JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memangkas anggaran operasional tahun 2026 sebesar Rp 100,31 miliar atau 18,59 persen.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/7/2026), keputusan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) BPKH Tahun 2026.

Dengan penyesuaian tersebut, pagu biaya operasional BPKH yang semula Rp 539,63 miliar menjadi Rp 439,32 miliar.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan pemangkasan anggaran dilakukan secara terukur tanpa mengurangi fungsi strategis lembaga.

"Meskipun anggaran operasional berkurang lebih dari Rp100 miliar, BPKH optimistis kualitas pelayanan kepada jemaah, tata kelola kelembagaan, serta kinerja pengembangan investasi keuangan haji sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga secara optimal, amanah, dan profesional," ujar Fadlul.

Menurut dia, efisiensi justru menjadi momentum memperkuat budaya kerja yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Jaga Keberlanjutan Dana Haji

Fadlul mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga.

Ia menegaskan, sebagai pengelola dana haji, BPKH berkewajiban memastikan setiap rupiah biaya operasional digunakan secara tepat sasaran sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi sekaligus menjaga kesehatan pengelolaan dana haji.

"Muara dari seluruh langkah efisiensi yang kami lakukan adalah menjaga sustainabilitas dana haji. Dana haji merupakan dana amanah milik jemaah yang harus dikelola secara hati-hati, efisien, produktif, dan bertanggung jawab agar nilai manfaatnya terus terjaga," kata Fadlul.

Ia menambahkan, efisiensi tidak sekadar memangkas belanja operasional, tetapi menjadi strategi memperkuat ketahanan lembaga dalam mengelola dana milik jutaan calon jemaah haji Indonesia.

Program Strategis Dipastikan Tetap Berjalan

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Perencanaan dan Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan setelah mengevaluasi seluruh program kerja sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program strategis maupun pengembangan investasi.

Menurut dia, sumber daya akan difokuskan pada program-program yang memberikan dampak terbesar bagi pengelolaan dana haji. "Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kapasitas organisasi, tetapi mengoptimalkan alokasi sumber daya pada program-program yang memberikan dampak terbesar," ujarnya.

Arief menambahkan, setiap investasi tetap dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip syariah dan kehati-hatian.

DPR Setujui RKAT-P BPKH

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Akuntansi dan Keuangan, Amri Yusuf, menyebut efisiensi merupakan bagian dari penguatan disiplin pengelolaan keuangan sekaligus implementasi tata kelola yang baik.

Menurut dia, langkah tersebut juga akan meningkatkan fleksibilitas BPKH dalam menghadapi dinamika ekonomi dan pasar keuangan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mengatakan DPR telah menyetujui RKAT-P BPKH Tahun 2026, termasuk penyesuaian pagu biaya operasional menjadi Rp439,32 miliar. "Kami berharap langkah efisiensi ini semakin memperkuat tata kelola kelembagaan BPKH tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah haji," kata Ansory.

Persetujuan tersebut sekaligus menjadi dukungan DPR terhadap langkah BPKH melakukan penyesuaian anggaran untuk menjaga pengelolaan dana haji tetap sehat, efisien, dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan pelaku usaha angkutan jalan belum siap menerapkan mandatori biodiesel B50 karena mayoritas armada yang beroperasi tidak dirancang menggunakan bahan bakar dengan kandungan biodiesel hingga 50 persen.

Meski demikian, pengusaha mengaku tetap akan menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah sambil mengantisipasi konsekuensi teknis dan meningkatnya biaya operasional.

Ketua DPP Organda, Adrianto Djokosoetono, mengatakan tidak ada armada angkutan yang benar-benar siap menggunakan B50 karena spesifikasi kendaraan sejak awal tidak didesain untuk bahan bakar tersebut.

"Enggak ada yang siap. Kendaraannya nggak disiapkan untuk B50. Jadi kalau ditanya kesiapan, kitae nggak siap," kata Adrianto usai acara Rapimnas Organda 2026, di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Senada, Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani, mengatakan dari sisi teknis penerapan B50 tidak sepenuhnya sesuai dengan standar teknologi kendaraan yang berlaku saat ini, khususnya kendaraan berstandar emisi Euro.

"Kalau kita bicara dari sisi teknik, standar Euro itu tidak comply dengan penerapan nabati sampai 50 persen. Di dunia pun kadar FAME hanya sekitar 12,5 persen, tapi Indonesia menerapkan sampai 50 persen," ujar Kurnia.

Menurut dia, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan persoalan pada sistem kendaraan, baik yang menggunakan teknologi Exhaust Gas Recirculation (EGR) maupun AdBlue.

"Pada sistem EGR, sludge akan menumpuk sehingga bisa merusak sistem. Sementara pada kendaraan yang menggunakan AdBlue, cairan katalisator juga berpotensi membuat sistem silencer menjadi mampat," katanya.

Kurnia menambahkan, konsekuensi tersebut membuat operator harus meningkatkan frekuensi penggantian filter bahan bakar sehingga biaya operasional ikut naik.

"Kami harus mengimprovisasi dari sisi operasional, salah satunya dengan memendekkan usia pakai filter solar. Nah, dengan begitu cost kami naik," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Organda sebenarnya telah berkali-kali menyampaikan masukan kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga kini B50.

Namun, menurutnya, aspirasi tersebut belum mendapat perhatian.

"Sebenarnya dari awal kami sudah menyampaikan kepada BPH Migas dan Kementerian ESDM sejak B20, B30, B40 sampai sekarang B50. Tapi menurut kami mereka tidak mau mendengar," katanya.

Meski demikian, Organda tidak meminta pemerintah menunda pemberlakuan B50.

Menurut mereka, persoalan yang lebih mendesak adalah menjamin ketersediaan solar di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami bukan meminta B50 diundur. Yang lebih penting bagi kami adalah solar itu ada. Setiap saat, di mana pun ada SPBU, kami bisa membeli solar," sambung Adrianto.

Kurnia menegaskan, pengusaha angkutan pada akhirnya akan menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut meski harus menghadapi berbagai konsekuensi teknis.

"Konsekuensi teknis bukan kami kesampingkan, tetapi kami akan menyesuaikan," ujarnya.

Organda juga menyoroti masih terbatasnya pasokan solar di sejumlah daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sebagian wilayah Jawa.

Kondisi tersebut dinilai justru lebih membebani operasional angkutan dibandingkan perubahan spesifikasi bahan bakar.

Menurut Organda, antrean panjang di SPBU akibat kuota solar yang cepat habis kerap menyebabkan kemacetan hingga berjam-jam, terutama di jalur lintas Sumatera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur EksekutifInstitute for Development of Economics and Finance(Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama mesin diesel lama yang tidak dirancang menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

"Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen," ujar Esther dari Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia juga menyoroti sifat higroskopis bahan bakar nabati yang mudah menyerap air sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meski demikian, ia mengatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan. Salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther menambahkan kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak kebijakan mandatori tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit guna mendukung pengembangan industri serta meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

"Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dan 3 memilih memperkuat strategi penghimpunan dana murah (current account saving account/CASA) di tengah meningkatnya persaingan likuiditas di industri perbankan dan peredaran dana yang terkonsentrasi di Himbara.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan, perseroan tetap berfokus meningkatkan dana murah melalui operating account, layanan payroll, serta cash management.

“Kami tetap fokus di CASA lewat operating acct, payrolls, dan cash management,” kata Lani kepada Bisnis.com, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memilih meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) secara selektif dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif tanpa mengorbankan biaya dana (cost of fund).

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli mengatakan, perseroan memperkuat strategi ecosystem banking dengan mengintegrasikan layanan perbankan ke dalam aktivitas harian nasabah.

“Bank juga secara masif mendorong akuisisi nasabah baru melalui aplikasi mobile banking untuk menekan biaya operasional,” tutur Ganda kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Selain itu, Ganda menyebut bahwa Allo Bank juga menawarkan berbagai insentif nonbunga, seperti bebas biaya transfer antarbank, kemudahan pembayaran QRIS, serta program poin reward transaksi untuk meningkatkan loyalitas nasabah.

Dari sisi industri bank syariah, PT Bank Mega Syariah menilai pengetatan likuiditas dan konsentrasi dana di bank-bank Himbara merupakan tantangan yang dihadapi seluruh industri perbankan.

Untuk menjaga pertumbuhan dana murah, Corporate Secretary Bank Mega Syariah Hanie Dewita menyampaikan bahwa perseroan memperkuat ekosistem yang menjadi fokus bisnisnya, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pesantren.

“Strategi penghimpunan dana murah Bank Mega Syariah lebih diarahkan pada penguatan ekosistem yang menjadi fokus bisnis perseroan,” ungkap Hanie kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Melalui pendekatan berbasis ekosistem tersebut, Bank Mega Syariah membangun hubungan jangka panjang dengan institusi beserta seluruh stakeholder di dalamnya. Dengan begitu, penghimpunan dana juga didukung oleh aktivitas keuangan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebagai salah satu Himbara yang menerima dana pemerintah mengaku tidak mengubah strategi strategi penghimpunan dana meski likuiditas pasar diperkirakan semakin ketat.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menuturkan, strategi utama perseroan sejak awal memang bertumpu pada penghimpunan dana murah, terutama melalui tabungan haji.

“Kami memang dari dulu strateginya dana murah, dari tabungan haji itu memang kami perkuat. Jadi apakah dengan SAL ini ada perubahan strategi? Enggak ada,” kata Anggoro kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Menurut Anggoro, BSI justru akan terus memperkuat digitalisasi layanan, termasuk mendorong proses pendaftaran haji secara daring agar penghimpunan dana masyarakat menjadi lebih berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah bakal memangkas sekitar 750 badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini sebagai bagian dari penataan perusahaan pelat merah.

Ia menjelaskan, dari sebelumnya ada sekitar 1.000 BUMN, yang mencakup induk, anak, dan cucu usaha, ke depan akan dikurangi menjadi hanya sekitar 250 entitas.

Menurut Prabowo, penyederhanaan jumlah BUMN diperlukan untuk mengurangi beban biaya operasional, termasuk biaya direksi dan komisaris yang selama ini dinilai membebani perusahaan.

"Dari 1.000 lebih BUMN ujungnya nanti 250. Bayangkan lebih dari 750 (BUMN akan) kita tutup. Itu 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa," ujarnya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, selama ini banyak BUMN yang kinerjanya belum optimal, bahkan tidak membukukan laba.

Namun, perusahaan tetap dibebani biaya operasional untuk membayar gaji direksi dan komisaris.

Prabowo menegaskan, tidak semestinya perusahaan yang merugi malah menghabiskan anggaran untuk operasional petinggi.

Maka dari itu, pemerintah bersama Danantara akan terus melakukan pembenahan pada BUMN.

Ia mengatakan, operasional perusahaan pelat merah harus menjadi rasional, efisien, dan transparan.

"Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan," kata Prabowo.

Ia pun menargetkan proses penataan tersebut selesai tahun ini, sehingga dalam dua tahun ke depan BUMN dapat beroperasi dengan lebih efisien.

"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat saudara," ucap Kepala Negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejatinya pemerintah hampir rampung menggodok tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) yang menjadi landasaran harga tiket pesawat yang baru.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, formulasi angka TBA baru sebenarnya telah selesai dirumuskan. Namun, implementasinya masih menunggu momentum ketika harga bahan bakar penerbangan kembali mendekati kondisi normal.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum harga fuel stabil," ujarnya dalam Media Briefing, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, kebijakan biaya tambahan atas kenaikan harga bahan bakar avtur atau fuel surcharge saat ini dipilih karena memberikan ruang penyesuaian yang lebih fleksibel bagi maskapai dalam menghadapi lonjakan harga yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Dia mengatakan, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap komponen penyusun TBA yang terakhir ditetapkan pada 2019.

Peninjauan dilakukan karena sejumlah komponen biaya operasional penerbangan, termasuk kurs dan harga avtur, telah berubah signifikan dibandingkan saat regulasi tersebut diterbitkan.

Kementerian Perhubungan mensyaratkan implementasi TBA baru dalam beberapa kondisi. Seperti harga avtur dan minyak dunia serta geopolitik dunia yang mulai baik.

Dudy berharap implementasi TBA baru dapat dilakukan apabila harga avtur kembali mendekati level sebelum penerapan fuel surcharge pada Maret lalu. Menurutnya, saat itu harga avtur masih berada di kisaran Rp14.000 per liter sebelum kemudian mengalami kenaikan pada April.

"Kalau kemudian avtur sudah mendekati dengan kondisi pada saat itu, kita dengan sesegera mungkin akan melakukan TBA yang baru," jelasnya.

Dalam skema baru tersebut, fuel surcharge tidak lagi diberlakukan karena seluruh komponen biaya operasional telah diakomodasi dalam formula TBA.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian fuel surcharge apabila kembali terjadi gejolak harga avtur seperti yang terjadi sebelumnya.

"Kalau dalam kondisi yang tidak terjadi apa-apa, maka kita akan menggunakan TBA sebagai patokan untuk menentukan harga tiket. Namun, apabila terjadi kondisi seperti kemarin, dimungkinkan juga adanya adjustment terhadap fuel surcharge," katanya.

Pengaturan tarif penerbangan domestik kelas ekonomi di Indonesia sejatinya sudah berlangsung sejak Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan diberlakukan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan dua instrumen utama, yakni tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan No. 20/2019, TBA merupakan harga jasa tertinggi atau maksimum yang diizinkan diberlakukan maskapai penerbangan niaga berjadwal.

Dalam beleid itu pula tertulis pada Pasal 23 (1) bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin setiap 3 bulan sekali apabila terjadi perubahan signifikan terhadap komponen tiket, seperti harga avtur, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Setidaknya, perubahan perlu dilakukan apabila terjadi kenaikan total biaya operasi pesawat udara paling sedikit 10%.

Sementara saat ini, fuel surcharge telah mencapai 50%, sesuai dengan rentang harga avtur yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1041/2026. Hal tersebut akibat harga avtur yang melonjak lebih dari 70% sejak April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan solusi pembiayaan perdagangan (trade finance) terbaru, HSBC TradeCash, untuk mempercepat akses modal kerja bagi pelaku usaha di tengah tekanan likuiditas akibat gejolak geopolitik dan tingginya suku bunga global.

Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia Delia Melissa mengatakan akses terhadap modal kerja kini menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku usaha, terutama di tengah meningkatnya volatilitas global dan biaya operasional.

"Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Delia menambahkan, peluncuran TradeCash dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan perdagangan di tengah aktivitas ekspor dan impor Indonesia yang terus bertumbuh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar atau meningkat 21,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, nilai impor juga naik 22,49% menjadi US$25,21 miliar.

HSBC juga mengutip hasil survei terhadap 3.000 pelaku usaha dan investor yang menunjukkan sebanyak 88% responden melakukan penyesuaian alokasi modal sebagai respons terhadap meningkatnya volatilitas global. Selain itu, 89% responden mengaku aktif meningkatkan penempatan modal di pasar-pasar dengan prospek pertumbuhan tinggi.

Melalui HSBC TradeCash, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan mengunggah faktur penjualan (invoice) secara digital melalui platform HSBCnet tanpa perlu menyertakan dokumen perdagangan konvensional.

HSBC menjelaskan nasabah yang memenuhi persyaratan dapat menerima pencairan modal kerja dalam hitungan menit setelah seluruh informasi yang dibutuhkan disampaikan dan memperoleh persetujuan.

Skema tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh likuiditas lebih cepat tanpa harus menunggu siklus pembayaran yang umumnya berlangsung selama 30 hari atau lebih.

Global Head of Trade HSBC Vivek Ramachandran mengatakan HSBC TradeCash dirancang untuk membantu perusahaan memaksimalkan kas yang tertahan pada piutang melalui proses digital yang lebih sederhana.

"Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi," katanya.

Menurut Vivek, meningkatnya tensi geopolitik dan perang tarif telah mendorong kenaikan harga barang serta keterlambatan pengiriman. Kondisi tersebut memperbesar kebutuhan dunia usaha terhadap akses modal kerja yang cepat dan efisien.

HSBC TradeCash melengkapi portofolio solusi trade finance HSBC yang telah tersedia sebelumnya, termasuk HSBC TradePay yang memungkinkan perusahaan memperoleh pembiayaan sekaligus melakukan pembayaran kepada pemasok dengan lebih cepat.

Fokus Perkuat Bisnis Korporasi

Peluncuran HSBC TradeCash juga sejalan dengan fokus HSBC Indonesia memperkuat layanan bagi segmen Corporate and Institutional Banking (CIB).

Sebelumnya, HSBC Indonesia resmi mengalihkan bisnis International Wealth and Premier Banking (IWPB) kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) setelah kedua pihak menandatangani perjanjian pengambilalihan pada 4 Mei 2026.

HSBC menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil tinjauan strategis terhadap operasional perbankan ritel di Indonesia yang telah diumumkan sejak Juli 2025.

"...dan bahwa OCBC berada di posisi terbaik untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis," jelas HSBC, dikutip dari laman resminya, Selasa (5/5/2026).

Perseroan menegaskan pengalihan bisnis IWPB tidak mencerminkan kinerja unit usaha tersebut, melainkan bagian dari strategi HSBC Group untuk menyederhanakan bisnis dan memfokuskan sumber daya pada segmen yang memiliki keunggulan kompetitif serta prospek pertumbuhan lebih besar.

HSBC juga memastikan lini Corporate and Institutional Banking (CIB) tidak terdampak oleh transaksi tersebut dan tetap menjadi bagian penting dari jaringan global perseroan.

"CIB tidak terpengaruh oleh keputusan ini dan tetap penting bagi jaringan internasional HSBC," ujar perseroan.

Dalam catatan Bisnis, transaksi pengalihan IWPB mencakup sekitar 336.000 nasabah dengan portofolio simpanan, produk investasi, kartu kredit, dan pinjaman ritel. Penyelesaian transaksi ditargetkan pada paruh pertama 2027.

Sementara itu, OCBC NISP menilai akuisisi tersebut akan memperkuat bisnis wealth management dan konsumer perseroan, sekaligus mendukung strategi pengembangan bisnis melalui perluasan basis nasabah. Tanpa memperhitungkan biaya transaksi satu kali (one-off), pengambilalihan tersebut diperkirakan mulai memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan OCBC setelah transaksi rampung pada kuartal II/2027.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) optimistis tanda-tanda pemulihan kinerja mulai terlihat pada kuartal II/2026 setelah laba bersih perseroan tertekan pada awal tahun akibat lonjakan biaya operasional yang dipicu gejolak geopolitik global.

Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia menjelaskan, pendapatan perseroan pada kuartal I/2026 masih mencatatkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, kenaikan biaya operasional membuat profitabilitas perusahaan mengalami tekanan signifikan.

Menurutnya, konflik di kawasan Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat menjadi salah satu faktor utama yang memicu kenaikan biaya operasional industri pelayaran global, termasuk bagi SMDR.

"Pendapatan naik karena permintaan dan volume angkutan tetap tinggi. Kapal-kapal tetap penuh dan volume tidak berkurang. Namun biaya operasional, termasuk bahan bakar, meningkat sehingga profitabilitas tertekan," ujar Bani dalam paparan publik, Rabu (24/6/2026).

Dia menegaskan bahwa pelemahan laba bukan disebabkan oleh penurunan aktivitas bisnis, melainkan akibat kenaikan biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk menjaga kelancaran operasional di tengah gangguan rantai logistik global.

Berdasarkan laporan keuangannya, pada kuartal I/2026, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan SMDR naik 2% secara tahunan ke level US$184,3 juta dari US$181,1 juta.

Namun sayangnya, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih SMDR anjlok 35% secara tahunan menjadi US$10,13 juta dari US$15,51 juta pada kuartal I/2025.

Meski demikian, manajemen mulai melihat perkembangan yang lebih positif memasuki kuartal II/2026. Perseroan menilai kondisi global berpotensi lebih stabil dibandingkan semester pertama sehingga dapat mendukung pemulihan profitabilitas.

"Kami belum bisa merilis angka kuartal kedua karena periodenya belum selesai. Namun indikasi perbaikan sudah terlihat karena berbagai penyesuaian terhadap gangguan yang terjadi telah berjalan dan biaya mulai lebih terkendali," katanya.

Selain itu, permintaan jasa pelayaran baik di rute internasional maupun domestik masih menunjukkan tren yang kuat.

"Permintaan masih tetap tinggi dan volume angkutan masih positif. Karena itu kami tetap optimistis terhadap kinerja sepanjang 2026," ujar Bani.

Dari sisi bisnis, segmen pelayaran internasional diperkirakan masih menjadi kontributor utama pertumbuhan perusahaan sepanjang tahun ini. Meski bisnis domestik tetap menunjukkan performa yang baik, kontribusi terbesar diperkirakan berasal dari layanan internasional.

Sementara itu, Direktur Keuangan SMDR Ridwan Hamid mengatakan perseroan telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) lebih dari US$300 juta untuk mendukung ekspansi usaha.

Hingga saat ini sekitar 25% dari total anggaran tersebut telah direalisasikan. Dana investasi tersebut digunakan untuk sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan galangan kapal (shipyard) di Madura yang didanai melalui penerbitan sukuk.

"Proyek shipyard di Madura terus berjalan dan progresnya saat ini sudah mencapai sekitar 27%. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut sesuai target pada akhir 2027," katanya.

Dengan volume angkutan yang masih tinggi, proyek ekspansi yang terus berjalan, serta indikasi perbaikan profitabilitas pada kuartal kedua, SMDR optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Bisnis.com, JAKARTA — pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu kelancaran produksi, distribusi, hingga kepastian operasional perusahaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian serius pelaku usaha.

Berdasarkan komunikasi Apindo dengan pelaku usaha di sejumlah daerah dan kawasan industri, gangguan listrik berpotensi menghambat aktivitas operasional perusahaan.

"Memang terdapat kekhawatiran, terutama karena gangguan atau pemadaman listrik dapat menghambat proses produksi, menunda penyelesaian pesanan, mengganggu jadwal pengiriman, serta menambah biaya operasional," katanya saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).

Menurut Shinta, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa berhentinya aktivitas produksi selama pemadaman berlangsung. Bagi industri yang mengandalkan proses produksi berkelanjutan, gangguan listrik dapat memicu biaya tambahan yang lebih besar.

Dia menjelaskan, perusahaan harus menanggung biaya restart mesin, penggunaan generator set (genset), tambahan konsumsi bahan bakar, hingga risiko kerusakan bahan baku maupun barang dalam proses produksi. Selain itu, keterlambatan pemenuhan kontrak kepada pembeli juga berpotensi terjadi apabila gangguan listrik berlangsung berulang.

"Sektor yang paling rentan terdampak umumnya adalah sektor yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan kontinyu," ujarnya.

Tidak hanya industri besar, Shinta menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai menghadapi risiko yang tidak kalah besar. Banyak pelaku UMKM belum memiliki kapasitas maupun sumber daya untuk menyediakan pasokan listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.

Akibatnya, gangguan listrik berpotensi menekan produktivitas usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah.

Apindo pun meminta pemerintah segera menemukan solusi atas kondisi tersebut. Di sisi lain, organisasi pengusaha itu mendorong penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan serupa tidak terus berulang.

Shinta menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap kecukupan cadangan daya, keandalan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, ketersediaan energi primer, hingga sistem mitigasi saat terjadi gangguan.

Menurutnya, bagi pelanggan industri dan kawasan industri, aspek komunikasi juga menjadi faktor penting. Pelaku usaha membutuhkan pemberitahuan dini serta respons yang cepat agar dapat menyesuaikan jadwal produksi dan meminimalkan kerugian.

"Untuk pelanggan industri dan kawasan industri, pemberitahuan dini, kanal komunikasi yang jelas, serta respons yang cepat tanggap dibutuhkan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan jadwal produksi, mengamankan bahan baku, mengatur tenaga kerja, dan meminimalkan kerugian operasional," katanya.

Lebih lanjut, Apindo mengingatkan bahwa keandalan pasokan listrik tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan operasional harian perusahaan, tetapi juga terhadap persepsi investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia.

Hal itu terutama berlaku bagi sektor manufaktur, kawasan industri, dan industri berbasis teknologi yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan berkesinambungan.

Karena itu, Apindo berharap pemerintah dan PT PLN (Persero) memperkuat koordinasi untuk memastikan pemulihan berlangsung cepat sekaligus mencegah gangguan serupa terjadi kembali.

"Listrik merupakan prasyarat utama kegiatan ekonomi. Karena itu, mitigasi, transparansi, dan percepatan pemulihan menjadi sangat penting agar dampaknya terhadap kegiatan usaha dapat diminimalkan dan tidak kontra-produktif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," ujar Shinta.

Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Indonesia (ESI) Ahmad Zuhdi menambahkan, di tengah munculnya gangguan pasokan listrik, pemerintah dinilai perlu bergerak cepat dan merancang kebijakan yang optimal baik untuk jangka pendek maupun perbaikan struktural dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, Zuhdi mengatakan pemerintah perlu segera meningkatkan stok batubara pada PLTU yang saat ini kekurangan karena berbagai Faktor. Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah dan PLN perlu mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi pembangkit.

"Pemerintah dan PLN harus menyadari kalau bergantung besar pada PLTU akan memberikan peluang untuk kejadian ini terulang lagi. Dibutuhkan diversifikasi ke sumber lain dan penguatan seluruh ekosistem pendukung seperti integrasi grid, dan sistem penyimpanan energi yang intermittent," katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Prospek kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Sumatra Selatan (Sumsel) dinilai semakin menjanjikan seiring pertumbuhan infrastruktur pengisian daya dan meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan.

Melihat peluang tersebut, Indomobil Group membidik penjualan puluhan unit kendaraan listrik dalam gelaran pameran otomotif di Palembang yang berlangsung 16 Juni-21 Juni 2026 di Palembang Icon Mall.

Chief Executive Officer (CEO) Indomobil Dealership Group Santiko Wardoyo mengatakan Palembang menjadi salah satu pasar strategis bagi pengembangan kendaraan listrik di luar Pulau Jawa.Hal itu lantaran Palembang merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumatra.

“Palembang merupakan pasar yang sangat penting. Kota ini besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga potensinya untuk kendaraan listrik juga sangat besar,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, meningkatnya adopsi kendaraan listrik tidak hanya didorong oleh tren, tetapi juga pertimbangan efisiensi biaya operasional yang semakin diperhitungkan masyarakat.

Penggunaan kendaraan listrik dinilai mampu menekan pengeluaran untuk bahan bakar, perawatan, maupun biaya operasional harian.

“Ini bukan sekadar tren. Kendaraan listrik menawarkan solusi penghematan yang nyata, baik dari sisi biaya energi, biaya perawatan, maupun efisiensi penggunaan sehari-hari,” imbuhnya.

Dalam pameran tersebut, Indomobil menawarkan sejumlah merek kendaraan listrik dengan segmentasi pasar yang berbeda.

Produk yang dipasarkan dibanderol mulai kisaran Rp300 juta hingga Rp800 juta untuk varian tertinggi.

“Untuk mendorong penjualan, perusahaan juga menggandeng lembaga pembiayaan di bawah grup Indomobil dengan menawarkan berbagai skema kredit, tenor panjang hingga program uang muka ringan,” jelasnya.

Pada hari pertama pameran di Palembang, perusahaan telah membukukan sekitar 20 surat pemesanan kendaraan (SPK). Hingga akhir kegiatan, Indomobil menargetkan penjualan mencapai sekitar 60 unit.

“SPK kita hari-hari kemarin sudah 20-an, dan sebenarnya untuk transaksi nggak ada limit (target khusus), kita dorong terus,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memilih untuk tetap memprioritaskan kelanjutan investasi teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) pada kuartal III/2026.

Di tengah fluktuasi makroekonomi dan tren pelemahan nilai tukar rupiah yang memicu lonjakan biaya perangkat teknologi, kedua raksasa perbankan Tanah Air ini memang tengah mengkaji kembali skala prioritas anggaran teknologi informasi (IT). Namun, untuk pengembangan AI Enterprise, kedua perseroan sepakat mempertahankan ekspansi secara terukur demi mengunci efisiensi operasional jangka panjang.

Langkah mempertahankan proyek AI di tengah tekanan kurs bukan tanpa alasan. Perbankan melihat potensi pemangkasan biaya operasional dan peningkatan produktivitas yang dihasilkan oleh teknologi ini jauh lebih besar ketimbang beban investasi awal yang membengkak akibat gejolak mata uang.

Kendati demikian, strategi eksekusi kini bergeser menjadi lebih selektif dengan fokus pada aspek value growth dan dampak bisnis yang instan.

EVP Enterprise IT & Data Management BCA, Lily Wongso mengungkapkan kenaikan harga akibat tekanan kurs menuntut perseroan untuk bertindak lebih hati-hati dalam menggelontorkan belanja modal IT.

BCA kini memperketat proses kurasi terhadap pemanfaatan kasus (use case) AI yang akan dibangun agar tetap sejalan dengan koridor strategi bisnis utama perusahaan.

“Jadi mana use case-use case memang yang sesuai dengan strategi dan memang akan menghasilkan impact yang lebih besar, benefit yang lebih besar. Nah, itu yang kami targetkan," ujar Lily, dikutip Jumat (5/6/2026).

Lily menambahkan BCA tidak memiliki rencana menghentikan pengembangan teknologi ini karena potensi efisiensinya sangat masif. Berdasarkan evaluasi internal, implementasi AI di lingkungan kerja BCA mampu menghasilkan standar efisiensi proses minimum sebesar 30%, bahkan pada beberapa fungsi tertentu dapat menembus angka 70% hingga 80%.

Senada, SVP AI & Data Analytics Division BNI, Handika Hakim menyatakan fluktuasi lanskap ekonomi makro akibat ketegangan geopolitik global memang berimbas pada pergerakan harga solusi IT. Guna mengantisipasi hal tersebut, BNI menerapkan strategi reprioritasi dan perumusan ulang taktik (re-strategize) sebagai pembeda di pasar.

“Use case-nya mungkin kita harus memilah-milah, mana yang kira-kira high value, kemudian secara time itu juga lebih sedikit," papar Handika.

BNI kini sangat berhati-hati dalam menghitung skala ekonomi (economic of scale) dari setiap pendeplosan AI. Aspek utama yang dijaga adalah memastikan biaya implementasi teknologi tidak boleh lebih mahal dibandingkan dengan biaya mempekerjakan tenaga manusia secara konvensional.

Strategi BNI pada kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026 akan lebih condong pada model AI yang lebih ringkas (smaller model) yang berfokus pada pengurangan biaya (cost reduction) serta mempercepat proses internal.

Sebagai gambaran, uji coba AI pada bagian Know Your Customer (KYC) di BNI mampu memangkas waktu pembedahan dokumen dari semula lima hari menjadi hanya hitungan jam.

Sementara itu merespons dinamika pasar di Indonesia, Senior Vice President APAC Cloudera, Remus Lim menilai langkah perbankan yang semakin pragmatis di tengah tantangan ekonomi merupakan hal yang tepat.

Menurutnya, organisasi tidak boleh membeli AI sekadar mengikuti tren tanpa kejelasan hasil akhir yang ingin dicapai.

Cloudera menerapkan strategi penguatan pasar dengan membantu para klien mengelola fondasi data secara tepat guna menyokong tiga pilar bisnis krusial yaitu menekan biaya, meningkatkan pendapatan, serta memitigasi risiko.

"Jika kita berinvestasi AI untuk fokus pada tiga use case ini, apakah itu saat penurunan ekonomi atau situasi geopolitik, saya pikir menjadi lebih penting bagi organisasi untuk terus melakukannya. Jika tidak, Anda akan tertinggal atau menjadi tidak relevan," kata Remus.

Sebagai mitra teknologi jangka panjang bagi BCA dan BNI, Cloudera memastikan tata kelola data yang bersih adalah kunci utama sebelum melangkah ke pemodelan AI demi menghasilkan nilai tambah nyata bagi pengguna akhir.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengusaha bus pariwisata di Jawa Barat bakal menghentikan sebagian operasional bus akibat dampak nilai tukar rupiah yang tembus Rp 18.000 per dolar AS. Mereka menyebut harga suku cadang kendaraan mengalami kenaikan yang berdampak pada tingginya biaya operasional bus.

"Bukan tidak akan beroperasi, akan tetapi menghentikan operasional beberapa armadanya karena imbas nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dolar AS sehingga berdampak pada kenaikan harga suku cadang kendaraan bus dan mengakibatkan biaya operasional bus menjadi tinggi," ujar Herdis Subarja, Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, saat dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).

Ia menuturkan para pengusaha bus pariwisata terpukul dengan kondisi rupiah yang tembus Rp 18.000 per dolar AS. Sebab, dampaknya menyebabkan harga suku cadang terus meningkat, sementara pendapatan semakin menurun.

"Pesanan atau order sewa bus pariwisata terus menurun sejak awal tahun 2026. Bahkan, kondisi belum pulih setelah pada 2025 Gubernur Jawa Barat melarang kegiatan study tour sekolah di Jawa Barat. Kondisi perusahaan bus pariwisata saat ini semakin parah," ungkapnya.

Herdis mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan tindakan nyata yang dapat membantu para pelaku usaha bus pariwisata. Salah satunya melalui penurunan atau penghapusan sementara PPN untuk barang tertentu seperti suku cadang kendaraan bus.

Selain itu, PNBP di bidang perizinan angkutan umum diharapkan dapat dihapus sementara atau digratiskan, termasuk penghapusan pajak kendaraan angkutan umum dan kebijakan lainnya. Apabila pemerintah tidak melakukan langkah taktis, ia khawatir dapat terjadi krisis seperti tahun 1998 yang menyebabkan banyak pelaku usaha kolaps.

"Saat ini pelaku usaha terpaksa bertahan dan saya tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan," kata dia.

Herdis menambahkan pihaknya masih melakukan pendataan terhadap perusahaan bus yang mulai menghentikan sebagian operasional armadanya. "Kami semua menunggu tindakan pemerintah untuk mendukung eksistensi para pelaku usaha ini agar terhindar dari krisis yang nyata," kata dia.