Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta PLN sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen berupa layanan ketenagalistrikan yang terdampak akibat mati lampu bergilir beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menegaskan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Moga menyebut kewajiban itu di antaranya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada pelanggan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen," jelas Moga dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (1/7).

Berdasarkan hasil koordinasi Kemendag dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi.

Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Immanuel Tarigan Sibero menekankan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik.

Hal tersebut seiring untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemendag juga menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen.

"Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke [email protected], serta melalui layanan telepon di (021) 3441839. Berbagai saluran ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang cepat, responsif, dan mudah dijangkau," kata Immanuel.

PLN telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

BUMN itu juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan dengan menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan Harga Referensi (HR) minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) atau Pungutan Ekspor (PE) periode Juli 2026 sebesar USD1.000,90 per metrik ton (MT).

Nilai tersebut turun USD28,61 atau 2,78 persen dibandingkan HR CPO periode Juni 2026 yang sebesar USD1.029,51 per MT.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan, penurunan HR CPO mencerminkan perkembangan harga di pasar global yang menjadi acuan penetapan BK dan PE.

Penurunan HR CPO dipengaruhi melemahnya permintaan global, terutama dari India sebagai salah satu negara importir utama, serta penurunan harga minyak mentah dunia yang turut menekan harga minyak nabati di pasar internasional.

"HR CPO periode Juli 2026 turun dibandingkan periode sebelumnya. Sesuai ketentuan, pemerintah menetapkan BK tetap sebesar USD148 per MT dan PE sebesar 12,5 persen dari HR CPO atau setara USD125,11 per MT," ujar Tommy dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Penetapan BK CPO periode Juli 2026 merujuk pada “Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025” sebesar USD148 per MT.

Adapun tarif layanan BLU BPDP atau PE CPO ditetapkan sebesar 12,5 persen dari HR CPO, atau setara USD125,11 per MT, merujuk pada “Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026”.

Penetapan HR CPO didasarkan pada rata-rata harga periode 20 Mei–19 Juni 2026 yang bersumber dari Bursa CPO Indonesia sebesar USD890,84 per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar USD1.110,97 per MT, dan harga CPO Rotterdam sebesar USD1.468,28 per MT.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, apabila selisih rata-rata harga dari tiga sumber melebihi USD40, penetapan HR menggunakan dua sumber harga yang menjadi median dan yang terdekat dengan median.

Berdasarkan ketentuan tersebut, HR CPO Juli 2026 dihitung menggunakan harga Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia sehingga ditetapkan sebesar USD1.000,90 per MT.

Di sisi lain, produk minyak goreng berupa refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih paling banyak 25 kilogram dikenakan BK sebesar USD 33 per MT. Daftar merek yang dikenakan tarif tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1503 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto Kurang Dari dan atau Sama Dengan 25 Kg.

Sementara itu, HR biji kakao periode Juli 2026 ditetapkan sebesar USD3.969,56 per MT, naik USD137,39 atau 3,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut mendorong HPE biji kakao menjadi USD3.646 per MT, meningkat USD134 atau 3,83 persen.

“Peningkatan HR dan HPE biji kakao dipengaruhi berlanjutnya gangguan pasokan akibat cuaca buruk dan penurunan produksi di negara-negara produsen utama kakao di Afrika Barat,” kata Tommy.

Penetapan BK biji kakao periode Juli 2026 mengacu pada “Kolom Angka 4 Lampiran Huruf cek font size B PMK Nomor 38 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 68 Tahun 2025”, yaitu sebesar 7,5 persen. Adapun tarif layanan BLU BPDP atau PE biji kakao juga sebesar 7,5 persen sesuai “Lampiran Huruf C cek font size PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026”.

Untuk komoditas kehutanan, HPE produk kulit pada Juli 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, HPE getah pinus naik menjadi USD1.002 per MT, atau meningkat USD22 atau 2,24 persen dibandingkan Juni 2026.

Pada kelompok produk kayu, HPE mengalami kenaikan pada beberapa komoditas, antara lain veneer dari hutan alam serta produk kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis sortimen lainnya, yaitu eboni, serta hutan tanaman jenis pinus, gmelina, dan sengon.

Sebaliknya, HPE mengalami penurunan pada veneer dari hutan tanaman, wooden sheet for packing box, wood in chips or particle, serta produk kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis meranti, rimba campuran, jati, dan hutan tanaman jenis akasia, karet, balsa, serta eucalyptus.

Adapun HPE chipwood, wood in chips or particle, kayu olahan dari jenis merbau, hutan tanaman jenis sungkai, serta kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000–10.000 mm² tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) emas turun 5,36% pada periode 1–14 Juli 2026. Penurunan tersebut terjadi seiring pelemahan harga emas global yang dipicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1505 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar, HPE emas turun menjadi US$135.512,62 per kilogram dari US$143.190,64 per kilogram pada periode kedua Juni 2026.

Pada saat yang sama, Harga Referensi (HR) emas juga turun menjadi US$4.214,92 per troy ounce (t oz) dari sebelumnya US$4.453,73 per t oz. Ketentuan tersebut berlaku untuk periode 1–14 Juli 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menjelaskan selama periode pengumpulan data, HPE emas turun sebesar 5,36%. Penurunan HPE dan HR emas pada periode pertama Juli 2026 dipengaruhi penguatan nilai tukar dolar AS dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS.

“Penurunan HPE dan HR emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar AS dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS,” kata Tommy dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Tommy menuturkan kebijakan suku bunga yang masih berada pada level tinggi turut menekan harga emas. “Karena emas tidak memberikan imbal hasil berupa bunga maupun dividen sehingga investor cenderung beralih ke instrumen investasi berbunga yang menawarkan tingkat pengembalian lebih pasti,” imbuhnya.

Menurut Tommy, kondisi tersebut mendorong investor mengalihkan investasinya dari emas ke instrumen keuangan dengan potensi imbal hasil yang lebih menarik.

Lebih lanjut, dia menambahkan, peralihan investasi tersebut berdampak pada melemahnya permintaan emas di pasar global. Di sisi lain, pasokan emas tetap terjaga di tengah penurunan permintaan sehingga memicu koreksi harga emas di pasar internasional dan berdampak pada turunnya HPE serta HR emas.

Adapun, HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).

“Penetapan HPE dan HR emas merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi, termasuk masukan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan Harga Referensi (HR) komoditas emas untuk periode 1-14 Juli 2026.

Pada periode ini, HPE dan HR emas tercatat mengalami penurunan seiring penguatan dollar AS dan naiknya imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1505 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar, HPE emas periode pertama Juli 2026 ditetapkan sebesar 135.512,62 dollar AS per kilogram. Angka ini turun 5,36 persen dibandingkan periode kedua Juni 2026 yang mencapai 143.190,64 dollar AS per kilogram.

Sementara itu, HR emas juga turun menjadi 4.214,92 dollar AS per troy ounce (t oz), dari sebelumnya 4.453,73 dollar AS per troy ounce.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan, penurunan HPE dan HR emas terjadi selama periode pengumpulan data akibat perubahan kondisi pasar keuangan global.

"Penurunan HPE dan HR emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar AS dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS. Selain itu, kebijakan suku bunga yang masih berada pada level tinggi turut menekan harga emas karena emas tidak memberikan imbal hasil berupa bunga maupun dividen sehingga investor cenderung beralih ke instrumen investasi berbunga yang menawarkan tingkat pengembalian lebih pasti," ujar Tommy dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, kenaikan imbal hasil obligasi AS membuat instrumen keuangan berbunga menjadi lebih menarik bagi investor dibandingkan emas. Kondisi tersebut mendorong terjadinya pergeseran alokasi investasi dari logam mulia ke aset keuangan lainnya.

Tommy menambahkan, peralihan investasi tersebut berdampak pada melemahnya permintaan emas di pasar global. Di sisi lain, pasokan emas tetap terjaga sehingga koreksi harga di pasar internasional tidak dapat dihindari.

"Peralihan investasi tersebut berdampak pada melemahnya permintaan emas di pasar global. Sementara itu, pasokan emas yang tetap terjaga di tengah penurunan permintaan memicu koreksi harga emas di pasar internasional dan berdampak pada turunnya HPE serta HR emas," katanya.

Ia menjelaskan, penetapan HPE dan HR emas dilakukan berdasarkan data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).

"Penetapan HPE dan HR emas merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi, termasuk masukan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian," tutur Tommy.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, mengakui harga daging ayam dan telur ayam ras anjlok karena masa libur sekolah.

Masa libur membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah.

“Memang salah satu faktornya, MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sekolah libur ini kan juga libur,” kata Busan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Busan mencontohkan, karena SPPG sedang berhenti menyalurkan MBG untuk siswa sekolah serapan bahan pangan menjadi berkurang.

Akibatnya, sejumlah komoditas mengalami kebanyakan stok dan mengakibatkan harga jatuh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Saat Busan berkunjung ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah misalnya, mendapati telur dipasaran dijual Rp 26.000. Padahal, HET telur Rp 30.000 per kilogram.

Kemudian, daging ayam dijual Rp 36.000 padahal HET di angka Rp 40.000 per kilogram.

“Memang telur sama daging ini lagi surplus ya, jadi dia oversupply,” ujar Busan.

Untuk mengatasi stok berlebih itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyurati hotel, restoran, dan kafe (Horeka) untuk menyerap produk telur dan daging ayam telur peternak.

Tidak hanya itu, Kemendag juga menjajaki ekspor telur ke Singapura.

“Tapi memang belum dapat buyer tapi sudah kita jajaki supaya bisa diserap ke negara lain. Jadi ada kesempatan ekspor,” tutur Busan.

Sebagai informasi, pemerintah menghentikan penyaluran MBG bagi siswa di masa libur sekolah semester genap.

Akibatnya, permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan turun mengakibatkan harga anjlok.

Asosiasi peternak ayam petelur hingga ayam pedaging sudah mengeluh kepada pemerintah karena mereka menanggung kerugian akibat tingginya biaya produksi dan rendahnya harga jual.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons keluhan seller terkait kesulitan mengurus Nomor Induk berusaha (NIB). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), seluruh pedagang yang berjualan di platform digital diwajibkan memiliki NIB sebagai legalitas usaha.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal S. Shofwan mengakui pemenuhan kewajiban NIB bukan perkara mudah, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menetapkan kewajiban tanpa memberikan dukungan kepada para pelaku usaha.

“Di sisi lain, kami juga punya kewajiban memfasilitasi pelaku usaha,” kata Iqbal dalam webinar Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026, Kamis (25/6/2026).

Iqbal menjelaskan Kemendag telah bertemu dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekitar dua pekan lalu untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, termasuk persoalan teknis dalam sistem perizinan di Online Single Submission (OSS). Kemendag juga menggandeng marketplace dan asosiasi terkait guna mempersiapkan program pendampingan bagi para pedagang.

“Kami prioritaskan dulu kepada para pedagang-pedagang atau seller-seller yang sudah ada di dalam setiap platform,” imbuhnya.

Dia mengatakan Kemendag akan memfasilitasi proses pendaftaran melalui OSS dengan melibatkan BKPM. Pendampingan tersebut mencakup penjelasan persyaratan, tata cara pengunggahan dokumen, hingga penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.

“Agar pelaku usaha di Indonesia itu mulai bonafide dengan memiliki NIB,” katanya.

Iqbal juga mengakui proses pengurusan NIB tidak selalu mudah dan cepat. Karena itu, pemerintah memberikan masa transisi bagi para pedagang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Bagi pedagang yang telah berjualan sebelum aturan berlaku tetapi belum memiliki NIB, pemerintah memberikan waktu selama 18 bulan untuk mengurus perizinan.

Sementara itu, calon pedagang atau seller baru yang belum memiliki NIB diberikan masa tenggang selama enam bulan sejak mendaftarkan akun di platform e-commerce. Menurut Iqbal, masa enam bulan tersebut merupakan skema “3 bulan plus”, yakni tiga bulan pertama digunakan untuk menguji pasar dan tiga bulan berikutnya untuk mengurus legalitas usaha apabila aktivitas dagang dinilai berpotensi berkembang.

“Nah ini kami berikan waktu 6 bulan bagi para pedagang atau merchant atau seller untuk mengurus NIB-nya bagi yang baru ya, yang belum yang belum memiliki akun di platform e-commerce sebelumnya, 6 bulan sejak tanggal mendaftar di akun tersebut bukan bukan sejak tanggal 8 Juni [aturan berlaku],” kata Iqbal.

Dia menjelaskan perhitungan masa enam bulan dimulai sejak tanggal pendaftaran akun e-commerce. Adapun bagi pedagang lama, masa tenggang 18 bulan dihitung sejak 8 Juni 2026, atau sejak aturan mulai berlaku.

“Kami beri waktu agar kita bersama-sama bisa memenuhi kewajiban kita dalam konteks pemenuhan NIB,” ungkapnya.

Dalam Permendag 19/2026, Kemendag mewajibkan seluruh pelaku usaha yang berjualan melalui sistem elektronik memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB. Iqbal menjelaskan ketentuan tersebut berlaku bagi pedagang dalam negeri maupun luar negeri, sementara platform penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) juga diwajibkan memiliki izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kewajiban perizinan tidak hanya berlaku bagi perusahaan swasta, tetapi juga marketplace yang dimiliki badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), maupun lembaga semi-pemerintah.

Selain memiliki NIB, pedagang yang menjual barang wajib sertifikasi juga harus dapat membuktikan bahwa produknya telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, penjual lampu tidak hanya wajib memiliki NIB, tetapi juga harus menyertakan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) karena produk tersebut termasuk kategori yang wajib memenuhi standar.

Dia menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Menurutnya, pelaku usaha luar negeri tetap diperbolehkan berjualan di Indonesia sepanjang mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

“Yang pedagang di dalam negeri saja kita minta tunduk, apalagi yang di luar negeri, enggak adil rasanya kalau misalnya pedagang di dalam negeri kita wajibkan nomor induk berusaha dan kewajiban lainnya, sementara pedagang di luar negeri kita bebaskan,” katanya.

Iqbal menilai penyamaan perlakuan antara pedagang dalam negeri dan luar negeri diperlukan agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Selain itu, Permendag 19/2026 juga memuat sejumlah kewajiban bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), baik platform e-commerce, daily deals, maupun social commerce. PPMSE diwajibkan memfasilitasi pengurusan perizinan berusaha bagi pedagang, menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha, serta menolak pedagang luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pelaku usaha yang beroperasi di platform social commerce seperti Facebook dan Instagram wajib mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan menjelaskan social commerce maupun marketplace (lokapasar) tidak diperbolehkan bertindak sebagai produsen.

Dia memaparkan marketplace hanya berfungsi sebagai sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli, bukan sebagai entitas yang memproduksi barang untuk kemudian menjualnya di platform miliknya sendiri.

“Sama halnya dengan social commerce, social commerce itu hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, bahkan social commerce tidak boleh memfasilitasi transaksi di tempat tersebut berbeda dengan marketplace,” kata Iqbal dalam webinar Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026, Kamis (25/6/2026).

Iqbal menambahkan salah satu pembeda utama antara social commerce dan marketplace adalah fasilitas pembayaran. Social commerce tidak diperkenankan memfasilitasi transaksi pembayaran secara langsung di dalam sistem elektroniknya.

“Nah inilah pembedaan antara social commerce dengan marketplace,” ujarnya.

Iqbal menegaskan Permendag No. 19 Tahun 2026 juga memuat sejumlah kewajiban bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), termasuk platform e-commerce, daily deals, dan social commerce. Dalam aturan tersebut, PPMSE diwajibkan memfasilitasi pengurusan perizinan berusaha bagi pedagang, menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha, serta menolak pedagang luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026, Kemendag menegaskan aturan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi digital, termasuk terkait informasi produk dan keamanan transaksi. Regulasi ini juga ditujukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, transparan, kompetitif, serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan produk dalam negeri.

Aturan tersebut berlaku bagi pedagang, marketplace, social commerce, layanan ride-hailing yang memiliki fitur perdagangan, online travel agent (OTA), serta penyelenggara sarana perantara.

Salah satu ketentuan yang diatur adalah kewajiban seluruh pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha. Pedagang yang telah beroperasi diberikan masa transisi selama 18 bulan untuk mengurus NIB, sementara pedagang baru diberi waktu enam bulan.

Selain itu, biaya yang dikenakan dalam transaksi elektronik wajib disampaikan secara terbuka kepada pengguna. Ketentuan ini bertujuan agar konsumen maupun pedagang memahami seluruh komponen biaya yang muncul dalam proses transaksi.

Permendag juga mewajibkan platform memastikan informasi produk yang ditampilkan kepada konsumen lebih jelas dan transparan. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi potensi misinformasi sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi daring.

Di sisi lain, platform diwajibkan memberikan dukungan terhadap produk dalam negeri dan pelaku usaha mikro serta kecil. Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui pengaturan visibilitas produk di platform digital agar produk lokal memiliki peluang lebih besar ditemukan oleh konsumen.

Platform diperbolehkan mengatur algoritma pencarian maupun rekomendasi produk untuk meningkatkan keterlihatan produk lokal dan UMKM. Fasilitas tersebut hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki NIB, berstatus usaha mikro atau kecil, serta menjual produk dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, platform tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan atas pengaturan visibilitas tersebut.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan melepas ekspor produk fabrikasi baja struktural produksi PT Trimitra Fabrikasi Engineering (TFE) di Cilegon, Banten, Selasa (23/6/2026). Pengiriman ini menjadi bagian dari realisasi ekspor perusahaan ke Kanada dengan nilai mencapai USD216 ribu atau setara Rp3,85 miliar untuk periode Juni 2026.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, yang hadir langsung di lokasi pabrik, memberikan apresiasi tinggi atas capaian PT TFE. Ia menilai keberhasilan ini membuktikan bahwa industri nasional mampu menghasilkan produk manufaktur berdaya saing global yang memenuhi standar internasional.

“Ekspor hari ini menunjukkan kemampuan PT TFE dalam memenuhi kebutuhan pasar internasional dengan menjaga kualitas dan memenuhi standar global. Kemendag turut mendukung peningkatan kinerja ekspor produk-produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Kami harap, pelepasan ekspor kali ini memotivasi lebih banyak pelaku usaha untuk semakin menggiatkan ekspor produk bernilai tambah,” ujar Puntodewi dalam keterangan resmi, Selasa (23/6).

Puntodewi menekankan bahwa fabrikasi baja struktural merupakan produk manufaktur dengan nilai tambah tinggi berkat proses rekayasa dan fabrikasi lanjutan. Langkah ini selaras dengan kebijakan hilirisasi nasional yang berfokus pada penguatan daya saing serta peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap nilai ekspor Indonesia.

Merujuk pada data Januari–April 2026, ekspor nonmigas Indonesia tercatat menyentuh angka USD87,74 miliar, tumbuh 6,28 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sektor besi dan baja sendiri menyumbang nilai sebesar USD9,61 miliar pada periode tersebut.

“Khusus produk fabrikasi baja struktural, ekspor Indonesia tercatat sebesar USD39,68 juta pada Januari–April 2026. Komoditas tersebut juga mencatatkan tren pertumbuhan positif sebesar 6,08 persen dalam lima tahun terakhir (2021–2025),” ungkap Puntodewi.

Sebagai gambaran, sepanjang 2025, total ekspor besi dan baja Indonesia mencapai USD29,76 miliar dengan tren peningkatan 5,61 persen dalam lima tahun terakhir. Momentum ini dimanfaatkan dengan optimal oleh PT TFE, yang sepanjang semester pertama 2026 telah mencatatkan nilai ekspor mencapai USD4,51 juta atau Rp77,53 miliar ke berbagai negara.

Untuk menjaga tren positif tersebut, Kemendag terus memberikan dukungan fasilitasi bagi pelaku usaha dalam memperluas jangkauan pasar internasional.

“PT TFE juga telah kami fasilitasi untuk memperluas akses pasar ke kawasan Eropa dan Amerika pada Maret 2026 lalu. Kami menghubungkan PT TFE dengan perwakilan perdagangan RI di kedua kawasan untuk memperluas akses pasar dan menjajaki peluang kerja sama dengan calon buyer potensial,” tutur Puntodewi.

(Febrina Ratna Iskana)

ACEH - Respons cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah dalam menangani persoalan sanitasi di hunian sementara (huntara) di Kecamatan Ketol mendapat apresiasi. Langkah cepat BPBD dan DLHK Aceh Tengah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan warga.

Ketua Posko Wilayah Percepatan Rehab-Rekon (PRR) Aceh Safrizal ZA mengatakan, apresiasi diberikan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah melakukan penyedotan limbah di dua lokasi huntara warga di Kecamatan Ketol, Senin, 22 Juni 2026.

"Aksi tanggap darurat yang dilakukan kurang dari 24 jam sejak adanya laporan ini menyasar huntara warga Kampung Burlah di Pondok Balik dan Huntara Warga Kampung Bintang Pepara di Jalan Tengah, Kecamatan Ketol," ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Safrizal mengatakan pemerintah daerah memang harus hadir secara aktif dan tanggap dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Di masa kebencanaan pemerintah daerah harus aktif dan tanggap membantu masyarakat. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung menerjunkan armada ke lokasi begitu menerima laporan teknis,” ujarnya.

Aksi cepat pemda tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari rekomendasi tertulis yang dilayangkan oleh Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak pada Minggu, 21 Juni 2026.

Dalam laporannya setelah berkoordinasi dengan Reje atau Kepala Desa Bintang Pepara, Zam Zam mengungkapkan fasilitas septic tank MCK komunal di Huntara Desa Bintang Pepara telah penuh sehingga berisiko memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.

“Kondisinya meluap dan sangat berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, ISPA, hingga diare, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia di huntara. Ditambah lagi, warga tidak memiliki armada dan anggaran mandiri,” ungkapnya.

Selain persoalan sanitasi yang kini telah teratasi oleh pemda, laporan Satgas PRR Aceh juga mencatat dua persoalan krusial lain di Kecamatan Ketol yang membutuhkan intervensi lanjutan.

Persoalan pertama adalah lumpuhnya akses ekonomi akibat ruas jalan produksi menuju perkebunan warga mengalami longsor setelah dilanda curah hujan tinggi, sehingga biaya angkut hasil bumi melonjak drastis.

Persoalan kedua terkait dengan potensi kerawanan pangan karena warga huntara, khususnya lansia dan ibu hamil, mulai kekurangan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur.

Menanggapi situasi komprehensif ini, Safrizal meminta seluruh Tenaga Ahli Satgas PRR di berbagai daerah untuk senantiasa membangun komunikasi aktif dan sinergis dengan pemerintah daerah setempat.

“Keberadaan tenaga ahli di lapangan menjadi faktor penting sebagai penyambung lidah masyarakat dan penggerak instansi teknis. Terus jalin koordinasi agar setiap persoalan di lapangan cepat terdeteksi, dan pemulihan fisik serta ekonomi warga pascabencana bisa diatasi secara bersama-sama,” katanya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewanti-wanti pengecer Minyakita agar tidak menjual minyak goreng rakyat tersebut di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Ia menegaskan pengecer yang melanggar aturan berisiko masuk daftar hitam atau blacklist dan kehilangan akses pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) pangan.

Budi menyebut pemerintah saat ini tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food.

Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan harga sekaligus memastikan Minyakita sampai ke konsumen sesuai HET.

"Kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau ID Food itu pasti sesuai HET," ujar Budi dalam konferensi pers di Ayam Gepuk Pak Gembus Spot Plus, Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Menurutnya, Bulog dan ID Food akan menunjuk pengecer di pasar-pasar rakyat untuk menyalurkan Minyakita. Karena harga jual dari distributor hingga pengecer sudah diatur, maka pengecer dinilai tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.

"Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID Food," ujarnya.

Saat ini, kata Budi, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan minimal sebesar 35 persen. Namun pemerintah tengah menghitung kemungkinan untuk meningkatkan porsinya menjadi lebih dari 50 persen.

"Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung. Bisa saja misalnya di atas 50 persen," katanya.

Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta distribusi Minyakita dikelola sepenuhnya oleh BUMN guna memperbaiki tata kelola dan menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat.

Menanggapi arahan tersebut, Budi tidak menutup kemungkinan distribusi Minyakita ke depan akan semakin didominasi BUMN pangan.

Kendati, ia menegaskan prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan belum diputuskan apakah seluruh pasokan nantinya disalurkan 100 persen melalui Bulog dan ID Food.

"Nanti bertahap (penyaluran Minyakita 100 persen melalui BUMN), tidak langsung, karena sebagian kan masih disalurkan oleh pedagang di pasar," katanya.

Pemerintah sebelumnya memastikan HET Minyakita tetap bertahan di level Rp15.700 per liter dan belum akan dinaikkan.

Fokus pemerintah saat ini lebih diarahkan pada pembenahan distribusi dan penguatan pasokan di pasar rakyat.

Data Kemendag menunjukkan realisasi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat hingga pertengahan Juni 2026 mencapai 628.050 ton.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 317.925 ton atau 50,62 persen telah disalurkan melalui BUMN, sementara sisanya masih melalui jalur non-BUMN.

Penyaluran melalui BUMN didominasi oleh Bulog sebanyak 245.856 ton atau 39,15 persen dari total DMO, sedangkan ID Food menyalurkan 72.069 ton atau 11,48 persen.

Pemerintah menilai peningkatan distribusi melalui BUMN dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan harga Minyakita di tingkat konsumen. Meski demikian, rata-rata harga Minyakita nasional masih berada di atas HET.

Data Kemendag menunjukkan harga Minyakita pada minggu kedua Juni 2026 berada di kisaran Rp16.355 per liter. Meski masih melampaui HET, angka tersebut telah menurun dibandingkan beberapa bulan sebelumnya yang sempat menembus Rp17 ribu per liter.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025 mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kegiatan yang digelar secara daring pada Senin (15/6) tersebut diikuti pelaku usaha, asosiasi, surveyor, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Regulasi yang diundangkan pada 4 Juni 2026 itu disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung kelancaran arus barang melalui integrasi sistem elektronik yang lebih baik.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, mengatakan penyempurnaan kebijakan impor dilakukan dengan tetap menjaga aspek pengawasan dan kepatuhan.

"Permendag Nomor 18 Tahun 2026 menyempurnakan kebijakan impor untuk memastikan kelancaran arus barang, meningkatkan efektivitas layanan perizinan, dan meningkatkan integrasi sistem elektronik. Semua ini dilakukan sambil tetap menjaga aspek pengawasan dan kepatuhan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Kegiatan ini merangkul pelaku usaha dan lembaga terkait untuk menyatukan pemahaman regulasi. Direktur Impor Kemendag, Andri Gilang Nugraha, turut memaparkan evaluasi kebijakan secara mendalam.

Ia menjelaskan regulasi yang diundangkan pada 4 Juni 2026 ini memperkuat kepastian hukum. Aturan tersebut juga menyempurnakan mekanisme pengawasan yang telah berjalan sebelumnya.

Regulasi baru ini memuat empat substansi pokok yang wajib dipahami oleh pelaku usaha. Substansi pertama mengatur penerbitan Laporan Surveyor setelah masa berlaku Persetujuan Impor berakhir.

Aturan ini memberikan kelonggaran bagi importir yang telah menyelesaikan penelusuran teknis di negara asal. Laporan Surveyor tetap terbit meski terhambat proses administratif saat masa berlaku izin habis.

Substansi kedua fokus pada penguatan validasi antara Laporan Surveyor dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang. Kebijakan ini hadir untuk mengatasi ketidaksesuaian nomor dokumen yang kerap terjadi.

Validasi yang lebih tegas memastikan nomor Persetujuan Impor selalu konsisten. Sistem elektronik kini melacak data secara otomatis demi menjaga integritas dokumen perizinan.

Substansi ketiga menyesuaikan sanksi bagi importir yang tidak menyetor laporan realisasi impor. Laporan ini sangat penting untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional.

Mekanisme sanksi sebelumnya belum mampu menjangkau seluruh kasus ketidakpatuhan pelaku usaha. Kini, pemerintah berhak membekukan Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk komoditas terkait.

Penerapan sanksi tegas ini bertujuan mendisiplinkan importir dalam memenuhi kewajiban pelaporan administratif. Data pelaporan yang lengkap akan menjadi dasar akurat dalam merumuskan kebijakan.

Substansi keempat mengatur mekanisme penyelesaian hambatan terkait kelancaran arus barang impor. Ketentuan ini langsung berlaku sejak regulasi resmi diundangkan oleh pemerintah.

Pemerintah kini memiliki dasar hukum untuk merespons dinamika perdagangan secara lebih cepat. Langkah ini diambil demi melindungi kepentingan nasional dan memenuhi hajat hidup orang banyak.

Penyesuaian aturan ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan langsung dari Presiden. Kepatuhan seluruh pihak diharapkan mampu memperlancar ekosistem perdagangan di Indonesia.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan seluruh pelaku usaha, baik skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun usaha besar, yang berdagang di platform niaga elektronik (e-commerce) untuk segera memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kewajiban tersebut diatur dalam “Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)” yang berlaku sejak 8 Juni 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pengurusan NIB bersifat gratis dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha cukup mempersiapkan data identitas dan informasi usaha, kemudian membuat akun dan mengajukan NIB melalui laman https://oss.go.id.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha berkontribusi menegakkan regulasi sekaligus membuka kesempatan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan hingga program pembinaan dan kemitraan di pasar digital yang semakin kompetitif,” kata Mendag dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Mendag menambahkan, seiring berlakunya Permendag Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha setidaknya berupa NIB.

Selain itu, penyelenggara platform perniagaan elektronik juga wajib menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan berusaha selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform dan 6 bulan bagi pedagang baru.

Dia berharap, masa tenggang ini membuat proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dapat berjalan dengan lancar dan tidak memberatkan pelaku usaha.

Mendag menyebut sedikitnya lima manfaat utama kepemilikan NIB bagi pelaku usaha. Kelima hal tersebut, mencakup legalitas dan kepercayaan usaha, kemudahan berjualan di platform digital, akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah, kemudahan pengembangan dan perluasan usaha, serta peningkatan daya saing produk lokal.

Sebagai identitas resmi yang diterbitkan melalui sistem OSS, NIB memberikan kejelasan legalitas yang meningkatkan kepercayaan konsumen, mitra usaha, lembaga keuangan, maupun investor. Legalitas ini sekaligus menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk dapat terus berjualan secara sah di platform digital sesuai ketentuan Permendag Nomor 19 Tahun 2026.

NIB juga menjadi salah satu dokumen yang umum dipersyaratkan dalam pengajuan pembiayaan usaha, bantuan pemerintah, pelatihan, hingga pendampingan, sehingga memudahkan pelaku usaha mengakses berbagai program pemberdayaan.

“Selain sebagai bentuk legalitas usaha, NIB dapat menjadi akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai kemudahan, perlindungan, dan peluang pengembangan usaha. Dengan memiliki NIB, UMKM akan semakin kuat, memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan berbagai peluang di era perdagangan digital, dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen,” kata Mendag.

Lebih lanjut, kepemilikan NIB menjadi fondasi ketika usaha berkembang dan memerlukan izin lanjutan, sertifikasi, maupun kerja sama dengan pihak lain. Pelaku usaha yang memiliki kejelasan legalitas akan lebih mudah mengikuti program promosi, pengadaan barang dan jasa, kemitraan dengan industri besar, serta pembukaan peluang ekspor.

(NIA DEVIYANA)