Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi melepas 569 anggota kontingen untuk menghadiri Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani Nelayan 2026 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, di Samarinda, Senin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, pendamping, dan panitia yang telah mempersiapkan keberangkatan dengan matang.

Ia menegaskan bahwa PENAS merupakan ajang strategis nasional yang melampaui sekadar wadah silaturahmi.

"Ajang ini adalah sarana krusial untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, adopsi inovasi teknologi, serta memperluas jejaring kerja sama. Semua ini demi mendukung pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan penguatan ketahanan pangan nasional," ujar Sri Wahyuni saat melepas kontingen di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.

Ia menegaskan, Pemprov Kaltim menaruh harapan besar agar kepulangan kontingen membawa perubahan signifikan bagi produktivitas lokal. Apalagi, Kaltim saat ini memegang peran vital sebagai mitra strategis dan penyangga pangan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sri Wahyuni mengimbau para peserta untuk proaktif menyerap ilmu baru selama kegiatan berlangsung.

"Saya berharap seluruh delegasi Kaltim memanfaatkan kesempatan emas ini untuk belajar dan menyerap berbagai inovasi yang relevan untuk diterapkan di daerah kita. Jadikan PENAS momentum memperkuat kapasitas SDM agar pertanian dan perikanan kita semakin maju, mandiri, dan berdaya saing," kata Sri Wahyuni .

Selain membawa misi ilmu pengetahuan, Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga reputasi daerah. Ia meminta seluruh kontingen menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, serta menunjukkan sikap santun dan profesional sebagai duta daerah yang membawa nama baik Kalimantan Timur.

Sri Wahyuni kembali menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam memperkuat sektor agraria secara luas. Sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga perkebunan tetap menjadi pilar utama pembangunan daerah guna mewujudkan kemandirian pangan dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Bumi Etam.

Di lokasi yang sama, Ketua Kontingen Kaltim sekaligus Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, merincikan total 569 utusan daerah yang berangkat.Formasi kontingen terdiri dari 283 orang peserta utama (petani dan nelayan)145 orang pendamping112 orang peninjau dan 29 orang peserta swadaya.

Fahmi menjelaskan bahwa selama di Gorontalo, kontingen Kaltim akan terlibat aktif dalam berbagai agenda strategis. Di antaranya adalah temu wicara dengan pejabat pimpinan pusat, forum kepemimpinan, penguatan kemitraan usaha, serta penjajakan jaringan informasi agribisnis.

Selain itu, peserta akan mengikuti lokakarya pengembangan teknologi produksi, studi banding, widyawisata, pameran produk unggulan daerah, pagelaran seni budaya, hingga berbagai perlombaan ketangkasan orasi dan teknis pertanian.

Sebagai informasi, gelaran akbar PENAS XVII Petani Nelayan 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20–25 Juni 2026. Pusat seluruh kegiatan akan dipusatkan di Gelanggang Olahraga (GOR) David Tony, Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu menyatakan siap menanggung biaya pengiriman komoditas pokok apabila terdapat daerah yang mengalami kekurangan pasokan. Dukungan tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus membantu pengendalian inflasi di daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, dukungan biaya distribusi akan diberikan apabila terdapat komoditas pokok yang mengalami kekurangan pasokan di Bengkulu, sementara stok masih tersedia di sentra produksi di Pulau Jawa.

"Apabila ada daerah yang kekurangan pasokan komoditas pokok seperti bawang merah atau cabai, sementara pasokan di sentra produksi di Pulau Jawa tersedia, maka seluruh biaya pengiriman dari Jawa menuju daerah yang membutuhkan seperti ke Bengkulu akan sepenuhnya disubsidi dan didukung oleh Bank Indonesia," ungkap Wahyu dalam bincang dengan media belum lama ini di Bengkulu.

Kebijakan tersebut disampaikan BI dalam rapat evaluasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu dan dinas terkait. Dalam rapat tersebut, terungkap dua komoditas utama yang menjadi pemicu lompatan inflasi, yakni kenaikan harga cabai dan kopi, serta kenaikan harga avtur pada sektor transportasi.

Kenaikan harga minyak mentah dunia dari kisaran 70 dollar AS menjadi di atas 100 dollar AS per barrel berdampak langsung pada meroketnya harga bahan bakar pesawat atau avtur. Kondisi tersebut memicu kenaikan harga tiket pesawat secara signifikan yang menyumbang andil besar terhadap inflasi transportasi.

Gerakan Pangan Murah Diintensifkan

Menyikapi kondisi tersebut, Wahyu mengatakan pihaknya bersama jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merumuskan strategi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang untuk mengendalikan inflasi.

Pada jangka pendek, gerakan pangan murah dan operasi pasar akan diintensifkan guna menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat. Bank Indonesia juga berkomitmen mendukung pembiayaan operasional kegiatan tersebut.

Selain itu, BI siap memfasilitasi intervensi distribusi pangan antardaerah guna mengatasi defisit pasokan yang terjadi di suatu wilayah.

"BI akan support biaya pengiriman untuk komoditas pokok kalau ada daerah yang kekurangan pasokan," tegasnya.

Perkuat Produktivitas Pertanian

Sementara untuk jangka menengah dan panjang, TPID Bengkulu sepakat memperkuat produktivitas sektor pertanian terintegrasi melalui pembentukan farmer champion, jaminan ketersediaan bibit unggul, pupuk, serta pemanfaatan pestisida secara optimal guna memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.

Sejalan dengan upaya tersebut, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan penguatan pengendalian inflasi juga dilakukan melalui implementasi strategis Aksi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Kenaikan harga pangan dan kondisi ekonomi saat ini harus disikapi dengan langkah-langkah strategis dan terukur,” ujar Herwan dalam rapat koordinasi TPID Bengkulu bersama Bank Indonesia Bengkulu, Selasa (9/6/2026).

“Salah satunya melalui Aksi 4K, kami memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada publik,” lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lion Parcel, salah satu perusahaan logistik di Indonesia, resmi meluncurkan MINIPACK, layanan pengiriman baru khusus paket ringan maksimal 300 gram dengan tarif lebih hemat tanpa mengikuti pembulatan tarif 1 kilogram. Layanan ini hadir sebagai solusi pengiriman yang lebih efisien bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha yang rutin mengirimkan produk berukuran ringan.

Selama ini, pengiriman paket dengan berat di bawah 1 kilogram umumnya tetap dikenakan tarif minimum 1 kilogram. Di tengah tingginya pengiriman barang ringan seperti dokumen, aksesori, hingga kosmetik, kondisi tersebut kerap menimbulkan tantangan bagi pelanggan karena harus membayar ongkos kirim yang tidak sesuai dengan berat aktual barang. Banyak pelanggan mengungkapkan perasaan seolah harus "bayar angin" karena tarif yang dibayarkan tidak mencerminkan berat aktual paket yang dikirim.

Menjawab kebutuhan akan ongkos kirim yang lebih adil dan terjangkau, Lion Parcel menghadirkan MINIPACK, layanan pengiriman khusus paket ringan maksimal 300 gram. Melalui inovasi ini, pelanggan dapat mengirim paket secara lebih efisien dan ekonomis tanpa mengorbankan kualitas layanan karena service level agreement (SLA) pengiriman tetap setara dengan layanan reguler Lion Parcel.

Sebagai contoh, ongkos kirim rute Jakarta-Makassar dengan layanan reguler sebesar Rp 46.000 per kilogram. Dengan MINIPACK, pelanggan hanya perlu membayar Rp 23.000 atau lebih hemat hingga 50 persen. Efisiensi ini juga dapat dinikmati pelanggan pada berbagai rute pengiriman lainnya di seluruh Indonesia.

Lion Parcel memahami bahwa setiap gram sangat berharga bagi pelanggan. Dalam berbagai interaksi dengan pelanggan, perusahaan sering mendengar tantangan yang dihadapi ketika mereka harus membayar tarif 1 kilogram untuk paket yang sebenarnya sangat ringan, bahkan sebagian menyebutnya sebagai 'bayar angin'.

"Melalui MINIPACK, Lion Parcel ingin menghadirkan fair pricing sehingga pelanggan hanya membayar sesuai kebutuhan pengiriman mereka, sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku usaha, khususnya UMKM," ujar Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Di tengah pesatnya pertumbuhan bisnis online, peran logistik menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran usaha. Ongkos kirim yang tinggi sering kali menjadi tantangan yang memengaruhi keputusan belanja konsumen. Oleh karena itu, kehadiran MINIPACK diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM dan online seller, melalui efisiensi biaya pengiriman.

Sementara itu, Chief Retail Officer Lion Parcel Febri Andika menambahkan bahwa MINIPACK hadir berdasarkan kebutuhan pelanggan yang banyak ditemui melalui jaringan agen Lion Parcel di berbagai daerah. Permintaan terhadap layanan pengiriman paket ringan dengan ongkos kirim yang lebih efisien terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas belanja online dan pengiriman produk berukuran kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan memanggil TikTok menyusul informasi kenaikan biaya yang dibebankan kepada seller di platform TikTok Shop.

Merujuk kebijakan baru TikTok Shop by Tokopedia yang mulai berlaku per 1 Juni 2026, penjual akan ikut menanggung sebagian biaya retur atau pengembalian barang.

Dalam skema baru tersebut, seller dikenakan kontribusi ongkos kirim maksimal Rp5.000 per satu arah pengiriman untuk transaksi retur, termasuk pada kasus pembeli berubah pikiran. Namun, biaya tersebut tidak berlaku apabila kerusakan atau kegagalan pengiriman disebabkan oleh pihak logistik.

Selain itu, TikTok Shop juga memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis per 18 Mei 2026, dengan kenaikan batas maksimum komisi dari sebelumnya Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000 per item atau meningkat 15 kali lipat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah sebelumnya telah meminta seluruh platform e-commerce menahan kenaikan biaya layanan di tengah polemik tingginya beban biaya yang dikeluhkan para penjual daring.

“Kami minta tahan [biaya] dulu ya supaya jangan ada polemik. Ini kan kita nggak tau nih, saya dengar dapat informasi, kami juga dalam waktu dekat juga akan panggil TikTok, informasinya yang sampai ke kami, ini kan biaya ada kenaikan, nanti kami akan panggil dulu,” kata Maman saat ditemui seusai Soft Launching Sapa UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Maman menjelaskan skema biaya retur sebenarnya telah dipersiapkan platform e-commerce sejak lama. Sebelumnya, ongkos pengiriman barang retur sepenuhnya ditanggung marketplace. Namun kini biaya pengembalian barang mulai dibagi antara platform dan penjual.

“Kalau sekarang biaya-biaya yang retur itu, pengembalian, dibagi dua tuh. Jadi dibebankan kedua belah pihak, baik itu ke marketplace juga ke seller,” ujarnya.

Meski demikian, Kementerian UMKM mengaku telah meminta platform digital menahan terlebih dahulu kenaikan biaya tambahan kepada seller agar tidak memicu polemik baru di tengah keluhan pedagang soal tingginya biaya layanan marketplace.

“Nah cuman memang pada saat kami memanggil e-commerce, kami memang mendorong kepada semua e-commerce supaya jangan ada polemik dulu gitu loh maksud kami,” tuturnya.

Menurutnya, kenaikan biaya layanan seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni seller dan platform e-commerce. Namun, pemerintah menilai saat ini para pelaku UMKM masih mengeluhkan tingginya biaya administrasi dan layanan di marketplace.

Sebelumnya, Kementerian UMKM tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Salah satu poin beleid tersebut mewajibkan marketplace memberikan diskon biaya layanan hingga 50% bagi usaha mikro dan kecil yang telah terdaftar di platform Sapa UMKM.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berencana memanggil asosiasi logistik untuk membahas tingginya biaya pengiriman antar pulau yang dinilai masih membebani pelaku usaha dan eksportir nasional.

Rencana itu disampaikan Budi usai menerima keluhan dari pelaku usaha dalam forum Ngobrol Produk Indonesia (NGOPI) UMKM.

Menurut dia, pemerintah ingin mencari solusi bersama terkait mahalnya biaya logistik yang selama ini membuat harga produk Indonesia kalah bersaing.

"Makanya tadi dari asosiasi logistik akan ketemu, kita mungkin cari solusinya seperti apa. Mungkin teman-teman di lapangan kan mengalami secara teknis kendalanya apa. Nanti kita diskusi bareng-bareng," ujar Budi dalam konferensi pers seusai forum NGOPI UMKM di 86 Coffee Bakery, Jakarta Pusat, Rabu (13/5) lalu.

Ia mengatakan pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku usaha maupun asosiasi logistik untuk membahas hambatan yang terjadi di lapangan. Pertemuan lanjutan rencananya akan digelar di kantor Kementerian Perdagangan karena waktu diskusi dalam acara tersebut dinilai terbatas.

"Tadi kami sudah sampaikan ketemu saja di kantor, karena waktunya di sini enggak cukup. Nanti kita ngobrol. Enggak apa-apa, kita terbuka karena kita juga pingin cari solusinya seperti apa," terangnya.

Budi mengakui biaya logistik masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menurut dia, persoalan tersebut semakin kompleks di tengah kenaikan harga impor bahan baku dan tekanan global yang ikut mendorong biaya distribusi.

"Memang itu problem kita karena salah satunya kita negara kepulauan. Tapi kita terus. Jadi memang tidak mudah," ujar Budi.

Ia mengatakan biaya logistik saat ini ikut terdorong oleh kenaikan harga minyak dunia dan krisis global yang berdampak pada ongkos pengiriman barang.

"Sekarang biaya logistik semakin mahal. Kita impor bahan baku, selain bahan bakunya sendiri juga naik karena faktor krisis global, faktor minyak, logistiknya juga naik," katanya.

Budi menegaskan pemerintah masih membutuhkan masukan dari pelaku usaha dan asosiasi agar solusi yang disiapkan bisa sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Tapi itu PR kita. Saya mungkin belum bisa menjelaskan detail sekarang. Tapi saya justru minta masukan dari ibu dan teman-teman semua, karena permasalahan kita bareng," ujarnya.

Keluhan terkait biaya logistik disampaikan Ketua Umum Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia Fera Umbara.

Dalam forum NGOPI UMKM, Fera mengatakan tingginya ongkos distribusi antar pulau membuat harga pokok produksi (HPP) Indonesia sulit bersaing, terutama karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

Fera juga menyebut persoalan logistik menjadi perhatian sejumlah asosiasi lain, termasuk Asosiasi Logistik Indonesia dan Indonesian African Business Council (INAKBC).

Minyak mentah yang dikirim dari sumur rakyat di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, dengan total sekitar 15 ribu liter minyak mentah

Blora (ANTARA) - Koperasi Blora Migas Energi (BME) mulai mengirimkan minyak mentah yang dihasilkan dari sumur rakyat ke Pertamina sebagai langkah awal penguatan produksi energi daerah sekaligus mendukung target lifting minyak nasional.

"Minyak mentah yang dikirim dari sumur rakyat di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, dengan total sekitar 15 ribu liter minyak mentah," kata Ketua Koperasi BME Blora Sutrisno di Blora, Jawa Tengah, Selasa.

Hal itu, kata dia, menjadi langkah awal yang baik, sehingga nantinya bisa membantu peningkatan lifting minyak dan mendukung kemandirian energi.

Pengiriman sampel dari Plantungan, kata dia, dilakukan pada Senin (11/5) menggunakan empat unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter.

Ia mengungkapkan seluruh pengiriman minyak mentah wajib melalui tahapan pengujian kualitas oleh PT Pertamina sebelum diterima. Salah satu syarat utamanya, yakni kadar air maksimal 0,5 persen sesuai perjanjian kerja sama.

"Saat ini masih menunggu hasil laboratorium. Jika memenuhi syarat, baru bisa dibongkar," ujarnya.

Ia menambahkan sebelumnya sampel minyak dari Desa Botoreco dinyatakan memenuhi standar Pertamina, bahkan mendapat apresiasi karena kadar airnya berada di bawah ambang batas.

Untuk menjaga kualitas, minyak mentah yang diproduksi dari Plantungan juga melalui proses penampungan dan pengendapan sebelum dikirim.

Selain itu, armada truk tangki yang digunakan juga akan menjalani uji kelayakan bersama Pertamina, termasuk pemeriksaan spesifikasi teknis dan kelengkapan operasional.

"Harapannya, sampel minyak dari Desa Plantungan yang dikirim kemarin juga bisa lolos seperti di Botoreco," ujarnya.

Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 1.600 titik sumur rakyat yang berada dalam pembinaan BME dan tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Blora.

Wilayah tersebut meliputi Desa Plantungan di Kecamatan Blora, Desa Ngiyono di Kecamatan Japah, Desa Talokwohmojo dan Karangtengah di Kecamatan Ngawen, hingga Desa Plosorejo dan Botoreco di Kecamatan Kunduran.

"Dari ribuan sumur tersebut, potensi produksi minyak diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu liter per hari," ujarnya.

BME Blora terus berupaya menyesuaikan seluruh proses produksi dan distribusi dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kata dia, BME juga bekerja sama dengan sejumlah BUMDes di desa-desa penghasil minyak rakyat untuk mendukung pengelolaan dan pengiriman produksi.

"Desa mana saja yang sudah siap produksi akan kami dorong menjalani uji sampel dan kelayakan lainnya," tambahnya.

Menurut Sutrisno, sinergi antara BME dan Pertamina diharapkan mampu meningkatkan lifting minyak nasional, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.

"Harapannya, dari potensi perut bumi ini bisa meningkatkan Dana Bagi Hasil, PAD desa, serta kesejahteraan para penambang sumur rakyat," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait keluhan pedagang (seller) atas kenaikan biaya logistik atau ongkos kirim (ongkir) di platform e-commerce seperti TikTok Shop, Shopee, Cs.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun revisi aturan ekosistem perdagangan digital melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Regulasi tersebut nantinya akan mengatur keseimbangan hak dan kewajiban platform, seller, hingga perlindungan konsumen.

Budi menuturkan revisi aturan itu masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di industri perdagangan digital.

“Sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi kan saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan,” kata Budi dalam acara Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Dia menjelaskan revisi Permendag tersebut disiapkan untuk memperbaiki tata kelola ekosistem e-commerce secara menyeluruh, termasuk memperkuat perlindungan konsumen serta keberpihakan terhadap seller dan produk lokal.

“Tapi pada prinsipnya, bagaimana salah satunya itu tadi. Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” ujarnya.

Menurut Budi, pemerintah tidak hanya berfokus pada platform besar, melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai ekosistem perdagangan digital. Dia menegaskan aturan tersebut akan mengedepankan keseimbangan hubungan antara platform dan seller agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan. Kalau ada yang dirugikan nanti pasti ekosistem itu tidak berjalan dengan bagus,” tuturnya.

Saat ditanya apakah revisi Permendag juga akan mengatur persoalan biaya logistik yang belakangan ramai dikeluhkan seller, Budi menyebut hal tersebut masih dibahas bersama kementerian/lembaga terkait.

Terkait komunikasi dengan platform e-commerce mengenai kenaikan biaya logistik, dia mengatakan pembahasan telah beberapa kali dilakukan.

“Kita jadi sudah, sudah pembahasan, tapi kan terus melakukan pembahasan. Ya, sudah berapa kali kita ketemu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan Kemendag terus berkoordinasi dengan Kementerian UMKM yang juga tengah menyiapkan aturan terkait platform digital dan perlindungan pelaku UMKM.

“Kami terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal. Jadi kita kalaupun ada, itu akan saling melengkapi. Kita kan secara umumnya, jadi mengenai ekosistemnya tadi. Jadi kita saling melengkapi, enggak ada masalah,” lanjutnya.

Adapun, Budi menargetkan revisi Permendag terkait e-commerce tersebut dapat rampung dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan bulan ini sudah selesai, ya,” pungkasnya.

TikTok Shop mulai memberlakukan biaya layanan logistik alias ongkos kirim (ongkir) yang dibebankan ke penjual (seller) untuk seluruh pesanan baru mulai 1 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. 

Kebijakan terbaru ini sudah diumumkan TikTok Shop melalui website resmi mereka sejak 22 April 2026.

"Biaya yang dikenakan kepada penjual terkait pesanan untuk layanan terkait logistik, termasuk pemrosesan, koordinasi, penanganan masalah terkait pengiriman, dan insentif pengiriman dasar," tulis TikTok yang dikutip pada Rabu (6/5).

Dengan biaya yang dibebankan kepada penjual, maka kebijakan ini dipastikan tidak memberatkan pembeli.

"Pembeli tidak terpengaruh. Biaya ini ditangani di sisi penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli saat checkout," imbuh pengumuman itu.

Untuk biaya pengiriman TikTok Shop wilayah Jakarta misalnya, menggunakan pengiriman standar, biayanya mulai dari Rp690 per kg hingga Rp4.350 per 5 kg. Lalu, untuk pengiriman instan dan sameday ditetapkan Rp2.020 untuk semua jarak.

TikTok Shop menyebut biaya layanan ini berbeda untuk setiap daerah dan juga berat barang yang akan dikirim.

Platform e-commerce lainnya, Shopee juga mengumumkan penyesuaian biaya layanan Gratis Ongkir XTRA untuk produk ukuran biasa dan khusus. Kebijakan ini berlaku mulai 2 Mei 2026.

Produk ukuran biasa adalah barang dengan berat di bawah 5 kg, panjang/lebar/tinggi kurang dari 60 cm, dan dimensi kurang dari 20 ribu cm kubik. Kisaran biaya layanan per kategori dikenakan mulai dari 1 persen hingga 8 persen dan untuk semua kategori barang Rp40 ribu per produk.

Sementara, untuk produk ukuran khusus adalah barang dengan berat lebih dari atau sama dengan 5 kg, panjang/lebar/tinggi lebih dari atau sama dengan 60 cm, atau dimensi lebih dari atau sama dengan 20 ribu cm kubik. Kisaran biaya dari 2,5 persen - 9,5 persen dan semua kategori dikenakan Rp60 ribu per produk.

Dalam website resminya, Shopee memberikan ilustrasi perhitungan biaya layanan program opsional Gratis Ongkir XTRA.

Rumusan perhitungan Biaya Layanan Gratis Ongkir XTRA = (Harga Asli Produk - Diskon Produk dan/atau Voucher Diskon Ditanggung Penjual) x Persentase Biaya Layanan Sesuai Kategori Produk.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan logistik terpantau masih menahan kenaikan tarif layanan di tengah tekanan biaya distribusi, utamanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Komisaris J&T Express Iwan Senjaya menyampaikan perusahaan masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kenaikan biaya operasional sebelum mengambil keputusan penyesuaian tarif, alih-alih langsung menaikkannya.

“Dalam menghadapi kondisi tersebut, kami tengah berfokus pada penguatan efisiensi operasional melalui berbagai langkah optimalisasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Efisiensi yang dilakukan meliputi penyesuaian waktu dan volume pengiriman, serta pemaksimalan kapasitas armada.

Iwan menyampaikan hal tersebut dilakukan secara terukur dengan tetap mengedepankan standar layanan dan ketepatan waktu pengiriman (SLA), sehingga kualitas layanan kepada pelanggan tetap terjaga.

J&T Express terus memperkuat kapasitas operasionalnya melalui pemanfaatan berbagai jenis armada, termasuk kendaraan roda enam, guna memastikan proses pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Hingga saat ini, lebih dari 7.000 kendaraan operasional telah digunakan untuk mendukung kelancaran distribusi paket kepada pelanggan di berbagai wilayah.

Sementara itu, Chief Sales Officer Lion Parcel Arif Wibowo mengatakan, pihaknya juga belum melakukan perubahan tarif layanan. Perusahaan masih mengevaluasi berbagai faktor, mulai dari kondisi operasional hingga kebutuhan pasar.

“Saat ini, belum ada perubahan terhadap tarif layanan Lion Parcel,” ujarnya.

Di tengah ketatnya persaingan industri, Lion Parcel justru memperluas layanan dengan menghadirkan produk pengiriman paket ringan MINIPACK untuk paket maksimal 300 gram. Layanan tersebut ditujukan untuk menjaga keterjangkauan ongkos kirim bagi pelaku usaha kecil dan penjual daring.

Sebagai ilustrasi, tarif pengiriman Jakarta–Jayapura melalui layanan reguler dapat mencapai sekitar Rp99.000 per kilogram, sedangkan melalui MINIPACK tarifnya dapat lebih murah hingga sekitar 50% menjadi Rp49.500.

Sebelumnya, pelaku usaha logistik darat mengaku mulai menghadapi tekanan biaya setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyebut kenaikan harga BBM ikut mendorong kenaikan harga oli, suku cadang, dan ban. Namun, pelaku usaha kesulitan menaikkan tarif angkutan karena pasokan armada truk masih berlebih.

“Memang truk sudah over supply,” ujar Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha transportasi dan logistik menghadapi tekanan ganda, yakni kenaikan biaya operasional di tengah kemampuan menaikkan tarif yang terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan biaya layanan logistik alias ongkos kirim (ongkir) oleh sejumlah platform e-commerce sejak Mei 2026 mulai menekan margin pelaku usaha, khususnya UMKM.

Skema baru yang membebankan ongkir kepada penjual memicu keluhan, dan berisiko mendorong pedagang untuk keluar dari marketplace dan beralih ke kanal mandiri.

Seperti diketahui, terhitung mulai Mei 2026, sejumlah platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia—TikTok Shop kini menerapkan biaya layanan logistik yang dibebankan kepada penjual (seller) per pesanan, dengan perhitungan berdasarkan berat barang, jarak pengiriman, serta layanan logistik yang digunakan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat revisi Permendag 31/2023 untuk memperkuat transparansi dan keadilan dalam pengenaan biaya oleh platform e-commerce.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan aturan ini akan mengikat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) agar lebih terbuka kepada para pedagang, termasuk terkait biaya logistik yang belakangan menjadi sorotan.

Iqbal menjelaskan, dalam revisi aturan tersebut, platform diwajibkan menginformasikan seluruh komponen biaya secara transparan kepada pedagang, termasuk apabila terjadi perubahan biaya. Adapun, revisi beleid tersebut ditargetkan terbit dalam waktu dekat.

“Terkait pengenaan biaya, ke depan platform PMSE wajib menginformasikan setiap biaya yang dikenakan kepada Pedagang secara transparan. Termasuk juga ketika terdapat perubahan biaya, platform wajib menyampaikan informasi perubahan dimaksud dan mendapatkan persetujuan dari Pedagang melalui perjanjian tertulis atau kontrak elektronik,” kata Iqbal kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Namun, Iqbal menegaskan, pemerintah tidak secara spesifik mengatur batas besaran biaya yang dikenakan platform, melainkan memastikan tidak ada praktik yang merugikan pelaku usaha.

“Terkait besaran biaya admin, fokus kami adalah memastikan adanya prinsip transparansi, keadilan, dan tidak merugikan pelaku usaha. Dengan demikian, inovasi dan kompetisi antar platform tetap terjaga,” terangnya.

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan revisi Permendag akan mengatur prinsip-prinsip pengenaan biaya, termasuk kejelasan komponen, transparansi, serta larangan praktik yang berpotensi merugikan pelaku usaha.

Menurutnya, pengaturan tersebut mencakup seluruh jenis biaya yang dikenakan kepada pedagang, di mana penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) wajib menginformasikan seluruh komponen biaya, termasuk biaya logistik, guna menjaga ekosistem tetap sehat dan berkeadilan.

Adapun terkait biaya logistik, dia menegaskan pengenaannya harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha, khususnya penjual produk lokal. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya dialog antara platform dan seller.

“Kami juga terus memonitor agar ekosistem tetap kondusif dan kompetitif bagi produk lokal,” imbuhnya.

Shopee—TikTok Shop Cs Dipanggil

Sementara itu, Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan turunan untuk menjaga daya saing pelaku usaha kecil di platform e-commerce. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan pemerintah akan mempertemukan platform, asosiasi ritel, dan pelaku logistik untuk duduk bersama membahas persoalan biaya dalam ekosistem digital.

Menurutnya, langkah ini penting karena seluruh pihak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau mempertahankan kepentingan masing-masing, mengingat UMKM merupakan ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami akan mengumpulkan platform online, kemudian asosiasi-asosiasi peritel, sehingga kita duduk bersama, termasuk dengan logistiknya. Karena kita di sini nggak bisa mempertahankan ego masing-masing, karena UMKM itu jelas, dia itu adalah ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,” kata Helvi dalam konferensi pers di InaBuyer Expo 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyampaikan pertemuan antara Kementerian UMKM dengan platform e-commerce terkait kenaikan biaya logistik direncanakan berlangsung dalam waktu dekat untuk merumuskan langkah lanjutan.

“Insya Allah minggu depan ya. Kita mau atur jadwal Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman,” kata Temmy saat ditemui Bisnis.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti fenomena pelaku UMKM yang kini mulai meninggalkan platform e-commerce dan beralih ke penjualan mandiri. Dia mengaku telah beberapa kali menemui pelaku UKM yang memilih berjualan di luar platform karena dinilai lebih menguntungkan. Namun demikian, menurutnya, penjualan langsung ke konsumen juga memiliki risiko, terutama terkait kepastian transaksi.

“Kalau directly dengan konsumen, kan tidak ada jaminan apakah barang ini betul-betul dibeli oleh orang yang benar. Karena berapa kejadian COD ternyata barang retur. Begitu barang kembali kan harus tanggung juga ongkos kirimnya. Jadi sebetulnya menguntungkan tapi juga berisiko,” tuturnya.

Margin Menipis

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef, Izzudin Al Farras Adha, menilai kebijakan sejumlah platform e-commerce yang menyesuaikan biaya ongkir mendorong penjual untuk mempertimbangkan kembali keberadaan mereka di platform tersebut.

Bahkan, kondisi ini membuka peluang beralih ke website sendiri atau berjualan melalui media sosial, seiring tekanan terhadap margin yang semakin besar di tengah persaingan yang kian ketat.

“Jelas membuat penjual mempertimbangkan kembali kehadirannya di platform tersebut dan memungkinan untuk pindah ke website sendiri atau berjualan via media sosial. Sebab hal tersebut semakin menggerus margin penjual di tengah persaingan yang semakin ketat,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Lebih lanjut, Indef mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, termasuk dengan memperluas pasar ke luar negeri seperti Asia Tenggara. Selain itu, Indef juga menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan pasar domestik dari serbuan produk impor melalui e-commerce.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai praktik hubungan usaha antara platform e-commerce, penjual, dan pembeli selama ini cenderung menempatkan penjual sebagai pihak yang pertama menanggung kenaikan biaya.

Menurutnya, pola tersebut muncul karena persaingan di industri e-commerce cenderung lebih memanjakan konsumen. Ketika ada peningkatan biaya, beban umumnya lebih dahulu dialihkan kepada penjual dibandingkan pembeli.

Faisal menjelaskan kenaikan biaya logistik saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kenaikan harga bahan baku hingga biaya pengemasan. Namun, dalam struktur pasar digital, biaya tambahan tersebut pada akhirnya kembali dibebankan kepada pelaku usaha.

Dia menilai posisi tawar platform terhadap penjual semakin kuat karena platform menguasai akses pasar dan antarmuka dengan konsumen. Kebiasaan konsumen yang semakin bergantung pada aplikasi e-commerce membuat penjual pun makin bergantung pada platform untuk memperoleh pasar.

“… sehingga seringkali si penyedia jasa atau penjual untuk bisa mendapatkan market, jadi makin lama makin bergantung kepada e-commerce yang menguasai interface dengan konsumen atau market,” imbuhnya.

Dalam kondisi seperti itu, kenaikan biaya dinilai lebih berpotensi menekan penjual ketimbang pihak lain. Untuk itu, Faisal menilai pemerintah perlu hadir sebagai regulator untuk memastikan hubungan usaha yang lebih adil.

“Saya pikir ini perlu hadir pemerintah regulator, selaku pengambil kebijakan dan juga yang perlu memastikan hubungan kerja dan hubungan usaha yang lebih adil, yang lebih win-win solution, apalagi kalau berbicara masalah pengembangan UMKM,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Metode pembayaran Cash on Delivery (COD) pada platform e-commerce dikeluhkan oleh seller. Barang yang dikembalikan terkadang rusak, yang membuat seller merugi.

Seorang penjual di platform e-commerce mengaku mengalami kerugian material akibat kebijakan pengembalian barang yang dinilai tidak adil. Pembeli dengan metode pembayaran COD mengembalikan produk dalam kondisi tidak lengkap, namun keputusan tetap memenangkan pihak pembeli.

Ida, penjual produk Tupperware di Shopee, menceritakan pengalamannya saat mengirimkan botol beserta tutupnya dalam kondisi menyatu. Keesokan harinya setelah paket diterima, pembeli mengajukan permohonan pengembalian barang, namun hanya mengembalikan botol tanpa tutupnya.

"Botol juga kalau tidak sengaja dibuka tutupnya tidak mungkin lepas dari botolnya," ujar Ida kepada Bisnis, dikutip Selasa (14/4/2026).

Ida menambahkan bahwa kondisi dus pembungkus paket saat diterima kembali dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Dia menggunakan dus tebal sebagai pelindung pengiriman.

Kondisi tersebut, menurutnya, memperkuat indikasi bahwa tutup botol tidak tercecer selama proses pengiriman, melainkan diambil oleh pembeli sebelum pengembalian dilakukan.

Ida menyatakan telah berupaya menghubungi pembeli melalui fitur chat di aplikasi Shopee untuk menanyakan ketidaklengkapan barang yang dikembalikan. Namun, seluruh pesannya hanya dibaca tanpa ada respons dari pihak pembeli.

Meski demikian, Shopee tetap memenangkan klaim pengembalian barang dari pembeli. Ida menilai keputusan tersebut hanya didasarkan pada unggahan foto dari pembeli, tanpa disertai video unboxing sebagai bukti kondisi barang saat diterima.

"Pembeli hanya menyertakan gambar tanpa video unboxing, pembeli bisa dimenangkan walaupun seller sudah banding menyertakan video packing," kata Ida.

Kerugian yang dialami Ida tidak berhenti pada kehilangan komponen barang. Dia juga harus menanggung biaya ongkos kirim dua arah dari seller ke pembeli, maupun dari pembeli kembali ke seller meski berada di posisi yang dirugikan dalam kejadian tersebut.

Ida menyebut kondisi ini sebagai bentuk pembebanan yang tidak proporsional kepada penjual. Menurutnya, kebijakan yang terlalu memihak pembeli justru membuka celah bagi praktik penipuan yang dapat merugikan ekosistem perdagangan di platform tersebut.

"Dengan selalu memanjakan pembeli nakal, berarti Shopee memberi peluang dan mengundang maling-maling lainnya di marketplace Shopee," ujar Ida.

Ida mengaku masih dalam proses mengajukan banding dengan menyertakan rekaman video proses pengemasan sebagai bukti tambahan kepada pihak Shopee. Dia berharap mekanisme banding tersebut dapat menjadi saluran penyelesaian yang lebih adil bagi para penjual.

Kasus yang dialami Ida mencerminkan keluhan yang kerap disuarakan oleh komunitas penjual daring di berbagai forum digital. Banyak seller mengeluhkan minimnya perlindungan terhadap penjual dalam sistem resolusi sengketa yang dinilai asimetris.

Metode COD, yang menjadi salah satu fitur unggulan platform e-commerce untuk menjangkau segmen konsumen yang belum terbiasa dengan pembayaran digital, sejatinya menyimpan risiko tersendiri bagi penjual.

Meski mewajibkan bukti video unboxing, kerap kali e-commerce tetap menerima pengajuan barang kembali yang akhirnya dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

Bisnis.com, JAKARTA — TikTok Shop akan memberlakukan struktur biaya baru bagi para mitra penjualnya di Indonesia. Platform e-commerce ini akan menerapkan Biaya Layanan Logistik untuk seluruh pesanan baru mulai 1 Mei 2026.

Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada pukul 10:00 WIB. Seluruh transaksi yang tercipta setelah waktu tersebut akan secara otomatis dikenakan biaya tambahan di tingkat penjual.

Pihak TikTok menjelaskan bahwa Biaya Layanan Logistik mencakup seluruh rangkaian operasional pengiriman barang. Hal ini meliputi pemrosesan pesanan, koordinasi logistik, hingga tahap pengiriman akhir ke alamat pembeli.

Besaran biaya ini tidak dipatok tetap, melainkan dihitung berdasarkan persentase dari ongkos kirim yang dibayarkan oleh pembeli. Variabel penghitungan bergantung pada beberapa faktor utama seperti berat paket dan jarak tempuh.

“Biaya ini ditanggung sepenuhnya di sisi penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli saat proses pembayaran (checkout),” tulis pihak TikTok dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (11/4/2026).

TikTok memastikan pengalaman belanja konsumen tetap terjaga tanpa adanya kenaikan biaya yang terlihat langsung pada faktur belanja. Fokus kebijakan ini lebih diarahkan pada manajemen beban operasional antara platform dan mitra usaha.

Berdasarkan data indikatif, besaran biaya layanan ini sangat bervariasi tergantung pada zona pengiriman. Untuk rute internal Pulau Jawa, pengiriman standar dikenakan biaya dari Rp260 hingga Rp3.000 dengan rata-rata sebesar Rp950 per pesanan.

Masih di wilayah Jawa, layanan pengiriman ekonomi menawarkan tarif yang lebih rendah dengan rentang mulai dari Rp100 hingga Rp3.000. Sementara itu, layanan kargo untuk barang besar dipatok pada kisaran Rp1.250 hingga Rp3.000.

Untuk pengiriman lintas pulau, biaya yang dikenakan mengalami penyesuaian mengikuti kompleksitas distribusi. Pengiriman dari Jawa ke Sumatra menggunakan layanan ekonomi memiliki rata-rata biaya sebesar Rp1.750 per transaksi.

Sementara itu, pengiriman menuju Nusa Tenggara menunjukkan angka rata-rata sebesar Rp1.450 untuk layanan ekonomi. Data ini menunjukkan adanya gradasi biaya berdasarkan efisiensi rute logistik nasional yang telah dipetakan perusahaan.

Untuk wilayah terjauh seperti Kepulauan Maluku dan Papua, biaya layanan logistik dipatok pada angka maksimal. Layanan pengiriman standar untuk rute menuju Indonesia Timur ini secara konsisten berada di level Rp3.000 per pesanan.

Para penjual dapat memantau rincian biaya ini secara transparan melalui fitur Seller Center yang disediakan platform. Informasi detail tersedia pada menu Keuangan di kolom rincian jumlah penyelesaian pembayaran.

Transparansi ini memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan kalkulasi ulang terhadap strategi penetapan harga produk mereka. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis di platform TikTok Shop setelah kebijakan mulai diimplementasikan.