Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memproyeksikan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), belum akan melonggarkan kebijakan moneternya pada tahun ini. Suku bunga acuan AS atau Fed Funds Rate (FFR) diperkirakan akan tetap di level 3,50% hingga 3,75% hingga penghujung 2026, dengan risiko kenaikan lanjutan pada tahun berikutnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, laju inflasi di Negeri Paman Sam membuat ruang bagi The Fed untuk memangkas suku bunga menjadi sangat sempit. Alih-alih melonggar, arah kebijakan moneter global justru cenderung makin ketat.

"Suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat Fed Fund Rate diperkirakan juga tidak akan turun hingga akhir 2026, bahkan juga terdapat kemungkinan akan naik pada 2027 dengan inflasi yang masih tinggi di Amerika Serikat," tegas Perry dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, Rabu (20/5/2026).

Proyeksi higher for longer dari bank sentral AS ini tak lepas dari gambaran makroekonomi global yang masih diselimuti ketidakpastian. Bank Indonesia merevisi ke bawah prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 menjadi hanya 3% akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak mentah dunia.

Masalahnya, perlambatan ekonomi tersebut dibarengi dengan tekanan inflasi global yang justru meningkat ke level 4,3%. Kombinasi tersebut turut memberikan rambatan tekanan yang signifikan terhadap pasar keuangan global, terutama pada instrumen surat utang.

Perry mencatat, ekspektasi suku bunga yang tinggi telah mengerek imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS. Berdasarkan data per 19 Mei 2026, yield US Treasury tenor 10 tahun telah merangsek naik ke level 4,66%, sementara tenor 2 tahun berada di posisi 4,11%.

Lebih lanjut, Perry mewanti-wanti bahwa tekanan di pasar obligasi AS ini berpotensi belum mencapai puncaknya. Kenaikan yield tersebut tidak murni didorong oleh sentimen suku bunga, melainkan juga masalah struktural fiskal di AS.

"[Imbal hasil] diperkirakan akan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal yang membesar," pungkasnya.

Kondisi eksternal yang diwarnai oleh suku bunga tinggi, kuatnya dolar AS, dan gejolak pasar obligasi global ini dipastikan akan menjadi jangkar pertimbangan utama bagi Bank Indonesia dalam merumuskan bauran kebijakan moneter ke depan, termasuk suku bunga acuan BI Rate.

Bisnis.com, PONTIANAK -- Prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.

Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.

Sementara itu pada tahun 2027, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.

Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6% pada 2026. Target 6% setidaknya beberapa lali terlontar dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan pada tahun 2027 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan sering menjadi indikator perekonomian karena mencerminkan bahwa porsi neraca impor suatu negara lebih besar dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa. Pelebaran defisit transaksi berjalan tidak hanya berisiko terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang menghadapi tren depresiasi.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan garis waktu horizontal.

"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

Kedua, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

Sentimen Negatif Pada Awal Tahun

Adapun sejumlah sentimen negatif membayangi perekonomian Indonesia pada awal tahun ini mulai dari pelebaran defisit APBN, tren depresiasi rupiah, hingga tekanan terhadap kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG).

Selain itu sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga telah memberikan catatan tebal terhadap kebijakan pemerintah. Moody's misalnya sampai harus memberikan outlook negatif kendati tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level Baa2. S&P juga menyoroti risiko fiskal Indonesia.

Adapun pada tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% secara tahunan atau year-on-year (YoY) merupakan yang tertinggi pada periode tersebut pascapandemi Covid-19.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto (PDB) pada Oktober, November, dan Desember 2025 atas harga berlaku sebesar Rp6.147,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan Rp3.474,5 triliun.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan terakhir tahun lalu mencapai 5,39% (YoY). Pertumbuhan pada kuartal IV/2025 itu merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama pascapandemi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2025 sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pascapandemi Covid-19," terangnya pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Adapun sepanjang tahun lalu, PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Dengan demikian secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (YoY).

Bisnis.com, PONTIANAK -- Prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.

Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.

Sementara pada tahun depan, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.

Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di APBN yakni di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6%. Target 6% setidaknya tampak dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan garis waktu horizontal.

"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

Kedua, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

Sentimen Negatif Pada Awal Tahun

Adapun sejumlah sentimen negatif membayangi perekonomian Indonesia pada awal tahun ini mulai dari pelebaran defisit APBN, tren depresiasi rupiah, hingga tekanan terhadap kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG).

Selain itu sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga telah memberikan catatan tebal terhadap kebijakan pemerintah. Moody's misalnya sampai harus memberikan outlook negatif kendati tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level Baa2. S&P juga menyoroti risiko fiskal Indonesia.

Adapun pada tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% secara tahunan atau year-on-year (YoY) merupakan yang tertinggi pada periode tersebut pascapandemi Covid-19.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto (PDB) pada Oktober, November, dan Desember 2025 atas harga berlaku sebesar Rp6.147,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan Rp3.474,5 triliun.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan terakhir tahun lalu mencapai 5,39% (YoY). Pertumbuhan pada kuartal IV/2025 itu merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama pascapandemi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2025 sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pascapandemi Covid-19," terangnya pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Adapun sepanjang tahun lalu, PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Dengan demikian secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (YoY).

Bisnis.com, BANDUNG— Bank Indonesia (BI) memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2026 akan mencapai kisaran 4,9% hingga 5,7%. Hal itu didorong dengan sejumlah tren positif yang diperkirakan akan menjadi daya ungkit perekonomian Jawa Barat.

Hal ini meningkat dari optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun ini yang berada di rentang 4,7% hingga 5,5%.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar mengatakan tahun depan tantangan yang paling nyata di Jawa Barat adalah pembenahan sektor industri pengolahan, peningkatan kontribusi pertanian untuk ketahanan pangan dan stimulasi sektor perdagangan serta pariwisata melalui insentif fiskal dan dukungan perbankan.

“Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun 2026, BI menyoroti tiga sektor utama yang memerlukan penanganan dan sinergi kebijakan,” ungkapnya usai menjadi pembicara dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference dengan tema Optimalisasi Sektor Prioritas untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat, di Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Ia menjelaskan, sektor industri pengolahan, yang selama ini menjadi kontributor terbesar, menunjukkan adanya pergeseran bobot yang cenderung menurun sejak tahun 2010.

Muslimin menduga penurunan kontribusi ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh penurunan riil, melainkan karena masalah validitas dan kelengkapan data.

"Penurunan ini bisa di apakah karena memang realnya menurun atau karena datanya yang tidak ter-capture secara penuh? Nah, kami melihat ada kemungkinan datanya tidak ter-capture secara valid, secara penuh, dikarenakan dua hal," ujar Muslimin Anwar.

Ia menyontohkan, Data Sistem Informasi Industri Nasional (Sinaz) menunjukkan dari 26.000 pelaku industri, sekitar 10.000 di antaranya belum memperbarui data.

BI kini mendukung pemerintah daerah untuk memetakan dan menyasar 50 hingga 100 pelaku industri besar yang belum memperbarui data Sinaz melalui sosialisasi dan pendampingan.

Selain itu, masalah ekspor, terutama Surat Keterangan Asal (SKA) yang banyak diterbitkan di luar wilayah setempat, juga menjadi fokus perhatian untuk dikelola lebih baik.

Prioritas kedua adalah sektor pertanian, yang saat ini berada di peringkat ketiga kontributor PDRB setelah perdagangan besar dan eceran (PBE).

Peningkatan kontribusi pertanian, yang saat ini menyumbang sekitar 8%, sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan.

BI mendorong proyek-proyek investasi skala besar terkait pangan di beberapa wilayah, serta melakukan pendampingan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan UMKM yang sejalan dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pendekatan khusus diberikan untuk menarik minat petani milenial melalui pemanfaatan teknologi.

"Petani milenial ini dia itu lebih educated dan biasanya mereka itu senang teknologi. Oleh karena itu pendampingan kami dan dukungan juga sarana prasarana itu adalah terkait dengan IoT, internet of thing, dari sisi hulu sampai dengan hilir," jelasnya.

Dukungan teknologi mencakup penggunaan teknologi untuk pemupukan dan penyiraman, hingga penjualan produk melalui platform berbasis teknologi untuk memutus rantai distribusi dan meningkatkan daya saing harga.

Sementara itu, untuk mendongkrak sektor perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata, BI mendorong stimulus berupa insentif fiskal seperti penurunan pajak hotel untuk hari kerja.

Selain insentif fiskal, kerja sama dengan perbankan juga didorong melalui program-program yang mendukung pariwisata, seperti skema cicilan liburan yang lebih ringan.

Sinergi ini diharapkan dapat memicu kegiatan pariwisata dan event swasta yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan sektor transportasi, logistik, informasi dan komunikasi (Infokom), serta akomodasi, makanan, dan minuman (Akmamin).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperkirakan penyaluran kredit baru pada kuartal IV/2025 meningkat dibanding kuartal III/2025.

Berdasarkan Survei Perbankan yang dirilis oleh BI, perkiraan tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru pada kuartal IV/2025 yang sebesar 96,40%. Angka itu lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang tercatat 82,33%.

“Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada kuartal IV/2025 sama dengan periode sebelumnya, yaitu Kredit Modal Kerja, diikuti oleh Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi,” tulis BI dalam survei tersebut, dikutip Selasa (21/10/2025).

Untuk jenis Kredit Konsumsi, otoritas moneter memperkirakan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) masih menjadi prioritas utama, diikuti oleh Kredit Multiguna dan Kredit Tanpa Agunan.

Menurut sektor, penyaluran kredit baru pada periode tersebut diperkirakan terbesar pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Perantara Keuangan.

Adapun responden pada survei kuartal III/2025 memperkirakan outstanding kredit sampai dengan akhir 2025 meningkat, dengan nilai SBT 94,43%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan SBT pertumbuhan kredit 2024 sebesar 95,74%.

“Penyaluran kredit 2025 antara lain didorong oleh prospek kondisi ekonomi, kebijakan suku bunga, serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit,” tulis BI.

Menanggapi survei tersebut, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan bahwa umumnya belanja masyarakat dan pemerintah lebih tinggi pada kuartal IV/2025 lantaran adanya momen akhir tahun sehingga potensi pertumbuhan kredit lebih optimistis.

“Bisa dikatakan musiman dan didukung perbaikan fundamental ekonomi terutama daya beli,” kata Trioksa kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Trioksa menambahkan, saat ini kondisi ekonomi juga terlihat mulai membaik, tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia. Berdasarkan laporan S&P Global, indeks manufaktur Indonesia pada September 2025 tercatat di level 50,4.

Adapun dia memperkirakan penyaluran kredit pada 2026 dapat tumbuh jika daya beli tetap membaik ke depannya. “Prospeknya bila daya beli tetap membaik maka [kredit pada 2026] akan bertumbuh baik,” ujarnya.