Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pemerintah dan pelaku e-commerce belum membahas rencana kenaikan tarif layanan marketplace menjelang implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pedagang (merchant) melalui platform perdagangan digital.

Maman mengatakan pembahasan mengenai penyesuaian tarif layanan sengaja ditunda. Menurutnya, pemerintah bersama penyelenggara e-commerce masih memprioritaskan integrasi sistem agar implementasi kebijakan pemungutan pajak dapat berjalan lebih cepat.

“Sampai sekarang kesepakatan kami dengan e-commerce kami belum mau bicara tentang kenaikan, bukan kenaikan harga, kenaikan tarif. Ya betul dong? Kenaikan tarif. Jadi kalau kenaikan harga kesannya harga-harga barang nanti,” kata Maman di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Saat ditanya mengenai implementasi pemungutan pajak melalui marketplace yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2026, Maman enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia meminta agar rincian kebijakan tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Gini, bagi saya terkait urusan pajak untuk lebih jelasnya saran tanyakan detail kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak,” katanya.

Mulai 1 Agustus 2026, PPh atas pedagang di marketplace akan dipungut melalui empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025 yang diterbitkan tahun lalu, tetapi implementasinya sempat ditunda hingga akhir kuartal II/2026.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pajak e-commerce tersebut merupakan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22, bukan jenis pajak baru. Pedagang dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemungutan melalui marketplace bertujuan menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pelaku usaha, khususnya UMKM luring dan daring.

Tarif PPh Pasal 22 juga tidak berubah. Pelaku usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dikenai tarif 0%, sedangkan yang memiliki omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenai tarif 0,5%.

Bimo menjelaskan pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp500 juta tetap wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai PMK No. 37/2025 agar tidak dipungut pajak melalui marketplace mulai bulan depan.

“Syaratnya menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan PMK No.37/2025. Ini menjadi sinyal yang sangat penting ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil,” terangnya dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (2/7/2026).

PPh sebesar 0,5% yang dipungut dari pedagang dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dapat dikreditkan sebagai pajak tahun berjalan.

Bimo mengatakan penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli telah mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, serta penggunaan mekanisme rekening escrow. Keempat platform tersebut dinilai siap melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

“Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan,” terang Bimo.

Dari sisi pendataan, Bimo menyebut DJP telah mengantongi data jumlah pedagang di marketplace. Menurutnya, basis data tersebut terus bertambah seiring proses pengayaan dan integrasi dengan berbagai data transaksi lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif layanan Transjabodetabek seiring meningkatnya beban subsidi untuk rute-rute jarak jauh. Rencana ini memicu perdebatan karena di satu sisi tarif dinilai terlalu murah, sementara di sisi lain daya beli masyarakat masih menjadi pertimbangan utama.

Peneliti senior Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai penyesuaian tarif memang diperlukan karena tarif saat ini belum mencerminkan biaya layanan, terutama untuk rute panjang seperti Blok M–Bogor dan Blok M–Bandara Soekarno-Hatta.

"KRL saja kalau Bogor-Jakarta Kota Rp 6.000, Bogor-Manggarai Rp 5.000, kalau Rp3.500 sangat-sangat murah. Paling tidak harganya kompetitif dengan KRL," kata Deddy, Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, Deddy menekankan penyesuaian tarif harus mempertimbangkan kemampuan dan kemauan bayar masyarakat atau ability to pay-willingness to pay (ATP-WTP), mengingat kondisi ekonomi yang masih tertekan.

"Ini sedang krisis ekonomi. BBM naik walaupun Pertalite aman, tapi yang lain naik. Minyak goreng naik, beras naik, jangan sampai kenaikan tarif ini tambah membebani masyarakat. Menurut saya penyesuaian tarif tidak masalah, hanya perlu hati-hati soal penetapan tarif," ujarnya.

Ia juga menyoroti tarif rute Transjabodetabek SH12 (Blok M–Soekarno-Hatta) yang saat ini sebesar Rp 3.500 untuk jarak sekitar 65 kilometer. Menurut dia, tarif tersebut terlalu rendah dibandingkan biaya operasional layanan.

Deddy memperkirakan tarif yang lebih wajar untuk rute tersebut berada di kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu, terutama karena pengguna layanan tersebut umumnya menuju bandara.

"Kalau pengguna pesawat, tarif Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu masih sangat murah dan terjangkau. Tiket pesawat saja bisa jutaan rupiah, masa feeder ke bandara hanya Rp 3.500?" kata dia.

Namun, ia mengingatkan perlunya skema tarif khusus bagi pekerja bandara agar kenaikan tarif tidak memberatkan kelompok tersebut.

"Kalau untuk pegawai kerja di bandara, pegawai toko, restoran, mungkin dengan tarif Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu masih relatif mahal. Jadi khusus untuk bandara mungkin perlu disediakan tiket khusus bagi mereka pekerja bandara," ujarnya.

Deddy memperkirakan terdapat sekitar 50 ribu pekerja yang beraktivitas di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Ia menilai peningkatan penggunaan transportasi umum oleh kelompok ini dapat membantu mengurangi kemacetan dan penggunaan bahan bakar.

"Kalau mereka beralih ke transportasi umum, kemacetan bisa berkurang, penggunaan BBM subsidi juga berkurang, dan angka kecelakaan bisa ditekan. Karena itu yang perlu diincar sebenarnya adalah para pekerja bandara," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penyesuaian tarif Transjabodetabek sedang dikaji, terutama untuk rute-rute panjang yang memiliki biaya operasional lebih tinggi.

"Memang akan mengalami penyesuaian harga, terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan karena memang di tempat itu, misalnya yang ke Soekarno-Hatta itu ada tiga tempat parkir," kata Pramono.

Menurut dia, biaya operasional meningkat karena adanya biaya tambahan seperti parkir serta jarak tempuh yang panjang.

"Setiap parkir kan tidak ada yang gratis di Jakarta ini. Nah itu pasti ada tambahan. Kemudian juga yang ke Bogor," ujarnya.

Pramono menegaskan kenaikan tarif tidak akan diberlakukan secara seragam dan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

"Tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun, sebagai gubernur, saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini," katanya.

Ia juga membuka peluang penambahan kelompok masyarakat yang mendapatkan layanan transportasi gratis agar akses terhadap transportasi umum tetap terjaga.

Sementara itu, tren margin inflasi untuk biaya operasional terus melonjak, mulai dari harga bahan kimia, tarif listrik, hingga upah tenaga kerja

Semarang (ANTARA) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang, Jawa Tengah, melakukan harmonisasi tarif minum bagi pelanggan golongan niaga dan industri yang berlaku efektif mulai pemakaian tanggal 1 Juni 2026.

Direktur Utama PDAM Kota Semarang Ady Setiawan, di Semarang, Sabtu, mengatakan bahwa harmonisasi tarif untuk niaga dan industri dilakukan secara selektif dengan besaran 10-25 persen

Sedangkan tarif air minum untuk golongan rumah tangga dan sosial, kata dia, tidak mengalami perubahan.

Hal tersebut disampaikan di sela kegiatan perayaan Idul Adha 2026 dengan penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging, di Kantor PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 4 Tahun 2025 yang semestinya berlaku sejak tahun lalu, tetapi implementasinya sempat ditunda.

"Sebab, kuasa pemilik modal (KPM), dalam hal ini Wali Kota Semarang ingin melihat dan memastikan dulu pelayanan PDAM terhadap pelanggan," kata Wawan, sapaan akrabnya.

Menurut dia, ada beberapa faktor krusial yang menjadi alasan utama di balik harmonisasi tarif dan mendorong kebijakan ini harus diambil.

"Yakni, menjamin keberlanjutan layanan (Sustainability) yang sesuai indikator Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), operasional harus mencapai Full Cost Recovery (FCR) agar biaya operasional seimbang dengan pendapatan," katanya.

Selain itu kata dia, faktor kenaikan biaya produksi akibat inflasi juga menjadi pertimbangan, apalagi selama tujuh tahun terakhir tidak pernah menaikkan tarif.

"Sementara itu, tren margin inflasi untuk biaya operasional terus melonjak, mulai dari harga bahan kimia, tarif listrik, hingga upah tenaga kerja," katanya.

Wawan yakin bahwa kenaikan tarif air minum untuk golongan niaga dan industri itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap animo penggunaan air PDAM, sebab sudah ada perda yang mengatur pemakaian air bawah tanah (ABT).

"Kami yakin tidak berpengaruh pada penurunan (pelanggan, red.). Karena sudah ada Perda ABT yang mengharuskan pemakaian air PDAM. Di sisi lain, kami juga tidak mentang-mentang, tapi mendasarkan (kenaikan, red.) pada Permendagri," katanya.

Sementara itu, Direktur Umum PDAM Kitta Semarang Yulianto Prabowo menjelaskan kenaikan tarif bagi golongan niaga dan industri berkisar antara 10-25 persen, tergantung pada pemakaian blok masing-masing pelanggan.

Ia mencontohkan simulasi tarif, seperti untuk Niaga 1 (Blok 1) tarif awal Rp5.000,- naik 10 persen menjadi Rp5.500, kemudian untuk Niaga (Blok berikutnya) mengalami penyesuaian 15 persen menjadi Rp6.750.

Adapun data cakupan pelanggan terdampak berdasarkan parameter persentase pelanggan sekitar 9,8-10 persen atau 20.000 dari total pelanggan 214.000 pelanggan.

"Jika menghitung akumulasi inflasi selama tujuh tahun terakhir dengan asumsi 5 persen per tahun, seharusnya kenaikannya mencapai 35 persen. Namun, kita mengambil rentang bijak antara 10-25 persen saja demi menjaga daya beli pelaku usaha," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tentu saja, reformasi basis pajak tidak dapat dilakukan secara drastis

Jakarta (ANTARA) - Dalam satu dekade terakhir, kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap APBN cenderung meningkat dan relatif lebih stabil dibandingkan Pajak Penghasilan (PPh) yang sangat dipengaruhi siklus ekonomi dan fluktuasi laba dunia usaha.

Ketika ekonomi melambat, penerimaan PPh biasanya ikut tertekan. Sebaliknya, PPN tetap mampu menopang penerimaan karena bertumpu pada aktivitas konsumsi masyarakat yang cenderung terus berjalan.

Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara, tekanan ekonomi global, dan ruang fiskal yang semakin terbatas, pertanyaan penting saat ini bukan lagi apakah PPN masih relevan. Persoalannya bergeser pada seberapa optimal sistem PPN Indonesia mampu menangkap potensi konsumsi nasional yang sebenarnya sangat besar.

Di sinilah tantangan utamanya muncul. Berbagai indikator internasional menunjukkan bahwa produktivitas PPN Indonesia masih memiliki ruang perbaikan yang cukup lebar. Dua ukuran yang paling sering digunakan untuk menilai efektivitas PPN adalah C-efficiency ratio dan VAT Revenue Ratio (VRR).

Secara sederhana, kedua indikator tersebut mengukur seberapa dekat penerimaan aktual PPN dibandingkan dengan potensi ideal yang seharusnya dapat dipungut dari konsumsi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Indonesia memang menunjukkan perbaikan. C-efficiency ratio yang sempat berada di kisaran 42 persen pada masa pandemi meningkat mendekati 55 persen pada 2025. VRR juga bergerak naik dari sekitar 0,44 menjadi 0,58. Namun, angka tersebut masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara dengan sistem PPN yang lebih efisien.

Sebagai perbandingan, Selandia Baru memiliki VRR mendekati 0,96, yang menunjukkan hampir seluruh basis konsumsi berhasil masuk ke dalam sistem PPN. Jepang dan Korea Selatan juga mencatat rasio di atas 0,7. Sementara itu, Indonesia masih berada pada kelompok menengah bawah. Artinya, sebagian besar potensi konsumsi domestik belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan PPN.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama PPN Indonesia sesungguhnya bukan semata-mata tarif, melainkan masih sempitnya basis pajak. Ketika ruang politik untuk menaikkan tarif semakin terbatas, perluasan basis pajak (base broadening) menjadi pilihan kebijakan yang jauh lebih realistis dan berke

Fenomena “jebakan pertumbuhan”

Salah satu isu mendasar dalam desain PPN Indonesia terletak pada tingginya batas omzet untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada awalnya, kebijakan threshold tersebut dirancang untuk melindungi usaha kecil dari beban administrasi perpajakan yang terlalu berat. Secara konseptual, pendekatan ini memang memiliki justifikasi yang kuat.

Namun dalam praktiknya, threshold yang terlalu tinggi justru dapat menimbulkan distorsi ekonomi.

Banyak pelaku usaha akhirnya memiliki insentif untuk menahan omzet agar tetap berada di bawah batas registrasi PPN. Fenomena ini dikenal sebagai bunching. Berbagai studi internasional di Inggris, Finlandia, Jepang, hingga Thailand menunjukkan bahwa perilaku semacam ini memang nyata terjadi.

Sebagian pelaku usaha bahkan melakukan pemecahan usaha (firm splitting), mendirikan entitas baru, atau merekayasa pelaporan omzet agar tidak masuk ke dalam rezim PPN. Akibatnya, basis pajak menyempit dan pertumbuhan usaha justru menjadi terhambat.

Dalam konteks Indonesia yang tingkat informalitas ekonominya masih relatif tinggi, dampaknya berpotensi jauh lebih besar dibandingkan negara maju. Threshold yang terlalu tinggi tidak hanya menyebabkan banyak pelaku usaha berada di luar sistem PPN, tetapi juga memperkuat dualisme antara sektor formal dan informal.

Padahal, masuk ke dalam sistem PPN tidak selalu merugikan usaha kecil. Banyak pelaku usaha justru memperoleh manfaat ketika terintegrasi ke dalam rantai pasok formal, memiliki akses bermitra dengan perusahaan besar, serta dapat mengkreditkan pajak masukan yang sebelumnya menjadi biaya.

Karena itu, threshold yang terlalu tinggi berisiko menciptakan apa yang sering disebut sebagai growth trap atau “jebakan pertumbuhan”. Pelaku usaha menjadi enggan berkembang karena khawatir menghadapi administrasi perpajakan yang lebih kompleks ketika omzetnya meningkat.

Basis pajak yang masih sempit

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masih luasnya pengecualian atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Secara konseptual, PPN dirancang sebagai broad-based consumption tax, yakni pajak konsumsi dengan basis yang luas dan tarif yang moderat. Pendekatan ini banyak direkomendasikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) maupun World Bank karena dianggap paling efektif menjaga netralitas sistem perpajakan sekaligus meningkatkan produktivitas penerimaan.

Namun struktur PPN Indonesia masih dipenuhi berbagai fasilitas pembebasan dan pengecualian. Dalam laporan belanja perpajakan pemerintah, nilai tax expenditure PPN dan PPnBM bahkan menjadi salah satu yang terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya, dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Sebagian fasilitas tersebut tentu memiliki alasan sosial dan ekonomi yang kuat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor tertentu. Akan tetapi, pengecualian yang terlalu luas juga menyebabkan PPN kehilangan karakter dasarnya sebagai pajak konsumsi yang netral.

Akibatnya, produktivitas penerimaan menjadi tidak optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sebenarnya mulai mengubah pendekatan kebijakannya. Sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya sepenuhnya dikecualikan mulai dimasukkan ke dalam objek PPN, meskipun tetap diberikan fasilitas “dibebaskan” atau “tidak dipungut”.

Pendekatan ini menarik karena mencerminkan strategi gradual base broadening. Pemerintah tidak langsung mengenakan pajak penuh, tetapi terlebih dahulu memasukkan sektor tersebut ke dalam ekosistem administrasi PPN. Dengan demikian, ruang kebijakan di masa depan menjadi lebih fleksibel apabila diperlukan penyesuaian lebih lanjut.

Kenaikan tarif bukan solusi utama

Secara teoritis, kenaikan tarif PPN memang dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek. Namun pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ruang sosial dan politik untuk menaikkan tarif semakin terbatas.

PPN merupakan pajak konsumsi yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa. Karena itu, setiap perubahan tarif hampir selalu memunculkan resistensi publik.

Dalam situasi seperti ini, memperluas basis pajak menjadi pendekatan yang jauh lebih rasional dibandingkan terus bergantung pada kenaikan tarif.

Perluasan basis memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, distorsi ekonomi yang ditimbulkan relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan tarif secara menyeluruh. Kedua, sistem perpajakan menjadi lebih netral karena perlakuan antar sektor lebih setara. Ketiga, penerimaan negara dapat meningkat secara lebih berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang terlalu besar.

Tentu saja, reformasi basis pajak tidak dapat dilakukan secara drastis.

Penurunan threshold PKP, misalnya, perlu diterapkan secara bertahap dan terukur. Pemerintah dapat menyiapkan skema transisi tertentu bagi usaha kecil agar tidak menimbulkan guncangan terhadap arus kas maupun keberlangsungan usaha.

Demikian pula dengan perluasan objek PPN. Tidak semua sektor harus langsung dikenakan pajak penuh. Pemerintah dapat memulai dengan memasukkan sektor tertentu ke dalam objek PPN sambil tetap memberikan fasilitas pembebasan pada tahap awal.

Pendekatan gradual semacam ini penting untuk menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus meminimalkan resistensi sosial.

Reformasi

Namun demikian, perluasan basis pajak tidak akan efektif tanpa dukungan administrasi perpajakan yang kuat.

Masalah utama sistem PPN Indonesia bukan hanya siapa yang masuk ke dalam sistem, tetapi juga bagaimana memastikan tingkat kepatuhan dapat berjalan secara efektif.

Karena itu, reformasi PPN harus diiringi penguatan administrasi melalui digitalisasi, integrasi data transaksi, dan pengawasan berbasis risiko. Implementasi Coretax serta pemanfaatan data digital dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan kepatuhan sekaligus menekan praktik underreporting.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha kecil yang baru masuk ke dalam sistem PPN.

Simplifikasi administrasi menjadi faktor yang sangat menentukan. Misalnya melalui penyederhanaan pelaporan, frekuensi penyetoran yang lebih ringan, atau skema administrasi khusus bagi UMKM. Tanpa penyederhanaan, perluasan basis justru berpotensi meningkatkan beban kepatuhan dan memperbesar resistensi pelaku usaha.

Sistem perpajakan yang baik bukanlah sistem dengan tarif tertinggi, melainkan sistem yang mampu menjangkau basis pajak secara adil, luas, dan berkelanjutan. Ketika desain kebijakan mampu membaca dinamika tersebut, perpajakan tidak lagi sekadar menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga fondasi penting bagi terciptanya ekosistem ekonomi yang sehat dan berdaya tahan.

*) Dr Eko Ariyanto, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha pelayaran nasional memilih menahan kenaikan tarif di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menjaga stabilitas biaya logistik dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kenaikan biaya operasional mulai menekan arus kas perusahaan pelayaran.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahan bakar masih menjadi komponen terbesar dalam operasional kapal.

Karena itu, kenaikan harga BBM langsung berdampak terhadap biaya usaha pelayaran nasional. Mengingat, komponen tersebut mencapai 50-60% dari biaya operasional kapal

“Sehingga tentu kenaikan bahan bakar ini menambah biaya operasi dan akan menekan cash flow perusahaan,” katanya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Meski tekanan biaya meningkat, Carmelita memastikan operasional pelayaran nasional sejauh ini masih berjalan normal dan belum mengalami gangguan.

Menurutnya, kenaikan tarif bukan pilihan yang mudah bagi pelaku usaha pelayaran karena berpotensi berdampak terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

“Menaikkan tarif memang solusi yang gampang, tetapi bukanlah pertimbangan yang bijak dan bukan hal yang mudah dalam situasi seperti saat ini,” ujarnya.

Dia mengatakan pelayaran nasional lebih memilih mengedepankan komunikasi dengan pengguna jasa sambil mempertimbangkan efisiensi logistik nasional dan regulasi yang berlaku karena berkaitan erat dengan harga produk dan daya beli masyarakat.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha pelayaran mulai mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan tekanan biaya operasional.

Memei, sapaannya, mengatakan asosiasi pelaku usaha seperti INSA, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menyampaikan perkembangan situasi industri kepada pemerintah dalam berbagai forum koordinasi.

Pihaknya pun telah mengusulkan beberapa kebijakan yang bisa diambil demi keberlanjutan dunia usaha.

Adapun sejumlah usulan yang disampaikan antara lain pemberian insentif atau penangguhan PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atas pembelian bahan bakar, penangguhan pajak penghasilan, hingga restrukturisasi pembiayaan seperti pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu, pelaku usaha juga meminta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar untuk menjaga kelangsungan operasional kapal dan arus kas perusahaan.

“Penjadwalan ulang pembiayaan seperti masa pandemi dahulu, serta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar guna menahan tekanan biaya operasional dan memelihara cashflow,” katanya.

Makassar, Sulsel (ANTARA) - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah memastikan tidak ada perubahan tarif listrik.

"Tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Karena itu, apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya," kata Edyansyah di Makassar, Sulsel, Jumat.

Terkait banyaknya hoaks kenaikan tarif listrik, PLN mengimbau dan mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang mempengaruhi pembayaran listrik, sehingga masyarakat dapat mengelola penggunaan listrik secara lebih bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan sehari-hari.

Edyansyah menjelaskan bahwa jumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada tiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi oleh tingkat pemakaian energi listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

Menurut dia, PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi tarif listrik, tetapi juga pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku.

"Dengan pemahaman tersebut, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan,” ujar Edyansyah.

Pada layanan pascabayar, total tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik (kWh) yang tercatat pada meter pelanggan, kemudian ditambah komponen lain seperti pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik (PBJT-TL) yang besarannya berbeda di tiap daerah, meterai, serta pajak pertambahan nilai (PPN) untuk golongan tertentu.

Sementara, pada layanan prabayar, nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak seluruhnya langsung dikonversi menjadi energi listrik.

Sebagian terlebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran PBJT-TL sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian sisanya dikonversi menjadi jumlah kWh yang dapat digunakan pelanggan.

Sebagai ilustrasi, pelanggan daya 2.200 VA yang membeli token listrik senilai Rp200.000 akan dikenakan biaya admin (umumnya Rp3.000) dan PBJT-TL Makassar 10 persen, sehingga nilai yang dikonversi menjadi listrik Rp179.091.

Dengan tarif listrik Rp1.444,70 per kWh, pelanggan akan memperoleh 123,96 kWh energi listrik.

Pada sistem pascabayar, perhitungannya juga tetap mengacu pada jumlah pemakaian energi listrik.

Artinya, apabila penggunaan listrik pelanggan berada di 123,96 kWh, maka total tagihan yang dibayarkan juga akan sama setelah ditambahkan komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pelanggan kini dapat memantau histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token secara lebih mudah melalui aplikasi PLN Mobile," kata dia.

Selain itu, pelanggan pascabayar juga dapat memanfaatkan fitur Swacam (Swadaya Catat Angka Meter) untuk melakukan pencatatan angka meter secara mandiri sebagai bentuk kontrol terhadap pemakaian listrik bulanan.

Melalui fitur Swacam di PLN Mobile, pelanggan pascabayar dapat melakukan pencatatan angka stand meter dengan membuka menu Swacam, memilih ID Pelanggan, mengambil foto angka stand meter pada kWh meter, lalu mengirimkan hasil pencatatan melalui aplikasi sesuai periode yang ditentukan.

Fitur ini membantu pelanggan memantau kesesuaian pemakaian listrik secara lebih transparan.

"Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola konsumsi dan komponen pembayaran listrik, pelanggan dapat memanfaatkan energi listrik secara lebih efisien, nyaman, dan sesuai kebutuhan sehari-hari," urai Edyansyah.​​​​​​​

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif maupun komisi secara sepihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan meminta tidak ada kenaikan tarif maupun komisi dalam waktu dekat.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan [biaya], tidak boleh. Itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perubahan tarif di ekosistem marketplace harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan UMKM. Apalagi, sambung dia, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga kenaikan biaya ataupun komisi tidak boleh dilakukan secara mendadak.

“Salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa, begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun, ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan,” ujarnya.

Meski demikian, Maman mengatakan marketplace tetap dimungkinkan melakukan penyesuaian tarif maupun komisi. Namun, kebijakan tersebut wajib dibicarakan lebih dahulu dan disosialisasikan kepada pelaku UMKM setidaknya dua hingga tiga bulan sebelum diterapkan.

“Kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness,” jelasnya.

Selain itu, Maman menyampaikan Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM yang berjualan di platform e-commerce.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah melakukan sinkronisasi pembahasan guna menyiapkan mekanisme dan regulasi perlindungan UMKM di ekosistem digital.

Menurutnya, pemerintah juga tetap mempertimbangkan keberlangsungan platform digital sebagai bagian penting dalam ekosistem perdagangan nasional. Untuk itu, regulasi yang disiapkan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan marketplace dan pelaku UMKM.

“Di sisi lain tetap, kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform karena suka ataupun tidak suka, ini adalah menjadi satu ekosistem. kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersakiti. Kalau ada satu yang tersakiti itu, tentunya yang lain juga akan tercederai,” ujarnya.

Maman menyatakan pemerintah hadir untuk menjaga kesehatan ekosistem perdagangan digital di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia. Di samping itu, kata dia, Kementerian UMKM juga mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan UMKM nasional agar mampu bersaing di pasar digital.

“Perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM, wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di Tanah Air. Itu perintah Pak Presiden, itu perintah Pak Presiden, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” pungkasnya.

Kementerian ESDM dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) kompak membantah adanya kenaikan listrik pada Mei 2026. Ini menyusul respons masyarakat yang ramai-ramai mengeluhkan tagihan listrik naik bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya, padahal dengan pemakaian yang sama.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah dugaan itu dan menyatakan tarif listrik pada Mei masih sama dengan yang sudah diumumkan sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali.

"Masyarakat mengeluhkan di medsos tarif listrik naik di bulan Mei. Sampai dengan hari yang saya bicara ini, dan excerise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik," ujar Bahlil ditemui di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Sebelumnya, pemerintah memang sudah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Kuartal II 2026 (April-Juni). Dengan begitu, tarif tetap sama dari sebelumnya, harapannya untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Kuartal II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan tertulis pada Senin (16/3).

[Gambas:Youtube]

Dalam website resmi PLN, tarif listrik Tanah Air belum menunjukkan adanya perubahan. Berikut rincian tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi pada kuartal II (April-Juni) 2026:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.445 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.445 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.700 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.700 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.445 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.122 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.122 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 997 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.700 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.533 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.700 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.645 per kWh.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan logistik terpantau masih menahan kenaikan tarif layanan di tengah tekanan biaya distribusi, utamanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Komisaris J&T Express Iwan Senjaya menyampaikan perusahaan masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kenaikan biaya operasional sebelum mengambil keputusan penyesuaian tarif, alih-alih langsung menaikkannya.

“Dalam menghadapi kondisi tersebut, kami tengah berfokus pada penguatan efisiensi operasional melalui berbagai langkah optimalisasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Efisiensi yang dilakukan meliputi penyesuaian waktu dan volume pengiriman, serta pemaksimalan kapasitas armada.

Iwan menyampaikan hal tersebut dilakukan secara terukur dengan tetap mengedepankan standar layanan dan ketepatan waktu pengiriman (SLA), sehingga kualitas layanan kepada pelanggan tetap terjaga.

J&T Express terus memperkuat kapasitas operasionalnya melalui pemanfaatan berbagai jenis armada, termasuk kendaraan roda enam, guna memastikan proses pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Hingga saat ini, lebih dari 7.000 kendaraan operasional telah digunakan untuk mendukung kelancaran distribusi paket kepada pelanggan di berbagai wilayah.

Sementara itu, Chief Sales Officer Lion Parcel Arif Wibowo mengatakan, pihaknya juga belum melakukan perubahan tarif layanan. Perusahaan masih mengevaluasi berbagai faktor, mulai dari kondisi operasional hingga kebutuhan pasar.

“Saat ini, belum ada perubahan terhadap tarif layanan Lion Parcel,” ujarnya.

Di tengah ketatnya persaingan industri, Lion Parcel justru memperluas layanan dengan menghadirkan produk pengiriman paket ringan MINIPACK untuk paket maksimal 300 gram. Layanan tersebut ditujukan untuk menjaga keterjangkauan ongkos kirim bagi pelaku usaha kecil dan penjual daring.

Sebagai ilustrasi, tarif pengiriman Jakarta–Jayapura melalui layanan reguler dapat mencapai sekitar Rp99.000 per kilogram, sedangkan melalui MINIPACK tarifnya dapat lebih murah hingga sekitar 50% menjadi Rp49.500.

Sebelumnya, pelaku usaha logistik darat mengaku mulai menghadapi tekanan biaya setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyebut kenaikan harga BBM ikut mendorong kenaikan harga oli, suku cadang, dan ban. Namun, pelaku usaha kesulitan menaikkan tarif angkutan karena pasokan armada truk masih berlebih.

“Memang truk sudah over supply,” ujar Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha transportasi dan logistik menghadapi tekanan ganda, yakni kenaikan biaya operasional di tengah kemampuan menaikkan tarif yang terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok transportasi kembali mengalami inflasi pada momen Ramadhan dan Idulfitri 2026 setelah sempat mencatat deflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tarif angkutan antar kota dan harga bensin menjadi faktor utama pendorong inflasi pada Lebaran tahun ini.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono Data menyebut inflasi kelompok transportasi mencapai 0,41% secara bulanan (month to month/MtM) per Maret 2026. Angka ini berbalik dari Februari 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,11%.

"Dalam lima tahun terakhir, inflasi pada kelompok transportasi hampir selalu terjadi pada setiap momen Ramadhan dan Lebaran. Pengecualian hanya terjadi pada 2025," katanya, Rabu (1/4/2025).

Dia menyebut ketika kelompok ini justru mengalami penurunan harga. Secara umum, inflasi kelompok transportasi cenderung lebih tinggi pada periode Lebaran dibandingkan awal Ramadhan.

BPS mencatat, komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada kelompok transportasi adalah bensin dan tarif angkutan antar kota.

Perinciannya, inflasi bensin mencapai 0,98% (MtM) dengan andil 0,04% terhadap umum. Sedangkan angkutan lebaran antar kota mengalami inflasi 12,46% (MtM) dan menyumbang 0,03% terhadap inflasi secara umum.

Kenaikan inflasi angkutan ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama arus mudik Lebaran.

Sementara itu, inflasi bensin pada periode yang sama tercatat sebesar 0,98% (MtM), melanjutkan tren kenaikan harga energi yang biasanya terjadi menjelang periode libur panjang.

Di sisi lain, terdapat komoditas yang justru menahan laju inflasi pada kelompok transportasi, yakni tarif angkutan udara. Pada Maret 2026, tarif angkutan udara mengalami deflasi sebesar 4,01% (MtM), sehingga memberikan andil deflasi terhadap inflasi umum sebesar 0,03%.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) bakal mulai menaikkan tarif impor umum dari 10% menjadi 15% dalam waktu dekat. Rencananya tarif global ini bakal diberlakukan mulai pekan ini.

Kebijakan yang digagas Presiden AS Donald Trump itu diperkirakan mulai berlaku pada pekan ini dan berpotensi memengaruhi arus perdagangan global, termasuk bagi negara-negara mitra dagang seperti Indonesia.

Mengutip laporan Bloomberg, Kamis (5/3/2026), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kenaikan tarif tersebut kemungkinan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

“Itu kemungkinan terjadi suatu waktu minggu ini,” kata Bessent dalam wawancara dengan CNBC pada Rabu (4/3/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal paling jelas mengenai rencana pemerintah AS untuk merealisasikan janji Trump menaikkan tarif impor.

Sebelumnya, pada bulan lalu, Trump memberlakukan tarif universal sebesar 10% setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar rezim tarif sebelumnya. Tak lama kemudian, Trump juga mengancam akan menaikkan tarif tersebut menjadi 15%.

Meski begitu, pemerintah AS sempat tetap menerapkan tarif 10% tanpa langsung menaikkannya. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer juga sempat mengisyaratkan bahwa tarif 15% tersebut kemungkinan tidak akan berlaku secara universal untuk semua negara mitra dagang.

Uni Eropa, misalnya, diperkirakan tidak akan dikenakan tarif tambahan tersebut karena telah memiliki kerangka perjanjian perdagangan dengan Washington, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Sayangnya, Bessent tidak merinci negara mana saja yang akan terdampak oleh kenaikan tarif tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa kewenangan kebijakan tersebut memungkinkan tarif diberlakukan selama 150 hari tanpa persetujuan Kongres AS.

Selama periode tersebut, pemerintah AS disebut akan menyiapkan dasar hukum lain untuk menghidupkan kembali rezim tarif yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

“Saya sangat yakin tarif akan kembali ke tingkat sebelumnya dalam waktu lima bulan,” ujar Bessent.

Dia menjelaskan pemerintah AS berencana menggunakan instrumen tarif lain seperti kebijakan berdasarkan Section 301 dan Section 232 yang dinilai memiliki landasan hukum lebih kuat meskipun proses penerapannya cenderung lebih lambat.

Kebijakan tarif tersebut juga langsung memicu reaksi pasar. Kontrak berjangka saham AS sempat melemah setelah pernyataan Bessent mengenai kenaikan tarif itu. Namun, indeks S&P 500 kembali menguat setelah perdagangan dibuka di New York.

Nasib Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif yang akan dikenakan AS untuk barang-barang asal Indonesia turun ke 15%, bukan 19% seperti yang tercantum dalam perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu.

Airlangga beralasan bahwa kesepakatan tarif 19% dalam ART tersebut tidak berlaku akibat keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan semua tarif resiprokal yang dikeluarkan Trump tahun lalu.

"Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%," ujar Airlangga di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Dalam putusan yang dibacakan sehari setelah penandatanganan ART antara RI-AS itu, MA Negeri Paman Sam memutuskan semua tarif resiprokal turun ke 10%. Kendati demikian, Trump kemudian kembali menaikkan tarif tersebut ke 15%, batas maksimal yang diperbolehkan putusan MA AS.

Airlangga juga menyatakan kesepakatan ART antara RI-AS tidak batal karena masih bisa berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

Oleh sebab itu, mantan menteri perindustrian itu menyatakan 1.819 komoditas asal RI yang menerima tarif 0% dari AS tetap berlaku. Anehnya, menurut Airlangga, komoditas lainnya mendapatkan penurunan tarif dari 19% ke 15%.

"[Yang komoditas tarif 19%] dapat diskon jadi 15%. [Untuk komoditas yang 0%] tetap 0%," ujar Airlangga menjawab pertanyaan awak media.

Lebih lanjut, dia meyakini komoditas Tanah Air yang mendapat pembebasan tarif (0%) dari AS akan membuat pasarnya semakin besar, seperti tekstil termasuk pakaian jadi, minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk semikonduktor.

Bisnis.com, JAKARTA — Tarif perawatan kontainer dilaporkan melonjak hingga 300% secara nasional. Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menegaskan kenaikan biaya tersebut bersifat business to business (B2B) antara pengguna dan pemberi jasa.

Terlebih, tak ada aturan maupun ketentuan yang secara khusus mengatur terkait tarif perawatan kontainer.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto pun menyampaikan bahwa tarif tersebut—baik itu berupa biaya pembersihan, perbaikan, ataupun pengawasan—tidak diatur oleh pemerintah dan kesepakatan antara pengguna dan pemberi jasa kontainer.

“Sepanjang yang kami ketahui, bila ada kenaikkan biaya mengenai perawatan kontainer, sepenuhnya business to business antara pengguna dan pemberi jasa. Mengapa terjadi kenaikan, tentu ada alasannya seperti inflasi atau kenaikan upah, dan lainnya,” katanya, dikutip Senin (16/2/2026).

Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulselbar Yodi Nalendra mengkritik kenaikan biaya cleaning dan maintenance/inspeksi kontainer.

Kebijakan yang diinisiasi oleh sebagian besar perusahaan pelayaran domestik tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan berisiko memicu efek domino terhadap kenaikan harga barang di tingkat konsumen akhir.

Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang beredar, kenaikan tarif tersebut mencapai angka yang signifikan, yakni hingga 300%.

Sebagai ilustrasi, tarif kontainer pendek (20 kaki) yang semula Rp50.000 direncanakan naik menjadi Rp200.000 sementara untuk kontainer panjang (40 kaki) melonjak dari Rp100.000 menjadi Rp360.000.

"Jika kebijakan ini tetap dipaksakan tanpa dasar hukum yang jelas, kami tidak menutup kemungkinan untuk mengadukan ke Aparat Penegak Hukum, KPPU, serta lembaga perlindungan konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum," tutur Yodi.

Yodi menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 59/2021. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap perubahan tarif jasa kepelabuhanan wajib dilakukan secara transparan, wajar, dan memperhatikan kepentingan pengguna jasa.

Seperti yang dibeberkan ALFI, sejumlah perusahaan pelayaran seperti Meratus Line, Tanto, SPIL, PPN Panurjwan Makassar, hingga CTP line kompak menaikkan biaya cleaning dan maintenance/inspection kontainer yang dijadwalkan berlaku mulai 10 Februari 2026.