Bisnis.com, BANDUNG— Bank Indonesia (BI) memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2026 akan mencapai kisaran 4,9% hingga 5,7%. Hal itu didorong dengan sejumlah tren positif yang diperkirakan akan menjadi daya ungkit perekonomian Jawa Barat.

Hal ini meningkat dari optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun ini yang berada di rentang 4,7% hingga 5,5%.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar mengatakan tahun depan tantangan yang paling nyata di Jawa Barat adalah pembenahan sektor industri pengolahan, peningkatan kontribusi pertanian untuk ketahanan pangan dan stimulasi sektor perdagangan serta pariwisata melalui insentif fiskal dan dukungan perbankan.

“Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun 2026, BI menyoroti tiga sektor utama yang memerlukan penanganan dan sinergi kebijakan,” ungkapnya usai menjadi pembicara dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference dengan tema Optimalisasi Sektor Prioritas untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat, di Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Ia menjelaskan, sektor industri pengolahan, yang selama ini menjadi kontributor terbesar, menunjukkan adanya pergeseran bobot yang cenderung menurun sejak tahun 2010.

Muslimin menduga penurunan kontribusi ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh penurunan riil, melainkan karena masalah validitas dan kelengkapan data.

"Penurunan ini bisa di apakah karena memang realnya menurun atau karena datanya yang tidak ter-capture secara penuh? Nah, kami melihat ada kemungkinan datanya tidak ter-capture secara valid, secara penuh, dikarenakan dua hal," ujar Muslimin Anwar.

Ia menyontohkan, Data Sistem Informasi Industri Nasional (Sinaz) menunjukkan dari 26.000 pelaku industri, sekitar 10.000 di antaranya belum memperbarui data.

BI kini mendukung pemerintah daerah untuk memetakan dan menyasar 50 hingga 100 pelaku industri besar yang belum memperbarui data Sinaz melalui sosialisasi dan pendampingan.

Selain itu, masalah ekspor, terutama Surat Keterangan Asal (SKA) yang banyak diterbitkan di luar wilayah setempat, juga menjadi fokus perhatian untuk dikelola lebih baik.

Prioritas kedua adalah sektor pertanian, yang saat ini berada di peringkat ketiga kontributor PDRB setelah perdagangan besar dan eceran (PBE).

Peningkatan kontribusi pertanian, yang saat ini menyumbang sekitar 8%, sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan.

BI mendorong proyek-proyek investasi skala besar terkait pangan di beberapa wilayah, serta melakukan pendampingan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan UMKM yang sejalan dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pendekatan khusus diberikan untuk menarik minat petani milenial melalui pemanfaatan teknologi.

"Petani milenial ini dia itu lebih educated dan biasanya mereka itu senang teknologi. Oleh karena itu pendampingan kami dan dukungan juga sarana prasarana itu adalah terkait dengan IoT, internet of thing, dari sisi hulu sampai dengan hilir," jelasnya.

Dukungan teknologi mencakup penggunaan teknologi untuk pemupukan dan penyiraman, hingga penjualan produk melalui platform berbasis teknologi untuk memutus rantai distribusi dan meningkatkan daya saing harga.

Sementara itu, untuk mendongkrak sektor perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata, BI mendorong stimulus berupa insentif fiskal seperti penurunan pajak hotel untuk hari kerja.

Selain insentif fiskal, kerja sama dengan perbankan juga didorong melalui program-program yang mendukung pariwisata, seperti skema cicilan liburan yang lebih ringan.

Sinergi ini diharapkan dapat memicu kegiatan pariwisata dan event swasta yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan sektor transportasi, logistik, informasi dan komunikasi (Infokom), serta akomodasi, makanan, dan minuman (Akmamin).

Bisnis.com, INDRAMAYU-- Kabupaten Indramayu kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung padi utama di Jawa Barat seiring peningkatan produksi komoditas pangan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, produksi padi di daerah tersebut sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 1,56 juta ton gabah kering giling (GKG).

Angka itu naik signifikan sebesar 162.383 ton atau 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,39 juta ton.

Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, mengatakan capaian ini menempatkan Indramayu di posisi teratas sebagai daerah dengan produksi padi tertinggi di Jawa Barat.

Ia menilai, kenaikan produksi tersebut didorong oleh perbaikan sistem irigasi, cuaca yang relatif stabil, serta penerapan teknologi pertanian modern di tingkat petani.

“Indramayu menjadi tulang punggung ketahanan pangan Jawa Barat. Lonjakan produksi ini menunjukkan keberhasilan pengelolaan lahan dan distribusi air yang lebih baik sepanjang 2025,” ujar Darwis, Senin (3/11/2025).

Secara keseluruhan, produksi padi di Jawa Barat pada 2025 mencapai 10,23 juta ton GKG, meningkat 18,64% dari tahun 2024 yang hanya sebesar 8,62 juta ton.

BPS mencatat, sebagian besar kabupaten mengalami lonjakan produksi, terutama di wilayah selatan seperti Sukabumi, Tasikmalaya, dan Garut.

Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi kedua setelah Indramayu secara volume. Produksinya naik dari 466.836 ton menjadi 680.512 ton, atau melonjak 45,77%.

Di bawahnya, Cianjur membukukan kenaikan 174.400 ton menjadi 805.248 ton, dan Karawang meningkat 12,88% menjadi 1,17 juta ton.

Darwis menambahkan, peningkatan di sejumlah wilayah tersebut disebabkan oleh program intensifikasi lahan dan perluasan tanam yang digencarkan sejak awal 2024.

Pemerintah daerah bersama Kementerian Pertanian juga memperkuat pendampingan petani melalui penyediaan benih unggul dan subsidi pupuk tepat sasaran.

“Strategi pertanian berbasis wilayah mulai menunjukkan hasil. Wilayah selatan yang sebelumnya berfokus pada hortikultura kini mulai menambah areal padi, sementara sentra lama seperti Indramayu dan Karawang terus mengoptimalkan produktivitas,” kata Darwis.»

Namun, tidak semua daerah menunjukkan tren positif. Kota Bekasi justru mengalami penurunan produksi paling tajam, merosot 21,51% atau turun dari 1.212 ton menjadi 951 ton.

BPS menilai, keterbatasan lahan akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri menjadi penyebab utama.

Sementara itu, beberapa daerah perkotaan seperti Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Cimahi mencatat kenaikan signifikan secara persentase, meski kontribusinya relatif kecil terhadap total produksi provinsi. Kenaikan di Kota Bogor bahkan mencapai 399,97%, dari 150 ton menjadi 752 ton.

Kenaikan produksi padi secara umum juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani. Harga gabah di tingkat petani terpantau stabil di kisaran Rp6.000–6.200 per kilogram.

Dengan volume produksi yang meningkat, BPS memperkirakan nilai produksi padi Jawa Barat pada 2025 menembus Rp60 triliun, naik sekitar 15% dari tahun sebelumnya.

Meski begitu, Darwis mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian sementara ini. Tantangan ke depan, kata dia, adalah menjaga keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan lingkungan, terutama dalam penggunaan air dan pupuk kimia.

“Indramayu boleh berbangga, tapi kita tetap perlu menjaga daya dukung lahan dan irigasi agar tidak menurun dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.