 4 lajur kendaraan.

"Jadi jalan-jalan provinsi yang dilewati untuk industri akan menjadi jalan premium," kata Dedi Mulyadi pekan lalu di Bandung.

Menurutnya dari dulu hingga saat ini kualitas jalan industri di Jabar tidak banyak berubah dengan dimensi yang masih sama.

Dedi mencontohkan di kawasan Kalijati, Subang, misalnya, sejak ia SD hingga menjadi Bupati Purwakarta 2 periode sampai menjadi anggota DPR RI ruas jalan di sana tidak berubah.

"Lebar jalannya enggak berubah padahal di situ kontainernya tiap hari dan di situ sudah menjadi daerah industri padat kendaraan tapi enggak berubah," katanya.

Menurutnya hal ini terjadi karena Pemerintah Provinsi Jabar tidak merumuskan jalan berdasarkan skala prioritas, padahal jika daerah tersebut memiliki kawasan industri ruas jalan yang ada kualitasnya sepadan dengan industri.

"Daerah pertanian jalannya pertanian. Daerah industri dengan bobot misalnya kendaraannya 20 ton ya bobotnya 20 ton. Nah selama ini rumusan jalan provinsi hampir sama," paparnya.

KDM—panggilan akrabnya. menilai jalan industri mesti memiliki perbedaan dengan jalan raya biasa dari mulai segi bobot hingga betonisasinya. Kebijakan Pemprov ini pun nantinya akan diselaraskan dengan kabupaten/kota.

"Harus diubah semuanya sehingga nanti jalan-jalan industri itu nanti jalan lebar. Nah, untuk itu seluruh kebijakan ini mohon diikuti oleh kabupaten/kota, agar kabupaten/kota juga merumuskan karena daerahnya sudah menjadi daerah industri," tuturnya.

KDM menilai upaya ini bisa berjalan mengingat saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta, pihaknya bisa memperlebar ruas Cikopo-Cikupa hingga 9 meter sehingga industri kemudian lahir.

"Jangan sampai daerahnya sudah ditetapkan kawasan industri, sudah meningkat kapasitas tonasenya, meningkat jumlah kualitas dan kuantitas orang yang datang ke situ, tapi jalannya tidak berubah. Enggak boleh, harus berubah," ujar KDM.

Menurutnya perubahan ruas jalan ini penting mengingat erat hubungannya dengan pendapatan daerah.

"Jalan itu berhubungan dengan rezeki, ini feng shui, kalau jalannya sempit-sempit rezekinya kecil, tapi kalau jalannya lebar-lebar, rezekinya lebar," tuturnya.

Urusan infrastruktur yang solid dan investasi yang terus mengalir sebelumnya dinilai Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu penopang perekonomian Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal III/2025 mencapai 5,20% secara year on year, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,04%.

Data BPS Jabar menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan III-2025 secara tahunan sebesar 5,20% atau posisi kelima di Indonesia.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan angka nasional, 5,04% dan berkontribusi 12,73% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus mengatakan kebijakan pemerintah provinsi dan daerah turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jabar yang positif.

"Mobilitas masyarakat sepanjang Januari-September, produksi padi yang meningkat, dan juga capaian realisasi investasi PMA dan PMDN yang mendorong sektor konstruksi dan komponen PMTB,” jelas Darwis

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar 2025 serta mendukung event West Java Investment Summit (WJIS) 2025. Program jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ) dan Eiger.