Bisnis.com, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkap pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong transformasi total birokrasi Jabar.

Hal itu disampaikan Herman saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Aula Repeh Rapih, Gedung Sate Bandung, Rabu (25/2/2026).

Menurut Herman, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030, Jawa Barat memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi paling maju, sejahtera, dan berdaya saing di Indonesia.

“ Lembur diurus kota ditata, Jawa Barat sedang berada di era yang sangat menentukan. Ini momentum besar. Kita punya peluang untuk mengantarkan Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia,” tegas Herman Suryatman.

Herman mengungkap, saat ini Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,85 persen (triwulan IV 2025 year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,39 persen. Angka ini ditopang oleh belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, serta ekspor-impor.

Bahkan, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat pada 2025 menjadi yang tertinggi di Indonesia, hingga sisa kas daerah hanya Rp500 ribu pada akhir tahun.

“Ini bukti bahwa belanja pemerintah kita agresif dan terukur. Bukan autopilot, tapi hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Herman juga menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen (Survey Indikator Politik Indonesia). Sementara kinerja birokrasi pemerintah berada di angka 72,91 persen, naik signifikan dari tahun sebelumnya.

Namun demikian, pada forum bertema "Penguatan Kebijakan Pemerintahan dalam Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan" itu, Herman menegaskan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan penurunan signifikan angka pengangguran dan kemiskinan.

Saat ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat berada di angka 6,66 persen berdasarkan data BPS pada November 2025, sedangkan tingkat kemiskinan 6,78 persen. "Kita menargetkan penurunan minimal 0,5 hingga 1 persen per tahun," ucap Herman.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Sugianto Nangolah menambahkan, peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas tata kelola pembangunan harus dilakukan melalui akselerasi kebijakan yang inovatif dan transformatif.

“Sinergi perencanaan menjadi kunci agar setiap program pembangunan memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut reformasi birokrasi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur agar adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan.