Kebijakan sebagai upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) melakukan penyesuaian tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang yang mulai berlaku untuk pemesanan sejak 1 Juli 2026.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa," kata Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan penyesuaian tarif tidak berlaku untuk seluruh jenis layanan, melainkan hanya mencakup beberapa kategori muatan, yaitu dry container high cube, kendaraan golongan III, general cargo, dan general cargo khusus.

"Sementara itu, pemesanan yang telah dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya," ujarnya.

Dia mengatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan, agar layanan angkutan muatan tetap berjalan optimal di tengah peningkatan biaya operasional serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan.

"Bagi Pelni yang terpenting bukan hanya mengangkut barang sampai tujuan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan semakin baik," ujar Ditto.

Perusahaan pelayaran itu berkomitmen agar layanan logistik yang disediakan tetap andal, aman, dan mampu menjawab kebutuhan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan penyesuaian tarif tersebut, Pelni juga terus melakukan berbagai peningkatan layanan, seperti memastikan ketersediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, meningkatkan standar pengelolaan depo kontainer, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh layanan asuransi muatan.

Selain itu, menghadirkan layanan muatan baru berupa dry container high cube, yaitu peti kemas dengan dimensi lebih tinggi dibandingkan kontainer reguler 20 feet, sehingga memiliki kapasitas muatan yang lebih besar.

Pelni juga menyederhanakan klasifikasi kendaraan dengan menggabungkan kendaraan golongan IIIA dan IIIB menjadi satu kategori, yakni golongan III, sehingga kedua jenis kendaraan tersebut kini dikenakan tarif yang sama.

Sementara untuk layanan general cargo, Pelni menerapkan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan wilayah layanan masing-masing daerah.

Adapun general cargo khusus merupakan layanan pengiriman komoditas buah-buahan dan sayuran yang ditempatkan di car deck KM Dobonsolo dan KM Ciremai, sehingga kualitas dan kesegaran muatan dapat lebih terjaga karena disimpan pada area dengan suhu yang lebih stabil.

Ditto menambahkan masyarakat maupun pelaku usaha tetap memiliki kesempatan memperoleh tarif khusus sesuai kebijakan perusahaan.

"Kami tetap membuka kesempatan bagi pengguna jasa untuk mengajukan tarif diskon melalui koordinasi dengan cabang muat sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ditto.

Ia mengimbau pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi MyCargoo! maupun kantor cabang Pelni agar proses pengiriman muatan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan.

Ditto juga mengingatkan pemesanan muatan melalui aplikasi MyCargoo! dibuka mulai H-7 sebelum keberangkatan kapal.

Adapun batas waktu (closing time) pemesanan berbeda untuk setiap jenis muatan, yaitu 24 jam sebelum keberangkatan untuk kontainer, 2 jam sebelum keberangkatan untuk general cargo dan kendaraan, serta 30 menit sebelum keberangkatan untuk layanan Redpack.

Bagi masyarakat maupun pengguna jasa yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait penyesuaian tarif dan layanan angkutan muatan, ia mengimbau untuk menghubungi kantor cabang Pelni terdekat agar mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.

Melalui kebijakan ini, Pelni berharap layanan angkutan muatan kapal penumpang dapat terus memberikan pelayanan yang semakin berkualitas, mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tetap terjaga dalam sasaran target, dengan realisasi 3,34 persen (yoy), berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara bank sentral bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, inflasi yang terjaga juga didukung oleh penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional serta konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh BI.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen (rentang 1,5-3,5 persen) pada 2026 dan 2027,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/7), IHK pada Juni 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to- month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,34 persen (year-on-year/yoy).

Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,22 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh tingginya harga komoditas global di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat 2,76 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,59 persen (yoy).

Kelompok volatile food pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,22 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 5,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 6,24 persen (yoy).

“Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi erat pengendalian inflasi Bank Indonesia bersama TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), serta implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS),” kata Ramdan.

Sementara itu, kelompok administered prices pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 1,41 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,52 persen (mtm).

Inflasi kelompok administered prices terutama disumbang oleh komoditas bensin dan tarif angkutan udara seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 3,42 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,07 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Agrinas Pangan Nusantara menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pengurus dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), di tengah ancaman pengunduran diri massal ratusan pengurus KDMP di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Agrinas menilai koperasi hanya akan menjalankan fungsi pemberdayaan jika pengurus berperan sebagai pengelola aktif, bukan sekadar menjalankan tugas administratif.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan, transformasi koperasi membutuhkan partisipasi aktif anggota dan pengurus agar mampu melahirkan kepemimpinan yang tumbuh dari masyarakat.

"Transformasi dari persetujuan pasif ke aktif tidak terjadi dengan sendirinya,” kata Joao kepada Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

“KDMP membutuhkan apa yang disebut intelektual organik, bukan intelektual akademis yang datang dari luar, melainkan mereka yang tumbuh dari dalam kelas itu sendiri, yang mengartikulasikan pengalaman, kepentingan, dan pandangan dunia kelasnya menjadi kesadaran yang terorganisir," ujar Joao.

Menurut dia, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menjadi ruang lahirnya kader petani yang mampu mengelola usaha, memahami kebijakan, hingga memperjuangkan kepentingan anggotanya.

"KDKMP, bila dikelola dengan benar, dapat menjadi sekolah bagi lahirnya intelektual organik petani. Rapat anggota, pelatihan, pengelolaan unit usaha, dan musyawarah koperasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan arena pendidikan politik di mana kesadaran kelas dibentuk dan diuji," katanya.

Joao menegaskan, koperasi yang hanya menjadikan anggota sebagai penerima manfaat pasif akan kehilangan fungsi pemberdayaan.

"Koperasi yang mereduksi anggotanya menjadi penerima manfaat pasif memandulkan fungsi ini. Sebaliknya, koperasi yang menempatkan petani sebagai pengelola aktif, yang membuat mereka berpikir, berdebat, dan memutuskan, sedang menumbuhkan lapisan intelektual organik yang menjadi prasyarat bagi setiap proyek kontra-hegemoni," ucapnya.

Menurut dia, keberhasilan KDMP tidak diukur dari besarnya omzet, melainkan dari kemampuan koperasi membangun partisipasi aktif anggota dan memperkuat posisi petani dalam sistem ekonomi.

"KDKMP berdiri tepat di persimpangan ini. Ia dapat berhenti pada fungsi defensif sebagai jaring pengaman, atau melangkah lebih jauh menjadi ruang yang mentransformasikan ekonomi moral menjadi proyek ekonomi kolektif yang sadar diri dan mampu menantang hegemoni kapital," kata dia.

Joao mengingatkan, KDMP berisiko kehilangan tujuan awal jika hanya menjadi instrumen yang memperkuat hegemoni kapital dengan wajah kerakyatan.

“Keberhasilan sejati Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak terletak pada besarnya omzet, melainkan pada bentuk persetujuan yang dibangun, lahirnya intelektual organik dari rahim koperasi, serta kemampuan mentransformasikan kesadaran defensif menjadi kesadaran kelas yang terorganisir," tutur Joao.

Sebelumnya, ratusan pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang tergabung dalam Forum KMP Kabupaten Blitar mengancam mengundurkan diri jika tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan usaha koperasi.

Mereka menilai pengambilalihan pengelolaan usaha oleh PT Agrinas Pangan Nusantara tanpa dasar hukum pelimpahan kewenangan membuat pengurus tetap menanggung tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan pengelolaan atau kerugian koperasi.

Ketua Forum KMP Kabupaten Blitar Nefi Destiandri mengatakan, meski usaha KDMP dikelola PT Agrinas, tanggung jawab hukum tetap berada di tangan pengurus koperasi.

“Kalau misalnya nanti usaha yang dijalankan ini ada salah kelola, terjadi kerugian karena kelalaian, siapa yang dimintai pertanggung jawaban,” ujar Nefi dalam diskusi yang diikuti puluhan pengurus KDMP dan mahasiswa di Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar, Selasa (30/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk periode Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi serta 24 golongan pelanggan bersubsidi.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi, Selasa (1/7/2026).

Penetapan tarif listrik tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan parameter ekonomi makro, yakni kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Bahlil menjelaskan, parameter ekonomi makro untuk penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026. Nilai kurs tercatat sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, ICP sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi 0,21 persen, dan HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara.

Menurut dia, berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut sebenarnya berpotensi menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun, pemerintah memilih mempertahankan tarif demi menjaga konsumsi masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga mempertahankan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi. Kelompok tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan listrik secara bijak dan efisien guna mendukung ketahanan serta kemandirian energi nasional. Di sisi lain, PT PLN (Persero) diminta terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan mengoptimalkan efisiensi operasional.

Adapun tarif listrik pelanggan bersubsidi yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 yakni rumah tangga 450 VA sebesar Rp415 per kWh, 900 VA subsidi Rp605 per kWh, dan 900 VA rumah tangga mampu Rp1.352 per kWh.

Sementara itu, tarif pelanggan rumah tangga nonsubsidi untuk daya 1.300 VA dan 2.200 VA ditetapkan sebesar Rp1.444,70 per kWh. Adapun pelanggan rumah tangga daya 3.500 VA ke atas dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh.

Untuk pelanggan bisnis dan pemerintah, tarif golongan B-2/TR dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA sebesar Rp1.444,70 per kWh. Sementara golongan P-1/TR untuk kantor pemerintah dan P-3/TR untuk penerangan jalan umum dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan tarif ojek online tidak mengalami kenaikan seiring kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 8 persen sebagai bentuk keberpihakan kepada pengemudi.

"Enggak, enggak naik. Tarif enggak naik," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menhub menegaskan hal itu saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan aplikator menaikkan tarif apabila menilai potongan komisi 8 persen terlalu kecil, seraya memastikan tarif ojek online tidak akan mengalami kenaikan.

Dudy menjelaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif karena salah satu komponen pembentuk tarif, yakni biaya asuransi, kini telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan aplikator.

Dengan ditanggungnya biaya asuransi oleh aplikator, komponen tersebut tidak lagi relevan dimasukkan dalam perhitungan tarif sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif.

Menurutnya, kenaikan tarif justru berpotensi mengurangi daya beli masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah pesanan yang akhirnya merugikan pengemudi meskipun potongan komisi telah diperkecil.

"Nah kalau ini tarif naik, ini nanti bebannya ke masyarakat. Sebenarnya nanti juga akan memukul balik kepada para pengendara. Karena kalau kesannya kan 8 persen (potongan komisi) itu bagus buat mereka, tapi kalau enggak ada order, kan jadi bumerang juga buat mereka," beber Menhub.

Karena itu, pemerintah memilih menjaga tarif tetap stabil agar keseimbangan antara kepentingan pengemudi, aplikator, dan pengguna jasa transportasi daring tetap terpelihara.

Bahkan menurut Dudy, para perusahaan aplikator juga tidak pernah meminta pemerintah menaikkan tarif setelah kebijakan penurunan potongan komisi menjadi 8 persen diputuskan.

Ia menilai perusahaan telah memahami mempertahankan tarif merupakan langkah penting untuk menjaga jumlah pelanggan sehingga permintaan layanan tetap terjaga di tengah perubahan kebijakan.

Terkait kemungkinan perubahan tarif pada layanan premium, Dudy mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan bisnis masing-masing aplikator karena layanan inovatif berada di luar kategori layanan dasar.

Menurut dia, pemerintah hanya mengatur tarif layanan dasar atau kelas ekonomi, sedangkan layanan khusus dengan fasilitas tambahan dapat disesuaikan oleh perusahaan sesuai strategi bisnis masing-masing.

"Iya kelas ekonomi. Kalau nanti dia melakukan inovasi seperti misalnya comfort pakai Harley Davidson gitu. Ya tentu dia akan menggunakan, harus memilah gitu," jelasnya.

"Ya sama seperti Bluebird lah. Kan ada yang eksekutif, yang lebih mahal. Ya itu pilihan ke masyarakat mau menggunakan itu atau tidak," tambah Dudy.

Meski demikian, Dudy mengakui pemerintah tidak dapat menjamin seluruh harga yang ditawarkan aplikator kepada konsumen akan tetap sama karena perusahaan memiliki kewenangan mengelola produk layanannya.

Namun, ia meyakini aplikator akan lebih memilih melakukan penyesuaian internal dibanding membebankan perubahan biaya kepada konsumen demi menjaga daya saing dan loyalitas pelanggan.

Dudy memperkirakan perusahaan akan menerapkan mekanisme subsidi silang dari layanan yang memberikan keuntungan lebih besar untuk menopang layanan dasar agar tetap kompetitif di pasar.

Menhub juga mengatakan mayoritas perusahaan aplikator transportasi daring telah menyatakan kesiapan menerapkan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal delapan persen sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Perusahaan besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim pada prinsipnya telah siap menjalankan ketentuan baru tersebut meski tetap memerlukan sejumlah penyesuaian internal dalam operasional perusahaan.

"Tapi kalau seperti Grab, GoTo, maupun Maxim sepertinya mereka sudah siap, tentunya dengan keseimbangan yang baru ada adjustment-adjustment atau ada penyesuaian-penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Menhub.

Adapun kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal 8 persen mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) selama triwulan III atau periode Juli-September tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi, tidak mengalami kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik triwulan III 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

Akan tetapi, pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalihkan pengurusan dokumen E-Pas Kecil dari yang semula bersifat personal menjadi tanggung jawab kolektif sebagai solusi atas kesulitan nelayan mengurus dokumen jika dilakukan sendiri.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim menjelaskan selama ini nelayan mengalami kesulitan dalam mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat belum memiliki dokumen E-Pas Kecil. Prosedur penerbitan dokumen tersebut selama ini terhambat oleh proses pengukuran kapal yang menjadi wewenang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan.

"Oleh karena itu, kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat jumlah nelayan kita hampir 60.000 lebih yang ada di NTB, kesulitan untuk menyelesaikan masalah E-Pas Kecil-nya itu, kami mulai tahun ini akan berkomitmen seluruh kabupaten/kota kita bergandengan tangan menyelesaikan masalah nelayan ini. Tidak lagi diurus secara personal oleh mereka, tapi akan dikoordinir oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten menyelesaikan masalah ini," jelas Muslim, Selasa (30/6/2026).

Langkah koordinatif ini diambil karena dokumen E-Pas Kecil merupakan prasyarat mutlak yang mendasari nelayan untuk dapat mengakses aplikasi X-Star guna membeli BBM bersubsidi.

Melalui terobosan tersebut, Pemprov NTB berkomitmen penuh hadir di garda terdepan untuk memotong jalur birokrasi dan menyelesaikan hambatan administratif demi kesejahteraan masyarakat nelayan di NTB.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 573 yang meliputi kawasan Samudra Hindia dan WPP 713 di kawasan Laut Flores. Dua WPP ini menempatkan NTB pada posisi yang sangat strategis dalam peta perikanan nasional.

Dengan posisi strategis tersebut, Muslim menyebut sudah sepatutnya tata kelola perikanan daerah diarahkan pada komoditas yang memiliki daya saing global.

Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi mendalam kepada Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) atas capaian sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) yang berbasis di Inggris untuk pengelolaan tuna di WPP 713.

"Dua WPP ini telah memberikan posisi strategis bagi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita di NTB memastikan tata kelola komoditas perikanan kita harus berbasis pada komoditas yang mampu bersaing secara internasional. Sehingga tidak heran, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MDPI yang telah dinilai oleh MSC bahwa WPP 713 sudah mendapatkan sertifikat pengelolaan tuna di Nusa Tenggara Barat," ujar Muslim.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan sederet platform media sosial yang paling banyak disusupi spam komentar terkait judi online atau judol. Modus baru penyebaran konten judi online melalui kolom komentar tersebut tercatat meningkat 128% sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penyebaran spam komentar judi online paling banyak ditemukan di lima platform media sosial.

“Terutama di TikTok tercatat [kontribusi] 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, Youtube 10%, X 5%,” kata Meutya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dari sisi distribusi sasaran, Meutya menjelaskan spam komentar judi online paling banyak menyasar akun dengan tingkatengagementtinggi. Sebanyak 52% serangan ditujukan kepada influencer daerah, disusul akun instansi pemerintah sebesar 31%, media massa 12%, serta tokoh publik dan politisi sebesar 5%.

Menurut Meutya, influencer daerah dipilih karena memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar operator judi online. Sementara itu, akun-akun resmi dinilai lebih sulit diputus aksesnya, baik oleh Komdigi maupun platform media sosial, sehingga dimanfaatkan pelaku untuk memperluas jangkauan promosi.

Komdigi juga menemukan serangan tersebut dijalankan menggunakan mesin otomatis. Berdasarkan hasil analisis, bot memantau aktivitas media sosial secarareal time, mendeteksi akun yang mengalami lonjakan interaksi, lalu secara otomatis mengirim ribuan komentar spam ke berbagai platform sekaligus.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengungkapkan terjadi lonjakan 128% komentar spam yang mempromosikan judi online di sejumlah akun media sosial pemerintah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran modus pelaku yang semakin agresif dan terstruktur.

“Hasil analisis kami menunjukkan bahwa ini bukan komentar biasa. Bot otomatis memantau akun-akun yang memiliki interaksi tinggi, lalu secara cepat membanjiri kolom komentar dengan promosi dan tautan judi online,” ujar Alexander dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Komdigi juga menemukan pola serangan tersebut terhubung dengan jaringan afiliasi judi online, termasuk penggunaan tagar seperti #Rawitbet yang melibatkan aktor dari India dan Brasil. Mereka memanfaatkan kolom komentar akun publik sebagai media promosi karena lebih sulit dideteksi, termasuk dengan menunggangi tingginya perhatian publik terhadap Piala Dunia FIFA 2026.

Untuk menghindari sistem moderasi platform, para pelaku terus mengganti kata kunci, tagar, dan pola penyebaran spam agar lebih sulit dikenali secara otomatis. Menindaklanjuti temuan tersebut, Komdigi memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital, khususnya Meta, serta berkoordinasi dengan Kepolisian RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mempercepat penindakan terhadap jaringan judi online, termasuk pemutusan akses terhadap situs-situs yang terindikasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan promosi judi online. Kewaspadaan publik menjadi bagian penting dalam memutus rantai penyebaran kejahatan digital lintas negara ini,” tutup Alexander.

Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai Rp73,5 triliun per tahun selama periode 2018-2024.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” ujar Herman Saheruddin dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan nominal tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim. Namun, hal tersebut juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait iklim.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan Rp794 triliun hingga Rp800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” katanya.

Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklim, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

Pihaknya pun meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan para pelaku pasar mampu membangun kerja sama yang solid untuk mengatasi permasalahan iklim.

Hal tersebut karena diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk merealisasikan target iklim Indonesia.

“Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” ucap Herman.

Ia menuturkan dari sisi pembiayaan publik, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, dan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan dukungan dari sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance (bauran pembiayaan), serta kerja sama internasional melalui bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dan lembaga keuangan internasional.

“Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala kecepatan yang dibutuhkan,” tutur Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Teheran: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan aset negaranya senilai US$6 miliar yang selama ini dibekukan di Qatar akan segera dicairkan dan dikembalikan ke Iran.
Informasi tersebut disampaikan pada Senin (29/6) dan dikutip oleh kantor berita resmi Iran, IRNA.

Pezeshkian menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu dengan seorang ulama senior di Provinsi Qom, Iran bagian tengah. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan sejumlah perkembangan yang disebut sebagai hasil dari nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) perdamaian yang baru disepakati antara Iran dan Amerika Serikat.
Menurut Pezeshkian, total aset Iran yang masih tersimpan dan dibekukan di Qatar mencapai sekitar USD12 miliar.

Pemerintah Iran, kata dia, kini tengah melakukan berbagai langkah lanjutan untuk memulangkan sisa dana tersebut secara bertahap. Ia menilai MoU yang telah dicapai dengan Amerika Serikat menjadi pencapaian penting bagi negaranya. Presiden Iran menyebut kesepakatan tersebut membuka jalan bagi pencabutan sejumlah pembatasan terhadap ekspor minyak dan produk petrokimia Iran yang selama ini dikenai sanksi.

Pezeshkian juga mengklaim bahwa Amerika Serikat pada akhirnya mendorong Israel menerima kesepakatan perdamaian tersebut, meski menurutnya masih terdapat sejumlah pihak yang menolak implementasinya.

Di sisi lain, Presiden Iran kembali menegaskan bahwa program nuklir negaranya tidak ditujukan untuk mengembangkan senjata nuklir. Ia mengatakan aktivitas nuklir Iran akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan dijalankan sesuai kebijakan resmi yang telah diumumkan pemerintah.

Sebelumnya, pada 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani sebuah nota kesepahaman yang mencakup penghentian konflik di berbagai kawasan, termasuk Lebanon. Kesepakatan itu juga memuat komitmen kedua negara untuk memulai perundingan lanjutan dalam waktu 60 hari guna merumuskan perjanjian damai yang lebih komprehensif.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Ganesha Operation melalui konsep Ganesha Operation E-Sport sukses menggelar The Champion Race 2026, ajang kompetisi e-sport pendidikan nasional tahunan yang dipuncaki pada Sabtu (27/6) di Auditorium Cornerstone, Kota Bandung.

Di akhir pertandingan, tiga siswa keluar sebagai The Champion, yakni Fakhri Abbad El Fathin (SDN Cibubur 04 Jakarta) untuk kategori SD, Azka Fakhry Susanto (SMPN 1 Kota Blitar) untuk kategori SMP, dan Human Rafif Purnomo (SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan) untuk kategori SMA.

Ketiganya merupakan bagian dari 18 finalis The Champion Race 2026, yang harus menjawab soal-soal di antara sorak-sorai pendukung dari tribun penonton. Hitungan waktu yang terus berjalan, dan nama-nama peserta yang naik turun di leaderboard yang terbuka, membuat suasana semakin tegang.

Berbeda dari ujian atau olimpiade pada umumnya, The Champion Race menempatkan para peserta dalam situasi bertanding secara real-time menggunakan aplikasi GO Expert. Setiap jawaban yang masuk langsung memengaruhi posisi peserta pada leaderboard di layar utama, dengan pertandingan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi GO.

"Belajar itu bukan hanya di kelas, bukan hanya di buku, tetapi juga dalam setiap arena, termasuk di sini, dalam The Champion Race." ujar Direktur Utama Ganesha Operation, Bob Foster.

Untuk sampai ke babak Grand Final, peserta harus menyelesaikan minimal 6.000 soal di aplikasi GO Expert dengan tingkat ketepatan minimal 75 persen, meraih nilai 100 pada satu di antara ujian di sekolah, serta melewati 1 babak penyisihan dan 2 babak semifinal di cabang GO masing-masing.

Salah seorang finalis kategori SMP, Puspa Aristadewi dari Bantul, Jawa Tengah, mengakui sengitnya kompetisi The Champion Race 2026.

"Di grand final, atmosfernya benar-benar menegangkan. Ada banyak sekali suporter yang menyaksikan dan itu pengalaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, tampil di panggung seramai ini," ujar Puspa.

Kualitas kompetisi diperkuat dengan kehadiran dewan juri dari kalangan akademikus yang diketuai oleh Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Muchtaridi. Anggota dewan juri terdiri atas Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Nasrul Wathoni; Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN, Ade Mulyanah; Dosen dan Peneliti STEI, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kevin Marojahan Banjar Nahor; serta Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Mochamad Whilky Rizkyanfi.

Adapun babak ini turut dihadiri Kepala Bidang Pembinaan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, serta Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jakarta, Ubaidillah.

Di tahun ketiga penyelenggaraan ini, juara pertama The Champion Race 2026 kategori SMA mendapat hadiah motor dan tabungan pendidikan. Sementara untuk kategori SMP dan SD, juara pertama mendapat hadiah laptop dan tabungan pendidikan.

Dengan konsep perpaduan teknologi, kompetisi akademik, dan atmosfer pertandingan, Ganesha Operation E-Sport menegaskan diri sebagai pendekatan baru dalam dunia pendidikan Indonesia, bahwa belajar yang serius tidak selalu berat dijalani, dan tak harus kehilangan kesenangan di dalam kompetisi yang intens.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mematangkan model bisnis program angkot pintar setelah evaluasi operasional selama satu tahun terakhir menunjukkan hasil positif.

Meski demikian, tingginya harga armada berbasis listrik yang mencapai dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional membuat skema subsidi menjadi kunci utama keberlanjutan program tersebut.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan performa angkot pintar telah memenuhi harapan dari sisi layanan operasional.

Namun, tantangan anggaran pengadaan kendaraan menuntut adanya rumusan pembiayaan yang lebih matang agar implementasi transportasi ramah lingkungan ini dapat segera diperluas.

“Hasil evaluasi menunjukkan secara operasional angkot pintar sudah sangat baik. Tetapi tantangannya ada pada biaya pengadaan. Harga angkot listrik bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional,” kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Sebagai solusi, Pemkot Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan kini tengah menyusun skema pembiayaan strategis. Langkah ini dilakukan agar beban investasi para operator dapat ditekan melalui dukungan anggaran dari berbagai level pemerintahan.

Farhan menjelaskan bahwa armada angkot pintar tersebut nantinya tetap akan dioperasikan oleh koperasi angkutan kota yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi publik, seperti Kobutri, Kopamas dan Kobanter.

Selain pengadaan, pemerintah juga tengah mengkaji rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot untuk menyatukan entitas usaha yang saat ini masih terfragmentasi.

“Konvergensi masih terus dihitung. Menyatukan beberapa pemilik angkot menjadi satu entitas usaha bukan perkara mudah. Karena itu kami sedang menyusun model bisnis yang tepat,” ujarnya.

Farhan menekankan bahwa keberhasilan transformasi transportasi publik modern di Kota Bandung sangat bergantung pada sinergi subsidi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.

Baginya, dukungan pendanaan adalah instrumen wajib agar sistem ini tetap kompetitif dan layak secara ekonomi bagi para operator di lapangan.

“Mesti ada bisnis model yang fix di mana nanti Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sama-sama memberikan subsidinya. Karena harus disubsidi, tidak mungkin tidak,” tuturnya.