Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan marketplace lokal melalui platform Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. akan tetap mengenakan biaya layanan. Meski demikian, pemerintah menjanjikan besaran biaya tersebut akan murah dan tidak membebani pelaku UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan biaya layanan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional platform. Namun, besaran tarif akan disusun dengan tetap mengedepankan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM.

“Memang secara dari aspek komersial tetap harus ada, cuma mungkin angkanya, ini untuk sustainability teman-teman yang memang menjalankan operasionalisasi PaDi UMKM. Tetapi tentunya secara harga, tentunya kan memang semangatnya dari awal kan memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing serta memfasilitasi teman-teman UMKM untuk bisa jualan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Maman menegaskan biaya layanan tersebut akan dirancang agar tetap terjangkau sehingga tidak menjadi beban bagi pelaku UMKM yang berjualan melalui marketplace lokal.

“Jadi tentunya dari segi price, price yang sangat rasional dan tidak membebani lah,” ujarnya.

Menurut Maman, biaya layanan tetap dibutuhkan untuk mendukung operasional platform agar marketplace lokal dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Maman mengatakan proses integrasi antarsistem PaDi UMKM secara teknis hampir rampung. Kendati demikian, dia menilai keberhasilan marketplace lokal tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga pembentukan ekosistem digital yang mendorong pelaku UMKM bertransaksi melalui platform tersebut.

Menurutnya, efektivitas marketplace lokal baru dapat terlihat pada tahun depan. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan integrasi antarlembaga sekaligus mendorong pelaku UMKM melakukanonboardingmelalui platform Sapa UMKM.

Di samping itu, Maman menambahkan pembangunan marketplace lokal juga membutuhkan perubahan perilaku pelaku usaha agar terbiasa memanfaatkan ekosistem digital yang tengah disiapkan pemerintah.

"Jadi kalau proses integrasi secara teknis ya, itu informasi terakhir, sepertinya minggu ini sudah rampung. Tetapi ini kan bukan cuma sekadar teknis, ini kan harus juga mengajak, terus menjadi behaviour, membangun ekosistem dan kebiasaan pengusaha mikro, kecil menengah untuk onboarding dan nanti di Sapa UMKM dan juga di PaDi UMKM,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mengakselerasi peningkatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui implementasi Program UMKM Naik Kelas Jawa Barat 2026.

Program pembinaan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kapasitas usaha, mulai dari kualitas produksi, manajemen internal, hingga perluasan akses pasar.

Sejak digulirkan pada 2019 hingga 2026, program tersebut telah menghasilkan 1.077 alumni pelaku UMKM di Sumedang yang berhasil naik kelas.

Agenda Kick Off Program UMKM Naik Kelas 2026 dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/6/2026) di Aula Bank BJB Sumedang.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan fokus utama program tahun ini adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, SDM yang kompeten merupakan fondasi utama agar pelaku usaha mampu bertahan dan bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif.

"Yang dibutuhkan adalah kualitas para pengusaha agar bisa bertahan. Harus ada jiwa survive dalam diri para pelaku usaha," ujar Fajar saat menerima jajaran pendamping UMKM di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (24/6/2026).

Fajar menilai transformasi pola pikir (mindset) pelaku usaha menjadi elemen krusial agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar global.

"Saya melihat perlu adanya perubahan mindset pelaku usaha agar mereka mampu terus berkembang," imbuhnya.

Guna memastikan efektivitas program, Fajar meminta para pendamping melakukan seleksi peserta secara ketat agar pelaku usaha yang terpilih benar-benar berkomitmen dan mampu menjadi role model bagi pelaku UMKM lainnya.

Selain melalui pendampingan manajerial, Pemkab Sumedang juga menyediakan fasilitas pembiayaan melalui Program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Program tersebut menawarkan pinjaman berbunga rendah untuk meringankan beban permodalan pelaku usaha.

"Kita punya program Kurda, yaitu program pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan bunga rendah sehingga bisa mengembangkan usaha dengan modal yang lebih murah. Ini harus dimanfaatkan dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Pendamping UMKM Ronni Bahauddin menyambut baik langkah pemerintah daerah.

Namun, dia menyarankan agar pemerintah segera menyusun peta jalan (road map) pengembangan UMKM yang terintegrasi sehingga program tidak bersifat sementara.

"Jangan sampai pendampingan hanya terhenti selama empat bulan saja, tetapi harus ada tindak lanjut yang berkelanjutan melalui road map pengembangan UMKM," pungkas Ronni.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Regulasi ini menjadi landasan hukum sekaligus acuan bagi platform e-commerce atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam membangun kemitraan yang adil, transparan, dan setara dengan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berjualan secara daring di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan regulasi tersebut merupakan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat pelindungan terhadap pengusaha UMK di ekosistem perdagangan digital sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

“Melalui aturan ini, setiap platform e-commerce diwajibkan mencantumkan secara jelas seluruh jenis biaya yang dibebankan kepada pengusaha UMK dalam perjanjian kemitraan,” katanya melalui rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Informasi tersebut harus memuat besaran biaya, mekanisme perhitungan, serta tata cara pembayaran secara berkala dan transparan. Dengan demikian, setiap perubahan komponen biaya tidak lagi dapat ditetapkan secara sepihak oleh platform, melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan mitra UMK.

"Dengan penerapan perjanjian kemitraan yang mengatur secara jelas seluruh biaya yang disepakati dan dikenakan kepada pengusaha UMK, mereka memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya,” ujar Temmy.

Dia berharap permasalahan kenaikan biaya secara sepihak yang terjadi secara tiba-tiba dan terlalu sering ke depan tidak akan terulang.

Untuk menjamin transparansi, platform e-commerce juga diwajibkan menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana perubahan biaya paling lambat 90 hari kalender sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Apabila dalam kurun waktu tersebut pengusaha UMK merasa keberatan terhadap perubahan yang diusulkan, mereka berhak mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi SAPA UMKM. Hasil fasilitasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam amandemen perjanjian kemitraan yang mengikat kedua belah pihak.

"Jika dalam kurun waktu tersebut pengusaha UMK merasa keberatan, mereka berhak mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi resmi SAPA UMKM. Hasil fasilitasi negosiasi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam amandemen perjanjian dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak," katanya.

Selain memperkuat aspek pelindungan hukum, Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 juga menghadirkan stimulus untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui insentif promosi dan pemasaran.

Dalam regulasi tersebut, platform e-commerce kategori non-UMK diwajibkan memberikan potongan biaya layanan sedikitnya 50 persen atas setiap transaksi yang diperoleh pengusaha UMK terverifikasi yang hanya menjual Produk Dalam Negeri. Fasilitas ini dapat diajukan langsung oleh pelaku usaha melalui platform layanan terpadu SAPA UMKM.

"Kita menyadari UMK menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk akibat maraknya produk impor di e-commerce. Untuk menjaga daya saing produk lokal, kami menyiapkan skema insentif berupa potongan biaya layanan minimal 50 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu UMK mempertahankan marjin usaha yang sehat sekaligus memastikan produk mereka tetap kompetitif di pasar digital," ujar Temmy.

Sesuai ketentuan penutup, regulasi ini memberikan masa transisi paling lama enam bulan guna mempersiapkan implementasi teknis sistem insentif.

Kendati demikian, Kementerian UMKM menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses integrasi data dan verifikasi bersama seluruh penyelenggara platform digital.

"Kami tidak akan menunggu hingga batas waktu enam bulan berakhir. Begitu persiapan teknis selesai dan infrastruktur sistem siap, insentif potongan biaya layanan ini akan langsung dapat dimanfaatkan oleh pengusaha UMK. Saat ini kami terus bekerja secara intensif bersama manajemen platform e-commerce agar kebijakan ini dapat segera direalisasikan," katanya.

Kementerian UMKM berharap Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Regulasi ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar digital sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam memberikan kepastian usaha, perlindungan, dan kesempatan yang lebih besar bagi pengusaha UMK untuk tumbuh dan naik kelas di era ekonomi digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan sanksi tegas bagi marketplace yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) UMKM tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di ekosistem digital.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran oleh platform perdagangan digital, mulai dari diumumkan ke publik hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

“Sanksinya pertama kita akan ekspos di publik apabila ada marketplace yang melanggar. Yang kedua, rekomendasi untuk pencabutan izin di kementerian terkait. Itu kan yang berhak di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komdigi,” kata Maman saat ditemui seusai acara Bursa Wirausaha Unggulan di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Maman meyakini marketplace akan mematuhi aturan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan para pelaku platform digital sebelum kebijakan diterbitkan.

Dia menegaskan pemerintah hanya akan turun tangan apabila terdapat pelanggaran yang merugikan pelaku UMKM. Di sisi lain, UMKM juga diwajibkan meningkatkan kualitas dan legalitas usahanya agar memiliki daya saing yang lebih baik.

“Dalam beberapa hal tertentu, apabila ada hal yang melanggar, pemerintah wajib dong ikut menertibkan. Nah begitu juga terhadap UMKM, di situ juga diwajibkan agar UMKM sudah mulai menata diri, yaitu sudah mulai mempersiapkan legalisasi dan segala macamnya. Tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan daya saing mereka,” ujarnya.

Maman menyampaikan pemerintah tidak ingin mempertentangkan kepentingan marketplace dan pelaku UMKM. Sebab, keduanya merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling bergantung. Menurutnya, keberlangsungan marketplace sangat bergantung pada aktivitas para penjual atau seller, sedangkan UMKM juga membutuhkan marketplace sebagai saluran pemasaran dan penjualan produk.

“Ekosistem ini harus kita jaga, menjadi sebuah ekosistem yang berkeadilan, yang saling support dan mendukung semua kita. Jadi semangatnya itu, agar ada 24 juta pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah, yang beraktivitas dan berjualan di marketplace,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelemahan rupiah mendorong perlunya penguatan ekspor nasional. Salah satu potensi yang dinilai belum tergarap optimal berasal dari pengusaha daerah yang memiliki akses terbatas ke pasar global meski didukung sumber daya dan komoditas yang melimpah.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2025 menunjukkan, kontribusi UMKM terhadap total ekspor nasional baru mencapai sekitar 15,7 persen. Padahal, sektor ini menyumbang lebih dari 99 persen unit usaha dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja domestik.

Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ade Jona Prasetyo menilai, penguatan ekspor perlu dilakukan dengan memperluas akses pengusaha daerah ke pasar internasional melalui hilirisasi dan kolaborasi usaha.

Menurut Jona, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global apabila pelaku usaha mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Ia mencontohkan sistem pembayaran QRIS yang telah digunakan di sejumlah negara sebagai bukti kemampuan Indonesia menghadirkan inovasi yang diterima secara internasional.

"Ini membuktikan Indonesia mampu menjadi pioneer di global. Kita harus bangga menggunakan QRIS," ujar Jona dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Jona menilai penguatan ekspor menjadi salah satu langkah yang dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Karena rupiah akan kuat jika ekspor kita kuat. Sehingga kita harus buktikan melalui ekspor," katanya.

Ia mengusung gagasan menjadikan Hipmi sebagai rumah kolaborasi pengusaha muda yang berdaya saing global. Menurutnya, organisasi tersebut dapat berperan mempertemukan pelaku usaha daerah dengan akses pasar, pembiayaan, serta peluang investasi.

Jona mengatakan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 61 persen. Karena itu, peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM dinilai akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita bukan hanya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi menjadi pemain utama di pasar internasional," ujar Jona yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi.

Untuk mendukung pengembangan usaha, Jona mendorong peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Menurutnya, akses pembiayaan yang lebih besar dibutuhkan agar pelaku usaha mampu melakukan hilirisasi dan meningkatkan kapasitas produksi.

Ia juga menilai pengusaha lokal perlu memperoleh peran yang lebih besar dalam realisasi investasi yang masuk ke daerah. Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp498,8 triliun.

"Bayangkan jika investasi itu bisa kita kapitalisasi melalui pengusaha muda di daerah. Hipmi bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi mulai dari daerah hingga nasional," kata Jona.

Menurutnya, berbagai daerah memiliki sumber daya yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan berorientasi ekspor. Melalui hilirisasi, pelaku usaha daerah diharapkan tidak hanya menjual komoditas mentah, tetapi juga menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

"Kita akan dampingi pengusaha daerah. Contohnya sederhana, mengolah ikan jadi pempek, atau mengolah rumput laut menjadi bahan baku yang dibutuhkan industri makanan, farmasi, dan sebagainya," kata Jona.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan aturan terkait biaya layanan di platform e-commerce guna menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan regulasi tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri UMKM tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM yang saat ini telah menyelesaikan proses harmonisasi.

“Sudah ada surat dari Kementerian Hukum bahwa harmonisasi selesai, sekarang tinggal menunggu pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Maman usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan salah satu fokus utama beleid tersebut adalah penataan komponen biaya dalam ekosistem lokapasar (marketplace) yang selama ini dinilai beragam dan kerap membingungkan pelaku UMKM.

Pemerintah akan menyeragamkan komponen biaya menjadi tiga kategori utama, yakni biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi.

“Hari ini, di marketplace A namanya berbeda. Di marketplace B namanya berbeda. Jadi semuanya berbeda-beda. Akhirnya orang menganggap pungutan terhadap biaya di marketplace sangat banyak, padahal sebetulnya hanya ada tiga komponen,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace, khususnya untuk produk dalam negeri.

Maman menegaskan kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak bersaing secara langsung tanpa perlindungan dengan usaha menengah dan besar di platform digital.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa membiarkan pelaku usaha mikro dan kecil “bertarung bebas” di marketplace tanpa intervensi kebijakan yang berpihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif maupun komisi secara sepihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan meminta tidak ada kenaikan tarif maupun komisi dalam waktu dekat.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan [biaya], tidak boleh. Itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perubahan tarif di ekosistem marketplace harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan UMKM. Apalagi, sambung dia, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga kenaikan biaya ataupun komisi tidak boleh dilakukan secara mendadak.

“Salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa, begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun, ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan,” ujarnya.

Meski demikian, Maman mengatakan marketplace tetap dimungkinkan melakukan penyesuaian tarif maupun komisi. Namun, kebijakan tersebut wajib dibicarakan lebih dahulu dan disosialisasikan kepada pelaku UMKM setidaknya dua hingga tiga bulan sebelum diterapkan.

“Kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness,” jelasnya.

Selain itu, Maman menyampaikan Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM yang berjualan di platform e-commerce.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah melakukan sinkronisasi pembahasan guna menyiapkan mekanisme dan regulasi perlindungan UMKM di ekosistem digital.

Menurutnya, pemerintah juga tetap mempertimbangkan keberlangsungan platform digital sebagai bagian penting dalam ekosistem perdagangan nasional. Untuk itu, regulasi yang disiapkan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan marketplace dan pelaku UMKM.

“Di sisi lain tetap, kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform karena suka ataupun tidak suka, ini adalah menjadi satu ekosistem. kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersakiti. Kalau ada satu yang tersakiti itu, tentunya yang lain juga akan tercederai,” ujarnya.

Maman menyatakan pemerintah hadir untuk menjaga kesehatan ekosistem perdagangan digital di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia. Di samping itu, kata dia, Kementerian UMKM juga mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan UMKM nasional agar mampu bersaing di pasar digital.

“Perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM, wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di Tanah Air. Itu perintah Pak Presiden, itu perintah Pak Presiden, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan biaya layanan logistik alias ongkos kirim (ongkir) oleh sejumlah platform e-commerce sejak Mei 2026 mulai menekan margin pelaku usaha, khususnya UMKM.

Skema baru yang membebankan ongkir kepada penjual memicu keluhan, dan berisiko mendorong pedagang untuk keluar dari marketplace dan beralih ke kanal mandiri.

Seperti diketahui, terhitung mulai Mei 2026, sejumlah platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia—TikTok Shop kini menerapkan biaya layanan logistik yang dibebankan kepada penjual (seller) per pesanan, dengan perhitungan berdasarkan berat barang, jarak pengiriman, serta layanan logistik yang digunakan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat revisi Permendag 31/2023 untuk memperkuat transparansi dan keadilan dalam pengenaan biaya oleh platform e-commerce.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan aturan ini akan mengikat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) agar lebih terbuka kepada para pedagang, termasuk terkait biaya logistik yang belakangan menjadi sorotan.

Iqbal menjelaskan, dalam revisi aturan tersebut, platform diwajibkan menginformasikan seluruh komponen biaya secara transparan kepada pedagang, termasuk apabila terjadi perubahan biaya. Adapun, revisi beleid tersebut ditargetkan terbit dalam waktu dekat.

“Terkait pengenaan biaya, ke depan platform PMSE wajib menginformasikan setiap biaya yang dikenakan kepada Pedagang secara transparan. Termasuk juga ketika terdapat perubahan biaya, platform wajib menyampaikan informasi perubahan dimaksud dan mendapatkan persetujuan dari Pedagang melalui perjanjian tertulis atau kontrak elektronik,” kata Iqbal kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Namun, Iqbal menegaskan, pemerintah tidak secara spesifik mengatur batas besaran biaya yang dikenakan platform, melainkan memastikan tidak ada praktik yang merugikan pelaku usaha.

“Terkait besaran biaya admin, fokus kami adalah memastikan adanya prinsip transparansi, keadilan, dan tidak merugikan pelaku usaha. Dengan demikian, inovasi dan kompetisi antar platform tetap terjaga,” terangnya.

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan revisi Permendag akan mengatur prinsip-prinsip pengenaan biaya, termasuk kejelasan komponen, transparansi, serta larangan praktik yang berpotensi merugikan pelaku usaha.

Menurutnya, pengaturan tersebut mencakup seluruh jenis biaya yang dikenakan kepada pedagang, di mana penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) wajib menginformasikan seluruh komponen biaya, termasuk biaya logistik, guna menjaga ekosistem tetap sehat dan berkeadilan.

Adapun terkait biaya logistik, dia menegaskan pengenaannya harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha, khususnya penjual produk lokal. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya dialog antara platform dan seller.

“Kami juga terus memonitor agar ekosistem tetap kondusif dan kompetitif bagi produk lokal,” imbuhnya.

Shopee—TikTok Shop Cs Dipanggil

Sementara itu, Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan turunan untuk menjaga daya saing pelaku usaha kecil di platform e-commerce. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan pemerintah akan mempertemukan platform, asosiasi ritel, dan pelaku logistik untuk duduk bersama membahas persoalan biaya dalam ekosistem digital.

Menurutnya, langkah ini penting karena seluruh pihak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau mempertahankan kepentingan masing-masing, mengingat UMKM merupakan ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami akan mengumpulkan platform online, kemudian asosiasi-asosiasi peritel, sehingga kita duduk bersama, termasuk dengan logistiknya. Karena kita di sini nggak bisa mempertahankan ego masing-masing, karena UMKM itu jelas, dia itu adalah ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,” kata Helvi dalam konferensi pers di InaBuyer Expo 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyampaikan pertemuan antara Kementerian UMKM dengan platform e-commerce terkait kenaikan biaya logistik direncanakan berlangsung dalam waktu dekat untuk merumuskan langkah lanjutan.

“Insya Allah minggu depan ya. Kita mau atur jadwal Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman,” kata Temmy saat ditemui Bisnis.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti fenomena pelaku UMKM yang kini mulai meninggalkan platform e-commerce dan beralih ke penjualan mandiri. Dia mengaku telah beberapa kali menemui pelaku UKM yang memilih berjualan di luar platform karena dinilai lebih menguntungkan. Namun demikian, menurutnya, penjualan langsung ke konsumen juga memiliki risiko, terutama terkait kepastian transaksi.

“Kalau directly dengan konsumen, kan tidak ada jaminan apakah barang ini betul-betul dibeli oleh orang yang benar. Karena berapa kejadian COD ternyata barang retur. Begitu barang kembali kan harus tanggung juga ongkos kirimnya. Jadi sebetulnya menguntungkan tapi juga berisiko,” tuturnya.

Margin Menipis

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef, Izzudin Al Farras Adha, menilai kebijakan sejumlah platform e-commerce yang menyesuaikan biaya ongkir mendorong penjual untuk mempertimbangkan kembali keberadaan mereka di platform tersebut.

Bahkan, kondisi ini membuka peluang beralih ke website sendiri atau berjualan melalui media sosial, seiring tekanan terhadap margin yang semakin besar di tengah persaingan yang kian ketat.

“Jelas membuat penjual mempertimbangkan kembali kehadirannya di platform tersebut dan memungkinan untuk pindah ke website sendiri atau berjualan via media sosial. Sebab hal tersebut semakin menggerus margin penjual di tengah persaingan yang semakin ketat,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Lebih lanjut, Indef mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, termasuk dengan memperluas pasar ke luar negeri seperti Asia Tenggara. Selain itu, Indef juga menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan pasar domestik dari serbuan produk impor melalui e-commerce.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai praktik hubungan usaha antara platform e-commerce, penjual, dan pembeli selama ini cenderung menempatkan penjual sebagai pihak yang pertama menanggung kenaikan biaya.

Menurutnya, pola tersebut muncul karena persaingan di industri e-commerce cenderung lebih memanjakan konsumen. Ketika ada peningkatan biaya, beban umumnya lebih dahulu dialihkan kepada penjual dibandingkan pembeli.

Faisal menjelaskan kenaikan biaya logistik saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kenaikan harga bahan baku hingga biaya pengemasan. Namun, dalam struktur pasar digital, biaya tambahan tersebut pada akhirnya kembali dibebankan kepada pelaku usaha.

Dia menilai posisi tawar platform terhadap penjual semakin kuat karena platform menguasai akses pasar dan antarmuka dengan konsumen. Kebiasaan konsumen yang semakin bergantung pada aplikasi e-commerce membuat penjual pun makin bergantung pada platform untuk memperoleh pasar.

“… sehingga seringkali si penyedia jasa atau penjual untuk bisa mendapatkan market, jadi makin lama makin bergantung kepada e-commerce yang menguasai interface dengan konsumen atau market,” imbuhnya.

Dalam kondisi seperti itu, kenaikan biaya dinilai lebih berpotensi menekan penjual ketimbang pihak lain. Untuk itu, Faisal menilai pemerintah perlu hadir sebagai regulator untuk memastikan hubungan usaha yang lebih adil.

“Saya pikir ini perlu hadir pemerintah regulator, selaku pengambil kebijakan dan juga yang perlu memastikan hubungan kerja dan hubungan usaha yang lebih adil, yang lebih win-win solution, apalagi kalau berbicara masalah pengembangan UMKM,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Berdasarkan siaran pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce.

“Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Menurut Maman, aturan yang disusun tidak hanya bersifat imbauan, melainkan akan menjadi payung hukum yang wajib diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di platform digital.

“Aturan yang kami dorong adalah payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan jangka panjang bagi pengusaha mikro dan kecil di e-commerce, bukan sekadar insentif yang situasional,” ucap Maman.

Dia menambahkan, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai untuk terus mengembangkan usahanya di tengah persaingan di platform digital. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Berdasarkan siaran pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce.

“Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Menurut Maman, aturan yang disusun tidak hanya bersifat imbauan, melainkan akan menjadi payung hukum yang wajib diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di platform digital.

“Aturan yang kami dorong adalah payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan jangka panjang bagi pengusaha mikro dan kecil di e-commerce, bukan sekadar insentif yang situasional,” ucap Maman.

Dia menambahkan, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai untuk terus mengembangkan usahanya di tengah persaingan di platform digital. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pertanian mencapai 38,6% dari total alokasi sebesar Rp296 triliun per 21 April 2026.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan bahwa dalam aspek pembiayaan, pemerintah terus memperluas akses KUR bagi UMKM. Dari total alokasi tersebut, penyaluran KUR telah mencapai Rp84,8 triliun, salah satunya disalurkan ke sektor pertanian.

“Kami ingin memastikan bahwa pembiayaan benar-benar mendorong sektor produktif, khususnya pertanian. Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, porsi pembiayaan untuk sektor produksi akan terus meningkat,” ujar Riza dalam keterangan resmi yang diunggah di laman Kementerian UMKM, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Riza menambahkan, Kementerian UMKM terus mempertegas komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung UMKM nasional. Menurutnya, sektor ini memiliki peran dominan dalam ekosistem UMKM Indonesia dan menjadi prioritas strategis dalam kebijakan penguatan ekonomi rakyat.

“Ketika kita berbicara tentang UMKM, maka kita juga berbicara tentang sektor pertanian. Ini menjadi prioritas bersama karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Riza mengungkapkan bahwa dari total sekitar 56–60 juta UMKM di Indonesia, hampir separuhnya bergerak di sektor pertanian dan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor pangan.

Meski memiliki peran strategis, UMKM sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Di antaranya adalah skala usaha dan kapasitas produksi yang relatif kecil dibandingkan jumlah pelaku usaha yang besar, serta keterbatasan dalam integrasi pasar. Riza menyebut banyak petani masih kesulitan mengakses pasar dan memperoleh harga jual yang layak.

“Sering kali petani sudah menghasilkan produk, tetapi belum memiliki kepastian pasar maupun harga yang menguntungkan. Ini menjadi perhatian serius yang harus kita selesaikan bersama,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM mendorong pembangunan ekosistem UMKM yang terintegrasi, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penguatan inovasi produk, hingga peningkatan konektivitas dengan pasar dan industri yang lebih besar. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM, khususnya di sektor pangan.

Riza menegaskan, keberhasilan penguatan UMKM sektor pertanian memerlukan kolaborasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan.

“Agenda besar ini tidak dapat kita jalankan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk mengatur biaya administrasi di platform e-commerce seperti Tokopedia-Shopee Cs menyusul derasnya keluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait tarif yang terus meningkat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan aduan dari pelaku UMKM bahkan masuk langsung ke kanal pribadinya, mulai dari WhatsApp hingga media sosial.

“Keluhannya kan juga sudah lumayan banyak. Bahkan saya hampir dalam setiap DM, IG, Facebook saya, WA [WhatsApp] saya, masuk semua keluhannya mengenai terus naiknya tarif yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang beraktivitas die-commerce,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk segera merumuskan aturan yang dapat memberikan perlindungan sekaligus menjaga daya saing UMKM di platform e-commerce. Saat ini, lanjut dia, regulasi tersebut masih dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.

“On the waypokoknya, sedang kami sinkronisasikan dengan kementerian-kementerian terkait,” ujarnya.

Maman menjelaskan pembahasan melibatkan sejumlah kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, hingga Sekretariat Negara. Pemerintah juga masih menggodok bentuk regulasi yang akan diterbitkan, apakah dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen).

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa aturan tersebut nantinya bersifat mengikat, bukan sekadar insentif. Kebijakan ini, kata dia, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan UMKM dan keberlangsungan ekosistem platform digital.

Meski begitu, Maman belum dapat memastikan apakah regulasi tersebut akan mengatur batas atas biaya admin yang dikenakan platforme-commerce.

Dia menjelaskan proses penyusunan kebijakan tetap harus melalui tahapan uji publik dan mendengarkan berbagai pihak, termasuk platform digital. Namun, pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat rampung secepat mungkin, mengingat urgensinya bagi pelaku UMKM.

“Harus secepatnya. Kalau tanya ke saya, harus secepatnya. Ya berarti kalau secepatnya, kalau bisa besok, besok,” tuturnya.

Dalam catatanBisnis, Menteri Maman mengungkapkan bahwa besaran biaya (fee) di platform e-commerce sebelumnya berada di kisaran 2%–3% hingga 5%, bahkan 5%–10% yang masih dinilai wajar. Namun, saat ini angkanya melonjak tajam hingga mencapai 20%–25%.

“Kalau masih di 5–10% yangmargin fee, itu mungkin masihmake sense. Ini sekarang sampai di angka 25%, 20–25%,” ujar Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Untuk itu, Kementerian UMKM tengah menyusun Peraturan Menteri (Permen) tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Aturan tersebut saat ini masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

Namun, dia mengakui intervensi pemerintah terhadap mekanisme penetapanfeetersebut tidak mudah karena kerap terbentur argumentasi mekanisme pasar. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi kendala dalam mengontrol data akibat ketentuan perlindungan data pribadi.

Meski begitu, Maman memastikan aturan tersebut tidak secara langsung mengatur besaranmarketing feemaupuncharging feeyang diterapkan platform digital. Adapun nantinya, pemerintah akan memprioritaskan pemberian insentif khusus bagi UMKM yang menggunakan dan memproduksi bahan baku lokal.

“Kita tidak atur masalahmarketing fee,charging feesegala macam. Tapi yang kita atur adalah siapapun dia, UMKM usaha mikro kecil menengah dan memproduksi bahan lokal dia wajib diberikan insentif khusus,” tandasnya.